Putusan tersebut diatas membuktikan AndiAmran Basri (Termohon Peninjauan Kembali saat ini) sebagai pihak yang kalahatas objek sengketa;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa seyogianya Judex Juris memperhatikan persoalan hukummasyarakat, bukan hanya melihat dan memutus sesuai keinginannya tanpaHalaman 11 dari 30 Hal. Put.

Nomor 696 PK/Pdt/2017Termohon Peninjauan Kembali Yaitu Kohir Nomor 206 Cl, Persil Nomor 52 a Sl,Tidak Terdaftar Atas Nama Hadji Andi Bau Parenrengi Bin Andi Mappanyukki;Alasan dan ulasan hukumnya:1.

Peninjauan Kembali karena benar dan bersesuai hukum;Terhadap Keberatan Ketiga:Judex Juris Yang Memutus Perkara A Quo Telah Terjadi Khilafan Yang Nyata,Hal Mana Didalam Mengambil Pertimbangan Hukum Hakim Judex Juris HanyaMenguatkan Tanpa Mau Melihat Dan Membaca Pertimbangan Hukum YangNyataNyata Keliru Dan Menyesatkan Sehingga Bertentangan Dengan Hukum,Untuk Itu Beralasan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan PutusanKasasi Dalam Perkara Nomor 2133 K/Pdt/2014, tanggal 22 Juni 2015;Alasan dan ulasan

Hal tersebut diatas sungguhsungguh adalah kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata;Terhadap Keberatan Kelima:Judex Juris telah nyatanyata melakukan kekhilafan atas pertimbangan hukumyang telah menilai alat bukti surat dan keterangan saksi, yang seolaholahdikonstatir dengan tidak sesuai hukum, sehingga keputusan Judex Juristersebut harus dibatalkan*;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa Judex Juris telah keliru dan khilaf dengan serta merta mengambilalin berdasarkan bukti didalam surat keputusan perkara

DenganPerkara Kasasi Nomor 1032 K/Pdt/2014, tertanggal 11 Agustus 2014, DanPerkara Kasasi Nomor 1036 K/Pdt/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa seluruh persoalan yang menjadi sengketa diatas dalam kaitanPeninjauan Kembali ini adalah terkait atas bidang tanah Milik ahli waris dariAlamrhum H.Andi Bau Sawa bin Mappanyukki, dan selaku pemilik sah atas bidangtanah yang terletak di Jalan Mirah Seruni, Kelurahan Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ulasan Marasabessy bin Talip Marasabessy) dengan Pemohon II (Siti Barza Marasabessy binti Abd Hair Marasabessy) yang dilaksanakan diKailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah,pada tanggal31 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya

PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahea Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengancara menyatakan kedudukan saksi dalam suatu Akta di bawah tangan samadengan kedudukan sebagai Penjual atas objek sengketa, pendapat Judex Factiyang demikian benarbenar merupakan kesalahan yang sangat fatal dalampenerapan hukum pembuktian penelitian hak suatu hak kebendaan in casuobjek sengketa;Alasan dan ulasan

dan masihberlangsung sampai dengan 26 September 1976 karena sewa menyewatersebut berlangsung selama 30 menit;KEBERATAN KEDUABahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepatdan atau propesional dalam menjatuhkan putusannya, sehingga dengandemikian putusan Judex Facti patut untuk dibatalkan :Alasan dan Ulasan HukumnyaHal. 10 dari 17 hal. Put.

Towolioe selakupenyewa atas objek sengketa;Bahwa berdasarkan pada alasan dan ulasan hukum tersebut di atas, makasudah dengan sangat jelas dan tegas terlihat bahwa pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Negeri yang mengeyampingkan bukti surat T.I.1 4/P4 adalah pertimbangan yang keliru, sumir dan tidak teliti, sehinggakarenanya harus dibatalkan;KEBERATAN KETIGABahwa Judex Facti telah membatalkan Pertimbangan hukum dan meminta buktisurat dengan tidak berpedoman pada azas hukum pembuktian yang digariskanoleh

