tanah menurut Undangundang Pokok Agraria, sehingga kepadayang memakai tanah tanpa sesuatu hak apapun seperti yang disebutkan dalamkriteria Pasal 20 ayat (1) huruf a,b,c,d Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPNNomor : Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keprres Nomor : 55 Tahun1993 tidak dapat diberikan ganti rugi;Bahwa dokumen tertulis terhadap tanah seluas 62 Ha yang diajukanuntuk mendapatkan ganti rugi berupa surat Pernyataan PenguasaanTanah (SPPT) dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah (SKPHT

No. 65 K/Pid.Sus/2014kriteria Pasal 20 ayat (1) huruf a,b,c,d Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPNNomor : Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keprres Nomor : 55 Tahun1993 tidak dapat diberikan ganti rugi;e Bahwa dokumen tertulis terhadap tanah seluas 62 Ha yang diajukanuntuk mendapatkan ganti rugi berupa surat Pernyataan PenguasaanTanah (SPPT) dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah (SKPHT)adalah hanya salah satu syarat untuk mendaftarkan suatu hak atastanah, tetapi bukan merupakan suatu hak

Adapun hukuman pidana tersebut dijatuhkanterhadap Tergugat atas pertimbangan hukum antara lain :Menimbang setelah Terdakwa menguasai Surat surat tanah termasukjuga atas nama KELLEN berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah(SKPHT); Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPAT); SuratPernyataan Tidak Sengketa (SPTS) dan Peta Lokasi yang lokasinya diperolehKELLEN dari BANGUN dengan cara menukar sepeda motor, Terdakwa sekitarpertengahan bulan Mei tahun 2006 bertempat di kantor PT.

pemilik batubara tersebut dan kepada siapa batubara tersebut dijual saksitidak mengetahuinya ;= Dokumen yang disertakan berupa :18e Surat kirim yang dikeluarkan oleh darimana asal batubaratersebut ; e SKAB juga dikeluarkan oleh darimana asal batubaratersebut ; e Draf survey dan surat keterangan pelabuhan yang dikeluarkanoleh surveyor dan pihak pelabuhan i= Setelah itu dokumen tersebut dibawa ke Distamben Batulicin, dari pihak Distambenkemudian mengeluarkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT

Menyatakan sah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah(SKPHT) dikeluarkan Menteri Dalam Negeri dan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.268/HGB/DA/72tanggal 13 Oktober 1972 dan SK.Nomor 473/HGB/DA/73 tanggal9 Agustus 1973 mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.4. Menyatakan sah SKPHT Nomor SK.268/HGB/DA/72 tanggal13 Oktober 1972 telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 1658/Pegadungan Nomor 268/HGB/DA/1972tanggal 13 Oktober 1972 seluas 146.845 m?

sesuai Pasal 2 Aqad Pembiayaan AlMurabahah (bukti P.8);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan bahwa Tergugat /Terbanding Il (Koperasi Syariah BMT AIHijrah Telkom) yang telah mengagunkan barang milik Penggugat/Terbanding kepada Tergugat II/ Pembanding tanpa Surat Kuasa dari Penggugat merupakanperbuatan melawan hukum tidak benar, karena surat kuasa dalam hal pemberianhak tanggungan (SKPHT

ARUTMIN INDONESIA danPT.BJM, dan untuk dokumen yang diperlukan dalam pengapalan batubara yangsaksi perlu cek berupa SKPHT yang dikeluarkan dari Distamben, Surat Kirim,SKAB, dan Draf Survey; 17= Bahwa dokumen tersebut diajukan ke Kantor unit Penyelenggara pelabuhan KelasIll Sei.

O06 Desa Gunung Intan atas nama Tergugatadalah merupakan tanah Aset Desa Gunung Intan, oleh karena itugugatan dari Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalahmiliknya tidak memiliki dasar hukum bahkan terdapat kecurigaan bahwaHalaman 34 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN Pnjjual belli maupun Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:77/SKPHT DBD/VII/2009 tanggal 5 Juli 2009 dari AHMAD ABIDIN/EWIT kepada Penggugat patut dicurigai terdapat Pemalsuan hal ituterlihat jelas

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Penggugatdalam posita gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 11nomor 22.Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:77/SKPHT DBD/VII/2009 tanggal 5 Juli 2009, atas nama Penggugatyang dijadikan sebagai dasar oleh penggugat dalam mengajukangugatan justru terdapat dugaan pemalsuan dan diketahui sertadisaksikan oleh pajak dan saksisaksi yang tidak mempunyaikewenangan dan kapasitas.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor

Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:77/SKPHT DBD/VII/2009 tanggal 5 Juli 2009 antara AHMAD EBIDIN/EWIT dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi yangterletak di Lingkungan RT 19 Desa Babulu Darat Kecamatan Babuludengan ukuran 200 M x 500 M seluas + 10 Ha, dengan batasbatassebagai berikut:Utara berbatasan dengan : Pemakaman UmumSelatan berbatasan dengan: Kebun SD No.003 Gunung IntanTimur berbatasan dengan : BelukarBarat berbatasan dengan :Hutan Negara Saat ini berbatasandengan:Utara

MarcusJoseph LoE)~ telah meninggal pada tanggal 20Pebruari 2002, sehingga bukti tersebut bertentangandengan bukti yang diajukan oleh pemohonEksekusi/Termohon Peninjauan Kembali dalamPersidangan Tingkat Pertama, yakniBukti P.10, Tentang Surat Keterangan Pemilik Tanah(SKPHT) tertanggal 25 Pebruari 2002 yang dibuatoleh Lurah Rinbesi, merupakan akta di bawah tanganyang tidak mempunyai nilai pembuktian. Sebab suratbukti tersebut yang mencantumkan nama sertatandatangan (Alm.

