Penggugat:
1.ALDRIN
2.INTAN EVANNITA EVANDRY
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPS RI) c.q KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA BARAT (BPS SUMBAR)
2.KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PADANG

Dinas Komunkasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Abidah
Tergugat:
1.Kantor Pusat Badan Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kab. Tanjung Jabung Barat

.- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Merk WIN (MCB) warna Hitam Tahun Pembuatan 2004 Nopol BL 2073 Z atas nama pemilik Badan Kantor Statistik Kab. Bireuen- 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk WIN (MCB) warna Hitam Tahun Pembuatan 2004 Nopol BL 2073 Z.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Bireuen.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Perkara : PDM12/BIREUEN/02/2016 tanggal 1 Maret 2016sebagai berikut :Bahwa terdakwa Masnur Bin Zainuddin pada hari Minggu tanggal 31Desember 2015 sekira pukul 12.25 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam bulan Desember 2015 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2015, bertempatdi halaman belakang Kantor Badan Pusat Statistik Bireuen Desa Meunasah Blang Kec.Kota Juang Kab.

Nazarmengatakan untuk memberikan sepeda motor kepada terdakwa bukankewenangannya.e Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.25 Wibterdakwa datang kembali ke Kantor Badan Pusat Statistik Kab.

Bireuen.Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul16.00 Wib terdakwa datang ke Kantor Pusat Statistik Kab. Bireuen danbertemu dengan Sdr. Nazar (Pegawai BPS Kab. Bireuen) lalu terdakwameminta kepada Sdr. Nazar agar diberikan (satu) unit sepeda motorkemudian Sdr.

Nazarmengatakan untuk memberikan sepeda motor kepada terdakwa bukankewenangannya;2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 12.25 Wibterdakwa datang kembali ke Kantor Badan Pusat Statistik Kab.

Bireuen dan 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk WIN(MCB) warna Hitam Tahun Pembuatan 2004 Nopol BL 2073 Z, akan dikembalikankepada pemiliknya yang sah yaitu Kantor Badan Pusat Statistik Kab.

Penggugat:
WILLY KLAU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
2.drg. ANSILA MUTI
3.KRISTIAN TJAPOLA
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu

David Koreh, selaku Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPusat Statistik Nomor : 1202 /KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dansekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Satistik (BPS)Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat StatistikPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119 / PA /2008 tertanggal 1 Desember2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan GedungKantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

No.117 K/Pid.Sus/2012untuk pemeriksaan administrasi, perouatan mana Terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut : Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor :0025.0 / 05401.2 / XXII / 2009, Satker Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenSumba Barat memperoleh Dana Pembangunan Gedung Kantor seluas 300 M2dengan anggaran sebesar Rp.1.050.000.000, (satu milyar lima puluh jutarupiah), dan sebagai pelaksanaannya

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran,Panitia Pengadaan Barang dan Modal Pekerjaan Pembangunan GedungKantor dan Rehabilitasi Rumah Dinas Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenSumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan Pelelangan UmumPengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 / PANTENDER / BPS / 2009tanggal 12 Juni 2009, Panitia Pengadaan Barang

David Koreh, selaku Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPusat Statistik Nomor : 1202 /KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dansekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Satistik (BPS)Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat StatistikPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119 / PA / 2008 tertanggal 1 Desember2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan GedungKantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

; Jefri Paul Natara selaku Sekretaris merangkap Anggota ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran,Panitia Pengadaan Barang dan Modal Pekerjaan Pembangunan GedungKantor dan Rehabilitasi Rumah Dinas Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenSumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan Pelelangan UmumPengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 / PANTENDER /

Angaran pada Tahun Anggaran 2010 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 1754/KPG TAHUN2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai KepalaBadan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor :0754/KPG TAHUN 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian daritugas dan jabatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buolbersamasama dengan terdakwa II ABD.

Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan29Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 1754/KPG TAHUN2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai KepalaBadan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor :0754/KPG TAHUN 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian daritugas dan jabatan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buolbersamasama dengan terdakwa II ABD.

maupun pengawasan /pemeriksaan dokumen kegiatan statistik rutin dan Honor lainnya.Yang berhak menerima Dana / Anggaran Upah Kinerja (UK) padakantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol TA.2010 Adalah Se/uruhPegawai Organic / PNS Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol termasukpenjaga malam dan juru bersih.Untuk besaran Dana Upah Kinerja (UK) telah ditentukan oleh / dari BPSProvinsi Sulawesi Tengah, dan dalam pelaksanaan pembayaranbesaran per bulanya kepada Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol

(CPNS/PNS) Badan Pusat Statistik (BPS)Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010.Dana UPAH KINERJA (UK) Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBuol Tahun Anggaran 2010 tidak terbagi seluruhnya atau Terdapat SisaDana UPAH KINERJA (UK) Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBuol Tahun Anggaran 2010, yang saya tidak ketahui jumlahnya.