Nomor 328 K/Pdt/2015adalah telah mengandung suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai buktibukti di persidangan dan karenanya membatalkan putusan a quo;KEBERATAN KEEMPATBahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri mengandung suatupertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya(contradiktif) yang sangat fatal dengan menilai buktibukti yang diajukan,sehingga karenanya putusan a quo sangat layak untuk dibatalkan;Alasan dan ulasan hukumnya Bahwa Pertimbangan hukum yang saling bertentangan

Pengadilan Tinggi Jakarta telah salahdalam menerapkan hukum acara dengan hanya mengacu pada teori yangpada dasarnya tidak dapat dipakai dalam praktek peradilan; dankarenanya putusan a quo sangat patut dan layak menurut hukum untukdibatalkan;Ulasan dan Alasan Hukumnya: Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi menyatakan permohonanbanding Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang sangatdangkal yakni seperti terkutip didalam pertimbangan hukumnya padahalaman 7 alinea pertama dan alinea kedua, yakni:Menimbang

dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 67/G/2014/PTUNBDG. yang kami uraikansebagai berikut:Keberatan Kedua;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmengandung suatu pertimbangan yang tidak memadai dan atau tidakcukup (onvoelvodoende gemotiverd), karena tidak menerapkan hukumpembuktian secara tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya,sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, putusan yangdemikian patut dan harus dibatalkan;Alasan dan Ulasan

onvoelvodoende gemotiverd)yang menurut yursiprudensi tetap Mahkamah Agung RI patut untukdibatalkan;Keberatan Ketiga;Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan Asas Audi et Alteran Partemdan asas menegakkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya,sehingga hal demikian telah menyalahi hukum acara yang mewajibkanHakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan dan seimbang dalammenilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak danmemperhatikan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat;Alasan dan Ulasan

hukum atas haknya atas objek sengketa,namun oleh Termohon Kasasi tidak menjadi perhatian, bahkanterkesan disepelekan;Oleh dan sebab demikian, maka kami mohon kiranya Majelis HakimAgung Yang Mulia berkenan untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tata Usaha Negara;Keberatan Keempat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara telah melanggarhukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 62 ayat (1)huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Alasan dan Ulasan

putusan Judex Facti sangat patut untukdibatalkan, sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara tersebut di atas;Keberatan Kelima;Bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara menuruthemat kami telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara dan saling bertentangan antarapertimbangan dengan amarnya (contradiktif in terminis) dan terkesanadanya sikap tidak tertib beracara, karenanya sangat layak untukdibatalkan;Alasan dan Ulasan

2020;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidakmengajukan kontra memori bamding;Membaca memori banding Para Pembanding semula Para Tergugatdalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :TERHADAP KEBERATAN PERTAMA :Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikanpersangkaanyang salah dan tidak benar atas alat bukti yang diajukan oleh ParaPenggugat/sekarang Pembanding, karena itu beralasan jika perkara No.14/Pdt.G/2019/PN.BLP tersebut untuk dibatalkan :Alasan dan ulasan

objek sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugatberalasan hukum dinyatakan kabur sebagaimana Putusan MA No.250/K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986.TERHADAP KEBERATAN KEDUA :Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan persangkaanyang salah dan tidak benar serta tidak teliti dan cermat atas alat bukti suratyang diajukan oleh Para Tergugat/sekarang Para Pembanding, karena ituberalasan jika perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN.BLP tersebut untuk dibatalkan :Dalam Pokok Perkara:Alasan dan ulasan

dibawahtangan seperti halnya sekarang iniTERHADAP KEBERATAN KETIGA :Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan persangkaanyang salah dan keliru atas alat bukti Surat Keterangan Tanah Nomor25/Ds.R/III/1996 tertanggal 28 Maret 1996 dan surat Keterangan Tanah Nomor02/Ds.R/I/1996 tertanggal 5 Januari 1996 yang diajukan oleh ParaPenggugat/Para Terbanding terhadap tanah yang menjadi objek sengketa,karena itu beralasan jika perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Blp tersebut untukdibatalkan :Alasan dan ulasan

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 548); Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20081975 No.907 K/Sip/1972, berbunyi Suratsurat bukti yang diajukan penggugat untukkasasi berupa: keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D tanggal 3 Desember 1966 No.282/18;peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April;bukan merupkan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undangundang.Berdasarkan keberatan dan ulasan hukum yang telah

MRS adalah putusan yangkurang cukup dipertimbangkan (On Veoldoende Gemotiverd) dankarenanya beralasan menurut Hukum untuk di batalkan ;Alasan dan Ulasan Hukumnya : Didalam pertimbangan Hukumnya di halaman 55 56 JudexFactie PN.

