• Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 556/253 Tanggal 24 Maret 2016 Perihal: Penerbitan TDUP yang ditujukan kepada Zaenal Musafak (Permata Music) Penggugat III; -----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berupa:----------------a.

  Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 556/253 Tanggal 24 Maret 2016 Perihal: Penerbitan TDUP yang ditujukan kepada Zaenal Musafak (Permata Music) Penggugat III; -----------------------------------------4.

  Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Perpanjangan Ijin Tanda Daftar Usaha (TDUP) atas nama Para Penggugat sebagaimana surat permohonan yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebegai berikut :------------------------------------------a.

  Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenPati Nomor : 556/253 tanggal 24 Maret 2016 Perihal :Penerbitan TDUP, yang ditujukan kepada Zaenal Musafak(Permata Music) Penggugat Ill;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berupa :a.

  Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenPati Nomor : 556/253 tanggal 24 Maret 2016 Perihal :Penerbitan TDUP, yang ditujukan kepada Zaenal Musafak(Permata Music) Penggugat Ill;4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Perpanjangan ljin TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) atas nama Para Penggugatsebagaimana surat permohonan yang telah diajukan oleh ParaPenggugat kepada Terguggat sebagai berikut :a.

  Hal ini terlinat belum adanya kerugian yang timbul,karena hingga saat ini usaha karaoke yang dikelola oleh Parapenggugat masih beroperasi dan belum adanya penutupan;DALAM POKOK PERKARA:2222 2221.Bahwa terhadap TDUP yang dimiliki oleh The Boss Blue Beterbit tahun 2014 berakhir tanggal 16 Maret 2014 dandiperpanjang sampai tanggal 1 Juli 2015 (Penggugat );.

  Bahwa TDUP yang dimilik oleh Las Vegas terbit tahun 2008,berakhir tanggal 16 maret 2014 dan diperpanjang sampai tanggal Jul 2015 (Pnggugatt Wljysoseeneececoneenn ceeHalaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.3.

  P3.6(fotokopi dari fotokopi);: Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Pati kepada Zaenal Musafak pemilikKaraoke dan Caf Permata Musik, Nomor:556/253, hal Penerbitan TDUP tanggal 24 Maret2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Kartu.

• MENGADILI

  • Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MUJIATI dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti

  ANOM KRISJATMONO dimana keduaorang saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan bahwaTerdakwa telah melanggar peraturan daerah Kabupaten Sleman tentangTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI MUJIATI;Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN

  terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, dan oleh karena itu. terdakwaharuslahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Mengingat, pasal 2 (1) Jo 55 (1) Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 15 Tahun 2012;MENGADILI Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MUJIATI dengan identitas sepertitersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melanggar Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP

• Bahwa perlu diketahui, selain muncul izin HO (yang diduga kuat dariprosedur yang tidak benar), juga dari dulu sampai sekarang OXEN FREEtidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), sehingga alhasil sering terkena razia minuman keras.. Bahwa karena tidak mendapat keadilan dari TERGUGAT Il, selanjutnyaPENGGUGAT pada 16 September 2013 mengadu ke Ombudsman DIYdengan nomor registrasi 0246.

  Bahwa seandainya benar Perda Kota Yogya 2/2005 sudah tidak bisadijadikan dasar hukum, yang PENGGUGAT tetap sangkal (quod non),maka tetap saja TERGUGAT masih melanggar karena menjual minumankeras tanpa SIUPMB dan membuka usaha tanpa TDUP, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentangPendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadapPengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,

  Ketiga peraturan yangdisebut terakhir jelas belum dicabut.Bahwa seandainya pula ada SIUPMB dan TDUP (quod non), tetap sajaTERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana iatelah membuat kebisingan tiap malam, yang membuat PENGGUGATterganggu tidurnya, hal mana sebenarnya sudah merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP yaitu :Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari ataupidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:(1) barang siapa membikin

  Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) mwiiputi:1. Daya Tarik Wisata;Kawasan Pariwisata;Jasa Transportasi Wisata;Jasa Pelayanan Wisata;Jasa Makanan dan Minuman;Penyediaan Akomodasi; danPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;ese oe oe PfPenyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koferensidan Pencemaran;9. Jasa Informasi Pariwisata;10. Jasa Konsultan Pariwisata;11. Jasa Pramuwisata;12. Wisata Tirta; dan13.

