Dan karenanyagugatan Penggugat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Uandang Normor 50 Tahun 2009 ,memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangiluntuk mengirimkan salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dantergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Penggugat

melaporkankelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Gunungkidul dengan membawa salinan sah penetapan ini serta memerintahkankepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat pada RegesterAkta kelahiran dan menerbitkan akta kelahirannya ;Menimbang,bahwa oleh karena permohonan pemohon di kabulkan maka segalabiaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) undang uandang

Laboratoris disimpulkan bahwa Barang buktiberupa :e Kristal Putih sebanyak 10 bungkus plastik beningberisikan Kristal warna putih dengan berat = akhirseluruhnya 5,6678 gram ( Tabel No. 1) adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.e Pipa kaca dalam keadaan pecah ( Tabel No. 2 ) adalahbenar mengandung sisasiasa / residu Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiiranUndang Uandang

Laboratoris disimpulkan bahwa Barang buktiberupa:e Kristal Putih sebanyak 10 bungkus plastik beningberisikan Kristal warna putih dengan berat = akhirseluruhnya 5,6678 gram ( Tabel No. 1) adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.e Pipa kaca dalam keadaan pecah ( Tabel No. 2 ) adalahbenar mengandung sisasiasa / residu Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiiranUndang Uandang

Oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan =;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama danperubahan kedua Uandang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, akan pasal pasal dari peraturan perundanganyang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini ;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor eenkarena perkawinan berlansung sebelum berlakunya imdang uandang nomor tahun 1974 ; =Ts Bahwa telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre meminta surat nikah tetapi dalam Registernikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Tessi Binti P.Paseng ;8.

Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor eenkarena perkawinan berlansung sebelum berlakunya imdang uandang nomor tahun 1974 ; =Ts Bahwa telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre meminta surat nikah tetapi dalam Registernikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Tessi Binti P.Paseng ;8.

hubungan muhrim,dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangHalaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Abdilaksanakan pada tanggal tanggal 23 September 2003 di Kelurahan Honipopu,Kcamatan Sirimau, Kota Ambon, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sesuaidengan uandang undang yang berlaku.Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akantetap Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lainmenghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidangtanggal 09 Desember 2021, dan tangggal

Merujuk ketentuan pasal tersebut,karena ada kewajiban berdasarkan Undangundang maka sudah sepatutnyameski tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya MajelisHakim perlu menambahkan amar tersebut sebagaimana perintah UndangUndang;Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu Membebankan biayaperkara yang timbul dalam perkara ini Sesuai dengan uandang undang yangberlaku, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalildalil gugatannya danTergugat berada pada pihak yang kalah, sebagaimana

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2010 di Negeri Wakasihu, Kecamatan LeihituBarat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang

dan sudah tidak salingmemperdulikan lagi;Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon' danTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa, Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas,maka Majelis Haikm berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan lahir dan batindengan selalu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1Undang uandang

hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakanOU A en I IMenimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan UndangUndangNomor: 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009Tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Uandang

sedailadilnya(ex aequo et bono) atau tuntutan subsidair, oleh karena mana tuntutan tersebut cukupberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya danTergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 38 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan dan pasal 19 huruf F PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 Uandang

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UndangUndang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan pasal 65Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubahdengan Uandang Undang Nomor 3 tahun 2006 danundang Undang Nomor 50 tahun 2009 , bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukunkembali sebagai suami isteri, akan tetapi

Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2015 ;di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya,Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang

Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkankehidupan berrumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidakmungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekalsebagaimana diamanatkan oleh Uandang undang Nomor 1 tahun 1974; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknyaBapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq.

Uang kadosebesar Rp. 250.000, ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah dirubah dengan Uandang undang Nomor 3 Tahun = 2006,yang terakhir dirubah kembali dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan Perundang undangan yangberlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;MENGADILIDALAM EKSEPSI.Menolak Esksepsi

pemohon melaporkan kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan membawa salinan sahpenetapan ini serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenGunungkidul untuk mencatat pada Regester Akta kelahiran dan menerbitkan aktakelahirannya;Menimbang,bahwa oleh karena permohonan pemohon di kabulkan maka segalabiaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) undang uandang

Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam , oleh karena itu gugatan Penggugat harusdikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah dirubah dengan uandang undang nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya

:az Ero OV ul HE WE heslaallsArtinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib, apabila ada khujjah(dalil) yang dikemukakan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhirdalam Undang Uandang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang

Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakpernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangansuami istri.Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 26 November 1989.. di Desa Wakasihu,KecamatanLeihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Uandang