MRS telah tidak menerapkan azas audi etalteram partem dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menurutHukum Putusan demikian, beralasan menurut Hukum untuk dibatalkanHal. 9 dari 23 Putusan No.212/Pdt/2016/PT.MksAlasan dan Ulasan Hukumnya:Bahwa Hukum Acara Perdata mewajibkan Hakim dalam menjatuhkanputusannya harus mendengarkan dan atau memberikan perlakuanyang sama terhadap para pihak ;Bahwa tampak dengan sangat transparan, didalammempertimbangkan putusannya, Judex Factie PN. MRS.

MRS telah salah dalam menyimpulkan faktafakta yang terungkapdi persidangan, sehingga ditolaknya gugatanPenggugat ;Alasan dan Ulasan Hukumnya:1.Pada halaman 54 Judex Factie mengungkapkan demikian :Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam Perkara indan harus dibuktikan Penggugat adalah :Apakah benar Penggugat dan Turut Tergugat pernah mengajukanPinjaman Kredit terhadap Tergugat dengan jaminan ObjekSengketa dan apakah benar Objek dalam Perkara a.quo yangdijaminkan Penggugat dan Turut Tergugat

Fajar Jaya Abadi yaitu terdakwa KURNIAWIDYASTUTI alias AISHA KURNIA WIDYASTUTI yang pada saat itu jugasesekali ikut memberikan ulasan ulasan terkait jual beli kavling tersebut, danpada saat itu juga saksi disodorkan Draft Akta Jual Beli yang nantinya apabilaberminat dan telah membayar 100 % akan langsung dibuatkan akta jual beli,dengan promosi promosi yang sangat meyakinkan tersebut saksi menjadisemakin tertarik untuk ikut membeli tanah kavlingan tersebut, maka saat itujuga saksi memberikan DP tanda

Fajar Jaya Abadi yaitu terdakwa KURNIAWIDYASTUTI alias AISHA KURNIA WIDYASTUTI yang pada saat itu jugasesekali ikut memberikan ulasan ulasan terkait jual beli kavling tersebut, danpada saat itu juga saksi disodorkan Draft Akta Jual Beli yang nantinya apabilaberminat dan telah membayar 100 % akan langsung dibuatkan akta jual bell,dengan promosi promosi yang sangat meyakinkan tersebut saksi menjadisemakin tertarik untuk ikut membeli tanah kavlingan tersebut, maka padatanggal 27 Februari 2016 saksi

Fajar Jaya Abadi yaitu terdakwa KURNIAWIDYASTUTI alias AISHA KURNIA WIDYASTUTI yang pada saat itu jugasesekali ikut memberikan ulasan ulasan terkait jual beli kavling tersebut, danpada saat itu juga saksi disodorkan Draft Akta Jual Beli yang nantinya apabilaberminat dan telah membayar 100 % akan langsung dibuatkan akta jual beli,dengan promosi promosi yang sangat meyakinkan tersebut saksi membellitanah kavlingan tersebut dan memberikan DP tanda jadi untuk pembelian duakavling tanah yaitu sebesar

hukum serta prinsip keadilan yang berlaku dimasyarakat ;Dalam perkara a quo Judex Facti justru lalai dengan mengabaikanbuktibukti sebagai berikut :Bukti foto copy sesuai dengan Email asli (vide Bukti P9),yang menerangkan perihal alasan penolakan evaluasi PemohonKasasi tertanggal 10 Agustus 2011 ;Bukti foto copy sesuai dengan Email asli (vide Bukti P10),yang menerangkan tentang Checkpoint Mei 2009 tertanggal 10Agustus 2009 ;Bukti foto copy sesuai Email asli (vide Bukti P12), yangmenerangkan perihal ulasan