Mencairkan Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol atasperintah dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.c. Membukukan transaksi keuangan pada pembukuan Bendahara BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol.d.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang sudah dilegalisir Nomor : 1292/KPG Tahun 2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang pengangkatan tersangka SUGITO, S.Si. selaku Kepala BPS Kab.Lampung Timur2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan yang sudah dilegalisir Nomor : 262/SP.PL.

Kab.Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Nomor : 18041.048 tanggal 28 Februari 201151. 1 (satu) rangkap lembar Disposisi dari Badan Pusat Statistik Kab.Lampung Timur perihal bantuan dana tertanggal 11 Maret 201152. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Pemda Kab.Lampung Timur Nomor : 800/1878.a/20/SK/2014 tanggal 27 Nopember 201453. 1 (satu) bundel Kegiatan Penyediaan Data Statistik Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011, 54. 1 (satu) bundel SPJ

asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Lampung Timur Selayang Pandang Kab.Lampung Timur TA.2011,55. 1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Lampsung Timur Peta Perwilayahan Komuditas Pertanian Kab.Lampung Timur TA.2011,56. 1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Lampung Timur Analisa dan Statistik Gender Kab.Lampung Timur TA.2011,57. 1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Indokator Ekonomi Kab.Lampung Timur TA.2011,58. 1 (satu) bundel SPJ asli Badan

Pusat Statistik (BPS) Penduduk Kab.Lampung Timur TA.2011.59. 1 (satu) lembar Rekening Koran asli dari Bank Lampung tertanggal 24 Oktober 201460. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab.Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 yang sudah dilegalisir Nomor : B.302/16/SK/2011 tanggal 31 Maret 201161. 1 (satu) lembar kwitansi dari Percetakan Jaya Wijaya Jl.Terusan Gelatik No.147 Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung sejumlah Rp.500.000,

Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lam-Tim sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).63. 1 (satu) rangkap Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Lampung Timur sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pusat Statistik Kab.lampung Timur Tahun Anggaran 2011.64. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati lampung Timur Nomor : B.40/16/SK/2011 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Timur PetaPerwilayahan Komuditas Pertanian Kab.Lampung Timur TA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Lampung Timur Analisadan Statistik Gender Kab.Lampung Timur TA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Indokator EkonomiKab.Lampung Timur TA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Penduduk Kab.LampungTimur TA.2011.1 (satu) lembar Rekening Koran asli dari Bank Lampung tertanggal 24 Oktober20141 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan

Lampung Timur Tahun 2011, 4.Statistik dan Analisis Gender Kab. LampungTimur Tahun 2011 dan 5. Indikator EkonomiKab.

Statistik danAnalisis Gender Kab. Lampung TimurTahun 2011 dan 5. Indikator EkonomiKab.

Tjk555657585960616263641 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.LampsungTimur Peta Perwilayahan Komuditas Pertanian Kab.Lampung TimurTA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.LampungTimur Analisa dan Statistik Gender Kab.Lampung Timur TA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) IndokatorEkonomi Kab.Lampung Timur TA.2011,1 (satu) bundel SPJ asli Badan Pusat Statistik (BPS) PendudukKab.Lampung Timur TA.2011.1 (satu) lembar Rekening Koran asli

David Koreh, Selaku KepalaBadan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PusatStatistik Nomor : 1202/KPG Tahun 2005 tertanggal 31Mei 2005 dan sekaligus selaku Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Satistik (BPS) Kabupaten SumbaBarat berdasarkan Keputusan Kepala Badan PusatStatistik Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor119/PA/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan jugaselaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan GedungKantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten SumbaBarat

Natara selaku sekretarismerangkap anggotaBahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan MKuasaPengguna Anggaran, panitia pengadaan barang danmodal pekerjaan pembangunan gedung kantor danrehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009melaksanakan pelelangan umum pengerjaan proyekpembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009,dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor20 /PANTENDER/BPS/2009 tanggal 12 Juni

2009,panitia pengadaan barang dan modal pekerjaanpembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumahdinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten SumbaBarat Tahun Anggaran 2009 mengusulkan kepadaTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)usulan Penetapan Pemenang Lelang paket pekerjaanPembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan surat Nomor22/PAN TENDER/BPS/2009 tanggal 22 Juni 2009 denganusulan pemenang lelang, Pemenang pertama PT PutriTunggal Gemilang dengan

