Kenyataannya sebagaimana kami uraikan dalam poin 9(Penggugat tidak menerima satupun dari kelima surat tersebut), terminasi PKP2Bberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 3071 dilakukan tanpa memberikanperingatan tertulis terlebih dahulu mengenai kelalaian, sehingga telah merugikanPenggugat untuk melaksanakan haknya sebelum diberikan terminasiOleh karena Keputusan Tergugat Nomor 3071 diterbitkan dengan melanggar Pasal169 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo.Pasal 25

Kenyataannya sebagaimana kami uraikandalam poin 9 (Penggugat tidak menerima satupun dari kelima surat tersebut),terminasi PKP2B berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 3071 dilakukantanpa memberi peringatan tertulis terlebih dahulu mengenai kelalaian, sehinggatelah merugikan Penggugat untuk melaksanakan haknya sebelum diberikan terminasi PK P2B;Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka secara jelas dan nyata Penggugatsendiri telah lalai dalam memahami ketentuan Pasal 25 ayat (1) PKP2B a quo,dimana apabila

KemudianPenggugat mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi yang berisi penciutan, tetapi tidak pernah ada balasan, malah yang diterima adalah surat tentang terminasi;Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama setelah pertemuan dengan terbitnya suratterminasi, tetapi yang pasti dalam tahun yang sama;Bahwa PT.

Senamas Energindo Mulia adalahmelaksanakan pembongkaran batuan penutup, menambang batubara/membongkarbatubara, mengangkut batubara ke stockpile, mengangkut batubara dari stockpile kepelabuhan ;Bahwa Saksi masih bekerja pada saat SK Terminasi diterbitkan;Bahwa lokasi tambang di daerah Kotabaru, 350 Km dari Kota Banjarmasin, dekatdengan Pelabuhan Sepapan;Bahwa alatalat berat yang dipergunakan seperti dump truck, alat angkut, truk, dan lainlain;Bahwa kandungan kalori hasil tambang PT.

Senamas Energindo Mulia dari Kepala Biro Hukum dan Humas yangditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara pada angka 3 disebutkanbahwa sesuai ketentuan dalam PKP2B, Pemerintah dapat melakukan Terminasi secarasepihak kepada PT. Senamas Energindo Mulia, namun demikian mengingat PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan UPTD Pelayanan Sosial Anak Padangsidimpuan-Panyabungan (Abdi Negara Hasibuan, S.Pd. selaku Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut UPTD Pelayanan Sosial Anak Padangsidimpuan-Panyabungan) sebagai pemegang wali atas diri satu orang anak bernama Nurenda Syahwani, Perempuan, lahir tanggal 05 April 2007;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

TrafikTerminasi Internasional);Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi berupa praktik RTTItersebut, ia terdakwa telah berhubungan dengan pihak luar negeri yakni JAKMATHALON dan Terdakwa menerima sinyal atau jaringan telepon interlokalinternational kemudian sinyal telepon Interlokal tersebut dimasukan kealat simboxuntuk kemudian diubah menjadi panggilan lokal memanfaatkan SIMCARD yang sudahdipasang dalam perangkat SIM SERVER ataupun SIMBOX dan lazim disebut sebagaipraktik RTTI (Refiling Trafik Terminasi

Data Record (CDR)terlihat adanya pola pemakaian yang umumnya digunakan oleh nomornomor yangmelakukan transaksi RTTI dimana polanya adalah banyak panggilan voice outgoingtanpa ada transaksi SMS atau GPRS, kemudian nomor yang dipanggil tidak sama danlokasi panggilan tetap di satu lokasi (tidak mobile);Bahwa ia Terdakwa ASEP SAEPUDIN sama sekali tidak memiliki izin dariinstansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalambentuk apapun termasuk praktik RTTI (Refiling Trafik Terminasi

;e Bahwa saksi mengetahui hasil investigasi kepada Penggugat , saksimenemukan adanya pelanggaranpelanggaran, baik pelanggaran etikadan juga menemukan indikasi adanya tindakan pelanggaran pidana,Kemudian saksi melakukan laporan ke management dan melakukandiskusi dan merekomendasi tindakan apa yang harus dilaukan danberdasarkan ketentuan yang ada dalam perusahaan, pelanggarantersebut bisa mengakibatkan terminasi terhadap perjanjian keagenan ;e Bahwa saksi mengetahui sebagai agen Penggugat tidak mendapatgaji

, sebagai agent Penggugat hanya mendapatkan komisi daripenjualan yang dilakukan; Kalau penjualannya tinggi dia akanmendapatkan komisi tinggi, kalau penjualannya rendah diamendapatkan komisi rendah ;e Bahwa saksi mengetahui kalau dalam 3 bulan tidak ada penjualansama sekali maka ia akan di terminasi secara otomatis, hal itu adadidalam perjanjian ;e Bahwa saksi mengetahui di Manulife dalam sistim penggajian adapotonganpotongan, tetapi dalam bentuk tabungan yang namanyaProgram Yayasan Kesejahteraan

artinya dipotong dan nanti bisadiambil ketika dia terminasi ;e Bahwa saksi mengetahui sistim pengembalian uang itu sudah tidakbekerja di Manulife , Proses pengambilannya kalau resign,pengunduran diri atau terminasi produk biasa tidak ada masalah, begitumengajukan resign , diterima kemudian langsung proses kewajibankewajiban administrasinya masih ada tahu tidak misalnya ada pinjamanatau ada barangbarang perusahaan yang dibawa, dipotong dahulubaru nanti dikeluarkan ;e Bahwa saksi mengetahui kalau

;e Bahwa saksi merekomendasikan Penggugat dengan adanyapelanggaran etik maupun indikasi adanya tindak pidana maka kamimerekomendasikan untuk melakukan Terminasi terhadap perjanjiankeagenan pada bulan November 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat di terminasi Penggugattidak mengajukan keberatan tetapi ada surat mengenai pembayaranYakes dan ganti rugi terhadap kemungkinan future penjualan yangmungkin terjadi ;e Bahwa saksi mengetahui Yakes dari Penggugat sudah dibayarkan olehPT.

Periode Masa Sewa 24 Maret 2010 s.d 23 September 2010,US$10,000 tanggal 29 Juni2010 (Bukti P12): Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 DABN menyampaikanSurat Somasi DIR 104/DABN/UM/XII/2009 (Bukti P13): Bahwa Penggugat menjawab surat tersebut melalui Surattertanggal 23 Desember 2009, perihal Tanggapan atas Surat DABNyang intinyva PETROBAS menghendaki upayaupaya penyelesaiansecara musyawarah dan tidak tepat bahwa apabila tidak ada realisasipembayaran maka akan dilakukan terminasi, namun haruslah mengacukepada

Nomor 003/VS/PI/I/2Q10 perihal pemberitahuan PemenuhanKewajiban (Bukti P19); Sebagai tindak lanjut dari pembayaran yang dilakukan melaluiLetter Of Credit (L/C) oleh Penggugat, dan untuk menjamin bahwa ataspembayaran tersebut para Tergugat tidak akan melakukan terminasiterhadap Surat Perjanjian aquo, maka Para Tergugat membuat SuratPernyataan tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan tidak akanmelakukan terminasi terhadap perjanjian aquo (Bukti P20): Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Tergugat mengirimkan

terakhir tersebut sampai dengangugatan ini diajukan Para Tergugat tidak pernah memberikan tanggapansama sekali dan tidak pernah menarik pembatalan sepihak dari Tergugat dan kembali mentaati Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010,namun tibatiba melayangkan Surat Nomor DIR 073/DABN/UM/VII/2010tanggal O9 Juli 2010 perihal Pembersihan Tangki Timbun danFasilitasnya; Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 yangditandatangani oleh Para Tergugat dinyatakan bahwa kami tidak akanmelakukan terminasi

Namun, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutipbagian pernyataan secara sepotongpotong, sehingga seolaholah ParaPemohon PK telah menyatakan tidak akan melakukan terminasi perjanjian;10. Bahwa membaca dan memahami Surat Pernyataan tersebut tidakbisa dilakukan secara sepotongpotong.

