/IUP/PMDM/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT SUASANA BANGKIT RAYA;

Bahwa kayu olahan yang selanjutnya di sebut KO adalah produk hasil pengolahanKB/KBS/KBK yang diolah di Industri primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atauindustri pengolahan kayu terpatu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayugergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayulapis (termasuk block board danbarecode) veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated VeneerLumber (LVL) Bahwa yang dinyatakan dalam Bab ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 PermenLingkungan hidup dan kehutanan RI nomor :

transfer dari bank mandiri LHP no. 01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 ; - Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP no. 02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 ; - Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP no. 03/LH P/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 ; - 1 (satu) bendel surat/dokumen sebagai berikut: - Keputusan kepala badan perijinan terpatu

hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 01/LHP/KB/ED/V1I/2014 tanggal 14 Juni2014 ;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 02/LHP/KB/ED/VU/2014 tanggal 14 Juli2014 ;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 03/LHP/KB/ED/V 11/2014 tanggal 25 Juli2014 ;1 (satu) bendel surat/dokumen sebagai berikut:Keputusan kepala badan perijinan terpatu

Pertiwi Loka,PT.Inkalindo Manunggal, PT.Jalalindo Mulia dan PT.Jamalindo Indah (Bukti P1 s.d P3); Bahwa Penggugat adalah pengusaha di bidang pertambangan batu bara yang telah mendapatkan ijinkuasa pertambangan (KP) eksplorasi dan IUP eksplorasi di wilayah Kecamatan Bajubang KabupatenBatanghari Jambi;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pada pokoknya adalahsebagai berikut:Bahwa Penggugat mendalilkan keempat perusahaannya telah mendapat ijin dari Kepala BadanPelayanan Terpatu

P2) tertanggal 09 Desember 2016 (P6);Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tertanggal20 September 2013 (P7);Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 470.1/34/VI/2017tertanggal 02 Juni 2017 (P8);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1571 Tahun 2013tertanggal 18 Oktober 2013 (P9);Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpatu Satu Pintu Nomor 665/HO/DPMPTSP/2017 Tentang Izin GangguanKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu

KetenagakerjaanRekomendasi BPJS KesehatanSurat ijin Kesehatan dari Dinas Kesehatan KotaIMB ahli fungsi dari Dinas Tata KotaAkte Notaris bagi perusahaan yang berbadan hokumCD foto penanggung jawabNPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Nomor teleponDenah LokasiSetelah mendapatkan rekomendasi pemohon harus melunasi pajak reklamedan retribusi pada Badan Penggelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota AmbonSelanjutnya pemohon melakukan proses pengurusan SITU,IZIN Reklami,SIUP dan TDP pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpatu

BP2T, tanggal berlaku 15 Mei 2012 (fotokopi sesuaidengan asli);Tl1l: Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah KotaTangerang Selatan Nomor: 503/1227BP2T/2015, tanggal 06 Oktober 2015,Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada The Djurianto Irawan KetuaRT.046 RW. 08, Villa Melati Mas (fotokopi sesuai dengan asli);T12 : Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 503/Kep.12Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan KepadaKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpatu

., selanjutnya diberitanda T.II3;Foto copy SK Gubernur Riau Nomor Kpts.1078/IX/2019 tentang SatuasTugas Terpatu Penerbitan Penggunaan Kawasan Hutan/Lawan Secarallegasl di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.II4;Menimbang, bahwa Tergugat Ill untuk menguatkan dalildalilbantahannya telah menyerahkan buktibukti Surat yaitu berupa :1.Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/DISBUN/44/2008 tentangPemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya PT.Sarana Inti Pratama,selanjutnya diberi tanda T.III1

Berita Acara Survei dan Idenfikasi Lapangan tanggal 10 Juni 2017 yangdilakukan Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu SatuPintu Pemerintah Aceh beserta Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Aceh terhadap koordinat 96320 983221 BT dan3478 351'22 LU, telah dinazageling untuk selanjutnya diberi tandadengan bukti n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn P19,20.