,berdasarkan usulan panitia pengadaan barang danmodal pekerjaan pembangunan gedung' kantor danrehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009tersebut, terdakwa menetapkan pemenanglelangpembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009berdasarkan surat nomor : 03/PRK/2009 tertanggal 23Juni 2009 tentang penetapan pemenang lelangHalaman 3 dari 22 halamanput.no.41/PID/2011/PTKdan menetapkan Pemenang pertama PI

(BPS) Kabupaten Sumba Barat, sedangkan1 (satu) bundel 2 (dua) lembar KeputusanKepala Badan Pusat Statistik Nomor 1202 /KPG = Tahun 2005 dikembalikan kepadaterdakwa;5.

Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut barang bukti berupa;a. 1 (satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :1 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2013 Asli2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015

ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2014 Asli3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2015 Asli4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141215-09/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015

ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 Asli5 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014 Asli6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10 Asli

7 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 Asli8 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS Asli

Com. (20-09-2016) dalam pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 danTas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2015 tanggal 14 Nopember 2014;- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (Satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, danPanitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut : 1 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013Asli 2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli

3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan diLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakartatanggal 1 April 2015Asli 4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 14121509/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen SensusEkonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan diJakarta tanggal 15 Desember 2014Asli 5 Keputusan

Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013Asli Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan diLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapbkan di Jakartatanggal 1 April 2015Asli

Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun AsliAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013 2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli 3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di AsliLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapbkan di Jakartatanggal 1 April

Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014 6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15070601/SKKPA/2015 tentang PerubahanKeputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor14121210Asli Hal 28 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI. 7 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 14121004/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat AsliKomitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 20158 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat

Selanjutnya Terdakwa kembali lagi keruangan Badan Statistik Pengendalian dan Evaluasi lalu mengambil 1(satu) unit Televisi merk LG LED 483 inchi kemudian diletakan Terdakwakedalam 1 (satu) unit mini bus Toyota Kijang KF 80 STD BN 2038 EZwarna silver metalik.

Selanjutnya Terdakwamasuk kedalam kantor dan menuju ke depan ruangan Sarana danPrasarana mengambil 1 (satu) batang linggis yang diletakan dilantailalu Terdakwa menuju ke ruangan Badan Statistik Pengendalian danEvaluasi.

Kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruanganBadan Statistik Pengendalian dan Evaluasi lalu mengambil 2 (dua) PC Unit (PCdan Monitor) merk Lenova dan Intel i5 3330 dan 1 (satu) Laptop ACER warnaputih.

., yang diangkat sebagaiKepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Hamdani Siswoyo, SE..,sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, secara bersamasama serta bersekutu satu sama lain dengan Drs.

Thobiin Mashudi, SH., MM., yang menjabat sebagai Kepala DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang sejak bulan Januari 2006 sampaidengan bulan Pebruari 2004 ; Bahwa Terdakwa Hamdani Siswoyo, SE., yang diangkat sebagai KepalaBadan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang dengan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1478/KPG Tahun 2005 tanggal 16Agustus 2005 mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 121 Tahun2001 tanggal 03 September

BPS Kabupaten/Kota, dalammelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BPS Kabupaten/Kotamempunyai kewenangan :e Penyusunan rencana daerah di Kabupaten/Kota secara makro dibidang statistik ;e Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukungpembangunan Kabupaten/Kota ;e Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten/Kota ;e Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten/Kota ;e Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan

Adapun isi Daftar Rencana Pertanggungjawaban KegiatanSurvey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS)adalah sebagai berikut :a.

Prastowo (PemimpinPelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah/Sakerda tahun2006) yakni agar SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda)oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuat seperti Daftar RencanaPertanggungjawaban Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda)Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterima oleh BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan SurveyKetenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp. 225.436.000,(duaratus dua puluh lima juta

Helmi Wantono (Direktur Umum)
Tergugat:
Kepala Biro Bina Program Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPS

OBJEK SENGKETA1.Objek Sengketa dalam Gugatan a quo adalah:Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor20052702/SKKPA/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan SanksiDaftar Hitam a.n.

Objek Sengketa dikeluarkan olehKuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik, yakni Kepala BiroBina Program Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kKewenangan yangada padanya atau melekat pada jabatannya berdasarkan Pasal 79Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut sebagai Perpres No.16/2018) dan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Sanksi DaftarHitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek SengketaKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor20052702/SKKPA/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan SanksiDaftar Hitam a.n. PT Electronic Data Interchange Indonesia;Menunda pelaksanaan Objek Sengketa Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052702/SKKPA/2020 Tanggal27 Mei 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KuasaPengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 20052702/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitamtertanggal 27 Mei 2020;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor20052702/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam tertanggal 27 Mei 2020;Bahwa Dicabut dan Dibatalkan merupakan dua hal yang berbedadengan konsekuensi/akibat hukum yang berbeda pula.

