Asli surat keterangan dari Bidan Desa Argamukti, nomor 01/01/SKBI/V/2014tertanggal 13 Mei 2014, atas nama Tika Nofita, (bukti P.4);5. Asli surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka,nomor 440/2/8/RSUD.Mijl., tertanggal 2 Juni 2014, atas nama Tika Nofita,(bukti P.5);;6. Asli surat keterangan status nomor 48/07/N/DS/2014, tertanggal 22 April2014, atas nama Jojo dari Kantor Kepala Desa Argamukti, (bukti P.6);7.

Bahwa SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 ("SKBI"), dikeluarkan padatanggal 6 Maret 1998. Namun ternyata dalam SKBI tanggal 6 Maret 1998terdapat sejumlah pengaturan yang berlawanan dengan pengaturandalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26 Tahun 1998.Berdasarkan SK Menteri Keuangan, pihak yang mendaftarkan/melakukanklaim adalah bank kreditur, namun dalam aturan pelaksanaannya dalamSKBI tersebut pendaftaran klaim dilakukan oleh bank debitur.

No. 167 PK/Pid.Sus/2009bertentangan dengan SKBI tanggal 6 Maret 1998 karena SKB tersebutsudah tidak berlaku lagi pada saat klaim pembayaran tersebut dilakukan..

I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 (baca: SKBI) yang antara lainmenentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yangseharusnya dilakukan oleh PT. BDNI".

Bahwa dengan demikian, BERDASARKAN SKBI JELAS TUGAS UNTUKMELAKUKAN VERIFIKASI ADA DI BPPN, BUKAN BERADA DI BANKINDONESIA. berdasarkan SKBI, pengajuan permintaan pembayaranoleh nasabah atas tagihan yang telah jatuh tempo, baik dalam negerimaupun luar negeri, ditujukan langsung kepada bank yang bersangkutan.terhadap pengajuan tagihan oleh nasabah/kreditur, setiap bank wajibuntuk membayar tagihan tersebut pada saat jatuh tempo denganmenggunakan dana sendiri atau sumbersumber lainnya yang tersediabagi

Bahwa perintah pemindahbukuan oleh BPPN tersebut (yang kemudiandilaksanakan oleh Kepala UASP Bank Indonesia) dilakukan karenatelah terjadi perubahan dari SKBI ke SKBII sehingga pengajuan klaimoleh bank kreditur (Bank Bali) dapat dibenarkan.

Asli Surat Keterangan No.44/73.09.08.2002/SKBI/XII/2018 tanggal 13Desember 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P10Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pemohon jugamengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1. Saksi Fitri Bahwa benar saksi menyatakan bahwa Pemohon yanghadirdipersidangan adalah Pemohon yang dimaksud.

No.1426 K/Pdt/2007pembayaran atas pencairan dana DepositoDeposito milik Penggugat tersebutdi atas.Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 1996 dan Pasal 17 SKBI Nomor 30/63/Kep.DIR, Tergugatberkewajiban melakukan pembayaran kepada para nasabah dari hasilpencairan/penjualan asset bank yang dilikuidasi (Bukti P6 dan Bukti P 7).Bahwa dengan demikian adalah berdasar hukum Penggugat menerimapembayaran atas pencairan dana DepositoDeposito tersebut di atas dariTergugat.TERGUGAT

Penggugat memintasekaligus mengingatkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugatuntuk segera melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi(dahuluPembanding/Penggugat akan tetapi Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat justru berpayung dibalik badan Bank Indonesia ;Bahwa selain dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 yangmerupakan salah satu bukti gugatan aquo sebagaimana PemohonKasasi/dahulu Pembanding/Penggugat jelaskan dalam butir 6 Surat gugatantanggal 30 Juni 2005, juga ada SKBI

Nomor 30/63/Kep.Dir yang berbunyi.Pasal 17 SKBI Nomor 30/63/Kep.Dir, Termohon Kasasi/dahulu paranasabah dari hasil pencairan/penjualan asset bank yang dilikuidasi", namunalat bukti ini pun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti TingkatPertama dan kesalahan Judex Facti Tingkat Pertama ini pun tidakdiperhatikan secara seksama oleh Judex Facti Tingkat Banding padahalkewajiban Judex Facti Tingkat Banding untuk memeriksa, menilai tentangpenerapan hukumnya ;Bahwa karena sudah terbukti Judex

Sugi, sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Identitas Nomor 283/SKBI-DK/IV/2023 atas nama Tanabong Dg. Lira yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katangka yang isinya menerangkan bahwa Tanabing Dg. Lira dan Tanabong adalah orang yang sama, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 284/SKBI-DK/IV/2023 atas nama Rosi Dg. Sugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katangka yang isinya menerangkan bahwa Rosi Dg.