Pernyataan Para Pemohon PKuntuk tidak melakukan terminasi perjanjian dalam surat pernyataan tersebutadalah dalam konteks dan syarat bila Termohon PK memenuhi kewajibankewajiban dalam Perjanjian, yakni kewajiban membayar sewa (Pasal 7),ketentuan tentang penyelesaian perselisinan (Pasal 18), dan pelaksanaanloading di Storage Gresik (Pasal 2 dan Pasal 9):11.Bahwa jika yang dimaksud Majelis Hakim Kasasi adalah sama denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebutmenunjukkan bahwa Majelis

Periode Masa Sewa 24 Maret 2010 s.d 23 September 2010,US$10,000 tanggal 29 Juni2010 (Bukti P12);Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 DABN menyampaikanSurat Somasi DIR 104/DABN/UM/XII/2009 (Bukti P13);Bahwa Penggugat menjawab surat tersebut melalui Surattertanggal 23 Desember 2009, perihal Tanggapan atas SuratDABN yang intinva PETROBAS menghendaki upayaupayapenyelesaian secara musyawarah dan tidak tepat bahwa apabilatidak ada realisasi pembayaran maka akan dilakukan terminasi,namun haruslah mengacu

Nomor 003/VS/PI/I/2Q10 perihalpemberitahuan Pemenuhan Kewajiban (Bukti P19);Sebagai tindak lanjut dari pembayaran yang dilakukan melaluiLetter Of Credit (L/C) oleh Penggugat, dan untuk menjaminbahwa atas pembayaran tersebut para Tergugat tidak akanmelakukan terminasi terhadap Surat Perjanjian aquo, maka ParaTergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010yang menyatakan tidak akan melakukan terminasi terhadapperjanjian aquo (Bukti P20);Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Tergugat mengirimkan

terkahir tersebut sampai dengangugatan ini diajukan Para Tergugat tidak pernah memberikantanggapan sama sekali dan tidak pernah menarik pembatalansepihak dari Tergugat dan kembali mentaati Surat Pernyataantanggal 28 Januari 2010, namun tibatiba melayangkan SuratNomor DIR 073/DABN/UM/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 perihalPembersihan Tangki Timbun dan Fasilitasnya;11Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 yangditandatangani oleh Para Tergugat dinyatakan bahwa kami tidakakan melakukan terminasi

l 12 Juni 2008, dimana isi dari suratpernyataan tersebur menyatakan hal sebagai berikut:Bahwa kami tidak akan melakukan terminasi terhadap perjanjian tersebutdiatas selama Petrobas memenuhi kewajibannya yang tercantum dalamperjanjian tersebut, knususnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (6)Hal 27 dari 35 hal. Put.

Nomor 1890 K/PDT/20122828Surat Pernyataan tersebut untuk menjamin bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak akan melakukan terminasi apabila Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran dendaberdasarkan Pasal 7 ayat (6) Perjanjian Sewa Menyewa Tangki TimbunNomor DIR 005/DABN/PERNI/2008, tertanggal 12 Juni 2008 kepadaTergugat/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi.

12.705.180.350, (dua belas milyar tujuh ratus lima juta seratus delapanpuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 12.394.740.647,(dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluhribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);Bahwa sesuai dengan SyaratSyarat Umum Kontrak sebagaimanatermaktub dalam Pasal 28, tenggang waktu kontrak berlaku hingga tanggal 28Februari 2008 yang akan datang, namun tanpa dasar dan alasan yang jelas,Tergugat telah pula melakukan terminasi

RL/0108/003;Bahwa sesuai dengan isi ketentuan SyaratSyarat Umum yang termuatdalam Pasal 41 ayat (5) secara tegas diatur dan ditetapkan dalam hal Tergugat selaku pengguna akan melakukan terminasi atau pemutusan kontrak harusdidahului pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepadaPenggugat selaku penyedia jasa, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) harisebelum pemutusan kontrak yang bersangkutan dengan dasar dan alasansebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (5) tersebut;Bahwa sikap

No. 2845 K/PDT/2010Bahwa oleh karenanya Tergugat telah melakukan terminasi terhadapcontract dan amandemen contract serta Tergugat telah pula dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), maka patut danberalasan menurut hukum apabila "Contract Project SIM/7 No. SIML7001tertanggal 20 Maret 2007 Jo. Amandemen Contract Project SIM/7 No.

