Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-10-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 297/Pid.B/2018/PN Lmg
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Yugo Susandi, SH
Terdakwa:
Mustakim bin Supandi
7916
  • Namun, transaksi penjualan padatanggal tersebut ternyata tidak diketemukan baik di buku penjualan/ bukurekapan, sehingga untuk menghindari permasalahan bertambah panjangsaksi ACHMAD NUR SUNAN menyuruh saksi SUSANTI untuk mengisikekurangan pulsa (saldo) deposit sebesar Rp.200.000, (dua ratus riburupiah) ke pembeli/ pelanggan counter NUSANTARA tersebut; Bahwa setelah dilakukan pengecekan, saksi ACHMAD NUR SUNANdan saksi SUSANTI mencurigai ada seseorang yang telah membobolpenjualan pulsa yang berasal
Register : 27-01-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 21-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.PDG
Tanggal 28 Juli 2011 — AMRAN Glr Rajo Tuo ; melawan ; MAAS, CS
443
  • sawah pusaka tertanggal 14 Maret 1973 yang padaprinsipnya menerangkan bahwa setumpak sawah pusaka kaumpenggugat/Tergugat Rekonpensi dan tergugat I/PenggugatRekonpensi yang terletak di sawah luar Nanggalo yang pernahtergadai pada tanggal 10 Agustus 1928 kepada Hajjah Jumbaidan Haji Tain (Vide Bukti T.I/PR/2) dan kemudian di pindahgadaikannya kepada Maisin , Sunan dan Abu pada Tanggal 19April 1930 (Vide Bukti P.la dan P.1lb) telah kaum Penggugatdan Tergugat I tebusi pada tahun 1952 kepada Maisin, sunandan
Register : 08-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ktp
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ABDURRASYID Bin ZAINUDIN
Tergugat:
PT KETAPANG ECOLOGY AND AGRICULTURE FORESTRY INDUSTRIAL PARK (PT. KIP)
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Sei Awan Kanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalbar di Pontianak Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab Ketapang
14721
  • Indonesia itu setidaknya ada 3 (tiga) hak bangsaIndonesia, pertama adalah hak milik Adat yang dimiki oleh masyarakatadat, kedua hak milik yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belandadan yang ketiga itu adalah hak swapraja yaitu surat yang dikeluarkanoleh rajaraja;Bahwa Ahli menerangkan surat Sswapraja sebelumkemerdekaan RI yaitu surat yang dikeluarkan oleh rajaraja, pada saatitu disebut dengan pemerintahan swapraja, terjadi karena adanyaperjanjian oleh Gubernur Belanda dengan para Kesultanan, Sunandan