• Tojopramono dan ibu Suprayati sampaipada tahun 201 2 222 2n nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cence nnne=Bahwa, Penggugat II sebagai salah satu Ahli Waris Anap Adjum selakupemilik tanah dan juga yang merawat, menjaga dan menggarap tanah yangtelah dialinkan tersebut oleh Tergugat VI sebagai pengembang perumahandiajak bicara untuk mendapatkan informasi mengenai tanah tersebut dandisampaikan oleh Penggugat II, bahwa tanah yang dimaksud milik bapakAlmarhum Wisnoe Tojopramono dan ibu Suparyati, H.

  Wisnoe Tojopranoto ;Barat : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;Utara : Jalan Asyafi'iyah. 20 n nnn ne nnn nnn2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conservatoir Beslag (CB)harta benda milik Penggugat konpensi berupa rumah dan sebidangtanah yang terletak di RT. 002 / RW. 04, Jl.

  Suralaya No. 30, KelurahanCilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, sebagai pengganti ataskekurangan luas tanah yang telah dibeli Pak Wisnoe Tojopramono danlbu Suprayati Sebagai pengganti atas kekurangan luas tanah yangtelah dibeli Pak Wisnoe Tojopramono dan Ibu Suprayati.Bahwa berdasarkan dalildalil dan fakta hukum yang disampaikan dalameksepsi, bantahan dalam pokok perkara khususnya dalam konpensi maupundalildalil hukum yang diajukan dalam rekonpensi, maka dengan ini Tergugat sampai dengan Tergugat

  Wisnoe Tojopranoto ;Barat : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;Utara : Jalan Asyafi'tyah.b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conservatoir Beslag (CB)harta benda milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi beruparumah dan sebidang tanah yang terletak di RT. 002 / RW.04, Jl.Suralaya No. 30, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, JakartaTimur, sebagai pengganti atas kekurangan luas tanah yang telah dibeliPak Wisnoe Tojopramono dan Ibu Suprayati.5.

  sebanyak 12 bangunan permanen, yang secara sah dibeli dariPemilik/penjual : Wisnoe Tojopramono, Suprayati dan Suherman, makagugatan kurang pihak oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidakdapat diterima; 220202 2ono non nnnneGugatan Tidak Jelas Para Penggugat mendalilkan / menyebutkan nama Tergugat VlIMuchPasjon dan nama PT.

• WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJO ;3. Memutuskan bahwa harta sengketa berupa : sebidang tanahyang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletakdi Jl.Kepundung No.39 RT O08 RW O05 Kelurahan BarengKecamatan Klojen Kota Malang dengan ukuran dan batassebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik No.1766adalah iharta waris almarhum RADI PRAWITOMIHARDJO danalmarhumah KOESNING ;4.

  WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDIJO ;3. Memutuskan bahwa harta sengketa berupa sebidang tanahyang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletakdi Jl.Kepundung No.39 RT 08 RWO5, kelurahan bareng,KecamatanKecamatan Klojen,Kota Malang dengan ukuran dan batassebagaimana ditunjuk dalam serifikat hak milik No.1766adalah harta warisan almarhum Radi Prawitomihardjo danalmarhumah Koesning ;4. Memutuskan bagian waris masing masing adalah sebagaiberikut4.1.

  WISNOE WARDHANA bin RADI PRAWITOMIHARDJOmemperoleh % bagian dari harta waris =;5. Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membagi hartawarisan tersebut diatas dan menyerahkan bagian paraPenggugat baik secara natura maupun in natura sesuaidengan pembagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini ;6. Menyatakan gugatan Penggugat yang selebihnya tidakdapat diterima ;7.

• Nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapatdikreditkan.bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa

  kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, harus berlaku samaterhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapasawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimanadiatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai.bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib

  2000 tentangPedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan PenyerahanYang Tidak Terutang Pajak.bahwa penghitungan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuaiKMK.575/KMK.04/2000 mengikuti penyelesaian sengketa koreksi DasarPengenaan Pajak dan Pajak Masukan sebagaimana telah diuraikan padapendapat Majelis atas sengketa pajak masukan diatas.bahwa atas sengketa pajak masukan atas kebun sebesar Rp 2.485.805.991,00hakim Wisnoe

  Impor 2.371.313,00 0,00Total Penyerahan 2.488.351.758,00 59.694.753,00bahwa dengan demikian jumlah Pajak Masukan menurut hakim Wisnoe SalehThaib,Ak.M.Sc :Pajak Masukan menurut Terbanding sebelum perhitungan proporsional Rp 963.813.298,00Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan Rp = 59.694.753,00Pajak Masukan menurut Majelis Rp 1.023.508.05 1,00bahwa perhitungan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan(proporsional) sesuai KMK.575/KMK.04/2000 menurut Hakim Wisnoe SalehThaib,Ak.M.Sc

  adalah sebagai berikut: Penyerahan Dibebaskan PPN 6.462.545.314 X 100% =1,23% Total Penyerahan BKP/JKP 523.438.207.198 bahwa dengan demikian menurut hakim Wisnoe Saleh Thaib,Ak.M.Sckoreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuat KMK.575/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :1,23% x Rp.1.023.508.051,00 = Rp.12.589.149,00bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Anggota Wisnoe SalehThaib Ak, M.Sc berpendapat besarnya koreksi Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan (proporsional) sesuai

