agar Terdakwa tetap ditahan ;imbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya1 biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;at Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP, Pasalpasal didalam UndangUndang1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan denganMENGADILI:takan Terdakwa SAMSUDIN Bin HUSIN terbukti secara sah danan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANE RATKAN ;snjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8ler tapk

Bin Ibrahim Adam dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Jabatan saya di dalam Pemerintahan Kab Bireuen pada tahun2012 sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) maka Kedudukan saya dalamTim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Tahun Anggaran 2013sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 460.1 Tahun 2012,Tanggal 10 Desember 2012 adalah Saksi selaku Koordinator MerangkapKetua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen; Bahwa sesuai dengan Rancangan Prioritas Program dan Plafon

AnggaranSementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen ada mengajukanusulan anggaran untuk kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong) untuk tahun anggaran 2013 ke Tim AnggaranPemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen serta anggaran tersebut diusulkan sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah, dengan perincian setiap gampong terdapat 2 orangpetugas siaga bencana gampong, jika dikalikan 609 gampong

Dalam surat usulandimaksud terdapat anggaran / kegiatan belanja rutin termasuk didalamnya anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong); Bahwa setelah usulan tersebut di terima dan di input dalam RancanganPrioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten BireuenTahun Anggaran 2013 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim Badan Anggaran DPRKBireuen; Bahwa setelah dilakukan

) bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen; Bahwa sesuai dengan Rancangan Prioritas Program dan PlafonAnggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen ada mengajukanusulan anggaran untuk kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong) untuk tahun anggaran 2013 ke Tim AnggaranPemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen serta anggaran tersebut diusulkan sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah), dengan

) Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran PemerintahKabupaten (TAPK) Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim BadanAnggaran DPRK Bireuen; Bahwa pembahasan tersebut di lakukan secara menyeluruh terhadapanggaran/kegiatan yang diusulkan oleh Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Bireuen, dan setelah dilakukan pembahasan,anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siaga bencanagampong) sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah) dimaksud disetujui oleh Tim Anggaran

Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAPK/28K/PM IIl16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Sidang.5. Penetapan Panitera Nomor TAPK/28K/PM IIIl16/AD/II/2020tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.Hal 1 dari 17 Put. No. 17K/PM IIl16/AD/II/2018MendengarMemperhatikan :MenimbangMenimbang7. Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwaini.1.

Bin Ibrahim Adam dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Jabatan saya di dalam Pemerintahan Kab Bireuen pada tahun2012 sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) maka Kedudukan saya dalamTim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Tahun Anggaran 2013sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 460.1 Tahun 2012,Tanggal 10 Desember 2012 adalah Saksi selaku Koordinator MerangkapKetua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen; Bahwa sesuai dengan Rancangan Prioritas Program dan Plafon

AnggaranSementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen ada mengajukanusulan anggaran untuk kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong) untuk tahun anggaran 2013 ke Tim AnggaranPemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen serta anggaran tersebut diusulkan sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah, dengan perincian setiap gampong terdapat 2 orangpetugas siaga bencana gampong, jika dikalikan 609 gampong

Dalam surat usulandimaksud terdapat anggaran / kegiatan belanja rutin termasuk didalamnya anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong); Bahwa setelah usulan tersebut di terima dan di input dalam RancanganPrioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten BireuenTahun Anggaran 2013 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim Badan Anggaran DPRKBireuen; Bahwa setelah dilakukan

) bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen;Bahwa sesuai dengan Rancangan Prioritas Program dan PlafonAnggaran Sementara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen ada mengajukanusulan anggaran untuk kegiatan Non PNS (honorarium petugas siagabencana gampong) untuk tahun anggaran 2013 ke Tim AnggaranPemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen serta anggaran tersebut diusulkan sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah), dengan