  Bahwa pada wakiu Tergugat mengajukan permohonan TDUP setelahIzin Gangguan diterbitkan dan Tergugat II sudah memberikan penjelasanbahwa proses penerbitan TDUP masih ditahan karena untuk IzinGangguan yang sudah diterbitkan sedang ada permasalahan dipelaksanaannya dibuktikan dengan adanya aduan dari masyarakat dalamhal ini Penggugat;6.

• Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi Penggugat, kemudianTergugat menerbitkan permohonan Penggugat untuk membuka usahadibidang arena permainan anakanak dan keluarga sesuai denganTanda daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045/BPMPTSPBTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani olehTergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam ;6.

  ) yaitu : Tanda daftar usaha Pariwisata (TDUP)ini sewaktuwaktu dapat dicabut apabila didalam pelaksanaantidak menjaga kenyamanan disekitar Tempat Usaha serta tidakmengindahkan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan ;Bahwa apabila dibandingkan dan diteliti bunyi dari point 8 pada SuratTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan dan ditanda tangani Tergugat, menyebutkan :Halaman 9Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI16.17.hkTanda Daftar Usaha sewaktuwaktu dapat dicabut apabilapelaksanaannya melanggar

  HAPPY LAND dan Surat Tanda DaftarUsaha Pariwisata Nomor : 045 / BPMPTSPBTM / TDUP / HRW /Il / 2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Kepala BPM PTSPKota Batam Nomor : 139 / BPMPTSPBTM / Wasdal / V / 2015tanggal 11 Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam RangkaVerifikasi dan Validasi Alat Serta Standard OperasionalProcedure (SOP).

  (Bukti P4) ;Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 275/ 517/SGL/ X/2014 0... ccccecece cece ceeeteecnseeeeenees (Bukti P5) ;Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atas namaCV. Happy Land......................ccccccee cece eee e eee (Bukti P6) ;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pemrakarsa :CV. Happy Land, kegiatan : Arena Permainan Anakanak & Keluarga, lokasi : Sagulung Mall Lt.3 Blok C1,C2 & C3 Kel.

  (Bukti T1) ;Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045 /BPMPTSPBTM / TDUP / HRW / Il / 2015 tanggal23 Februar 2005 sccsssssssm cus csneememamenan wes wa (Bukti T2) ;Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor :139 / BPMPTSPBTM / Wasdal / V / 2015 tanggal 11Mei 2015 perihal Penghentian Usaha Dalam RangkaVerifikasi dan Validasi Alat Serta StandardOperasional Procedure (SOP)..................

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa JAYADI BIN TARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali

  menemukan usaha hiburankaraoke milik Tersangka yang sedang menyediakan room untuk bernyanyi, pemandulagu untuk menemani pengunjung karaoke dan tersangka menarik imbalan/jasa kepadapengunjung sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk Sewa room per jamdan untuk jasa pemandu lagu perorang dan per jamnya sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah);Bahwa, saudara JAYADI BIN TARMAN dalam usaha membuka hiburan karaokeyang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP

  tindak pidanabeserta suratsurat keterangan lainnya dalam berkas perkara int ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan barangbukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Bloraberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmembuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftarusaha pariwisata (TDUP

  Menyatakan Terdakwa JAYADI BIN TARMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaokeyang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata(TDUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

