No 33 PK/Pid.Sus/2008surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 kepada ketua panitiapengadaan dengan harga sebesar Rp. 131, (seratus tiga satu rupiah)perkeping, dengan dilampiri spesifikasi tehnis segel pengaman amplop suratsuara dan desain segel amplop Pemilu Presidan /Wapres 2004 sebagaiberikut: Jenis segel : Security Paperseal; Jenis bahan : Kertas stiker sekuriti; Ukuran >5cemx6cm; Warna : 5 warna dan 1 nomor seri; Gambar Gambar utama berupa logo KPU dengan warnamerah, kuning dan hitam

lembar Nota Dias dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal17 Juni 2004 NO. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitiapencetakan segel Pilpres 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjenkepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres Il PT.Royal Standard;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pencetakan segelkepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No.77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segelPemilu Capres dan Wapres

tahun 2004;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segelkepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No.824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segelPemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan informasi kepadaKetua pengadaan formulir tanggal 22 Februari 2004 No.45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir;Laporan pengerjaan order segel KPU 2004;1(satu) lembar copy realisasi pengadaan barang dan jasa

No 33 PK/Pid.Sus/20087.487.497.507.517.527.937.94(207.56Pear7.987.597.607.61pencetakan segel Pilpres 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjenkepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres Il PT.Royal Standard;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pencetakan segelkepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No.77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segelPemilu Capres dan Wapres tahun 2004;1 (satu) lembar Nota

Dinas dari Ketua Tim pencetakan segelkepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No.824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segelPemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan informasi kepadaKetua pengadaan formulir tanggal 22 Februari 2004 No.45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir;Laporan pengerjaan order segel KPU 2004;1(satu) lembar copy realisasi pengadaan barang dan jasa Pemilu2004;1 (satu) lembar Surat

Erfin bahwa satu paket sabusabutersebut akan diserahkan di pinggir jalan sebelah utara warung Wapres JK diwilayah Kec. Pemalang. Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib 1 (satu) paketsabusabu yang dibungkus dalam plastik klip putin bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Dunhill pesanan terdakwa diserahkankepada terdakwa oleh Sdr. Erfin dan terdakwa menyimpan sabusabu tersebutdidalam saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Abdul Gofurdengan nomor rekening yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi laluDeni yang mengirim uang tersebut kepada Erfin melalui fasilitas mobilebanking;Bahwa, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Erfinmelalui handphone bahwa uang tersebut sudah ditransfer oleh Deni kerekening yang dimaksudkan oleh Erfin lalu Terdakwa dan Erfin janjianbertemu di pinggir jalan sebelah Utara warung Wapres

Rp. 600.000,00 (enam ratus riburupiah) kemudian Erfin menyuruh Terdakwa mengirimkanuang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kerekening BRI atas nama Abdul Gofur lalu Deni yangmengirim uang tersebut kepada Erfin melalui fasilitasmobile banking lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwamemberitahukan kepada Erfin melalui handphone bahwauang tersebut sudah ditransfer oleh Deni ke rekening yangdimaksudkan oleh Erfin lalu Terdakwa dan Erfin janjianbertemu di pinggir jalan sebelah Utara warung Wapres

Penggugat luncurkan rentetan proses perlawanan kepada Bupati, Kapolri, Komnas HAM, Mendagri, termasuk somasi kepada Presiden (ProjekInpres) dan Wapres JK (Ketua Umum Golkar), semua BBM, ButaBudek Mati rasa, tak ada respons.Nomor : 2 dari 27 Perkara No.174/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.7.