) Bireuen, selanjutnya Tim Anggaran PemerintahKabupaten (TAPK) Bireuen melakukan pembahasan dengan Tim BadanAnggaran DPRK Bireuen;Bahwa pembahasan tersebut di lakukan secara menyeluruh terhadapanggaran/kegiatan yang diusulkan oleh Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Bireuen, dan setelah dilakukan pembahasan,anggaran/kegiatan Non PNS (honorarium petugas siaga bencanagampong) sebesar Rp. 730.800.000, (tujuh ratus tiga puluh juta delapanratus ribu rupiah) dimaksud disetujui oleh Tim Anggaran

. = a. 1/A75.000, tapk% u/C 7. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikad balk Tergugat untukmelaksanakan putusan dalam perkara a quo, oleh karenanya patut dansangat beralasan hukt..irn Lintuk rneletakkan situ jarninan (Conversatoir bes/ag) terhadap semua harta (asset) Tergugat baik .barangbergerak maupun barang tidak bergerak.

Simeulue) kepada Bupati melalui Tim TAPK, selanjutnyaTAPK memasukkan usulan tersebut ke KUAPPAS;Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam kegiatan perubahan APBK Tahun 2017pada Kab Simeulue yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2017 (Sesuai SK selakuTIM TAPK) saat itu Saksi di tugaskan oleh Bupati Kab Simeulue ditunjuksebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten perubahan tahun2017, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab dalam Tim TAPK tahun2017 mulai melakukan rapat rapat persiapan untuk penyusunan APBKP2017

Simeulue Tahun yangbersangkutan disampaikan oleh Kabid Anggaran Sdra LILIYANI, SE danTim TAPK (Tim anggaran Pemerintah Kabupaten) sekira bulan juni Sampaidengan bulan september 2017; Bahwa tentang terjadinya perubahan anggaran untuk kegiatanpemerliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab.Simeulue T.A.2017 dibahas sekitar bulan Agustus s/d September 2017 untuk selanjutnyaakan diserahkan ke DPRK Kab.

DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

Amandar, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2017 saksi menjadi anggota Tim TAPK (Tim anggaranPemerintah Kabupaten) dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Kab.Simeulue tentang perubahan anggaran Pendapatan dan belanja KabupatenSimeulue Tahun anggaran 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim anggaran Pemerintah Kabupaten(TAPK) Simeulue sebagai berikut:a. Merencanakan dan melaksanakan tahapan penyusunan anggaranpendapatan dan Belanja Kabupatenb.

Simeulue tahun 2017 danyang mengangkat Saksi adalah Bupati Simeulue;2) Anggota TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) Simeulue tahun2017 berdasarka Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900/471/2017,tanggal 4 Agustus 2017, tentang perubahan atas keputusan BupatiSimeulue Nomor : 900/205/2017, tentang penunjukan / penetapan TimAnggaran Pemerintah Kabupaten dan Tim peneliti (Asistensi) RencanaKerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)dalam rangka menyusunan rancangan qanun Kabupaten

Simeulue) kepada Bupati melalui Tim TAPK, selanjutnyaTAPK memasukkan usulan tersebut ke KUAPPAS;Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam kegiatan perubahan APBK Tahun 2017pada Kab Simeulue yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2017 (Sesuai SK selakuTIM TAPK) saat itu Saksi di tugaskan oleh Bupati Kab Simeulue ditunjuksebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten perubahan tahun2017, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab dalam Tim TAPK tahun2017 mulai melakukan rapat rapat persiapan untuk penyusunan APBKP2017

Simeulue Tahun yangbersangkutan disampaikan oleh Kabid Anggaran Sdra LILIYANI, SE danTim TAPK (Tim anggaran Pemerintah Kabupaten) sekira bulan juni Sampaidengan bulan september 2017; Bahwa tentang terjadinya perubahan anggaran untuk kegiatanpemerliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab.Simeulue T.A.2017 dibahas sekitar bulan Agustus s/d September 2017 untuk selanjutnyaakan diserahkan ke DPRK Kab.

DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

Amandar, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2017 saksi menjadi anggota Tim TAPK (Tim anggaranPemerintah Kabupaten) dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Kab.Simeulue tentang perubahan anggaran Pendapatan dan belanja KabupatenSimeulue Tahun anggaran 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim anggaran Pemerintah Kabupaten(TAPK) Simeulue sebagai berikut:a.

