Peraturan upati Kabupaten Kulon Progo Nomor ; 22 Tahun2007 tentang Pedoman PengisianPerangkat Desa Lainnya ;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah yang dijadikandasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa aquo, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yangbaik atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KulonProgo Nomor: 22 Tahun 2007 tentang Pedoman PengisianPerangkat

., melanggar Pasal 132ayat (1), Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam ae13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; , gaaBahwasaksi telah memberikan hasil pemeriksaan dimaksud a upati Buoldan Bupati Buol langsung menginstruksikan untuk met Tenaga operator computer12 orang X 750.000,/oulan XX 3bulan = 27.000.000,> Tenaga Tata usaha180 orang X 350.000,/bulan X 3bulan = 189.000.000,> Tenaga Supir1 orang X 750.000,/bulan X 3bulan = sg > Tenaga Satpam1 orang X 750.000,

hutan.Bahwa sejak penunjukan yang dilakukan oleh menteri kehutanan dan perkebunan suatuhutan sudah sah statusnya apakah hutan lindung, hutan konserpasi atau hutan lainnya.Bahwa hutan lindung kelompok Batu Mila masih dalam proses penetapan, namundemikian bukan berarti setiap orang dapat mengelola dan mengambil manfaatnya.Bahwa status hutan yang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri tidak dapat diubahstatusnya dengan Surat Keterangan kepemilikan Bupati, artinya surat Keterangankepemilikan dari upati

urusan pemerintahan dalambidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ketentuanketentuan pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, yang dijadikan sebagai dasar kewenangan Tergugat dalampenerbitan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi diatur berdasarkan Pasal 48 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:IUP Operasi Produksi diberikan oleh:a. b upati

Pencil Lead Indonesia telah memutuskan Formula dan nominal Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 22 kenaikan upah tahun 2016, sesuai perundingan tanggal 22 Januari 2016 (SuratNo O5/PLIVV2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Jawaban PermohonanBipartite); maka kenaikan upah tahun 2016 yang diberikan oleh Tergugat kepadapara penggugat sebesar : eLisihNo Nama Bagian Upati dss: Prosen tase2015 omsnr Kenatkan1 ABDUL ROHMAN MAINTENANCE 3,676,300 390,770 10.63%2 AFRION MAINTENANCE 3,574,500 390,770 10.93%

hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuaikewenangannya.Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinaninstansinya.Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri/PanglimaTNI/KepalaPolri/PemimpinLembaga/Gubernur/B upati

SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor004/HK/DP T/1 969; 272 2 7 = == Pasal13 ayat (1) Gubernur/B upati/Walikota Kepala Daerah di larangHuruf a memberikan tanah Negara dengan sesuatuhak apapun sekalipun dengan sebutan sementara;Ayat(2) memberikan Ijin mengunakan atau menguasai tanahNegara; kecuali apabila wewenang untuk itu tegastetegas dilimpahkan kepadanya Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;Bahwa tindakan Tergugat telah pula melanggar

,M.H.tidak dibenarkan petugas PPK memberikan sejumlah uang kepada petugasPPS dan petugas KPPSdengan maksud untukkemenangan salah satuPasangan Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakilB upati,petugasharus netral karena petugas PPK dan petugas PPS adalah sebagaiPenyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2015tentang penyelenggara pemilu harus memegang azas Mandiri, Jujur, Adil,Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas,Propesionalitas, Akuntabilitas

memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain; 3.78 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 menyatakan* Panitia pemilihan Kepala Desamenetapkan calon Kepala Desa terpilih dan Ayat (5) menentukan Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilin sebagaimanadimaksud pada ayat (83) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihanKepala Desa dalam bentuk keputusan B upati

ChozinPenggugat 31 : Hermawan Tergugat 1 : UPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TEMANGGUNG Tergugat 2 : BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG Tergugat 3 : PT. PURI SAKTI PERKASATergugat 4 : Ny. O.A. MARTHA WIBISONO, S.H