Bulan Oktober 2014 Penggugat tempuh jalur hukum lewat PengadilanPerdata PN Cibinong menggugat Presiden (Penanggung Jawab Projek Inpres) , Wapres Jusuf Kalla (Ketua Umum Golkar membawahi ManaluVeteran PPA45 Golkar), Bupati, Badan Pertanahan, Lurah, ParaPenyerobot untuk bayar ganti rugi, gagal juga, karena hakim Jonni SHmelakukan Peradilan sesat dengan cara :a) Secara manipulatif menghapus / menghilangkan nama parapenyerobot tanah Penggugat dalam putusannya.b) Tidak mempertimbangkan dalildalil, argumentasi

Adanya Novum baru yang Penggugat dapatkan dari tengah persidangan11PNCibinong dalam perkara tuntutan ganti rugi register no.165 /PDTG/2014/PNCibinong yakni fotokopi buku tanah , Jurnal Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional, dan surat kesaksian Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bahwa tanah itu benar milik Prof. Dr. Wimanjaya Liotohe. Layak diajukan sebagai bahan bukti pengukuhangugatan Penggugat.. Telah meninggalnya Karl Pondang B.

ProjekInpres No.10 Tahun 1979/1980.Tanah itu milik Penggugat duluan, penyerobot dengan kekerasan langgar KUHP dan HAM belakangan.Semua halaman sertifikat itu dicoratcoretsilang, berarti diragukankeabsahannya.Sertifikat itu sebenarnya mestinya hak Penggugat, yang telah dijanjikan Pemda saat serahterima tanah itu kepada Penggugatm) Sertifikat itu patut menjadi hak Penggugat, yang telah berkorban untuk kepentingan masyarakat umum, dan bukan demi kepentingan pribadi seperti Manalu.Presiden Joko Widodo dan Wapres

inisemua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari Tahun2015, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRImengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA,masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari timpemenangan Wapres

adalahbertentangan dengan hukum/perundangundangan yang berlaku bertentangan dengankewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :Pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari Tahun2015, berawal Terdakwa BAHARUDDIN Bin UMAR datang ke rumah YASRImengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan JUSUF KALLA,masyarakat Janji Raja akan mendapatkan bantuan rumah dan sapi dari timpemenangan Wapres

, 3 (tiga) halaman hasil cetak dari http://m.tempo.co/ read/news/2017/02/26/173850391/kalla-keseniangan-di-indonesia-berbahaya-karena Judul berita : Kalla : kesenjangan di Indonesia barbahaya karena 3 (tiga) halaman hasil cetak dari http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp /2940139 /istana-wapres-akui-jk-ikut-andil-dalam-pencalonan-anies-baswedan judul berita : Istana Wapres Akui Jk Ikut Andil Dalam Pencalonan Anies Baswedan. Terlampir dalam berkas perkara;4.

, 3 (tiga) halaman hasil cetak dari http://m.tempo.co/read/news/2017/02/26/1 7385039 1/kallakeseniangandiindonesiaberbahayakarena Judul berita : Kalla : kesenjangan di Indonesiabarbahaya karena 3 (tiga) halaman hasil cetak darihttp://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp /2940139/istanawapresakuijkikutandildalampencalonananiesbaswedan judulberita : Istana Wapres Akui Jk Ikut Andil Dalam Pencalonan AniesBaswedan.

, 3(tiga) halaman hasil cetak darhttp://m.tempo.co/read/news/ 2017/ 02/26/ 173850391/kallakeseniangandiindonesiaberbahayakarena Judul berita : Kalla : kesenjangan di Indonesia barbahaya karena 3 (tiga) halamanhasil cetak dari htto:/Awww.google.co.id/ amp/s/m.liputan6.com/ amp/ 2940139 /istanawapresakuijkikutandildalampencalonananiesbaswedan judul berita : Istana Wapres Akui Jk Ikut Andil Dalam Pencalonan AniesBaswedan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang

Penggugat luncurkan rentetan proses perlawanan kepada Bupati, Kapolri, Komnas HAM, Mendagri, termasuk somasi kepada Presiden (Projek Inpres)dan Wapres JK (Ketua Umum Golkar), semua BBM, ButaBudekMati rasa,takada respons.7.