Perumahan Villa Melati Mas Kelurahan Jelupang Kecamatan SerpongUtara Kota Tangerang Selatan, Nomor: 821.2/81Huk, tanggal 5 Oktober 2015(fotokopi sesuai dengan asli);T13: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Dan Peninjauan Lapangan,Nomor: 700.648/IMB9108/BP2T/X/2015, tanggal 06 Oktober 2015, besertalampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);T14: Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 503/Kep.12Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan KepadaKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpatu

(fotokopi tanpa asli) ; Surat dari Kepala Badan Perijinan Terpatu danPenanaman Modal Pemerintah Mojokerto kepadaKades Jatipasar, Kades Watesumpek kabupatenMojokerto, Nomor 530.06/535/416207.3/2013,16. Bukti T 1617. Bukti T 1718. Bukti T 1819. Bukti T 1920. Bukti T 20tanggal 14 Juni 2013, perihal PenyampaianPengumuman Setempat Izin Gangguan.

Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir,

BulanSeptember s/d November 2015 Desa Panglima Raja Kecamatan ConcongKabupaten Indragiri Hilir,1 (Satu) Berkas Asli Dokumen Laporan Akhir kegiatan Fisik dan Non Fisikdan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Ill (tiga) 2015 Desa PanglimaRaja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir,1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganProvinsi tahun 2015 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong KabupatenIndragiri Hilir,1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja pembangunan Poskeamanan Terpatu

BulanSeptember s/d November 2015 Desa Panglima Raja Kecamatan ConcongKabupaten Indragiri Hilir,1 (Satu) Berkas Asli Dokumen Laporan Akhir kegiatan Fisik dan Non Fisik danLaporan Pertanggungjawaban Tahap Ill (tiga) 2015 Desa Panglima RajaKecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir,1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganProvinsi tahun 2015 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong KabupatenIndragiri Hilir,1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja pembangunan Poskeamanan Terpatu

BulanSeptember s/d November 2015 Desa Panglima Raja KecamatanConcong Kabupaten Indragiri Hilir,1 (Satu) Berkas Asli Dokumen Laporan Akhir kegiatan Fisik dan Non Fisikdan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Ill (tiga) 2015 Desa PanglimaRaja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir,1 (satu) Berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganProvinsi tahun 2015 Desa Panglima Raja Kecamatan ConcongKabupaten Indragiri Hilir,1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja pembangunan Poskeamanan Terpatu

T.II 12 ;Fotokopi Surat Kantor Hukum Duta Keadilan Nomor : 5967/DK/VI/2017perihal Mohon untuk melakukan Pengukuran dan Peninjauan Lapangantanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Aceh, terhadap titik koordinat 96320 983221 BT dan 3478 35122 LU, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.II 13 ;Fotokopi Berita Acara Survei dan Idenfikasi Lapangan tanggal 10 Juni 2017yang dilakukan Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu

Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skm13.14.15.16.17.18.19.20.21.Surat Kantor Hukum Duta Keadilan Nomor : 5967/DK/VI/2017 perihalMohon untuk melakukan Pengukuran dan Peninjauan Lapangan tanggal 02Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Aceh, terhadap titik koordinat 96320 983221 BT dan 3478 35122 LU , untuk selanjutnya diberi tandabukti T.1I.13;Berita Acara Survei dan Idenfikasi Lapangan tanggal 10 Juni 2017 yangdilakukan Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu

Inhu sesuai SK NomorKEP.07/DKCS/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011 yang mana pada saat itu yangmenjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) adalah saksi.MAHIRAMS YAH, SE;Bahwa benar pada saat penunjukan itu saksi masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), sebelumnya saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan pengadaanbarang/jasa dan saksi juga tidak ada memiliki keahlian khusus dalam kegiatanpengembangan dan pengoperasian siak secara terpatu Kab.

Concong Kabupaten Indragiri Hilir,