Sajuka IndahInternational dan mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) buah SertifikatHak Milik No. 1478/Tanjung Rejo tertanggal 26 April 2002, yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kota Medan";Bahwa hingga periode terminasi yang dilakukan oleh Tergugat secaratanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak memenuhi ketentuan kontrak,progres pekerjaan pembangunan sekolah yang telah dilaksanakan olehPenggugat telah mencapai 63,580 (enam puluh tiga koma lima ratus delapanpuluh) persen, akan tetapi Tergugat

rupiah), yang juga belumdibayar dan dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukumapabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dansekaligus, harga penambahan volume pekerjaan yang diperhitungkan sebesarRp. 69.795.354,40 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh limaribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh rupiah)";Bahwa perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukanoleh Tergugat berupa terminasi

Siakdengan nilai Rp 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus ribu rupiah)diluar pajak dengan dasar kerjasama tersebut yaitu Surat PO nomor :Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN SakP1816 ONPE1243 Rev O tanggal 02 April 2019 dengan beberapaitem pekerjaan antara lain yaitu pemasangan kabel tray, pemasanganpanel, terminasi kabel, pemasangan junction box, install lighting, danpemasangan travo, dengan jangka waktu mulai tanggal 02 April 2019sampai dengan 20 Juli 2019 yang diperpanjang sampai

Siak dengan nilai Rp1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus ribu rupiah) diluar pajak dengandasar kerjasama tersebut yaitu Surat PO nomor : P1816 ONPE1243Rev 0 tanggal 02 April 2019 dengan beberapa item pekerjaan antaralain yaitu pemasangan kabel tray, pemasangan panel, terminasi kabel,Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Sakpemasangan junction box, install lighting, dan pemasangan travo,dengan jangka waktu mulai tanggal 02 April 2019 sampai dengan 20Juli 2019 yang diperpanjang sampai

Siak dengan nilai Rp1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus ribu rupiah) diluar pajak dengandasar kerjasama tersebut yaitu Surat PO nomor : P1816 ONPE1243Rev 0 tanggal 02 April 2019 dengan beberapa item pekerjaan antaralain yaitu pemasangan kabel tray, pemasangan panel, terminasi kabel,pemasangan junction box, install lighting, dan pemasangan travo,dengan jangka waktu mulai tanggal 02 April 2019 sampai dengan 20Juli 2019 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019dan dengan sistem pembayaran

Siak dengan nilai Rp 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus ribu rupiah) diluar pajak dengan dasar kerjasamaHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Saktersebut yaitu Surat PO nomor : P1816 ONPE1243 Rev 0 tanggal 02 April2019 dengan beberapa item pekerjaan antara lain yaitu pemasangan kabeltray, pemasangan panel, terminasi kabel, pemasangan junction box, installlighting, dan pemasangan travo, dengan jangka waktu mulai tanggal 02April 2019 sampai dengan 20 Juli 2019 yang diperpanjang sampai

Bahwa berdasarkan Surat Terminasi dan Rekomendasi yangdisampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada 30September 2020 dari hasil observasi bertempat di sekolahnyamenerangkan Lewanna ingin sekali bertemu dengan ibunya, karena jarangsekali bertemu dan komunikasi dengan ibunya;Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 5796/Padt.G/2020/PA.Cbn8. Bahwa sesuai Pasal 26 ayat 1 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawabuntuk:a.

Fotokopi Surat Terminasi dan Rekomendasi Nomor: NomorRekomendasi LPAI yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan AnakHalaman 4 dari 13, Putusan Nomor 5796/Padt.G/2020/PA.CbnIndonesia bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugatjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

Periode Masa Sewa 24 Maret 2010 s.d 23 September 2010, USD 10,000 tgl 29 Juni2010 (Bukti P12) ; ~= == ana eeBahwa pada Pada tanggai 21 Desember 2009 DABN menyampaikan Surat SomasiDIR 104/DABN/UM/XII/2009 (Bukti P13); =nBahwa Penggugat menjawab surat tersebut melalui Surat tertanggal 23 Desember2009, perihal Tanggapan atas Surat DABN yang intinya PETROBAS menghendakiupayaupaya penyelesain secara musyawarah, dan tidak tepat bahwa apabila tidak adarealisasi pembayaran maka akan dilakukan terminasi,