• Surat ijinnya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah darifaktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana resume penyidik yaitu membukatempat usaha kafe dan karaoke tanpa memiliki Surat Izin dari Pemerintah KotaPadang melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda No.5 Tahun 2016 tentang IzinGangguan, juncto Pasal 83 ayat (1) (2) Perda No.5 Tahun 2012 tentang TandaHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2018/PN Pdg.Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

  lagi dan akan segera mengurus zurat jjinnya;Menimang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta hukumtersebut di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhirumusan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan,juncto Pasal 83 ayat (1) (2) Perda No.5 Tahun 2012 tentang Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) dan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (1) (2)Perda No.11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan KetentramanMasyarakat, dengan demikian Terdakwa Erlin Harifrianto

  ketentramanmasyarakat;Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2018/PN Padg.Halhal yang meringankan: Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Perda No.5 Tahun 2016 tentang IzinGangguan, juncto Pasal 83 ayat (1) (2) Perda No.5 Tahun 2012 tentang TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP

• Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya KeputusanTergugat berupa Surat Nomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal11 Oktober 2016, sampai ada putusan dalam perkara ini yang berkekuatanhukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;Him. 4 dari 9 him. Put. No.208/B/2017/PT.TUN.JKT.DALAM EKSEPSI : 720222 20 222222222022 Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA :.2 72202220220 22 noone1.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober 2016 ; 3.

  Akan tetapi ternyata tidak diindahkan(dilanggar), karena berdasarkan razia kedua oleh Kepolisian dan BNN di tempat usaha Penggugat/Pembanding kembali didapati penyalaNEF RODE, sass crc terrace ects egBahwa atas dasar itu tindakan Tergugat/Terbandi erbitkan obyeksengketa berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha, ata (TDUP) sudahtepat dan benar secara hukum, karena sesuai entuan pasal 99 PeraturanDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja Nomor 6 Tahun 2015 tentangKepariwisataan,Penggugat/Pembandi terbukti

• Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Perpanjangan jin Tanda DaftarUsaha (TDUP) atas nama Para Penggugat sebagaimana suratpermohonan yang telah diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugatsebegai berikut :a. Surat Permohonan Daftar Ulang lin Usaha Karaoke Nomor 03/15/IXTanggal 15 September 2015 atas nama The Boss Be Karaoke(Penggugat !) yang ditujukan kepada Kepala Kantor PelayananPerijinan Terpadu Kabupaten Pati ; b.

  Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten PatiNomor : 556/253 tanggal 24 Maret 2016 Perihal : Penerbitan TDUP,yang ditujukan kepada Zainal Musafak (Permata Musik) (Penggugat Ill) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraianpertimbangan terhadap pokok perkaranga, dimana Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang menguji Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dariaspek kewenangan, prosedur dan substansinya dengan mendasarkankepada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan

  PenyelenggaraanKepariwisataan Pasal 25 Ayat (1)Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat(1) berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah,pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagaifasilitas hotel berbintang , dan Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam Bab Vmengatur tentang hak dan kewajiban pemilik TDUP

  dalam Pasal 9, danpada Pasal 10 Pemilik TDUP berkewajiban huruf b.

  quo telah melanggar pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat(1) Perda No. 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ; Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 25Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 terkaitdengan lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24Ayat (1) berkaitan dengan syarat berjarak 1000 meter dari tempat ibadah,pemukiman, sekolah, perkantoran dst nya, dan dengan mendasarkan padaBab V yang mengatur Hak dan Kewajiban pemilik TDUP

• FAHMI AZIS, SH, Mkn di Kabupaten Berau;

• 1 (satu) lembar foto copy leges Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUP) Nomor : 503/062/17-04/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau;
• 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503/062/17-04/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4.

FAHMIAZIS, SH, Mkn di Kabupaten Berau; 1 (satu) lembar foto copy leges Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan(TDUP) Nomor : 503 / 062 / 1704 / PB/ VII / 2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau; 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 503 / 062 / 1704 / PB / VII / 2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.4.

