Ditemukan 34 data
Muchamad Nur Umlati, ST
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURA
92 — 67
Pemohon:
Muchamad Nur Umlati, ST
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURAPUTUSANNomor : 2/Pid.Pra/2019/PN SonDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama lengkap : Muchamad Nur Umlati, STTempat lahir : SorongUmur/tanggal lahir > 44/19750123Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Waisai Kota Rt.008/005 Kab.
SungaiMamberamo, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi PapuaBarat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08November 2019, guna mewakili, mendampingi Pemberi Kuasa atas nama MuchamadNur Umlati, ST., yang ditetapbkan sebagai Tersangka karena diduga telah melakukanTindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Tengki Septic Individual di DinasPekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.708.900.000,00, (Enam Milyar Tujuh
BIOSEVENFIBREGLASS INDONESIA) yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberimaterai cukup selanjutnya diberi tanda T53 ; Foto copy SURAT PANGGILAN SAKSI (P9) MUCHAMAD NUR UMLATI yangtelah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberitanda T54 ; Foto copy SURAT PANGGILAN SAKSI (P9) KE2 MUCHAMAD NUR UMLATIyang telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T55 ; Foto copy NOTULEN EKSPOSE TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 DI BPKPPAPUA
TERSANGKA MUCHAMAD NUR UMLATI TANDA TERIMAyang telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T62;Halaman 31 Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.Son Foto copy SURAT PANGGILAN TERSANGKA (P9) MUCHAMAD NUR UMLATINOMOR : SP305/R.1.5/FD.1/11/2019 TANGGAL 01 NOVEMBER 2019 yang telahdicocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T63; Foto copy SURAT PERINTAH PENYITAAN (B4) NOMOR : PRITN08/R.1.5/FD.1/09/2019 TANGGAL 10 SEPTEMBER
2019 yang telah dicocokandengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T64; Foto copy BERITA ACARA PENYITAAN (BA13) Tanggal 17 September 2019Dokumen disita dari MUCHAMAD NUR UMLATI yang telah dicocokan denganaslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T65; Foto copy BERITA ACARA PENYITAAN (BA13) Tanggal 12 September 2019Dokumen disita dari OKTOVIANUS IMBIR yang telah dicocokan dengan aslinyadan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T66;
76 — 52
ABBAS UMLATI, Sr., PENGGUGAT / PEMBANDING;--- M e l a w a n :1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, TERGUGAT / TERBANDING ; ---------------2. YAYASAN BUDI LUHUR, TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; -----------------
ABBAS UMLATI, Sr., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Raja Ampat, bertempat tinggal Jalan Cenderawasih No. 33,Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong; Dengan ini memberi Kuasa kepada LODIUS TOMASOA, S.H., danBENRYI NAPITUPULU, S.H., keduanya berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor AdvokatLodius Tomasoa, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Raja Ampat No.44, Kampung Baru, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya
84 — 33
Umlati dan Ko JimmySelatan : Kel. Paneleweng dan Ko JimmyBarat : Kel. Paneleweng dan RS Wolter MonginsidiTanah/Kintal tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antaraPenggugat dan Tergugat, setelah dipotong pelunasan sisahutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumi Beringinsejumlah Rp, 90.837.547.(Sembilan puluh juta delapanratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuhrupiah);2.2.
76 — 0
Abdul Faris Umlati sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat
22 — 11
Bukti P.7 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) SANDHY PUTRA TELKOM tanggal 29 Juni 2017;Menimbang, bahwauntuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohontelah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.Saksi HAPSAH UMLATI ;Bahwa Saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluargadengan pemohon;Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rivai Dunda pada tahun 2001 diTernate ;Bahwa dari pernikahan tersebut
39 — 20
ABBAS UMLATI, Sr., PENGGUGAT / PEMBANDING; ------------------------------------------ M e l a w a n :1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, TERGUGAT / TERBANDING; ------------------------------2. YAYASAN BUDI LUHUR, TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING; ------------------------------------ 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, TERGUGAT / TERBANDING; ------------------------2.