Menyatakan berlaku dan sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranBadan Pusat Statistik Nomor: 20052702/SKKPA/2020 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020;3.

Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 13Desember 2016 melalui Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru yangdiserahkan oleh Sdr.

Bahwa Penggugat (Syamsul Mahli Laitupa, SE., NIP. 19831018201101 1012) telah bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimulaisejak tanggal 1 Januari 2011 sebagai CPNS berdasarkan Surat KeputusanHalaman 5 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUNJKTKepala Badan Pusat Statistik Nomor: 5355/KPG Tahun 2010 yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010, ditempatkan padaSatuan Organisasi Unit kerja: Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)Kecamatan Waeapo, BPS Kabupaten BuruProvinsi

Maluku, Selanjutnyaberdasarkan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor:215/81/KPG Tahun 2011 yang ditetapbkan di Ambon pada tanggal 22Desember 2011, Penggugat ditugaskan sebagai Statistisi Pertama padaKoordinator Statistik Kecamatan Waeapo Badan Pusat Statistik KabupatenBuru Provinsi Maluku.

Kemudian disusuldengan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor:047/81/KPG Tahun 2012 yang ditetapbkan di Ambon pada tanggal 26 Maret2012, Penggugat diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2012pada instansi Badan Pusat Statistik dengan Satuan Organisasi/Unit Kerjapada BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

KabupatenMaluku Tenggara Barat, Unit Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tidakmasuk kerja dan mentaati jam kerja dikarenakan dalam kondisi sakit.

5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan HERMAN SASAWe, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kab.Buol. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas / Jabatan Sebagai Kepala BPS Kab.Buol. POK BPS Kab.Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.

1 (Satu) Lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kab.Buol Bulan Juni 2010. 6 (Enam) Lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor : 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kab.Buol TA.2010 tanggal 1April 2010. 1 (Satu) Lembar SPTB (Syrat pernyataan tanggung jawab belanja) Nomor :72071.087 tanggal 22 Juni 2010.

5 (Lima) Examplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.

1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 795209P / 082 / 109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp.1.003.436.000,- (Satu milyar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor : 0317 / 054-01.2 / XXIV / 2010, Tanggal 31 Desember 2009.

1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 796949P / 082 / 109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp.94.200.000,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor : 0317 / 054-01.2 / XXIV / 2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Perkara : PDS01/BUOL/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 paraTerdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa HERMAN SASAWE, S.Sos Alias HERMANsebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku KuasaPengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan

tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol bersamasama denganterdakwa Il ABD.

(BPS) Kabupaten Buol juga selaku KuasaPengguna Angaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol

BPS Kabupaten Buol untuk Sensus Penduduk tahun 2010tertuang dalam Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551).

Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol bersamasama denganterdakwa Il ABD.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBanjar yang merupakan perpanjangan tangan dari BPS Pusat dan BPSPropinsi melaksanakan pendataan terhadap calon penerima BLT Susulansekitar bulan Oktober 2005 yaitu :> Melakukan proses penjaringan Rumah Tangga Miskin (RIM) yangdilakukan oleh Mantri Statistik/Mitra Statistik yang sudah dilatih dengansumber keterangan dari Ketua RT di milayah masingmasing;> Melakukan Verifikasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat,yang dilakukann oleh Mantri Statistik

No. 1533 K/Pid.Sus/2008> Pengolahan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkanhasil pencacahan dan Mantri Statistik atau Mitra Statistik tersebut diatas;> Pengiriman hasil Pengolahan data yang dilakukan BPS Kabupaten/Kotake BPS Propinsi untuk selanjutnya diteruskan ke BPS Pusat.Dalam hal pendata atau sebagai Mitra Statistik ditunjuk Kepala Desa BenuaAnyar ST.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBanjar yang merupakan perpanjangan tangan dari BPS Pusat dan BPSPropinsi melaksankan pendataan terhadap calon penerima BLT Susulansekitar bulan Oktober 2005 yaitu :> Melakukan proses penjaringan Rumah Tangga Miskin (RTM) yangdilakukan oleh Mantri Statistik/Mitra Statistik yang sudah dilatih dengansumber keterangan dari Ketua RT di milayah masingmasing;> Melakukan Verifikasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat,yang dilakukan oleh Mantri Statistik