Simeulue tahun 2017 danyang mengangkat Saksi adalah Bupati Simeulue;Anggota TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) Simeulue tahun2017 berdasarka Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900/471/2017,tanggal 4 Agustus 2017, tentang perubahan atas keputusan BupatiSimeulue Nomor : 900/205/2017, tentang penunjukan / penetapan TimAnggaran Pemerintah Kabupaten dan Tim peneliti (Asistensi) RencanaKerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)dalam rangka menyusunan rancangan qanun Kabupaten

Lalu kepala daerah mendisposisikan usulan tersebut kepadaTAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten);Bahwa Tim Anggarannya diketuai oleh Sekda, Kepala Keuangan,Kepala Bapeda, Kepala Bidang Anggaran dan Asisten III;Putusan Hal 61 dari 212 Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PNBnaBahwa saat itu diusulkan anngaran sejumlah Rp. 30 miliar lebih.Kemudian Tim TAPK melakukan analisis, perhitungan terhadapanggaran yang diusulkan, yang akhirnya yang dianggap layak adalahsejumlah Rp. 27.914.430.000, (dua puluh tujuh miliyar

Malah waktu itu kamiperhitungkan kandidatnya yang muncul itu 5 (lima) kandidat, bukan 2(dua);Bahwa Kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya KIP AcehTenggara yang telah mendapatkan pengesahan dari TAPK AcehTenggara sejumlah Rp. 27.914.430.000, (dua puluh tujuh miliyarsembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)dengan perincian yaitu: No URAIAN JUMLAH1. Perencanaan Program dan anggaran 237.775.6002.

Jadi jangan dirubah lagi;Bahwa didalam Rencana Anggaran Biaya, pada item pekerjaannomor 24 disebutkan Honorarium Peyelenggara Pemilihan senilai Rp.17.084.300.000, (tujuh belas miliar delapan puluh empat juta tigaratus ribu rupiah), Saya tidak ingat lagi honor apa itu;Bahwa untuk proses revisi anggaran itu sebetulnya diajukan kepadakepala daerah, lalu kepala daerah mengarahkan kepada TAPK,kemudian TAPK menganalisanya apakah layak atau tidak untukdilakukan revisi, dan akhirnya ditetapkan nilainya;Bahwa

Jadi proses analisisitu bukan oleh TAPK saja, tapi juga melibatkan Sekretariat KIP danKimisioner KIP;Bahwa terkait dengan proses pendataan, Saksi tidak ingat apakahmemang sudah ada atau belum dalam RAB yang sudah disetujuisebelumnya.

Aceh Tenggara berdasarkan rinciankebutuhan biaya yang telah disetujui oleh TAPK Aceh Tenggara;Bahwa mengenai rencana kebutuhan biaya sekretariat KIP AcehTenggara Rp. 27.914.430.000, (dua puluh tujuh miliyar sembilanratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) angka itulahir berdasarkan hasil perumusan bersama antara TAPK (TimAnggaran Pemerintah Kabupaten) dengan Tim dari KIP AcehTenggara;Bahwa pada saat pengajuan itu sudah dianalisis dan akhirnyadisetujui sebesar itu, saat itu.

Simeulue) kepada Bupati melalui Tim TAPK, selanjutnyaTAPK memasukkan usulan tersebut ke KUAPPAS;Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam kegiatan perubahan APBK Tahun 2017pada Kab Simeulue yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2017 (Sesuai SK selakuTIM TAPK) saat itu Saksi di tugaskan oleh Bupati Kab Simeulue ditunjuksebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten perubahan tahun2017, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab dalam Tim TAPK tahun2017 mulai melakukan rapat rapat persiapan untuk penyusunan APBKP2017

Simeulue Tahun yangbersangkutan disampaikan oleh Kabid Anggaran Sdra LILIYANI, SE danTim TAPK (Tim anggaran Pemerintah Kabupaten) sekira bulan juni Sampaidengan bulan september 2017; Bahwa tentang terjadinya perubahan anggaran untuk kegiatanpemerliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab.Simeulue T.A.2017 dibahas sekitar bulan Agustus s/d September 2017 untuk selanjutnyaakan diserahkan ke DPRK Kab.

DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

Amandar, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2017 saksi menjadi anggota Tim TAPK (Tim anggaranPemerintah Kabupaten) dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Kab.Simeulue tentang perubahan anggaran Pendapatan dan belanja KabupatenSimeulue Tahun anggaran 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim anggaran Pemerintah Kabupaten(TAPK) Simeulue sebagai berikut:a. Merencanakan dan melaksanakan tahapan penyusunan anggaranpendapatan dan Belanja Kabupatenb.

Bahwa saksi adalah Anggota Tim TAPK ( Tim Anggaran PemerintahKabupaten) dengan tugas antara lain Merencanakan dan melaksanakantahap penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten; Bashwa saksi secara detail tidak mengetahui adanya perubahan anggarankegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR KabupatenSimeulue; Bahwa sumber anggaran untuk penambahan anggaran perubahan yaitubersumber dari dana SILVA ( Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2016yang telah diaudit BPKRI yang terdiri

Kodim 1705/PNRp2.238.000,00BPD Werfing TAPK TW. Kodim = 1705/PNRp15.500.000,00Kampanye Taruna Akmil TW. Kodim 1705/PNRp2.238.000,00Himsun Inv. Data TW. Kodim 1709/YawaRp7.772.000,00Bin Netralitas TNI TW. Kodim 1709/YawaRp9.070.800,00Binsiap Apwil & Puanter TW. Kodim 1709/YawaRp9.039.100,00Sun Data Satkowil TW. Kodim 1709/YawaRp5.894.000,00Lomba Binter TW. Kodim 1709/YawaRp7.569.200,00Ketatalaksanaan Binter TW. Kodim 1709/YawaRp1.871.500,00Manajemen Ter TW.

Kodim 1705/PNRp2.238.000,00BPD Werfing TAPK TW. Kodim = 1705/PNRp15.500.000,00Kampanye Taruna Akmil TW. Kodim 1705/PNRp. 2.238.000,00Himsun Inv. Data TW. Kodim 1709/YawaRp7.772.000,00Bin Netralitas TNI TW. Kodim 1709/YawaRp9.070.800,00Hal 60 dari 99 hal Putusan Nomor : 9K/PM Ill19/AD/I/201822.23.24.7) Binsiap Apwil & Puanter TW. Kodim 1709/YawaRp9.039.100,008) Sun Data Satkowil TW. Rp5.894.000,009) Lomba BinterRp7.569.200,0010) Ketatalaksanaan Binter TW.

Kodim 1705/PNRp2.238.000,003) BPDWerfing TAPK TW. Kodim = 1705/PNRp15.500.000,004) Kampanye Taruna Akmil TW. Kodim 1705/PNRp. 2.238.000,005) Himsun Inv. Data TW. Kodim 1709/YawaRp7.772.000,006) Bin Netralitas TNI TW. Kodim 1709/YawaRp9.070.800,007) Binsiap Apwil & Puanter TW. Kodim 1709/YawaRp9.039.100,008) Sun Data Satkowil TW. Kodim 1709/YawaRp5.894.000,009) Lomba Binter TW. Kodim 1709/YawaRp7.569.200,0010) Ketatalaksanaan Binter TW. Kodim 1709/YawaRp1.871.500,0011) Manajemen Ter TW.

dilakukan ganti rugi tersebut; Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 tahun 2009 baru ditemukan ketikaada rekomendasi dari BPK supaya seluruh Sertifikat bukti kepemilikanAset daerah yang dimiliki Pemda Bireun harus disimpan oleh Bagian Aset,baru muncul sertifikat Hak Pakai Nomor 01 tahun 2009 dan diarsipkan; Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kegiatan pengadaan tanah SMP2Pandrah dimaksud muncul pada saat pembahasan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran PemerintahKabupaten (TAPK