Bulan Oktober 2014 Penggugat tempuh jalur hukum lewat Pengadilan Perdata PN Cibinong menggugat Presiden (Penanggung Jawab ProjekInpres) , Wapres Jusuf Kalla (Ketua Umum Golkar membawahi ManaluVeteran PPA45 Golkar), Bupati, Badan Pertanahan, Lurah, ParaPenyerobot untuk bayar gantirugi, gagal juga, karena hakim Jonni SH melakukan Peradilan sesat dengan cara :a)Secara manipulatif menghapus / menghilangkan nama para penyerobottanah Penggugat dalam putusannya.b)Tidak mempertimbangkan dalildalil, argumentasi

Adanya Novum baru yang Penggugat dapatkan dari tengah persidangan11PNCibinong dalam perkara tuntutan ganti rugi register no.165 /PDTG/2014/PNCibinong yakni fotokopi buku tanah , Jurnal Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional, dan surat kesaksian Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bahwa tanah itu benar milik Prof. Dr. Wimanijaya Liotohe. Layak diajukan sebagai bahan bukti pengukuhan gugatanPenggugat..Telahmeninggalnya Karl Pondang B.

DKIn) Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla lewat Kejaksaan JawaBarat di Persidangan Perkara Perdata No. 165 / PDT G/2015mengqukuhkan bahwa benar tanah itu milik Prof. Dr. Wimaniaya Liotohe tukar guling Projek Inores.Sertifikat Aspal yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar KUHP Pasal 263 dan 264 dengan sanksi hukuman penjara 68 tahun, karenapemakaian surat sertifikat tersebut telah berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Di seluruhIndonesia tingkat kesadaran perpolitikan dalam rangkapemilihan baik Pres/Wapres dan Kada/Wakada masih sangatjauh dari harapan nurani' demokrasi, sehingga terjadikonflik horizontal dan vertical, ketidakharmonisan Parpoldalam memberikan dukungan yang menjunjung tinggikedewasaan Perpolitikan sehingga tidak heran ketikaterjadi konfilk yang serius;Mengenai pendapat ini, sangat bersinggungan denganperkara ini, sehingga Pemilu) Kada/Wakada sesungguhnyaakan berakhir dengan konflik dan Benteng terakhirmeneyelesaikan

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yangdiberi kewenangan oleh Undang Undang Rl untukmenyelenggarakan Pemilu baik Pilpres/Wapres, danHal. 21 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPRPilkada/Wakada (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sumberpelaksanaannya tetap rujukan pada ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku untuk itu;2.

Martawinata ;Surat BIT Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03 September2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;Rekeming Koran atas nama Dapensri ;RTGS Terminal Bank Mandiri Cabang Palembang ;Digunakan untuk perkara lain ;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(Seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undangundang No. 15Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 25 Tahun2003, KUHP dan KUHAP serta Pasalpasal lain dari peraturan perundanganyang

Martawinata ;Surat BIT Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03 September2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;Rekeming Koran atas nama Dapensri ;RTGS Terminal Bank Mandiri Cabang Palembang ;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 18 Agustus 2005 No.119/PID/2005/PT.DKI, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa

Surat BIT Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03September 2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;q. Rekeming Koran atas nama Dapensri ;r.

post) sehingga dapat diakses oleh orang lain melalui koneksiInternet sehingga kegiatan terdakwa merupakan kegiatan menyebarkan informasielektronik yang mengandung makna Negative dan menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongankarena sebutan PKI itu merupakan kelompok yang sangat dibenci rakyat Indonesia danmenimbulkan permusuhan antar beberapa pemilik akun yang tergabung dalam grupKotabaru Pulau Laut pendukung pasion presiden wapres

no. urut 1 dan paslon presidendan wapres no. urut 2;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 54A ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2 UndangUndangNomor 19 Tahun 2016tentang perubahan tentang UndangUndang Nomor 11