Peyeba0 Bias peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketepengajuan kembalitertulis Permohonan kepada pada angka 2 yang mendasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/yang KPUD Kabupaten tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Fauketuar Bima untuk Bupati Wakil B i ilih (Obyek keta 2kan oleh menggelar Rapat upati dan Wakil Bupati terpilih (Obyek Sengketa 2) ;Badan Pleno Pembatalan e Bersifat konkrit karena

Upati (Usaha Perindustrian Alatalat TulisIndonesia), berkedudukan di Jalan Roda Pembangunan No. 1A, Km, 49,Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, KabupatenDalam hal ini diwakili oleh Chin Yu Kian, warganegara Korea, pekerjaan Direktur PT. Upati.98beralamat di Jalan Arwana II, Blok H No. 143, RT.007/002, Kelurahan Pejagalan, KecamatanPenjaringan, JakartaYang dalam hal ini telah memberi Kuasa1.

Upati (Usaha Perindustrian Alatalat Tulis Indonesia), dengan suratpermohonan tertanggal 21 Mei37. PT. Tato, dengan surat permohonantertanggal 21 Mei38. Tim Konsultasi dan Bantuan HukumAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat. Telahmengajukan Permohonan Intervensidengan suratnya tertanggal 21 Mei 2013,yang dalam hal ini mewakili1. PT. EuttemGlobal ;2. PT. AntontexIndustri ;3. PT. Gemilang Jaya Makmur3024. PT. Shin WonEbenezer ;5. PT. Leuwijaya UtamaTextile ;6. PT.

Upati (Usaha Perindustrian AlatalatTulis Indonesia) sebagai Tergugat II Intervensi91. PT. Tato, sebagai Tergugat II Intervensi92. PT. Euttem Global, sebagai Tergugat Intervensi 91 ;93. PT. Antontex Industri, sebagai Tergugat Intervensi 92 ;94. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratamasebagai Tergugat II Intervensi 93 ;95. PT. Shin Won Ebenezer sebagai Tergugat IIIntervensi 94 ;96. PT. Leuwijaya Utama Textile sebagaiTergugat II Intervensi 95 ;97. PT. Selim Textile sebagai Tergugat IlIntervensi 96 ;98.

Usaha Perindustrian AlatAlat TulisIndonesia (UPATI ; Berkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT. Yuni Internatioan .Berkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT. Yuri Indo JellyBerkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT. PetrasaktiMadyatama $;Berkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT. Jmtech BusanaBerkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT. Dream WearIndonesia ;Berkas Permohonan Penangguhan Upah Minimumatas nama PT.

Dengan demikian jelas bahwapengaturan tentang batas akhir pembayaran LSbukan mendasarkan pada adanya surat edaran upati Tegal nomor 005/16/3286tertanggal 4 Desember 2013.4 Bahwa dalil Penggugat pada point 12 adalah tidak benar.Sebagaimana telah Kami jelaskan di atas pada point 4 jawaban padapokok perkara, alasan Penggugat mengajukan permohonanperpanjangan adalah bukan karena keadaan diluar kendali ParaPihak, tetapi karena keadaan kahar.

Dengan demikian jelas bahwapengaturan tentang batas akhir pembayaran LSbukan mendasarkan pada adanya surat edaran upati Tegal nomor005/16/3286 tertanggal 4 Desember 2013.4. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 adalah tidak benar.Sebagaimana telah Kami jelaskan di atas pada point 4 jawabanpada pokok perkara, alasan Penggugat mengajukan permohonanperpanjangan adalah bukan karena keadaan diluar kendali ParaPihak, tetapi karena keadaan kahar.

AsistenPemerintahan) Nomor : 005/337/2011, bulan Mei 2011.1 (satu) Eks foto Musyawarah Harga Ganti rugi/ hak Garap atas tanah LokasiPembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ruang Asisten Pemerintahan.1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir daftar Nominatif pembayaranharga ganti rugi tanah / hak garap tanah (Peunayah) pada lokasi pembangunanpabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kab.Aceh Barat Daya, tanggal 25 Mei 2011.2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan B upati

pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuaikewenangannya.Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinaninstansinya.Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.j Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri/PanglimaTNI/KepalaPolri/PemimpinLembaga/Gubernur/B upati