ABBAS UMLATI, Sr., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AnggotaDPRD Kabupaten Raja Ampat, bertempat tinggal JalanCenderawasih No. 33, Kelurahan Remu Utara, KotaDengan ini memberi Kuasa kepada LODIUS TOMASOA, S.H.
,untuk dibuatkan Akta Pernyataan Nomor:92 Tanggal 15 Juni 2012 ( buktiT5 = T.ILIntv3 );Bahwa dalam bukti T7 berupa Notulen Rapat DPRD Kota Sorong tanggal30 Januari 2013, pada saat agenda membahas permasalahan TanahYayasan Budi Luhur, dimana dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh pihakPenggugat ( Abbas Umlati ) dan Kuasa Hukumnya ( Lodius Tomosoa,SH) serta pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bersengketadalam perkara ini, telah disebutkan mengenai keberadaan sertipikat objeksengketa a quo
Drs. ADJID HI. KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
153 — 55
ABDUL FARIS UMLATI, S.E dan JONGKYFONATABA, S.E.M.M.Selaku Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat ProvinsiPapua Barat, beralamat di Jalan Drs. Esau Sesa, RT.003/RW.007, Kel. WosiDistrik Manokwari Barat Kota ManokwariPapua Barat, selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT Il; lil. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATENKAIMANA c.q.
204 — 147
Abneir Kaisiepo dan dengan saksi Abbas Umlati(salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa pada tahun 2005 tersebutPemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untukpembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi Abbas Baradja bertanya kepada Sdr.Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati, bagaimana ini, nanti bagaimanapembayarannya ?. Lalu Sdr. Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlatimengatakan, nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD.
Abneir Kaisiepo dan dengan saksi Abbas Umlati(salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa pada tahun 2005 tersebutHal 71 dari 222 Halaman Putusan No26/PID/TPK/2014/PT.DKI7272Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untukpembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi Abbas Baradja bertanya kepada Sdr.Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati, bagaimana ini, nanti bagaimanapembayarannya ?. Lalu Sdr.
Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati mengatakan,nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD . Beberapa hari kemudian saksi AbbasBaradja menerima Surat Pernyataan Dukungan dari DPRD Kab. Raja Ampat yangpada intinya surat tersebut menyatakan bahwa untuk pembangunan PLTD di Kab.Raja Ampat akan disediakan anggarannya sehingga saksi Abbas Baradja menjadiyakin bahwa pekerjaan pembangunan PLTD akan dibayar Pemkab.
197 — 89
Abneir Kaisiepo dan dengan saksi Abbas Umlati(salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa pada tahun 2005 tersebutPemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untukpembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi Abbas Baradja bertanya kepada Sdr. AbneirKaisiepo dan saksi Abbas Umlati, bagaimana ini, nanti bagaimanapembayarannya ?. Lalu Sdr. Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati mengatakan,nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD.
Abbas Umlati, SE., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : = Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyaihubungan keluarga ;= Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2004 PemerintahKabupaten Raja Ampat DPRD saat itu belum berfungsi danuntuk membahas dan menetapkan anggaran untuk pekerjaanPengadaan Genset beserta jaringan di Kabupaten Raja Ampatsudah otomatis dibahas dalam APBD ;= Bahwa sepengetahuan saksi pihak eksekutif dalam hal iniPemerintah Daerah Raja Ampat
1296 — 1121 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
Abneir Kaisiepo dan dengansaksi Abbas Umlati (salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat) bahwapada tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belummemiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi AbbasBaradja bertanya kepada sdr. Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati,Bagaimana ini, nanti bagaimana pembayarannya?. Lalu sdr. Abneir Kaisiepodan saksi Abbas Umlati mengatakan, Nanti akan dianggarkan pada rapatHal. 14 dari 253 hal. Put. No. 743 K/PID.SUS/2016DPRD.