puluh satu juta seartus lima puluh delapanribu delapan ratus dua belas rupiah);Bahwa uang yang belum kembali sebesar Rp.6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satujuta seartus lima puluh delapan ribu delapan ratus duabelas rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan kegiatanyaitu. : Pinjaman Operasional dinas sekda sebesar Rp.4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus' lima puluhtiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu' delapanratus dua belas rupiah), Pinjaman Pengembalian PilPresdan Wapres

puluh delapan ribu delapan ratus duabelas rupiah);Menimbang, bahwa uang yang belum disetor kembali sebesarRp. 6.621.158.812, (enam milyar enam ratus dua puluh satujuta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belasrupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan kegiatan antara lainyaitu : Pinjaman Operasional dinas sekda sebesar Rp.4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta78empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belasrupiah), Pinjaman Pengembalian PilPres dan Wapres

berdasarkan hal hal yang telahdikemukakan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwapada tahun 2004 penggunaan dana pinjaman sebesar Rp.6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satu jutaseratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belasrupiah) yang rinciananya digunakan untuk : PinjamanOperasional dinas sekda sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empatmilyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluhenamribu delapan ratus dua belas rupiah), PinjamanPengembalian PilPres dan Wapres

ZAHLI, bahwa uangpinjaman tersebut sudah dikembalikan semua melalui saksi M.ZAHLI sebagai pemegang kas Setda Rembang, namun oleh saksi M.ZAHLI tidak disetorkan ke kas Daerah tetapi digunakan untukkegiatan kegiatan yang diperintahkan oleh bupati maupun Sekdauntuk menanggulangi keperluan yang bersifat mendadak, misalnyaapabila ada tamu;Menimbang, bahwa terhadap Pinjaman Pengembalian PilPresdan Wapres tahun 2004 tahap II karena dana untuk tahap pertama80masih kurang sebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh

pada saat ada pemeriksaan dari BPKP dimanaditemukan adanya kas yang belum disetor kembali ke kas daerahsebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluhsatu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus duabelas rupiah) yang digunakan untuk kegiatan kegiatan' yaituantara lain : Pinjaman Operasional dinas sekda sebesar Rp.4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga jutaempat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belasrupiah), Pinjaman Pengembalian PilPres dan Wapres

Dalam pelaksanaannya kegiatan kampanyedilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye ;Bahwa Pelaksana Kampanye wajib didaftarkan kepada KPU di tiaptingkatan dan ditembuskan ke Kepolisian dan Bawaslu di setiap tingkatan ;Bahwa yang dimaksud sebagai Peserta Pemilu adalah PemilihanPresiden/Wapres, Partai Politik dan DPD ;Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN TjsBahwa Terdakwa tetah ditetapbkan dalam DCT sebagai Calon AnggotaDPD RI di Dapil Kalimantan Utara Nomor 28 (dua puluh delapan) ;Bahwa setiap

keamanan dan ketertiban masyarakat maka pihak kepolisianbisa saja mengambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan dikepolisan ;Bahwa peserta pemilu boleh diundang dalam acara2 yang diadakan olehmasyarakat sepanjang ia tidakmelakukan kampanye ;Bahwa pembagian bahan kampanye diperbolehkan semenjak jadwalkampan nasional , tapi kalau bersamaan dengan pembagian itu ada halhal yang dilarang maka akan menjadi tindak pidana ;Bahwa Calon Anggota DPD tidak boleh mengkampanyekan Partai Politikatau Presiden/Wapres

, demikian pula sebaliknya ;Bahwa kalau terjadi kampanye bersamasama antara Calon DPD denganCaleg, maka hal tersebut termasuk dilarang dan menjadi kapasitasPanwas untuk menindak, yang boleh bersamasama kampanye hanyalahkoalisi partai dalam rangka Pemilihan Presiden/Wapres ;Bahwa apabila ada orang yang mempromosikan Caleg dalam suatuacara, maka harus dilihat apakah dia yang mempromosikan itu trmasuksebagai pelaksana kampanye atau bukan ;Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN TjsAhli

