Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 4 / Pdt.G /2012 / PN.Kdr.
Tanggal 20 Juni 2012 — SUSANTI
melawan
PENGURUS PERKUMPULAN GEE POK dkk
235
  • Akan tetapi, segala tindakan hukum pengurus untukmendapatkan hak atas tanah termasuk obyek sengketa harus didasarkan padakepatuhannya mematuhi sendisendi hukum tanah dan prinsip kehatihatian danetikad baik dalam memiliki hak atas tanah ;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UUPA maka pengertianpenguasaan atas tanah harus bersendikan pada penapsiran resmi atas Pasal 2ayat (1) dan penjelasannya yang memberikan tapsiran resmi interprestasi otentikarti kata dikuasai nya tanah oleh negara yang antara lain
Register : 05-06-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1813
  • Kresna Reksa Finance tanggal 18Februari 2018 (bukti PR.3); Surat keterangan tapsiran persalinan nomor470/Pusk.P.IS/SKI/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan olehDokter Puskesmas Palangisang Kecamatan Ujung Loe KabupatenBulukumba (bukti PR.4).Hal. 22 dari 56 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.BIk.Saksi1. Miftahul Khaerunnisa binti Abd.
Register : 30-11-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 326/Pdt.P/2017/PA.Gs
Tanggal 27 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
140
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menetapkan bahwa Biodata Pemohon yang benar adalah: Pemohon I (Matakip bin Tapsiran, Tanggal lahir: Gresik, 10 Maret 1942) dan Pemohon II (Yaroka binti Kasmidjan, Tanggal lahir: Gresik, 10 Agustus 1947);

    3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;

Register : 04-12-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BALUBAID IKHWAN
Tergugat:
PT AZZAHRA TOUR AND TRAVEL
10428
  • Kebanyakanmereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan maknaharafiah(etimologis), sehingga dalam tataran praktis mumunculkan tapsiran danpemahaman yang subyektiffareatif;Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuahgugatan adalah Penggugat dan Tergugat.
Register : 02-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 22 Juni 2015 — I. DRS. H. YULIANSYAH., MM Bin H. M. SYAKRONI II. HASBULLAH, S.IP BIN GOFAR
6114
  • Bayung Lencir Nomor : 580.1/104/I/2012, tanggal 21 Nopember 2012.24) Tapsiran harga tanah di Kelurahan Bayung Lencir dan Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir tanggal 5 Nopember 2012.25) Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Lampiran Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 21 Desember 2005 Nomor : 593.2/124/BL-XII/2005 dan sket tanah H. JUHAIMI Kel.
    Bayung Lencir Nomor : 580.1/104/1/2012,tanggal 21 Nopember 2012.Tapsiran harga tanah di Kelurahan Bayung Lencir dan Kelurahan Bayung LencirIndah Kecamatan Bayung Lencir tanggal 5 Nopember 2012.Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Lampiran Surat Pengakuan Hak Usahatanggal 21 Desember 2005 Nomor : 593.2/124/BLXII/2005 dan sket tanah H.JUHAIMI Kel.
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 6 Maret 2018 — A.JAYANTI RAMLI
9158
  • BoedieHarsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia Jilid Hukum TanahNasional edisi tahun 2008 hal 232 telah menguraikan bahwa dengankewenangan mengatur menentukan dan menyelenggarakan berbagaikegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) diberikan suatu interprestasi otentik mengenai hak menguasai darinegara yang dimaksudkan oleh UndangUndang Dasar 1945 sebagaihubungan hukum yang bersifat publik sematamata dengan demikian tidakakan ada lagi tapsiran lain atas pengertian dikuasai
Register : 11-10-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Tgl
Tanggal 10 Juni 2014 — 1. PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH 2. PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA TEGAL melawan HUSEIN AFIFF, Dkk.
7237
  • Dan kita lihat di angkaTerkait angkaRp.16.832.824.160,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh dua jutadelapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) ini ada beberapahal yang kemudian menjadi berbeda dengan laporan audit kami, pertama laporanmenggunakan data asumsi tapsiran,terkaid jumlah, juga jumlah siswa sekolahdan kami cek dengan angka yang sesungguhnya berbeda.
Register : 06-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 18 Mei 2017 — 1. Nama : TARMAN BIN H. KIMAN 2. Nama : SARKINAH BINTI H. KIMAN 3. Nama : DEDEH MARWATI BINTI H. KIMAN 4. Nama : EMAR MARTINAH BINTI H. KIMAN 5. Nama : HJ. ICIH BINTI H. BAHRUDIN 6. Nama : H. ENGKOS BINTI H. BAHRUDIN 7. Nama : HJ. NESIH BINTI H. BAHRUDIN 8. Nama : H. YUSUF BIN H. BAHRUDIN disebut sebagai ” PARA PENGGUGAT; L a w a n 1) IYAN, sebagai TERGUGAT I; 2) JUAR, sebagai TERGUGAT II; 3) JUHANDA, sebagai TERGUGAT III; 4) Camat Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I; 5) Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; D a n PT. LIPPO CIKARANG (Tbk), sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
15446
  • Kebanyakanmereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan maknaharafiah(etimologis), sehingga dalam tataran praktis mumunculkan tapsiran danpemahaman yang subyektiffareatif;Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuahgugatan adalah Para Penggugat dan Para Tergugat.
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
398177
  • dinyatakan dibagian akhir peraturan tersebut sepanjang belum adaPerda atau PP atau Permen maka masih berlaku ketentuan yang lama danitu Suatu hal yang lumrah dalam suatu peraturan perundang undangan ketikaada masa transisi itu disebutkan dalam undang undang itulah ada kepastianhukum; Bahwa sebenarnya ada 2(dua) penapsiran izin usaha yang itu secaramatatis muntandis atau sudah masuk ingklut masuk didalamnya antara izinusaha dan izin reklamasi sepanjang duaduanya ini masih proses berjalan,kemudian tapsiran