Abneir Kaisiepo dan dengansaksi Abbas Umlati (salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat) bahwapada tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belummemiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi AbbasBaradja bertanya kepada sdr. Abneir Kaisiepo dan saksi Abbas Umlati,Bagaimana ini, nanti bagaimana pembayarannya?. Lalu sdr. Abneir Kaisiepodan saksi Abbas Umlati mengatakan, Nanti akan dianggarkan pada rapatDPRD.
125 — 39
ABNEIRKAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI (salah satu pimpinan DPRD Kab. RajaAmpat) ketika itu diketahui bahwa pada tahun 2005 , Pemerintah DaerahKabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk pembangunan PLTDtersebut lalu terdakwa ABBAS BARADJA bertanya kepada Sdr. ABNEIRKAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, bagaimana ini, nanti bagaimanapembayarannya ? lalu Sdr.
adanya pemekaran untuksementara Kabupaten sudah ada diberikan dana untuk operasiaonalpemerintahan biasanya diatur oleh kabuaten Induk atau APBN;Bahwa tetapi saksi tidak tahu ada dana pemekaran untuk Kabupaten RajaAmpat ;Bahwa kalau selaku Jabatan wakil Ketua DPRD tidak pernah memberikandukungan, sebagai Anggota DPRD betul mendukung pada tahun 20042005menjelang kami akan dilantik ;Bahwa benar saksi pernah membuat surat Pernyataan Dukungan yangditandatangani oleh Ketua DPRD Raja Ampat Bapak Abbas Umlati
109 — 44
ABNEIR KAISIEPO dan dengansaksi ABBAS UMLATI (salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa padatahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memilikianggaran untuk pembangunan PLTD tersebut. Lalu terdakwa ABBAS BARADJAbertanya kepada Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, "bagaimanaini, nanti bagaimana pembayarannya ?". Lalu Sdr.
ABNEIR KAISIEPO dan saksiABBAS "UMLATI mengatakan "nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD".20Beberapa hari kKemudian saksi ABBAS BARADJ, A menerima Surat PernyataanDukungan dari DPRD Kab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebutmenyatakan bahwa untuk pembangunan, PLTD di Kab. Raja Ampat akandisediakan anggarannya sehingga kemudian saksi ABBAS BARADJA menjadiyakin bahwa pekerjaan ' pembangunan PLTD akan dibayar Pemkab. Raja Ampat.e Beberapa lama kemudian Terdakwa Ir. H.
ABNEIR KAISIEPO dan saksiABBAS "UMLATI mengatakan "nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD".Beberapa hari kKemudian saksi ABBAS BARADJ, A menerima Surat PernyataanDukungan dari DPRD Kab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebutmenyatakan bahwa untuk pembangunan, PLTD di Kab. Raja Ampat akandisediakan anggarannya sehingga kemudian saksi ABBAS BARADJA menjadiyakin bahwa pekerjaan ' pembangunan PLTD akan dibayar Pemkab. Raja Ampat.e Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa Ir. H.
150 — 404
Lalu saksi ABBAS BARADJA bertanya kepada Sdr.ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, bagaimana ini, nanti bagaimanapembayarannya ?. Lalu Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATImengatakan nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD. Beberapa hari kemudianterdakwa ABBAS BARADJ, A menerima Surat Pernyataan Dukungan dari DPRDKab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa untukpembangunan PLTD di Kab.
ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, bagaimana ini, nantibagaimana pembayarannya ?. Lalu Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBASUMLATI mengatakan, nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD. Beberapa harikemudian Saksi ABBAS BARADJA menerima Surat Pernyataan Dukungan dariDPRD Kab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa untukpembangunan PLTD di Kab.
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1498 — 3098
(fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas namaAbdul Faris Umlati, S.E. (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H.Nadalsyah (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama H.Burhanuddin Mahir, S.H. (fotokopi Sesuai denganaslinya);Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama H.Burhanuddin Mahir, S.H.