Kinerja B untuk Pemohon Kasasitertanggal 1 Februari2010 ;Bukti foto copy sesuai laporan asli (vide Bukti P37), yangmenerangakan laporan Evaluasi sebelum masa kerja PemohonKasasi di proyek XL ;Bukti foto copy sesuai laporan asli (vide Bukti P38), yangmenerangkan evaluasi selama masa kerja Pemohon Kasasi diproyek XL meliputi : ulasan Checkpoint untuk Shanthi Nair(evaluasi tengah tahunan 2009) dan ulasan kinerja B untukShanthi Nair (evaluasi tahuan 2009) ;Bukti foto copy sesuai laporan asl (vide Bukti

P39), yangmenerangkan laporan evaluasi setelah masa kerja PemohonKasasi di proyek XL yang meliputi : ulasan Checkpoint untukShanthi Nair (evaluasi tengah tahunan 2010) dan ulasan kinerjaB untuk Shanthi Nair (evaluasi tahuan 2010) ;Bukti foto copy sesuai Email asli (vide Bukti P40), yangmenerangkan perihal Query Sistem Evaluasi tertanggal 27Desember 2010 ;Dimana keseluruhan bukti tersebut diatas membuktikan adanyadiskriminasi yang telah dilakukan Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi;30 Bahwa lebih

Pemohon uraikan diatas, bahwapenahanan PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undanganyang berlaku;Bahwa pada ketentuan pasal 95 KUHAP yang mengakibatkanPEMOHON' mengalami sakitsakit, selanjutnya merujuk padapasal tersebut, fakta membuktikan bahwa akibat penangkapandan penahanan yang dilakukan Kepolisian Resor Binjai danTERMOHON, PEMOHON perlu mendapat pengobatan danrehabilitasi baik secara fisik maupun secara psikis;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhipersyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurufa merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurufb dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan

gugatanPenggugat dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, perkenankanlah kamimengulas dalam Kata Pendahuluan ini mengenai makna/keadaan baru apayang dialami oleh seorang lakilaki dan seorang perempuan yang mendirikanrumahtangganya berdasarkan agama kristen yang merupakan realisai nyatadari amanat Pasal 2 angka (1) UndangUndang Perkawinan No.1 tahun 1974yang berbunyi, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.Tergugat berpengharapan penuh kiranya ulasan

ini dapat menjadipertimbangan utama bagi yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan yangakan memutus perkara ini, dan terutama ulasan ini juga sengaja ditujukan agarPenggugat Principal kiranya berkenan juga untuk mempertimbangkannyamengurungkankan niatnya untuk melanjutkan perkara ini.Bahwa Tergugat sengaja memilih judul dalam Kata Pendahuluan inidengan judul PUTUSAN HAKIM DIDASARKAN PADA ASAS DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah karena Tergugatmenyadari penuh bahwa majelis hakim

intervensi manusia untuk memutus perkawinan Penggugat Principal danTergugat Pricipal yang pernah dipersatukan Tuhan di gereja HKBP Bah Bayupada tanggal 26 Februari 2002 lalu putus karena perceraian berdasarkan asashukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ataumeneguhkan ketetapan Tuhan yang menetapkan Yang dipersatukan olehTuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia berdasarkan asas hukum DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemudian menolakgugatan Penggugat iniDemikianlah ulasan

Tertanggal 26 Agustus 2010." yanghanya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanpa mempertimbangkansebabsebabnya;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa Judex Facti Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkantentang peristiwa atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara, hal ini sangatjelas bahwa Judex Facti Hakim Tinggi di dalam pertimbangan Hukumnyaberikut Putusan Kasasi telah nyatanyata tidak mempertimbangkan hukumsehingga terdapat fakta hukum yang telah dikonstatir yang sangat merugikanpihak Pemohon

"Alasan dan Ulasan Hukumnya :Bahwa sangat jelas uraian dan fakta hukum yang terungkap didalampersidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Malukudan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung adalah terkait masalah kompotensiperadilan. Hal mana kepemilikan Pemohon Kasasi telah bersifat final yakniHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2013Sertifikat Hak Milik No, 851, seluas 124 m2, tercatat An.