FAHMIAZIS, SH, Mkn di Kabupaten Berau;e 1 (satu) lembar foto copy leges Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan(TDUP) Nomor : 503/062/1704/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau;e 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 503/062/1704/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

International Nabucco ResortNomor : 41 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan Notaris M.FAHMI AZIS, SH, Mkn di Kabupaten Berau; 1(satu) lembar foto copy leges Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan(TDUP) Nomor : 503 / 062 / 1704 / PB / VII / 2013, tanggal 22 Juli2013 dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau; 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 503 / 062 / 1704 / PB / VII / 2013, tanggal 22 Juli2013 dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.Halaman

FAHMIAZIS, SH, Mkn di Kabupaten Berau;e 1 (satu) lembar foto copy leges Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan(TDUP) Nomor : 503/062/1704/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau;Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/PID/2019/PT SMRe 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor : 503/062/1704/PB/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013dikeluarkan oleh BPPT Pemkab Berau.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan terdakwa Aryani dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Peraturfan Daerah Kabupaten Sleman No 15 Tahun 2012 tentang Pengusaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar

  Menyatakan terdakwa Aryani dengan identitas seperti tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar PeraturfanDaerah Kabupaten Sleman No 15 Tahun 2012 tentang Pengusaha yang tidakmemiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);2.

• Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) berdasar Perbup nomor 13tahun 2014 dengan nomor pendaftaran 556.1/452/TDUPKWX/Parbud/2020, tanggal pendaftaran usaha pariwisata 12 November 2020,nama badan usaha PT Sokaraja Prima Komodo dengan nama pengusahaBeauty Paramaditya.d. NPWP pemohon dengan nomor 80.734.499.9402.000 atas namaBeauty Paramaditya Indraprajna.e.

  Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata Tetap,Nomor: 556.1/452/TDUPKW/XI/Parbud/2020, tanggal 12 November 2020,atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surat tersebutdiberi tanda P5;6. Fotokopi Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), tanggal 29 Juli2019, atas nama PT Sokaraja Prima Komodo, selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda P6;7.

  Kapal, Nomor: 3238, tanggal 28Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Padt.P/2021/PN LbjJanuari 2014, atas nama Soka Raja, P2 tentang Pas Besar, Nomor:PK.205/23/02/SHSK.STB.MKS2014, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Soka Raja,P3 tentang Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor: 246/LIr, tanggal 13 Januari 2014, atasnama Soka Raja, P4 tentang Surat Izin Usaha Angkutan Laut, Nomor:550/SIUAL.002/I/DISHUB2020, tanggal 06 Januari 2020, atas nama PT SokarajaPrima Komodo, P5 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

  surat P1 tidak dapat diketemukan kembali oleh Pemohon sehingga benarbahwasanya grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan uraian pertimbangandi atas dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan olen Pemohon tersebut di atas,maka Hakim berpendapat pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan danberdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P4 berupa Surat Izin UsahaAngkutan Laut, P5 berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

• TDUP No. 0104/1001TDUP/B/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 an.H. Mukri (Bina Sejahtera) ;ON oar NHHal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/200312.Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BinaSejahtera tanggal 19 Februari 1999 ;13. Susunan pengurus Koprasi Pertanian Bina Sejahtera ;14.2 (dua) lembar Berita Acara Pengajuan RDKK tanggal 5 Mei 1999;15. Surat Keterangan an. M. Oli Karsoli April 1999 ;16. Surat Kuasa an. H.

  BinaSejahtera ;30.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) No. 0104/1001/TDUP/B/III/1999 ;dikembalikan kepada Koperasi Bina Sejahtera Padarincang ;31.1 (Satu) buku sertifikat atas tanah hak milik No. 38 seluas 1460 M?an. Basri bin H. Yasin berikut tanahnya ;32.1 (satu) buku sertifikat atas tanah hak milik No. 171 seluas 8.395M? an. Hodri bin Dasiman berikut tanahnya ;Hal. 15 dari 25 hal. Put.