Fotocopy Surat Keterangan Indentitas Anak Pemohon atas nama Ira FartiwiNomor 128/BS/SKBI/V1/2020 yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong BalngHal. 2 dari 11 putusan permohonan Nomor 17/Padt.P/2020/Pn SkmSeumot Kecamatan Beutong tertanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberitanda P5;Fotocopy ljazah Sekolah Dasar atas nama Ira Fartiwi DN06 Dd 0078342dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Blang Seumot KecamatanBeutong Kabupaten Nagan Raya tertanggal 21 Juni 2014, , selanjutnyadiberi tanda P6;Fotocopy

dikeluarkan olehDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 14Hal. 7 dari 11 putusan permohonan Nomor 17/Padt.P/2020/Pn SkmJanuari 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan pemohonMuhibuddin dan Istri pemohon Nur Hasanah telah lahir anak Pemohon atasnama IRA FARTIWI lahir di Blang Seumot, bukan pada tanggal 03 juli 2002,Jenis Kelamin Perempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 Fotocopy SuratKeterangan Indentitas Anak Pemohon atas nama Ira Fartiwi Nomor128/BS/SKBI

2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3Desember 2018, dihubungkan dengan putusan Judex Juris ternyata tidakditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatanmelawan hukum, karena transaksi yang dilakukan Tergugat telah sesuaidengan prosedur dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalamSurat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari1972 juncto SKBI

identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Ayah dan nama Ibu pemohon yang tertera yaitu Nama Ayah TANABONG dan Nama Ibu BACCE adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon yaitu Nama Ayah TANABONG DG LIRA dan nama Ibu ROSI DG SUGI, sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Perbaikan Identitas dari Kantor Desa Katangka tanggal 03 April 2023, No. 283/SKBI-DK

/IV/2023 atas nama ayah pemohon dan No. 284/SKBI-DK/IV/2023 atas nama ibu pemohon;

Bukti P7 : fotocopy Surat keterangan Beda Identitas nomor035/SKBI/DLRT/III/2020 Desa Lamunre Tengah tanggal 2Maret 2020;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P1, P2,P3, P4, P5,P6 dan P7 berupa fotocopy buktibukti Surat tersebut di atas, telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan,sehingga memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagaisurat bukti di persidangan;Menimbang, bahwa

yaitumembentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmahseperti yang dimaksud dalam AlQuran surat AlRum ayat 21, tidak dapatterwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akanmembuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorottersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapatdengan ulama ahli Figh dalam Fikih Sunah Jilid Il yang diterbitkan oleh Dar alFath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:Sle Se eS SS oe te et See Re CS eS Cl Leite = SS SkBi

P5;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310LT100920190019 atasnama Budiman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :106/06/IV/04, atas nama Budimandan Astuti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P7;Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/1314/SKBI

Perjanjian Modal Pinjaman 4 September 1997 antara PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali bukanlahperjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab musabab atau latarbelakang namun didasarkan pada adanya Surat Edaran BankIndonesia Nomor 26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum (SEBI Nomor26/1993) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor28/64/KEP/DIR tahun 1995 tentang Persyaratan Bank Umum BukanBank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa (SKBI

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikanketentuan kesehatan modal minimum bagi bank umum devisaberdasarkan SKBI Nomor 28/1995 yaitu ratio modal (CAR) harussenilai 9% dalam waktu 2 tahun setelah ketentuan ini dikeluarkan.Untuk lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraianbunyi Pasal 9 ayat (2) SKBI Nomor 28/1995 sebagai berikut:(2) Batasan tingkat kesehatan permodalan untuk klasifikasi sehatminimum bagi bank umum devisa yang memperoleh penunjukansebagai bank umum devisa

Berdasarkan uraian di atas, jelas diketahui bahwa SEBI Nomor26/1993 mengatur salah satunya mengenai modal minimum yangwajid pada bank sebesar 8% dan SKBI Nomor 28/1995 mengenaiklasifikasi sehat minimum bagi bank umum devisa dimana CAR nyaharus 9%.