;Alasan dan Ulasan Hukumnya :Bahwa Putusan dalam perkara No. 196/1974Prdt, tertanggal 26November 1974, Dan Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara No.4/1977Perdt/P.T.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dinubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh TERMOHON Ill kepada PARA PEMOHON dengan menetapkanPARA Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar;B.

Bahwa apabila sesuai dengan ulasan para Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap paraHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN BonPemohon tidak didasarkan kepada buktibukti permulaan yang cukup,hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) dan pasal 38 ayat(1) KUHAP;Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah

Menetapkan barang bukti berupa: - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara- 1 (satu) unit hand phone merk nokia model RM-944 warna Putih dengan nomor sim card 085261981768- 4 (empat) potong kertas berisi ulasan nomor- 1 (satu) buah buku tulis berisi uang masuk penjualan nomor tebakan togel malam dan uang keluar Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumla Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Ulasan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 1.200 M2adalah bagian dari lahan 3.920 M2 dari Girik C 1783 yang semulatercatat atas nama Senan bin Ripan dan saat ini sudah dikuasaiPemohon PK semenjak tahun 2010/2011 dengan uraian sebagaiberikut:a. Surat Keterangan yang dibuat oleh B. Hardjono bulan April 1995yang isinya menjelaskan lahan seluas 200 M2 sudah dia milikiberdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 601/12/1979 tanggal 4 Desember1979 dengan Girik No.

Ulasan Yuridis terhadap Amar Putusan yang menyatakan Pemohon PKtidak berkualitas atas objek sengketa tentang diajukannya ulasanhukum sebagai berikut:1. bahwa dari fakta hukum dan pengajuan Bukti Novum PK 1 s/d BuktiPK6 telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa seluas 1.200 M2telah dibeli dan dikuasai Pemohon PK sejak tahun 2010 dan 2011dari 6 (enam) pemilik asal (Linat Bukti P12 s/d Bukti P22) dan telahdilengkapi bukti 6 AJB PPAT Camat Cakung yang kekuatanpembuktiannya tidak dapat di bantah oleh

Ulasan Hukum terhadap Amar Putusan Judex Facti dan Judex Jurisyang menyatakan Proses Perkara ini Kurang Pihak dengan ulasansebagai berikut:1. Bahwa sebelum semenjak objek sengketa dimiliki dan dikuasaiPemohon PK sejak tahun 2010/2011 objek sengketa telah dimilikidan dikuasai oleh 6 (enam) Keluarga Pemilik Asal berdasarkan 6(enam) AJB PPAT Camat Cakung tanggal 4 Desember 1979. (lihatBukti PK8 dan Bukti PK9)2.

Putusan Nomor 48 PK/TUN/2017. bahwa terhadap dasar hukum kepemilikan objek sengketa di PihakPerum Perumnas diberi ulasan sebagai berikut:Pengajuan Bukti TIl Intv.1 tentang Sertifikat Hak Pengelolaan No.2, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, KotamadyaJakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, namaPemegang Hak Perusahaan Umum Pembangunan PerumahanNasional (Perum Perumnas) luas 575.155 M2, Kota AdministrasiJakarta Timur.Pengajuan Bukti TIl Intv2 tentang Gambar Peta/Situasi Nomor1553

/n casu luastanah Hak Pengelolahan untuk Perum Perumnas tidak pernah sesuaidengan keadaan dilapangan (uraian Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 364 K/TUN/2015, tertanggal 13 Agustus2015 (lihat Bukti PK10a);Dengan segala ulasan fakta hukum diatas maka Putusan Judex Juris/Putusan TUN dalam perkara a quo, secara nyata salah menerapkanhukum pembuktian pemilikan terhadap Girik C. 1783 Persil 5 Blok S.kepada pihak Termohon PK (Perum Perumnas);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan

POL DE 1790 AJdilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuanperaturanperundang undangan yang berlaku.Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Amb.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan melakukan penyitaan terhadapbarang milik Pemohon yaitu Mobil TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/TNO.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Ambketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak $memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Dalam ulasan aspek materiil tentangpengajuan Termohon Peninjauan Kembali bersama ini kami ajukan dasarhukum Pemohon Peninjauan Kembali sebagai diuraikan di bawah ini:Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/20171. Daftar Buktibukti Yang Sudah Pernah Diajukan Dalam Proses Judex Facti(PTUN) yaitu :1.