  TDUP No. 0104/1001TDUP/B/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 an.H. Mukri (Bina Sejahtera) ;12.Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BinaSejahtera tanggal 19 Februari 1999 ;13. Susunan pengurus Koprasi Pertanian Bina Sejahtera ;14.2 (dua) lembar Berita Acara Pengajuan RDKK tanggal 5 Mei 1999;15. Surat Keterangan an. M. Oli Karsoli April 1999 ;16. Surat Kuasa an. H. Mukri tanggal 5 April 1999 ;17.

  No. 1604 K/Pid/200330.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) No. 0104/1001/TDUP/B/III/1999 ;dikembalikan kepada Koperasi Bina Sejahtera ;31.1 (satu) buku sertifikat atas tanah Hak Milik No. 38 seluas 1460 M?Desa Cibojong an. Basri bin H. Yasin, dikembalikan kepadapemiliknya Basi bin H. Yasin melalui Terdakwa ;32.1 (satu) buku sertifikat Hak Milik No. 171 seluas 8.395 M?, DesaCibojong an.

• ;Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 41/TDUP/0405/DPMPTSP/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 an. AGUSTINATANDISERU, S.Sos:Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor Umum02049/06.PO0/04/KPT/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 a.n.

  ;Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 41/TDUP/0405/DPMPTSP/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 an. AGUSTINATANDISERU, S.Sos:Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 322 K/PID.SUS/2019 Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor Umum02049/06.PO0/04/KPT/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 a.n.

• Bahwaperlu diketahui, selain muncul izin HO (yang diduga kuat dariprosedur yang tidak benar), juga dari dulu sampai sekarang OXENFREE tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan MinumanHalaman 3 dari 92 Putusan No. 7(/Pdi @/2018/ PN h.10.11.12.Beralkohol (SIUPMB), sehingga alhasil sering terkena raziaminuman keras..

  Sudah jelas menjual miras untukkonsumsi langsung hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar (videPasal 14 Permendag 20/MDAG/PER/4/2014), sedangkan OXENFREE sendiri belum punya TDUP sebagai restoran atau bar, danselanjutnya tidak punya SIUPMB, padahal setiap orang perorangandilarang mendistriousikan/nemperdagangkan miras, dan badanusaha yang hendak memperdagangkannya harus punya izin (videPasal 31 Permendag 20/MDAG/PER/4/2014).Halaman 8 dari 92 Putusan No. 7(/ Pdi @/2018/PN.1h.22.

  Bahwa perlu diketahui, selain muncul izin HO (yang diduga kuat dariprosedur yang tidak benar), juga dari dulu sampai sekarang OXEN FREEtidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB),sehingga alhasil sering terkena razia minuman keras.10.

  Izin Usaha Toko Modern (IUTM);Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :Daya Tarik Wisata;Barr Sr ram1.2. Kawasan Pariwisata;3. Jasa Transportasi Wisata;4, Jasa Perjalanan Wisata;5. Jasa Makanan dan Minuman;6. Penyediaan Akomodasi; dan7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;8.Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensidan Pameran;9. Jasa Informasi Pariwisata;10. Jasa Konsultan Pariwisata;11. Jasa Pramuwisata;12. Wisata Tirta; dan13.

  Bahwa pada waktu Tergugat mengajukan permohonan TDUPsetelah Izin Gangguan diterbitkan dan Tergugat II sudah memberikanpenjelasan bahwa proses penerbitan TDUP masih ditahan karenauntuk Izin Gangguan yang sudah diterbitkan sedang adapermasalahan di pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya aduandari masyarakat dalam hal ini Penggugat;6.

