O07 Nopember 20071 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4032 An. ZUHDI. Z1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4033 An. MERIWATI.1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. ZUHDI. Z1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. MERIWATI1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Peralihan Hak dari HANAPI kepadaMERIWATI dan ZUHDI.Z Nomor : 13/PPAT/XI/2007/tanggal. O02Nopember 2007 yang ditandatangani oleh PPAT An.

puluh satu meter persegi) yang disahkan/mengetahui KepalaSeksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarbarutanggal 30 April 2013 serta Lampiran Berita Acara Pengembalian Batas NomorPeta 50.114.140154, NIB : 17.11.75.07.05784 tanggal 30 April 2013 yangdikeluarkan oleh Tergugat atas permohonan HASANDI NOOR, dari Redaksinyadapat diketahui bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya danmelanggar Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2010 tentang SPOPP

Berkas 8642/2009, ID Berkas03018642/2009 dengan berita acara (SPOPP 3.18.2) tanggal 20 Juli 2010 yangtelah diberi materai secukupnya dan telah dicocokan dengan lembar IJ asliberada pada BPN, oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan P. 4 ;Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagaiberikut:Saksi 1 Penggugat Zainal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan RAMON WIJAYA

Tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agraria) tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria ; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ; 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah =; 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2005 tentang Standar ProsedurOperasi Pengaturan dan Pelayanan di lingkunganBadan Pertanahan Nasional (SPOPP

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UndangUndangPokok Agraria) tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria ; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ; 273 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang ; 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturandan Pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional(SPOPP

Pasal 53 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 adalah hal yang tidak mungkin denganmengadaada karena Tergugat telah melaksanakan PenerbitanSertipikat sesuai dengan SPOPP (Standart Prosedur OperasiPelayanan Pertahanan) dan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kiranyaMajelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini denganmemutuskan/memeriksa perkara ini dengan amar putusansebagai berikut :1.

:Melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.NO. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan PercepatanStandar Prosedur Operasi Pengaturan dan PelayananPertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1 ayat (1) : Standar Prosedur Operasi Pengaturandan Pelayanan (SPOPP) pelayanan pertanahansebagaimana tercan tum dalam Lampiran sampaidengan XIV yang merupakan kesatuan yang tidakterpisahkan dengan

Hak Tanggungan;Pasal 2 ayat (1) : SPOPP sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.Melanggar Pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Kepala BPN R.1 No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1 ayat (1): Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaanlayanan pertanahan di lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.Pasal 1 ayat (2) : Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan sebagaimana

Bahwa benar Para Penggugat pernah mengajukan PermohonanSertipikat pada tanggal 24 Nopember 2016, akan tetapi Permohonantersebut tidak dapat diproses lebih lanjut Karena diatasnya lokasi tanah yangdimohon telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Sirnabaya dan belumdipenuhinya secara lengkap persyaratan permohonan sebagaimana diaturHalaman 29 dari 72halaman Putusan Perkara No. 71/G/2017/PTUN.BDGdalam Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 Standar ProsedurOperasional Pelayanan Pertanahan(SPOPP))

Putusan No. 48/G/2014/PTUN.MksNomor 5 Tahun 1960, tentang peraturan Dasar PokokPokok Agrariadan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang PendaftaranTanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, tentang peraturanpelaksanaannya yang diproses secara sistematik melalui panitiaajudikasi ataupun sporadik melalui inisiatif pemilik tanah sendiri dikantor pertanahan ;Bahwa seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasi Pengaturandan Pelayanan (SPOPP

Terimadari Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat,atas pembayaran perihalpengukuran dan pemetaanKadastral Sporadik (SPOPP3.09.1) (fotocopy sesualdengan foto copy);Bukti T Il Intervensi 5Surat Ukur Nomor00042/Gondangdia/2009 yangditerbitkan oleh KantorPertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat tanggal 19November 2009 (fotocopysesual dengan foto copy);Bukti T Il Intervensi 6Surat Tanda Terimadari Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat,untuk pembayaran permohonanSK (Konstatering Rapport)(SPOPP

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan(SPOPP)) ;Sepanjang Tergugat dalam menjalankan kewajiban, kewenanganberdasarkan Peraturan dalam proses mengeluarkan Putusan Tata UsahaNegara; sebagaimana dengan lahirnya Sertipikat Hak Milik Nomor:1560/Kelurahan Tanru Tedong atas nama Hj.