permasaiahanyang terjadi pada hari Rabu, 6 Januari 2010 sesuai dengan Risalah Rapat tertanggal 6Januari 2010 (Bukti P18) ; =Pada tanggal 12 Januari 2010, Penggugat melaksanakan kewajiban sewa periode bulanOktober s.d Maret 2010 sesuai dengan Surat Ref: No. 003/VS/PI/I/2Q10 perihalpemberitahuan Pemenuhan Kewajiban (Bukti P19) ; Sebagai tindaklanjut dari pembayaran yang diakukan melalui Letter Of Credit (L/C)oleh Penggugat, dan untuk menjamin bahwa atas pembayaran tersebut para Tergugattidak akan melakukan terminasi

terhadap Surat Perjanjian aquo, maka Para Tergugatmembuat Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan tidak akanmelakukan terminasi terhadap perjanjian aquo (Bukti P20); Bahwa Pada tanggal 26 April 2010, Tergugat I mengirimkan Surat Nomor : DIR044/DABN/UM/IV/2010 tertanggal 26 April 2010 perihal Pembayaran Sewa SeafedStorage Gresik (Bukti P21); 22222 222222 0Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2010, Tergugat I mengirimkan Surat Nomor : DIR052/DABN/UM/V/2010. perihal undangan rapat dengan agenda

terkahir tersebut sampai dengan gugatan imi diajukan ParaTergugat tidak pernah memberikan tanggapan sama sekai dan tidak pernah menarikpembatalan sepihak dari Tergugat I dan kembali menta'ati Surat Pernyataan tanggal 28Januari 2010, namun tibatiba melayangkan Surat Nomor DIR073/DABN/UM/VII/2010. tanggal 09 Juli 2010 perihal Pembersihan Tangki Timbundan Fasilitasnya; Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ParaTergugat dinyatakan bahwa kami tidak akan melakukan terminasi

sekali tidak melakukanpembayaran Uang Sewa untuk 5 (Lima) Tahun Kedua sampai dengan Gugatanini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;6 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dapatmengacaukan situasi Plaza Koja, dan akan perbuatan Tergugat tersebutPenggugat telah menyampaikan peringatan/somasi, antara lain :1Surat No.067/FUKoja/II/2010, Perihal : PembayaranSewa Perjanjian No.003/PKS/RWSFU/JAM/IT/2005tertanggal 18 Maret 2010;Surat No.070/FUKoja/IV/2010, Perihal : Terminasi

PKSNo. 003/PKS/RWSFU/JAM/II/2005 tertanggal 07 April2010;Surat No.071/FUKoja/IV/2010, Perihal : PeringatanTerakhir Terminasi PKS No.003/PKS/RWSFU/JAM/II/2005 tertanggal 12 April 2010;Surat No.072/FUKoja/IV/2010, Perihal : TanggapanSurat No.027/DIRRWS/IV/10 tertanggal 15 April 2010;Surat No.073/FUKoja/IV/2010, Perihal : MemorandumTerakhir PKS No.003/PKS/RWSFU/JAM/II/2005tertanggal 16 April 2010;Surat No.77/ML/IV/2010, Perihal Wanprestasi atasPerjanjian No.003/PKS/RWSFU/JAM/II/2005 AtasPembayaran

BuktiP 4: Surat No.070/FUKoja/IV/2010, Perihal : Terminasi PKS No.003/PKS/RWSFU/JAM/I/2005 tertanggal 07 April 20105. Bukti P 5:6. Bukti P6:7. Bukti P7 :8. Bukti P 8:9. BuktiP 9:10.Bukti P 10:11.Bukti P11:12.

bernama ANAK , Perempuan, Lahir di Jakarta, 27 Juni2011, usia 9 Tahun sebagaimana sebelumnya disebutkan, setelahterjadinya perceraian sampai sekarang belum terdapat putusan hak asuhanak;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perkara a quopada saat ini ada dalam pengasuhan Tergugat, namun Penggugat seolaholah dibatasi dan bahkan setiap Penggugat bertemu dengan ANAK (anakPenggugat dan Tergugat) selalu mendapatkan kesulitan, dan ANAK I seringdimarahi oleh neneknya.Bahwa berdasarkan Surat Terminasi

Mahakarya Agung Putera selamaJanuari 2015 sampai terbit surat terminasi pada tanggal 29 Januari 2016;Bahwa berdasarkan dialildalil tersebut diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang marnya berbunyi sebagaiberikut :Primair :1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan bahwa PT.