• II Lebak No.474.4/06/2013/1V/1999 atas nama KoperasiCipta Mandiri ; Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP)Nomor 062/10 03/TDUP/IV/1999 atas namakoperasi Cipta Mandiri; Surat pengesahan akta pendirian koperasidari Kandepkop P,K dan M Kab. Lebak atasnama Koperasi Cipta Mandiri No.61/BH/KDK.10.3/1V/1999 tanggal 19 April1999 ; Akta pendirian Koperasi Cipta Mandiri No.61/KDK.10/1V/1999 tanggal 19 April 1999 ;q.

  Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) Nomor062/10 03/TDUP/IV/1999 atas nama koperasi CiptaMandiri;e. Surat pengesahan akta pendirian koperasi dari46Kandepkop P,K dan M Kab. Lebak atas namaKoperasi Cipta Mandiri No.61/BH/KDK.10.3/1V/1999 tanggal 19 April 1999 ;f. Akta pendirian Koperasi Cipta Mandiri No.61/KDK.10/IV/1999 tanggal 19 April 1999 ;17. Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp.170.893 .500, penerima Satrawi berikut satu berkaslampiran18.

  II Lebak No. 474.4/06/2013/I1V/1999 atas namaKoperasi Cipta Mandiri ; Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) Nomor062/10 03/TDUP/IV/1999 atas nama koperasi CiptaMandiri; Surat pengesahan akta pendirian koperasi dariKandepkop P,K dan M Kab. Lebak atas nama KoperasiCipta Mandiri No. 61/BH/KDK.10.3/IV/1999 tanggal 19April 1999 ; Akta pendirian Koperasi Cipta Mandiri No.61/KDK.10/IV/1999 tanggal 19 April 1999 ;q.

• .:1138448210,Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Nomor :34/510/TDUP/I/1999;f. Surat Perjanjian Hutang Kelompok Tani Koptan PUSTAK ;g. Buku Daftar Penerima Dana KUT Koptan PUSTAK ;h. Blangko KTP kosong yang sudah ditandatangani Camat Airmadidi Drs.JANSEN MUAJA ;Digunakan untuk perkara lain ;a. 1 (satu) unit Hand Tracktor OrongOrong GM 291L Nomor Mesin 170630lengkap dengan peralatan ;b.

  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Reg.:1138448210,Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Nomor :34/510/TDUP/I/1999;f. Surat Perjanjian Hutang Kelompok Tani Koptan PUSTAK ;g. Buku Daftar Penerima Dana KUT Koptan PUSTAK ;h.

  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Reg.:1138448210,Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Nomor :34/510/TDUP/I/1999;f. Surat Perjanjian Hutang Kelompok Tani Koptan PUSTAK ;g. Buku Daftar Penerima Dana KUT Koptan PUSTAK ;Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.1230K/Pid/2005h.

  Memerintahkan agar barang bukti berupa :a.b.Cc.1(satu) Buku Akta Pendirian Koptan PUSTAK tanggal 23 November 1998;1 (satu) Berkas Permohonan KUT Koptan PUSTAK ;1 (satu) Berkas Akad Kredit dan Kwitansi Penerimaan Dana KUT padaBRI Cabang Bitung ;Rekapitulasi RDKK, RDKK, dan Lampiran RDKK Koptan PUSTAK ;Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Reg.: 1138448210,Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Nomor : 34/510/TDUP/I/1999;Surat Perjanjian Hutang Kelompok Tani Koptan PUSTAK ;Buku Daftar Penerima

• bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi di depanpersidangan dan juga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satudengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Mengingat Pasal 55 ayat (1) Perda No. 15 Tahun 2012 KabupatenSleman tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

• Grobogan tanggal 15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP : 111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADI dikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.

• Surat Tilang Kbm truck Isuzu ELF Nomor plat G-1604-NJ.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara An. WAHYUDI Bin ( Alm ) MARTOWADI

6. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Grobogan tanggal15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP :111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADIdikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.e. Surat Tilang Kom truck Isuzu ELF Nomor plat G1604NJ.Dipergunakan untuk pembuktian perkara An.