Berdasarkan tujuan dari Perjanjian Modal Pinjaman 4 September1997 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali di atas jelas dimaksudkan untuk membantu permodalanTermohon Peninjauan Kembali yang sedang mengalami kerugian danhal tersebut adalah tugas Termohon Peninjauan Kembali sebagaipemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itu.Dari SEBI Nomor 26/1993, SKBI Nomor 28/1995 dan tujuanPemberian Modal Pinjaman, jelas sekali bahwa Perjanjian ModalPinjaman 4 September 1997

Dari seluruh uraian di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim JudexJuris telah salah menerapkan hukum karena hanya memandangPerjanjian Modal Pinjaman tanggal 4 September 1997 antaraPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembalisebagai perjanjian biasa tanpa melihat halhal esensial dariPerjanjian Modal Pinjaman tanggal 4 September 1997 seperti SEBINomor 26/1993, SKBI Nomor 28/1995, fakta hukum dari TermohonPeninjauan Kembali yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaipemegang saham

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara padaperusahaan;25.2.Berdasarkan SKBI 31/150/KEP/DIR diatur bahwa RestrukturisasiKredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usahaperkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yangdilakukan antara lain melalui konversi hutang menjadi penyertaanmodal sementara pada debitur untuk mengatasi kegagalan kredit.Restrukturisasi Kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yangmasih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakanakan

mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;25.3.Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) SKBI 31/150/KEP/DIR ditentukanbahwa penyertaan hanya dapat dilakukan dalam perusahaan debituryang kreditnya kepada kreditur masuk dalam kualitas kredit kuranglancar atau diragukan atau macet;25.4.Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor31/150/Kep/Dir.

SuratKeputusan Bank Indonesia (SKBI) No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) SKBI menetapkan Tugas TimLikuidasi sebagai berikut:a. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank;b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank DalamLikuidasi;c. Menentukan Cara Likuidasi;d. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;e.

Melakukan tugastugas lain yang dianggap perlu untuk mendukungpelaksanaan Likuidasi Bank;Sedangkan Pasal 25 ayat (2) SKBI menetapkan Wewenang Tim Likuidasisebagai berikut :a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangkapenjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap debitur;Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;Mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;a 9 5Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;e.

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14Mei 1999 (selanjutnya disebut sebagai SKBI) Pasal 1 Ayat (1) HurufM: Melakukan tugastugas lain yang dianggap perlu untuk mendukungpelaksanaan Likuidasi Bank ;b).

SKBI Pasal 25 Ayat (2) Huruf J: melakukan tindakan lain dalamrangka pelaksanaan Likuidasi Bank ;Dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa penetapanbunga atas hutang Penggugat quod non selama proses likuidasi adalahsalah satu tindakan yang diperlukan dalam rangka likuidasi dan telahberdasar pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) HurufE Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas joSKBI Pasal 1 Ayat (1) Huruf M jo.

SKBI Pasal 25 Ayat (2) Huruf J dan olehkarenanya tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat s/d IV selakuTim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL);Bahwa oleh karena pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugatselama PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi merupakantindakan yang berdasarkan pada hukum, maka tidak ada kerugian yangtimbul pada diri Penggugat;Bahwa telah terbukti dengan tegas dan jelas, tindakan Tergugat s/d IVselaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan, membebankan bunga quod

Asli surat keterangan dari Bidan Desa Argamukti, nomor 01/01/SKBI/V/2014tertanggal 13 Mei 2014, atas nama Tika Nofita, (bukti P.4);5. Asli surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka,nomor 440/2/8/RSUD.Mijl., tertanggal 2 Juni 2014, atas nama Tika Nofita,(bukti P.5);;6. Asli surat keterangan status nomor 48/07/N/DS/2014, tertanggal 22 April2014, atas nama Jojo dari Kantor Kepala Desa Argamukti, (bukti P.6);7.

Asli Surat Keterangan Beda Identitas No. 564/ SKBI/DT/XII/2021 tanggal 13Desember 2021.selanjutnya diberi tanda P 6 ;Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1/Padt.P/2022/PN.PyaMenimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat tersebut diatas telah diberimeterai Secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa suratsurat, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi, yang mana telahmemberikan keterangannya masingmasing dibawah sumpah dan padapokoknya menerangkan

yaitumembentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmahseperti yang dimaksud dalam AlQuran surat AlRum ayat 21, tidak dapatterwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akanmembuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorottersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapatdengan ulama ahli Figh dalam Fikih Sunah Jilid Il yang diterbitkan oleh Dar alFath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:Sle Se eS SS oe te et See Re CS eS Cl Leite = SS SkBi

Perlu Majelis Hakim Yang Terhormatketahui bahwa pada saat munculnya Surat Edaran BankIndonesia No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SKDirektur BI No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995, Tergugatsudah melakukan prosedur yang patut dan benar demi hukumuntuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormatyaitu Tergugat sudah melakukan pemindahbukuan sesuai SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995.Bahwa syarat formil atas giro sendiri diatur secara jelas dannyata dalam Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yangdisebabkan oleh dilaksanakan pemindahbukuan padatanggal 15 Juli 2015 tanoa adanya pemberitahuan terlebihdahulu kepada Para Penggugat oleh Tergugat adalah dalilyang mengadangada, maka terhadap hal yang demikandemi hukum harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena Perbuatan Tergugat tersebutdilandasi oleh Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995.TERGUGAT SECARA SAH DEMI HUKUM

setelah penawaran dan telahditerima surat pembatalan giro oleh bank yangbersangkutan dari penarik (pasal 7 ayat 2.Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat denganmengatakan bahwa Tergugat seharusnya menerapkan prinsipkehatihatian dengan terlebih dahulu menghubungi pihakPenggugat sebelum dilaksanakan pemindahbukuan transaksigiro tersebut adalah hal yang bersifat penafsiran yangmengadaada dan tidak berlandaskan hukum.13.Bahwa apabila perintah transaksi giro telah sesuaisebagaimana ketentuan Pasal 2 SKBI

Putusan Mahkamah Agung No. 1477K/Sip/1975.Bahwa dengan demikian tergugat yang hanya melaksanakanketentuan undangundang tidaklah dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga mutatis mutandis gugatanpenggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATIHATIAN BANK14.Bahwa syarat formil atas Transaksi giro diatur secara jelasdan nyata dalam Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 danbank dalam hal ini adalah

Tergugat hanya dapat menolakterhadap Transaksi giro, apabila memenuhi ketentuandalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal4 Juli 1995 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995a.

Di dalam aplikasi tersebut PENGGUGAT secarategas telah menyatakan bahwa PENGGUGAT setuju, tunduk, dan taat padasyaratsyarat dan ketentuan berlangganan Indovision/SKBI (Bukti T.I 2) yangmenyatakan sebagai berikut :11.

Sebagai pelanggan INDOVISION saya menyetujui, tunduk, dan taatpada syaratsyarat dan ketentuanketentuan berlangganan INDOVISIONyang tertera di balik halaman ini.Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi perikatan berdasarkan kesepakatanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bahwa segala hal yang terjadisehubungan dengan berlangganan produk Indovision maka akan diselesaikansesuai dengan ketentuan dalam SKBI yang mengatur mengenai hak dankewajiban masingmasing pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I).

Olehkarena itu maka para pihak, PENGGUGAT dan TERGUGAT I, berkewajibanuntuk tunduk dan patuh terhadap SKBI yang mengikat bagi mereka berdualayaknya seperti undangundang (asas pacta sun servanda/pasal 1338KUHPerdata).

Hal ini sebagaimana diatur dalam butir 6.1 SKBI (Bukti T.I2)yang menyatakan sebagai berikut :6.1. INDOVISION (baca : TERGUGAT I) sewaktuwaktu dapatmerubah isi atau materi dan jumlah tayangan yang diberikan sertasegala aspek teknis yang digunakan untuk menyiarkan tayangantersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Citra Aditya Bakti,Bandung, 2012, halaman 5 dan 6.( Asli )Bukti T.I4 : Aplikasi Keikutsertaan Berlangganan Indovision Program PinjamPakai PeralatanBukti T.5 : SyaratSyaratDan Ketentuan Berlangganan Indovision(SKBI)BuktiT.I6 : UndangUndang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UUPenyiaran). Asli Print out dari websiteBukti T.17 : Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang PenyiaranBerlangganan (PP Penyiaran Berlangganan).

ol>

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu DG.TOJENG adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama Pemohon dalah SANGKALA , sebagaimana yang tertera pada Ijazah dan Akta Kelahiran milik kedua anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Toddotoa No. 012/145.DT/SKBI