Put Nomor 106/PDT/2017/PT BTN 300716 Penggugat Tergugat Surat TanggapanPenggugat terhadap suratTergugat tertanggal 26 Juli2016: Penggugat inginmenyelesaikanpembelian apartemensetelah adanyakesepakatan didalamPPJB; Penggugat memintakesediaan Tergugatuntuk dapat bertemudengan Penggugatsecara langsung untukmembahas PPJB;100816 Tergugat Penggugat SURAT TERMINASI UNIT Mengacu kepada surat tanggapan tertanggal 26Juli 2016, bahwa sampaidengan surat ini dibuatbelum terdapatpembayaran sesuaidengan komitmen

Bilamana Pihak Penjual belum juga menyerahkan Unit Apartemen GrandEschol Residence hingga denda keterlambatan mencapai 90 (Sembilan)puluh hari kalender, maka Pihak Pembeli berhak memutuskan Perjanjianini) dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4)Perjanjian ini;22.Bahwa Tergugat tidak benar melakukan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dituduhkan Penggugat dalam Poin 4 Gugatannya, keluarnyasurat terminasi atas pesanan unit Penggugat, dikarenakan Penggugat tidakmampu melanjutkan pembayaran

peraturanperundangundangan;Kelima : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Maret 2010;Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat telan menanamkan investasiyang sangat besar di wilayan PKP2B, termasuk fasilitas dan peralatanpertambangan, fasilitas peningkatan mutu batubara hasil galian, fasilitastransportasi, gudang, tongkang, peralatan bongkar muat, jalan, jembatan,dil beserta dana yang sangat besar sejak PKP2B ini ditandatangani,sehingga seharusnya tidak dilakukan terminasi

Kenyataannya sebagaimana kami uraikan dalam poin 9(Penggugat tidak menerima satupun dari kelima surat tersebut), terminasiPKP2B berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 3071 dilakukan tanpamemberikan peringatan tertulis terlebin dahulu mengenai kelalaian,sehingga telah merugikan Penggugat untuk melaksanakan haknyasebelum diberikan terminasi PKP2B;Oleh karena Keputusan Tergugat Nomor 3071 diterbitkan denganmelanggar Pasal 169 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara jo.

Oleh karena itu seharusnya berdasarkan asasproporsional, Keputusan yang harus dikeluarkan oleh Tergugat adalahKeputusan untuk Penciutan Wilayah PKP2B, bukan keputusan untukmencabut/terminasi seluruh wilayah PKP2B termasuk areal 10.000 Hayang telah berproduksi tersebut;Selain itu, berdasarkan asas proporsionalitas ini, Tergugat harusnyamempertimbangan seluruh investasi Penggugat yang selama ini telahdikeluarkan secara besarbesaran di wilayah PKP2B, termasuk fasilitasdan peralatan pertambangan, fasilitas

Bahwa Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan dan/ataumemenuhi unsurunsur yang menjadi syarat Default Events dan ReliefEvents, Force Majeure dan Terminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 50sampai dengan Pasal 59, maka jelasjelas Tergugat telah melakukanwanprestasi atas Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT AMB9.10.11.12.Bahwa terhadap tidak dipenuhi kewajiban dan tanggung jawab Tergugatsesuai Perjanjian a quo, maka Penggugat

kantor Tergugat sehingga hal inijuga menjadi sesuatu yang aneh bagi Penggugat.Bahwa sampai dengan tanggal 6 April 2016 Tergugat tidak melakukantindakan dan/atau pekerjaan apapun terkait Pembangunan Pusat BisnisTerpadu Victoria Park maka sesuai pasal 17 Perjanjian Bangun Guna Seraha quo, maka jelas dan terang tidak dilaksanakan Pekerjaan PembangunanPusat Bisnis Terpadu Victoria Park sampai dengan Tahun 2016 makaTergugat telah melakukan perbuatan Default Events dan Relief Events,Force Majeure dan Terminasi

Menyatakan sah dan mengikat terminasi perjanjian kerjasama berdasarkanLease Office Agreement tanggal 31 Mei 2010 yang berlaku efektif tanggal 31Oktober 2013;.