Kegiatan Kampanye harus kembali melihat /ega/standing atau subyek hukum yang menyelenggarakan ;Bahwa penyebaran bahan kampanye yang memuat visi misi maupun citra diridari seorang calon/pasangan calon justru merupakan hal positif untukdilakukan karena dengan pengenalan terhadap' visi misi calonpresiden/wapres, calon legislatif, calon DPD maka masyarakat akanmemperoleh informasi dan gambaran tentang bagaimana kualitas calon yangakan dipilinnya dalam pemilu nanti ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah

Penyebaran bahankampanye juga tidak terikat waktu yang tercantum dalam STTP atau ijin kampanyeMenimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. berpendapat,penyebaran bahan kampanye yang memuatvisi misi maupun citra diri dari seorangcalon/pasangan calon justru merupakan hal positif untuk dilakukan karena denganpengenalan terhadap visi misi calon presiden/wapres, calon legislatif, calon DPDmaka masyarakat akan memperoleh informasi dan gambaran tentang bagaimanakualitas calon yang akan dipilinnya dalam

Bintang Serambi.Rp. 2.500.000.27.Koran Bintang Serambi edisi 24/TH Il, 212 Maret 2008 halaman 67rubrik Dirgahayu Kota Padang Panjang ke217.28.Kuitansi Pembayaran No.80/NV tanggal 15 April 2009, tentangpembayaran biaya pariwara judul Wapres Buka jtima Ulama KomisiFatwa Ill seIndonesia Kembalikan Kejayaan Padang PanjangRp.1.500.000, ;29.Telaahan Staff No.???

Bintang Serambi.Rp. 2.500.000.27.Koran Bintang Serambi edisi 24/TH Il,212 Maret 2008 halaman 67rubrik Dirgahayu Kota Padang Panjang ke217 ;28.Kuitansi Pembayaran No.80/NV tanggal 15 April 2009, tentangpembayaran biaya pariwara judul Wapres Buka jtima Ulama KomisiFatwa Ill se Indonesia Kembalikan Kejayaan Padang Panjang.Rp.1.500.000, ;29.Telaahan Staff No.???

Sebagaimana Pilpres Putaran Pertama, pada Pilpresdan Wapres Putaran Kedua ini juga diadakan pengadaan alatalatkelengkapan KPPS / TPS se Kabupaten Probolinggo.e Pada saat itu dikarenakan juga ada permasalahan waktu yangmendesak, dikeluarkan Surat Edaran dari KPU Pusat melalui suratNo. 1348.1 / 15 / VIII / 2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang isinyasama dengan Surat Edaran yang pertama bahwa pengadaan baranguntuk kelengkapan KPPS / TPS dapat dilakukan dengan penunjukanlangsung mengingat waktu yang mendesak

Sebagaimana Pilpres Putaran Pertama, pada Pilpresdan Wapres Putaran Kedua ini juga diadakan pengadaan alatalatkelengkapan KPPS/ TPS se Kabupaten Probolinggo.Pada saat itu, dikarenakan juga ada permasalahan waktu yangmendesak dikeluarkan Surat Edaran dari KPU Pusat melalui suratNo. 1348.1 / 15 / VIII / 2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang isinyasama dengan Surat Edaran yang pertama bahwa pengadaan baranguntuk kelengkapan KPPS / TPS dapat dilakukan dengan penunjukanlangsung mengingat waktu yang mendesak