prosedur dan mekanisme berdasarkan petunjuk danperaturan yang ada antara lain: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Pasal 196 dalam pelaksanaannya, sebagaimanayang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun1997;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 7 tahun 1998 tentang PelimpahanKewenangan ;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2008tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan(SPOPP

atas nama Haji Joto, telah sesuai dengan prosedur dan mekanismeberdasarkan petunjuk dan peraturan yang ada, yaitu:a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3Tahun 1997, pasal 196, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 1997b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor:7Tahun1998 Tenang Pelimpahan Kewenanganc Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2008,Tentang Sandar Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP

Bahwa kedua sertpikat tersebut diatas telah diproses sesuai dengan peraturanperundangan yag berlaku dan sesuai dengan SPOPP yang berlaku di KantorPertanahan Kabupaten Pati.7. Bahwa halhal yang tidak Turut Terlawan VII tanggapi bukan berarti diakuikebenarannya oleh Turut Terlawan VII, akan tetapi sematamata karena dalildalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Turut terlawan VII.8.

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat adalah dalil yang sangatmengadaada, dan membuktikan bahwa Para Penggugat tidakmengetahui secara persis aturanaturan yang berlaku di Pertanahan,karena untuk proses pemberian tanah, dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang SPOPP, tidakdipersyaratkan dilaksanakannya pengumuman)4.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 6 Tahun 2005tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) ;Sepanjang Tergugat dalam menjalankan kewajiban, kewenangan berdasarkanPeraturan dalam proses mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara;sebagaimana dengan lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 691/KelurahanMaddukelleng tanggal 25 Maret 1991, Gambar Situasi Nomor : 1117/1987,Putusan Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 14 dari 56 halamantanggal 31 Desember 1987, seluas

. : 6 Tahun 2008, Tanggal 11 Juli 2008Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur OperasiPengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis PelayananPertanahan Tertentu yang mengatur mengenai Standar Prosedur OperasiPengaturan dan Pelayanan (untuk selanjutnya disebut SPOPP) dalamPelayanan Pemeriksaan (pengecekan) Sertipikat dalam lampiran I.Hal 45 Put.No.208/PDT/2016/PT.DKIDimana SPOPP ini mensyaratkan halhal yang harus dipenuhi dalampemeriksaan (pengecekan) sertipikat :a.

Foto copy Daftar Petani Penggarap Tanah NegaraObyek Landreform Hak Erpacht Verp, 414 PersilSukorejo terletak di Kelurahan KarangrejoKecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.36T.I,II 9: Foto copy Surat Model A No. 36225 PermohonanSertifikat Tanah terletak di Desa KarangrejoKecamatan Sumbersari, Luas + 900 nf, atas namaSITI FARIDA, tertanggal 13 04 2010, yangditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember.T.I,II 10Foto copy Bukti Pembayaran Biaya Pengukuran danPemetaan Kadastral Sporadik (SPOPP

Penguasaan Tanah tanggal 29012007, yangdiberi tanda bukti (T.211);14 Foto copy surat dari Ketua Pengurus/Panitia Masjid Taqwa Benteng Lewokepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap perihal PermohonanPengukuran, yang diberi tanda bukti (T.3);3815 Foto copy Surat Pernyataan dari Haji Husnul Hasinu Langkuseng tanggal29012007, yang diberi tanda bukti (T.31);16 Foto copy Surat Pernyataan dari Haji Husnul Hasinu Langkuseng tanggal29012007, yang diberi tanda bukti (T.32);17 Foto copy surat Persyaratan SPOPP

, pada halaman 4 alenia 2: "bahwasisanya sebagai pembayaran tahap yang terakhirpelunasan) yaitu sejumlah uang sebesarRp135.000.000,00 (seratus tigapulun lima jutarupiah) akan diserahkan oleh pihak ke dua(Djohannes Sitompul) kepada pihak pertama(Fatimah Hutasuhut) pada saat Sertipikatnya atastanah tersebut telah selesai dipecah sesuai denganukuran yang ditetapbkan oleh ke dua belah pihakdalam Akta ini";Buktibukti yang sudah diserahkan dalam berkasgugatan:1) Kuitansi hapusnya hak tanggungan' Roya(SPOPP

Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 1 Tahun 2005 entang Standar ProsedurOperasi Pengaturan dan Pelayanan di lingkungan239.Badan Pertanahan Nasional (SPOPP) jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentangPenyederhanaan dan Percepatan Standar ProsedurOperasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahanuntuk jenis pelayanan pertanahan tertentu joPeraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan danPelayanan Pertanahan, sehingga

verifikasi dilapangan bukan merupakan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa dalil gugatan penggugat pada point (11) yakni Turut Tergugat I secaraformal menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dan Tergugat II tanpa izindan sepengetahuan Penggugat pada tanah obyek sengketa, adalah sangattidak berdasar karena Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Standar Prosedur Operasional PelayananPertanahan (SPOPP