DAUD selaku Bupati Bireuen (Pihak Kedua).e Bahwa sesuai dengan RKA SKPK tanggal 28 November 2012, usulanDana dari Pemkab untuk belanja modal pengadaan tanah tahun anggaran2013 ke Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) agar dilakukanpembahasan dengan Tim Badan Anggaran DPRK Bireuen adalahsejumlah Rp12.698.522.915, (dua belas milyar enam ratus Sembilanpuluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus limabelas rupiah) dan untuk program kegiatan Pembinaan Tata Ruang danPertanahan termasuk

(sebelas milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus dua puluh dua ribuSembilan ratus lima belas rupiah).e Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada saat pembahasan anggaranantara Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dengan Tim BadanAnggaran DPRK Bireuen terjadi penambahan anggaran sejumlahRp14.986.149.840, yang di antaranya memuat kegiatan pembebasantanah untuk sarana umum sejumlah Rp14.199.369.840, termasukdidalamnya pembebasan tanah untuk pembangunan SMP 2Pandrahsejumlah Rp450.000.000,sedangkan anggaran

Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen sejumlahRp12.698.522.915, dan diantarannya memuat Kegiatan pembebasantanah untuk sarana umum sejumlah Rp11.903.522.915, dan saksi jugatidak tahu siapa yang mengusulkan anggaran sejumlah Rp450.000.000,untuk kegiatan pengadaan pembangunan SMP2 Pandrah.e Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan anggaran sejumlahRp450.000.000, untuk kegiatan pembebasan tanah pembangunanSMP2 Pandrah karena saksi pada saat pembahasan anggaran antaraTim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK

Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa olch ksrens itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluhjuat rupiah) :tapk i :Apkan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidanakurungan selama 3(tiga) bulan :Menetapkan barangbarang bukti berupa :1).

AgungRizki karena Saksi sudah membantu menguruskeponakan Terdakwall sampai lulus dalam seleksi TaPK TNI AD Gel.

Agung Rizki tes Saksimenjabat sebagai Batuud Spersdam IX/Udayana danSaksi tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan calon TaPK TNIAD Gel. Il TA 2017.Bahwa Saksi mengetahui Saksi5 Kolonel Inf HidayatSuryono hanya diperiksa sebagai Saksi saja namuntidak diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara paraTerdakwa ini.Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi an.

Simeulue) kepada Bupati melalui Tim TAPK, selanjutnyaTAPK memasukkan usulan tersebut ke KUAPPAS;Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam kegiatan perubahan APBK Tahun 2017pada Kab Simeulue yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2017 (Sesuai SK selakuTIM TAPK) saat itu Saksi di tugaskan oleh Bupati Kab Simeulue ditunjuksebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten perubahan tahun2017, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab dalam Tim TAPK tahun2017 mulai melakukan rapat rapat persiapan untuk penyusunan APBKP2017

Simeulue Tahun yangbersangkutan disampaikan oleh Kabid Anggaran Sdra LILIYANI, SE danTim TAPK (Tim anggaran Pemerintah Kabupaten) sekira bulan juni sampaidengan bulan september 2017; Bahwa tentang terjadinya perubahan anggaran untuk kegiatanpemerliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab.Simeulue T.A.2017 dibahas sekitar bulan Agustus s/d September 2017 untuk selanjutnyaakan diserahkan ke DPRK Kab.

DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

Amandar, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2017 saksi menjadi anggota Tim TAPK (Tim anggaranPemerintah Kabupaten) dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Kab.Simeulue tentang perubahan anggaran Pendapatan dan belanja KabupatenSimeulue Tahun anggaran 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim anggaran Pemerintah Kabupaten(TAPK) Simeulue sebagai berikut:a. Merencanakan dan melaksanakan tahapan penyusunan anggaranpendapatan dan Belanja Kabupatenb.