Grobogan dengan NoIndustri : 517/1816/X1/2012, No TDUP : 111954713920, NPWP : 641197199514000.Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WibSaudara WAHYUDI Bin ( Alm ) MARTOWADI dan Terdakwa berangkat dari rumahSaudara KUSNO Als JABRIK, namun ditengah perjalanan pada hari Senin, tanggal16 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib truck sempat terperosok, sehinggaSaudara WAHYUDI Bin ( Alm ) MARTOWADI dan Terdakwa membongkar muatankayunya terlebin dahulu, setelah selesai Saudara

Grobogan dengan NoIndustri : 517/1816/XI/2012, No TDUP : 111954713920, NPWP641197199514000.Bahwa surat keterangan pengantar pengiriman kayu jati olahan tersebut dimintaolah saudara KUSNO Als JABRIK Bin YOSO NOTO, untuk driver atau sopir yangHalaman 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Pwdmengangkut atau membawa kayu jati olahan tersebut selama dalam perjalanmengirim kayu olahan hingga ke orang atau tempat tujuannya yaitu kepadasaudara ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.

Grobogan tanggal15 Desember 2019, dengan Nomor industri :517/1816/XI/2012, No TDUP :111954713920, NPWP 641197199514000 atas nama pengirim NURHADIdikirim kepada ARIFIN yang beralamatkan di Jogja.e. Surat Tilang Kom truck Isuzu ELF Nomor plat G1604NJ.yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.

• Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor: 005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas, 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHA MULYA. Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata

  untuk kegiatan peneydiaan makanan telah berlaku efektif yang diteritkan pada tanggal 13 September 2019, 1 (satu) lembar Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) PT.RESTU GRAHA MULYA untuk kegiatan aktivitas hiburan,seni dan kreatifitas lainnya telah berlaku efektif yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2019, 6 (enam) lembar Semua data/dokumen/surat yang dijadikan dasar penerbitan semua perizinan kegiatan PT.RESTU GRAHA MULYA untuk KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) yang berisi (IKTR,Rekomendasi TDUP

  ) Nomor: 005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalamkegiatan penyediaan makanan dan minuman;Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHA MULYA dalamkegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas;17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasarpenerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTUGRAHA MULYA.Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN PmkDikembalikan kepada Dinas Pariwisata

  Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP)Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTU GRAHAMULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman; Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP)Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTUGRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas; 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasarpenerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHAMULYA. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233PT.RESTU

  )Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTUGRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman;e Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP)Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTUGRAHA MULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas; 17 (tujuh belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikan dasarpenerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTU GRAHAMULYA.Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN PmkDikembalikan kepada Dinas Pariwisata

  Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP)Nomor:005/234/432.320/2019, tanggal 14 Agustus 2018 PT.RESTUGRAHA MULYA dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman;16.

  Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) Nomor:005/303/432.320/2019, tanggal 23 September 2018 PT.RESTU GRAHAMULYA dalam kegiatan aktivitas hiburan seni dan kreativitas;17. 17 (tujun belas) lembar Berkas/Dokumen/Surat yang dijadikandasar penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha (TDUP) PT.RESTUGRAHA MULYA.Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab Pamekasan.18. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104931233PT.RESTU GRAHA MULYA yang diterbitkan pada tanggal 13 September2019;Halaman

• M E N G A D I L I

  • Menyatakan terdakwa DADANG SYAHRUNA WINARTO PUTRO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Aktivitas Kegiatan usaha tanpa dilengkapi HO dan TDUP sebagaimana dakwaan Penyidik ;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000

  keterangan terdakwa dan saksisaksi tersewbut diatasyang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu harus dipidana ;Mengingat, pasalpasal Undangundang yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan terdakwa DADANG SYAHRUNA WINARTO PUTRO tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Aktivitas Kegiatanusaha tanpa dilengkapi HO dan TDUP