Bahwa halhal selengkapnya terurai dalam memori banding yang diajukanPembanding/ semula Penggugat tertanggal 15 Juni 2017 (terlampir sebagaiberkas perkara).Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat didalam kontramemori bandingnya menanggapi halhal yang dikemukakan Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa di dalam posita gugatan Pembanding/ semula Penggugat secarategas menyatakan berdasarkan kesepakatan terminasi sewa menyewa.Jika masih dalam ikatan sewa menyewa Pembanding

Gugatan Penggugat prematur sesuai doktrin Exeptio Non AdimpletiContractus Dan Terminasi Perjanjian;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2.

Padahal, yang menjadi pokok permohonan arbitraseadalah perbuatan melawan hukum wanprestasi, bukanlah masalah nominalpengembalian investasi;Bahwa dalam memberikan putusan, Majelis berpedoman pada data hasilpenilaian realisasi investasi, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau danPerhitungan biaya terminasi, yang dikeluarkan oleh BPPSPAMKementerian PekerjaanUmum;Namun, Majelis Arbitrase tidak pernah memanggil kedua unsur tersebut (BPKPPerwakilan Riau dan BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum), untuk

Bukanlah masalah nominal pengembalian investasi;Bahwa dalam memberikan putusan, Majelis berpedoman pada data hasilpenilaian realisasi investasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau danPerhitungan biaya terminasi yang dikeluarkan oleh BPPSPAM Kementerian PekerjaanUmum;Namun, Majelis Arbitrase tidak pernah memanggil kedua unsur tersebut (BPKPPerwakilan Riau dan BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum), untuk didengarketerangannya sebagai saksi ahli dalam perkara a quo (Pasal 50 UndangUndang Nomor30

yang disepakati dalam termin pembayaran sebagai berikut : O WAKTU PEMBAYARAN YANG DISEPAKATI JUMLAH 5 September 2017 Rp. 253.375.000 12 September 2017 Rp. 150.000.000 3 Oktober 2017 Rp. 224.500.000 26 Oktober 2017 Rp. 40.500.000 olAlwolnlh/zZ 28 November 2017 Rp. 78.800.000 Total Rp. 746.375.000 PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN SEPENUHMNYA ISI PERJANJIAN Halaman 17 dari 50, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Tng15) Bahwa terhadap kewajiban Penggugat tersebut posita 14 di atas, justrujumlah maupun waktu terminasi

Karena Tergugat mengalami kesulitan kKeuangan mengajak Penggugat untukmenanam modalnya yang kemudian di buat Surat Perjanjian yang ditandatanganioleh Penggugat dengan Tergugat dengan porsi keuntungan Penggugat sebesar60 % dan Tergugat sebesar 40 % yang dihitung setelah dikurangi modal kerja dariPenggugat I, dan atas kesepakatan Penggugat berkewajiban menyetor modalkepada Tergugat sejumlah Rp 746.375.000, (tujuh ratus empat puluh enam jutatiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai tahapan atau terminasi

, bahwa akantetapi kKemudian Penggugat telah menyetor tidak sesuai terminasi dan jumlah yangdiwajibkan dan hanya menyetor sejumlah Rp 517.987.500, (lima ratus tujuh belasjuta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karenakewajiban Penggugat tidak sesuai jadwal dan terminasi, maka kemudianpekerjaan Tergugat mengalami kendala dari Turut Tergugat dan sampaimengalami keterlambatan waktu pelaksanaan dan diberlakukan denda, danpekerjaan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sesuai

dedline, meskipun Perjanjianantara Tergugat dengan Turut Tergugat masih berjalan dan belum berakhir, danHalaman 36 dari 50, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Tngoleh karenanya Tergugat belum melakukan Wanprestasi, karena Penggugat lahyang telah melakukan Wanprestasi karena telah tidak menyetor modal sesuaidengan jadwal dan terminasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat;Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas dalil gugatan Para Penggugattelah menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa

pertimbangan yang tepat dan benar, sehinggaMajelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut danmengambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding serta perlumemberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:Mernimbang, bahwa selama ini anakanak tersebut tinggal bersamaTerbanding/keluarga Terbanding di Jakarta dan kedua belah pihak telahmelibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikemukakan secarajelas dalam Surat Nomor 218/14/KPAI/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 perihalSurat Terminasi