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dipanggiloleh Bais TNI karena Terdakwa ada cerita melaluimedsos yang menggunakan akun Terdakwa memihaksalah satu Paslon Presiden dan Wapres.5. Bahwa kritikan Terdakwa terhadap PemerintahanNegara Republik Indonesia melalui Media Sosialmenggunakan akun Terdakwa perlu ditindak lanjutiapabila didalamnya terdapat pelanggaran hukum makaharus diberikan sanksi supaya hal tersebut tidakterulang kembali dan tidak diikuti oleh personel TNIyang lain.6.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatanmemposting dalam facebook Terdakwa karena saat ituTerdakwa kurang mampu mengendalikan dirinya,Terdakwa kecewa tidak ada jabatan sehinggaTerdakwa mempunyai waktu yang kosong sehinggaTerdakwa terlena dengan situasi ramainya medsosmembahas kontestan pemilu sehingga mengabaikanperingatan ataupun perintah atasan yang melaranganggota TNI berpihak pada salah satu calon presidenatau wapres.3.

DAENG UCU (sopir pribadibapak H.M.ALWI HAMU) di Halaman Masjid Sunda Kelapa sebelahrumah dinas Wapres untuk keperluan Kampanye akbar dan kelancaranpengajuan proyek.0Sebesar Rp.1.000.000.000,dipergunakan terdakwa untuk biayapernikahan dengan ANDY ETY di Makasar0Sebesar Rp.1.000.000.000,dipergunakan terdakwa untuk biayapernikahan dengan DEWI CEMPAKA SARI als.

DAENG UCU (sopir pribadibapak H.M.ALWI HAMU) di Halaman Masjid Sunda Kelapa sebelahrumah dinas Wapres untuk keperluan Kampanye akbar dan kelancaranpengajuan proyek.g. Sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dipergunakanterdakwa untuk biaya pernikahan dengan ANDY ETY di MakasarSulawesi Selatanh. Sebesar Rp.1.000.000.000,dipergunakan terdakwa untukbiaya pernikahan dengan DEW! CEMPAKA SARI als.

Namun menurutinformasi bahwa salah satu pihak panitia penyelenggara bernamaMarsda AGUS SUDARYA (selaku Staf Wapres).

H.M.ALWI HAMU yang rencananya akan dihadiri Wapres saat itu.Yang sebelumnya uang ditampung ke Rekening Sdri. ETI yangTerdakwa tunjuk saat itu sebagai bendhara. Nomor Rek Lupa.Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN SkhPada hari Senin tanggal 18 Februari 2019. SebesarRp.3.000.000.000,(tiga milyar Rp.) rincian :Setor tunai ke Rek Nomor 789783378 an. PT. BUMI LESTARIMANDIRI JAYA sejumlah Rp.2.000.000.000,(dua milyar Rp.),penyetor PT. Karya bisa PT.

DAENG UCU (sopir pribadibapak H.M.ALWI HAMU) di Halaman Masjid Sunda Kelapa sebelahrumah dinas Wapres untuk keperluan Kampanye akbar dan kelancaranpengajuan proyek.g. Sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dipergunakanterdakwa untuk biaya pernikahan dengan ANDY ETY di MakasarSulawesi Selatan.h. Sebesar Rp.1.000.000.000,dipergunakan terdakwa untukbiaya pernikahan dengan DEW! CEMPAKA SARI als.

Bahwa Terdakwa1 dan Terdakwa2 mulai saling mengenalyaitu sejak sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa2 adakegiatan Wal Wapres di Museum Lubang Buaya dan bertemudengan Terdakwa1, dimana saat itu Terdakwa1 sebagaiBabinsa di daerah tersebut, kemudian bertemu lagi pada saatbersamasama mengikuti kursus Web Programming tingkatlanjutan di Kemhan pada sekitar bulan September 2012 danatara Terdakwa1 degnan Terdakwa2 tidak ada hubungankeluarga/Family hanya sebatas teman Saja.4.

Bahwa Terdakwa2 kenal dengan Terdakwa1 sekira tahun2012 pada saat ada kegiatan Wapres di Museum lubangbuaya pada saat itu Terdakwa sebagai Babinsa di daerahtersebut, kemudian Terdakwa2 bertemu lagi denganTerdakwa1 saat bersamasama mengikuti kursus WebProgramming tingkat lanjutan di Kemhan pada sekitar bulanSeptember 2012, namun tidak ada hubungan keluarga..