Pengajuan bukti baru (novum) dalam proses peninjauan kembalisebagai bukti tambahan tentang fakta hukum telah adanya itikad baikPemohon Peninjauan Kembali melakukan fungsi pembenahan sebagaibukti baru bersifat bukti tambahan dengan ulasan sebagai berikut :1.Bahwa adanya Laporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunandan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Juni 2012 Perihal LaporanPertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi; (vide buktiPK1)Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan AuditKeuangan PT Asuransi

Pertimbangan Hukumtersebut ternyata tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentangmasalah hukum yang terjadi dalam kasus ini (onveldoendegemotiveerd);Ulasan selanjutnya dalam memori peninjauan kembali ini, akan kamibahas secara berurutan di bawah ini:2. a.

Putusan Nomor 43 PK/TUN/2017oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAMLKk)untuk memenuhiketentuansolvabilitas maupunperimbangan yang dipersyaratkan oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku;Terhadap upaya penyampaian 4 (empat) buah Suratsurat tersebutternyata selama itu pihak BAPEPAMLK dan Otoritas Jasa Keuangantidak sama sekali memberi tanggapan baik yang bersifat secara TeknisKeuangan maupun bersifat Teknis Administrasi Keuangan;Dengan segala ulasan dalam pengajuan bukti P6 s/d bukti P9 di atas

,dapat dibuktikan bahwa tindakan Pembatasan Kegiatan Usaha danPencabutan Izin Usaha oleh pihak BAPEPAMLK dan OuK telah bersifatPrematur;Ulasan tentang Adanya Fakta Hukum tentang Bukti Baru (Novum), SebagaiDiuraikan di bawah Ini :3.

Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonanpraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyokyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan keputusan yang tidak syah. keputusan yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimanadimaksud

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan NegeriSamarinda yang memeriksa dan mengadili perkara A quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quoHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Smrsebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonanpraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyokyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan keputusan yang tidak

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benarmaka Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara A quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sah,Halaman 11 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan NegeriBalige yang memeriksa perkara aquo dapat menjatuhnkan putusanbahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan menurut

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkaraaquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadalam

DanMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Nomor186/Pdt.G/PN.Mks, tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut;Alasan dan ulasan hukumnya: Bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, telah sangatjelas batasbatas yang didalilkannya sudah tidak mengandung kebenarandan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. dimanaPenggugat/Termohon Kasasi hanya mengkirakirakan batas dan luas tanahdan Kelurahan yang berbeda dari objek gugatan.

Dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkaraNomor 186/Pdt.G/PN.Mks, tertanggal18 Oktober 2012 tersebut";Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa objek tersebut di atas telah diuji Kebenarannya dalam perkara perdatadan perkara Peradilan Tata Usaha Negara, masingmasing amarnya, berbunyisebagai berikut:1.

Andi Bau Sawa bin Mappanyukki;Terhadap keberatan ketiga:"Hakim Judex Facti tidak dengan sungguhsungguh memperhatikanpersesuaian antara alat bukti surat keterangan saksi satu dengan saksilainnya, sehingga keputusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa Judex Facti Hakim Tinggi Makassar tidak dapat dijadikan panutan dalammendapatkan kebenaran dan keadilan.

Nomor 2133 K/Pdt/2014peraturan hukum yang berlaku. sehingga beralasan hukum membatalkanputusan dalam perkara dalam perkara Nomor 168/PDT/2013/PT.MKS,tertanggal 28 November 2013 tersebut";Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa rupanya salah satu Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor168/PDT/2013/PT.MKS, tertanggal 28 November 2013, telah mempertahanPutusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 186/Pdt.G12011/PN.Mks, tertanggal 18 Oktober 2012;"Bahwa dari fakta pertimbangan salah satu Majelis