, atau Mitra Statistik dengan sumberketerangan dari orangorang yang mengetahui keberadaan dankebenaran informasi tentang Rumah Tangga Miskin di wilayah masingmasing (tokoh masyarakat, tokoh agama dsb);> Melakukan Pencatatan dari rumah kerumah yang dilakukan oleh MantriStatistik/Mitra Statistik dengan cara mendatangi langsung ke rumahtangga yang berdasarkan informasi dari Point 1 dan 2;> Pengolahan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkanhasil pencacahan dan Mantri Statistik atau Mitra

No. 1533 K/Pid.Sus/2008Dalam hal pendata atau sebagai Mitra Statistik ditunjuk Kepala Desa BenuaAnyar ST.

Yamin (terdakwa dalam berkasperkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 02.30 WITHalaman 2 dari 23 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN Mshatau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2013 bertempat diKantor Badan Pusat Statistik Jl. R. A. Kartini Kab.

Yamin di depan Perumahan Telkom lalu sepakatuntuk mengambil barangbarang di Kantor Badan Pusat Statistik, kemudianterdakwa dan temantemannya berjalan kaki menuju Kantor Badan PusatStatistik di Jl. R. A. Kartini Kab.

Yamin mengangkat brangkas tersebut ke dalamgerobak lalu membawanya dari lokasi Badan Pusat Statistik.

Tenggo dan saksi Muhammad Yamin Hatala als.Yamin di depan Perumahan Telkom lalu sepakat untuk mengambilbarangbarang di Kantor Badan Pusat Statistik ;Bahwa kemudian terdakwa dan temantemannya berjalan kakimenuju Kantor Badan Pusat Statistik di JI. R. A. Kartini Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah laptop merk DELLATITUDE 6410 ATG Nomor seri : 65 MMOP1 warna hitam silver;- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;Dikembalikan kepada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun melalui saksi WAHYU ISPRIYANTO;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Yang dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamulaterdakwa yang bekerja sebagi sopir Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Madiunmengantar Kepala Badwan Pusat Statistik Kab. Madiun kerumah dinas, laluterdakwa kembali ke Kantor BPS Kab. Madiun dimana pada saat itu Kantordalam kedaan sepi tidak ada yang jaga. Kemudian terdakwa masuk salah saturuangan integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik (IPDS) di KantorBPS Kab.

SASONGKO, SE;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksisebagai saksi dalam perkara Pencurian;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalahpenjaga Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenMadiun;e Bahwa setahu saksi kejadian pencurian saat ada tas laptophilang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira jam15.00 Wib di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) KabuaptenMadiun;e Bahwa yang hilang adalah satu unit laptop Merk DELL warnahitam jenis DELL LATITUDE6410ATG No.

WAHYU ISPRIYANTO;Bahwa saya dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara Pencurian;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah penjagaKantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Madiun;Bahwa saksi tahu kalau ada tas laptop hilang pada hari Senin tanggal 09Desember 2013 sekira jam 15.00 Wib di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)Kab. Madiun;Bahwa yang hilang adalah satu unit laptop Merk DELL warna hitam JjenisDELL LATITUDE6410ATG No.

Madiunmengantar Kepala Badwan Pusat Statistik Kabupaten Madiun ke rumahdinas, lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Kantor BadanStatistik (BPS) Kab. Madiun Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab.

Bahwa Tahun 2006, Penggugat diangka sebagai Calon Pegawai NegeriSipili (CPNS) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Sulawesi Tengahsesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1573/KPGTahun 2016 tanggal 31 Maret 2006, Tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP 340018377;2.

Bahwa Tahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Provinsi SulawesiTengah sesuai dengan Keputusan Badan Pusat Statistik Propinsi SulawesiTengah Nomor: 134/KPG Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP 340018377;3. Bahwa jabatan terakhir Penggugat sebagai Koordinator Statistik kecamatanTolitoli Utara, dan pangkat/gol. Ruang terakhir pengatur (lII/c);4.

Buol, dan Penggugat pada Tahun 2011 telah diperiksa olehKepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Tanggal 18 Mei 2011 terkait Penyalagunaan Wewenangsebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kab.

Arif, yang ditujukan kepada Kepla Biro Kepegawaian BadanPusat Statistik (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPGTahun 2018, tanggal 14 Mei 2018, tentang Memberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd.

Pusat Statistik Kabupaten TolitoliProvinsi Sulawesi Tengah yang berpangkat Pengatur (II/C) dengan jabatanKoordinator Statistik Kecamatan Tolitoli Utara, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo.