Hidup dan KehutananNomor P.43/MenLhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, seseorang ataubadan hukum harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yangberwenang dan pada saat pengangkutan hasil hutan harus disertai dengandokumen sahnya hasil hutan; Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.SusLH/2015/PN Sbge Bahwa syarat apa yang harus dipenuhi para Terdakwa ketika membawa ataumengangkut kayu bulat jenis nibung tersebut adalah para Terdakwa harusmemiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKHHK

pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 yaitu Perorangan dan korporasi, Perijinan yang harus dimilikiadalah Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ;Bahnwa menurut sepengetahnuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasamadengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKHHK

Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Haksebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor :P.85/MenlhkSetjen/KUM.1/11/2016 ;Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 yaitu Perorangan dan korporasi, Perijinan yangharus dimiliki adalah ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) ;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHK

berasal dari pohon tumbuh alami sebelumterbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah statusHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Bntmenjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagaicerucuk;> Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industripengolahan kayu;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHk

dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Bahwa perorangan dapat memungut hasil hutan dibuktikan dengan keterangandari Kepala Desa; Bahwa PerMen Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSetjen/2015 setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutankayu wajib dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu; Bahwa cara penerbitan eSKSHHK olahan adalah:Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2020/PN Mpwa. eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKHHK

Bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai dokumenpengangkutan, kepemilikan dan penguasaan kayu jati yang berasal dari HutanNegara yaitu UU No.18 tahun 2013 tentang Kehutanan, PermenhutNo.P.42/Menhut/II/2014 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dariHutan Negara;Bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut kayu darihasil Hutan Negara yaitu harus menggunakan DK.304 untuk kayu yangbernomor, DK.304b untuk kayu yang tidak bernomor yang diangkut dari TPKke alamat pembeli dengan menggunakan SKHHK

JPT SAMUDRA JAYA SAKTI yang beralamat diJalan By Pass Rt.11 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat KecamatanLiang Anggang Kota Banjar Baru dan tidak mengetahui siapa orangatau pemilik PT tersebut dikarenakan sebelum sampai tujuan telahdiamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gunung Mas; Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi ada memilikidokumen yaitu berupa SKHHK (Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu)nomor.KO.A.A3266494 milik UD KAHAYAN JAYA PRIMA alamatKelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu

Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi ada memiliki dokumen yaituberupa SKHHK (Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu)nomor.KO.A.A3266494 milik UD KAHAYAN JAYA PRIMA alamat KelurahanTumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.Dengan lokasi muat TPK Indusri UD. Kahayan Jaya Prima KelurahanTumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung MasProvinsi Kalimantan Tengah.

P.43/MenLHKSetjen/2015 Pasal 12 ayat(2) yang berbunyi :SKSHHK sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapatditerbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memikiki izin sah Bahwa dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas yaitu pengangkutan kayu tanpa disertai SKHHK kayu olahan oleh UD.