Tahap 4 (Empat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlahharga keseluruhan, dibayarkan setelah AJB/Pelepasan Hak ditandatangani; Tahap 5 (Lima) sisa sebesar 25,56% (dua puluh lima koma lima puluhenam persen) dibayarkan setelah Surat Keputusan Pemberian Hak atastanah (SKPHT) selambat lambatnya 5 (lima) bulan setelahditandatanganinya Perjanjian Pendahuluan ini dan telah diterimanya olehNotaris seluruh data tanah yang akan dioperkan/dilepaskan haknyasesuai Akta Perjanjian Pendahuluan ini;2.

Ta : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah hargahap V keseluruhan dibayarkan setelah Akta Jual Beli/Akta PelepasanHak /Pengoperan Hak ditandatangani oleh Para Pihakdihadapan Notaris; Ta : Sebesar 25,56% (dua puluh lima koma lima puluh enamhap IV persen) dibayarkan setelah diterbitkan Surat KeputusanPemberian Hak Atas Tanah (SKPHT) selambatlambatnya 5(lima) bulan setelah tanggal ditandatanganinya AddendumPerjanjian.Keterangan : tahap pertama yang dimasud dalamaddendum ini telah diterima oleh

., dengan PerihalPenghentian Pelayanan dan Penerbitan Dokumen SKPHT Hasil Produksi IUPOP an. PT. Indoasia Cemerlang, Dibuat di Sungai Cuka, tanggal 16 Juli 2013,ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tanah Laut up. Kadis.

INDOASIA CEMERLANG, terhadap lokasi seluas 191(seratus Sembilan puluh satu) Hektar dengan Kode Wilayah 118 TW diDesa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;Pelaksanaan dan pemberitahuannya dilakukan di Kantor DinasPertambangan Kabupaten Tanah Laut dengan perintah kepada JurusitaPengadilan Negeri Pelaihari agar Kepala Dinas PertambanganKabupaten Tanah Laut menghentikan penerbitan Surat KeteranganPengiriman Hasil Tambang (SKPHT) dengan mencantumkan keteranganpenghentian dan penyitaan tersebut

Bahwa terhadap tanah yang telah diperoleh Tergugatll berdasarkanaktaakta tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Keputusan PemberianHak atas Tanah (SKPHT) oleh Menteri Dalam Negeri melalui SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.268/HGB/DA/72 tanggal 13Oktober 1972 dan No. Sk. 473 /HGB/DA/73 tanggal 9 Agustus 1973yang dasar perolehan bidang tanahnya merujuk pada akta tersebut diatas.6. Bahwa berdasarkan SKPHT No.

OKTAmenggunakan rekening miliknya iYang terdakwa ketahui Rp. 42.000, (empat puluh dua ribu rupiah) tersebutdigunakan untuk pembayaran royalty, SP3, clear and out dan terdakwa tidakmengetahui rinciannya karena terdakwa pembayarannya dilakukan secaraALL IN artinya pembayaran dilakukan oleh pengurus dokumen tersebut ;Dokumen yang dibuatkan oleh srd OKTA selaku pengurus dokumen tersebutyaitu surat keterangan asal barang, surat kirim, surat keterangan pengiriman60hasil tambang (SKPHT) ;Yang berhak melakukan

dibwah Dishub, Kantor Pelabuhan SungaiDanau adalah merupakan unit Pelaksana Tekhnis dan Direktorat JenderalPerhubungan Laut sedangkan wilayah kerja Kanpel Sungai Danau adalahsepanjang alur pelayaran sungai danau, satui sampai perairan bunati dansekitarnya.e Persyaratan yang harus dipenuhi untuk emndapatkan Surat Ijin Berlayaraddalah sbb :Memiliki surat dokumen/surat kapal yang asli dan masih berlaku.Apabila kapal tersebut mengangkut batubara juga dilampirkan SuratKeterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT

Indoku Sebamban Coal.Menggunakan legalitas berupa surat kirim, SKAB / SKPHT dan dokumenlainnya IUPOP CV.

Oleh karenanya, gugatan harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterimaEksepsi Kewenangan Mengadili:Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana point7, huruf a, b, c. point 8,point 9,dan point 10, 11 dan point 12, juga dalam petitumnya Pengguggat pada point 4, 5dan 6 adalah yang mengacu pada : Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah (SKPHT) olehMenteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NoSk.268/HGB/DA/72 tanggal 13 Oktober 1972 dan Sk. 473/HGB

SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2020;