Bahwa benar Terdakwa1 dan Terdakwa2 mulai salingmengenal yaitu sejak sekitar tahun 2012 pada saatTerdakwa2 ada kegiatan Wal Wapres di Museum LubangBuaya dan bertemu dengan Terdakwa1, dimana saat ituTerdakwa1 sebagai Babinsa di daerah tersebut, kemudianbertemu lagi pada saat bersamasama mengikuti kursus WebProgramming tingkat lanjutan di Kemhan pada sekitar bulanSeptember 2012 dan atara Terdakwa1 dengan Terdakwa2tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas temanSaja.4.

Bahwa benar Terdakwa1 dan Terdakwa2 mulai salingmengenal yaitu. sejak sekitar tahun 2012 pada saatTerdakwa2 ada kegiatan Wal Wapres di Museum LubangBuaya dan bertemu dengan Terdakwa1, dimana saat ituTerdakwa1 sebagai Babinsa di daerah tersebut, kemudianbertemu lagi pada saat bersamasama mengikuti kursus WebProgramming tingkat lanjutan di Kemhan pada sekitar bulanSeptember 2012 dan atara Terdakwa1 dengan Terdakwa2tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas temanSaja.4.

Totokmenyerahkan persyaratan CPNS dan uang sebesar Rp. 10.000.000,dan diberi tanda terima dan terdakwa menunjukkan surat keterangansebagai Ketua AMRY dan menunjukkan kartu identitas warga binaanbidang hukum staf Wapres ; Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dating kerumah Totok danminta kekurangan dari 50% dulu sebesar Rp. 30.000.000, dan diberikwitansi ; Bahwa hingga sekarang Sdr.

No. 2231 K/Pid.Sus/2013 1) Pembayaran Rp.inventaris kantor 1.150.000.000,(satu milyarseratus lima puluhjuta rupiah);2) Pembayaran Rp. 125.000.000.pinjaman/ (seratus dua puluhpersewaan lima juta rupiah);3) Pembayaran Rp. 250.000.000,pinjaman (dua ratus limasementara PT. puluh juta rupiah);Balusu4) Bantuan Rp. 70.000.000.penyelenggaraan (tujuh puluh jutaPilpres dan rupiah);Wapres5) Biaya sukses Rp. 100.000.000,Pemilu, Pilpres (seratus jutadan Wapres rupiah);6) Kegiatan rutin Rp. 200.000.000.

,penyelenggaraan (tujuh puluh jutaPilopres dan rupiah);Wapres Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2013 12 5) Biaya sukses : Rp. 100.000.000.Pemilu, Pilpres dan (seratus jutaWapres rupiah);6) Kegiatan rutin : Rp. 200.000.000.

Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam makalahnya yangberjudul Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi, cabang kekuasaan eksekutifdi Indonesia terdiri dari:1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive);2) Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (iii) mewakili untuksementara, (iv) mewakili secara tetap, dan (v) kegiatan mandiri;3) Menteri Kabinet;a) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;b) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presidendan Wapres;4) Semua

Dan akhirnya badik tersebutTerdakwa bawa ke Mess Madiun (disamping Kediaman Wapres SundaKelapa) lalu Terdakwa istirahat tidur.10. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Hp miliknyadan mengetahui melalui WhatsApp Grup Jentago (Grup Jeneponto,Takalar, Goa) bahwa Saksi1 (Letda Mar Romario Willyam J.S.

Dan akhirnya badik tersebutTerdakwa bawa ke Mess Madiun (disamping Kediaman Wapres SundaKelapa) lalu Terdakwa istirahat tidur.14.

Dan akhirnya badik tersebutTerdakwa bawa ke Mess Madiun (disamping Kediaman Wapres SundaKelapa) lalu Terdakwa istirahat tidur.10.