atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku PegawaiNegeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapbkan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, namun Penggugat hanya memperoleh Surat Persetujuan jinPerceraian Nomor SPIP

REZEKI BERSAMA II hanyamemiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523.3a/314/SPIP/2009tanggal 24 September 2009 yang daerah usaha penangkapan perairanpantai Barat Sumatera Utara. Ternyata KM. REZRKI BERSAMA Il yangdinahkodai terdakwa tidak memiliki SIPI untuk daerah usaha perairanMeulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan terdakwa tersebut laluKM.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP; Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;Hal. 18 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTK2008;(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui;Eis FRG WHI fetes ce eee reece rate HRISos ERNE Jann mmm mm nnn recentGL, PSITAIEAUEI jase enrrnn nts nsenmnnnniaicmismnnnrnisenisnnninnieniininemnmiaeinnne

terteranya kata diperkirakan yang merupakan suatu petunjukdimana dasar hukum BPKP tidak tegas menerangkan bahwa BPKP yangmenentukan kerugian Negara atau menentukan adanya unsur pidana, karenaperan dari BPKP hanya memperkirakan/menduga/memprediksi akan adanyaunsur tindak pidana bukan menentukan suatu unsur tindak pidana, artinyaBPKP itu bersifat preaudit dengan melakukan pengelolaan keuangan Negara;Pada perkembangannya, lahirlan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Hal ini menyatakan bahwa dengan hadirnya PP SPIP ini,semakin membatasi kewenangan dari BPKP;Pada Pasal 48 Ayat (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintahsebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :a.

Hal ini sejalan dengan amanat dalam PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa BPKPHalaman 131 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRmelakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas kKeuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta Perpres Nomor 192Tahun 2014 tentang BPKP yang salah satu fungsi BPKP adalahpemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,pengendalian intern, dan tata kelola terhadap

dari Presiden;Halaman 137 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRPasal 50 ayat (1) dan ayat (3)(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiria. audit kinetja; dan;2 002 22n nonb. audit dengan tujuan tertentu;(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasukdalam audit kinerjasebagaimana dimaksud pada ayatPenjelasan Pasal 50 ayatAudit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP

Deputi BidangInvestigasi;Pasal 35 ayat (8): oo mocnen enn nencnnnn (8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang investigaSi;Halaman 140 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRBahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraataskegiatan lain berdasarkan Penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat danmenunrjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern ataspenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasukakuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

., M.H. tanggal 12 November2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Surat arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan siPutusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)dari Mahkamah Partai Demokrat Nomor:32/KOMWAS.PD/X1/2015 ditandatangani Ketua KomisiPengawas H. Achmad Yahya, S.E., M.M. dan SekretarisHalaman 23 dari 42 Putusan Nomor :16/G/2017/PTUN.PBR7. Bukti P 78. Bukti P 89. Bukti P 910. Bukti P 1011. Bukti P 1112.

BendaharaUmum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3)(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)terdiri atas:a. audit kinerja; danb. audit dengan tujuan tertentu.(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasukdalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Penjelasan Pasal 50 ayat (3):Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, auditatas penyelenggaraan SPIP

Deputi Bidang Investigasi.Pasal 35 ayat (8)(8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanginvestigasl;Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah diwujudkan melaluiditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentangPercepatan

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat danmenunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Fotokopi tanpa asli Arahan Tindak Lanjut Atas Surat Pemberitahuan IsiPutusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dariMahkamah Partai Demokrat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P3;4. Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P4;5. Fotokopi tanpa asli Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Gowa a/n Andi Lukman, M.M, Dg.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengantujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP,dan audit atas halhal lain di bidang keuangan, terkait hal ini, Kepala BPKP puntelah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yangisinya: a) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalahAudit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapatmengenai

Terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Meskipun sudah jelas kewenangan BPKPdalam melakukan Audit Investigasi, beberapa pihaki mencoba untukmenggoyahkan kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigasi, denganmengadakan Judicial Review terhadap Pasal 6 a UU No.30 Tahun 2002. Dalampenjelasan pasal 6 a disebutkan, BPKP merupakan salah satu pihak yangmelakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3)menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan ;Dengan Demikian Penggunaan Dasar AUDIT oleh Ormas sepertiPersatuan Insinyur Indonesia (PII) adalah bentuk PemufakatanJahat dalam menjerumuskan sesorang yang sesungguhnya Tidakbersalah Namun oleh karena sesuatu dan lain hal sehinggamenjadi target Krimininalisasi ;Apalagi salah satu dari Oknum Penyidik Kejaksaan yang

AdaHalaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor: 90/PLW/2020/PTUN.Mks.dua jenis audit yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) PP No. 60Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu.Penjelasan pasal 50 ayat (8) menyebutkan bahwa audit dengantujuan tertentu. antara lain audit investigasi, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidangkeuangan ;Dengan demikian penggunaan Dasar AUDIT oleh Ormasseperti persatuan insinyur Indonesia (PII) adalah bentukpemufakatan Jahat dalam menjerumuskan

Bahwa dari sisi pengetahuan, pengetahuan itu hanya melakukanmenghitung, sedangkan menentukan adalah melihat komponenkomponen perhitungan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukumnyaatau tidak;= Bahwa sesuai dengan UndangUndang BPK yang bolehmenentukan kerugian negara itu BPK, sedangkan yang menghitungadalah BPKP dan Inspektorat;= Bahwa terkait dengan pengalaman Ahli, inspektorat selama iniadalah minghitung, dasar lembaga inspektorat diikutkan adalah PP 72tahun 2019 dan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP

, dalam SPIP auditorInspektorat diberikan kewenangan dalam audit, evaluasi, monitoring danaudit investigasi.

Bahwa berdasarkan hukum jika audit dilakukan murni bersumber dari APBD(Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) maka berdasarkan Pasal 49 (6)Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah ( SPIP ) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukanpengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanaiAnggran Pendapatan dan Belanja Daerah;TENTANG HUKUMNYA.9.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebutkemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitasSistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 53 UndanUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidimana BPKP melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara berdasarkan permintaan penyidik yang sedang melakukan penyidikandalam perkara tindak pidana korupsi;Bahwa dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, diatur tentang adanyaAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu BPKP, Inspektorat Provinsi,Inspektorat Kota/Kabupaten atau institusi lain yang sifatnya pengawasanfungsional;Bahwa kewenangan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Inspektorat kabupaten/kota.Secara substansial tentang SPIP dalam Pasal 47 ayat (2) dinyatakan untukmemperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern ataspenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP; Bahwa secara lex specialist tugas dan fungsi Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) termasuk di dalamnya Inspektorat, berkaitan dengankeuangan

BPK memperoleh kewenangan berdasarkanPasal 23 E Undang Undang Dasar 1945, Pasal 13 dan 14UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 8Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, sementara BPKP memperolehkewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP

Dalam Pasal 49 (1) dan 50 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), ditegaskan BPKP sebagai aparat pengawasanintern melalui audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu(termasuk audit investigasi).

PP60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat danmenunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangannegara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasanintern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasukaudit investigatif.

sangat disayangkan Majelis HakimJudex Facti dalam memberikan putusannya tidak fair dan tidak beranimenyatakan kebenaran materil yang telah terungkap dalam persidanganperkara a quo;Bahwa selain daripada buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasiuntuk membuktikan dalilnya, Pemohon Kasasi tidak luput juga menunjukkanbukti P20 yaitu foto copy Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor32/KOMWAS.PD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, perihal arahan tindaklanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP

Pasal 47 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebutkemudian menyatakan, "Untuk memperkuat danmenunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan Negara.2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

PP Nomor 60 Tahun 2008Tentang system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka BPKPmempunyai tugas dan wewenang melakukan audit investigative terhadapkerugian keuangan Negara, sedangkan Ir.

bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat berupa:1.Foto copy Kartu ldentitas Anggota Partai Demokrat atas nama EriSumarni , yang diberi tanda P1;Fotocopy Berita Acara Pembahasan sentra Gaggumdu Kota PekanbaruNo.035/LP/PILG/IV/2014 tanggal 14 April 2014 , yang diberitanda (P 2);Foto copy Putusan Nomor : 102/DPPPHPU/2014 dari Mahkamah PartaiDemokrat antara Pangkat Purba,SH, yang dibritanda (P 3);Foto copy Surat arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan isiputusan (SPIP