Bahwa saksi adalah Anggota Tim TAPK ( Tim Anggaran PemerintahKabupaten) dengan tugas antara lain Merencanakan dan melaksanakantahap penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten; Bashwa saksi secara detail tidak mengetahui adanya perubahan anggarankegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR KabupatenSimeulue; Bahwa sumber anggaran untuk penambahan anggaran perubahan yaitubersumber dari dana SILVA ( Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2016yang telah diaudit BPKRI yang terdiri

Bapak Hakimyang terhormat, perlu Bapa Hakim ketahui bahwa rumah warisantersebut + pada pukul 10.00 WIB hari Selasa tanggal 19 Januari 1991ikut habis terbakar pada kebakaran besar di Kota Kutacane, yang tinggalhanya tapk rumah saja. Selanjutnya Si Penggugat I tidak pernah mautahu bagaimana susahnya saya bersama kedua orang tua kamimembangunnya kembali yang sekarang ini digugat oleh si Penggugat I.Pak Hakim yang terhormat.

Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa olch ksrens itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluhjuat rupiah) :tapk i :Apkan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidanakurungan selama 3(tiga) bulan :Menetapkan barangbarang bukti berupa :1).

Maje1lis Hakim menet apk annafkah mad1i y ah dan na fk ah iddah yang waji b diberik an olehTergugat Rekonpen s ikepada Penggugat Rekonpensiadalahsebaga iberikutMenimbang , bahwatentan gbes ar ny anafkah madliy ah,na fkah iddah dan mut a hyang dimin ta ol eh PenggugatRekonpensitidakdisertaialasan yang dapat mendukungnya,misal ny a berapa penghas ilan Tergugat Rekonpens isetiaphariatau setiap bulan at ausetiap panen dantidak cukup denganmenyebutprofesinyasaja. olehkarenaituMajelis Hakim dalammene tapk

Bank AcehSyariah Cabang Tapk Tuan) dicatat untuk pembayaran ansuran kreditTergugat II pada Tergugat ;Bahwa tidak benar Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tanggal28 Pebruari tahun 1984, Tergugat hanya dapatmengembalikan/menyerahkan agunan setelan seluruh kewajibannasabah /debitur dilaksanakan (kredit sudah lunas),penyerahan/penembalian angunan harus diserahkan kepada debitur atauyang mempunya kuasa yang sah untuk menerima berdasarkan surat kuasayang dibuat untuk itu oleh pejabat resmi;Bahwa

Simeulue) kepada Bupati melalui Tim TAPK, selanjutnyaTAPK memasukkan usulan tersebut ke KUAPPAS; Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam kegiatan perubahan APBK Tahun 2017pada Kab Simeulue yaitu sejak tanggal 04 Agustus 2017 (Sesuai SK selakuTIM TAPK) saat itu Saksi di tugaskan oleh Bupati Kab Simeulue ditunjuksebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten perubahan tahun2017, selanjutnya Saksi selaku penanggung jawab dalam Tim TAPK tahun2017 mulai melakukan rapat rapat persiapan untuk penyusunan APBKP2017

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Bnasejumlah Rp. 1.100.000.000, ( satu milyar seratus juta rupiah) dankemudian terjadi perubahan menjadi sejumlah Rp. 10.790.000.000,(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);Bahwa sepengetahuan Saksi selaku kepala BPKD dan juga sebagaibendahara Umum daerah Kab.Simelue , terhadap perubahan anggarankegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kab.Simeluetersebut telah dilakukan sesuai mekanismenya, dimana mekanismeperubahan anggaran Tim TAPK

DPPA:1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlah anggaran sebesarRp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh JutaRupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah), karenaketerlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab.

BankAceh Syariah Cabang Tapk Tuan) dicatat untuk pembayaran ansurankredit Tergugat Il pada Tergugat ;Bahwa tidak benar Tergugat menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3tanggal 28 Pebruari tahun 1984, Tergugat hanya dapatmengembalikan/menyerahkan agunan setelah seluruh kewajibannasabah /debitur dilaksanakan (kredit sudah lunas),Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2018/PN Ttnpenyerahan/penembalian angunan harus diserahkan kepada debituratau yang mempunya kuasa yang sah untuk menerima