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARDIAN BARRY WISNOE WARDHANA bin BARRY WISNOE WARDHANA) terhadap Penggugat (MEDYA MAURIETA bin DJOKO SLAMET BUDHAYA)

  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 368000 ( tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

• B-6262-TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005, Nomor Pol. B-6262-TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265 An. Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dipergunakan dalam perkara nomor 285/Pid.B/2014/PN Cms. atas nama Terdakwa Acep Yudi Als. Bonek Bin Didi);6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motormerk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005,Nomor Pol. B6262TFC, NokaMH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An. Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dipakai dalam perkara Acep Yudi Als. Bonek Bin Didi);4.

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motormerk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005,Nomor Pol. B6262TFC, NokaMH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An.

  Emanuel Wisnoe Edhiw;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira jam 20.30 WIB bertempatdi Dusun Cikarang Rt. 023 Rw. 011, Desa Karangmulya, KecamatanPadaherang, Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bersama Saksi WendiGinanjar

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motormerk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005,Nomor Pol. B6262TFC, NokaMH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An. Emanuel Wisnoe Edhiw;Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas masih dipergunakan untukkepentingan pembuktian perkara nomor 285/Pid.B/2014/PN Cms. atas nama TerdakwaAcep Yudi Als.

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warnabiru tahun 2005, Nomor Pol. B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738,Nosin 4ST1329265 An. Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dipergunakan dalam perkara nomor 285/Pid.B/2014/PN Cms. atas namaTerdakwa Acep Yudi Als.

• Imei 2 : 861230035259481;

dikembalikan kepada Saksi EKO PRASETYO NUGROHO Bin WISNOE MURTI;

• 1 (satu) potong jaket Jumper merk GILDAN, warna hitam;

dikembalikan kepada terdakwa;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

EKO PRASETYO NUGROHO bin WISNOE MURTIyang sedang duduk di atas sepeda motor sambil kedua tangannya memegang 1Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Mgg(satu) buah handphone merk Oppo Serie F1 Plus warna emas kombinasi putihdengan Nomor Imei 1 : 861230035259499 dan Nomor. Imei 2861230035259481 lalu Sdr. FERDI (DPO Kepolisian) kembali menjalankansepeda motor dari arah belakang dan melewati sebelah kiri sampai posisiterdakwa sejajar dengan posisi Sdr.

EKO PRASETYONUGROHO bin WISNOE MURTI tersebut dengan menggunakan tangan kananterdakwa dan Sdr. EKO PRASETYO NUGROHO bin WISNOE MURTI sempatberusaha mempertahankan handphone miliknya tersebut namun karenaterdakwa menarik dengan kekuatan penuh akhirnya terdakwa dan Sdr. FERDI(DPO Kepolisian) berhasil menguasai handphone tersebut selanjutnya terdakwamenyerahkan handphone tersebut kepada Sdr.

EKO PRASETYONUGROHO bin WISNOE MURTI yang sedang duduk di atas sepeda motorsambil kedua tangannya memegang handphone tersebut lalu Sdr. FERDI (DPOKepolisian) kembali menjalankan sepeda motor dari arah belakang danmelewati sebelah kiri sampai posisi terdakwa sejajar dengan posisi Sdr. EKOPRASETYO NUGROHO bin WISNOE MURTI kemudian terdakwa langsungmengambil handphone yang sedang di pegang dengan menggunakan keduatangan Sdr.

EKO PRASETYO NUGROHO bin WISNOE MURTI tersebut denganmenggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkanhandphone tersebut kepada Sdr. FERDI (DPO Kepolisian) lalu pada sekirapukul 18.00 wib bertempat di depan cokolatis atau di depan SMP Kristen 1 KotaMagelang, terdakwa dan Sdr.

Saksi EKO PRASETYO NUGROHO Bin WISNOE MURTI, di bawahsumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone padahari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 wib bertempat diJalan depan bengkel travel RAHAYU yang beralamat di KampungPolosari Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Mgg Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwaadalah berupa 1 (satu

• MasukanPenjualan TBS Rp 0,00x 118.069.157 = Rp 0,00Total Penjualan Rp 24.613.556.994,00bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelisberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan sebesar Rp118.069.157,00, terbukti tidak terdapat penjualan TBS dengan demikian Majelismemutuskan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 118.069.157,00 tidak dapatdipertahankan;bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013,salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wisnoe

  Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangkamenghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut Hakim Anggota Wisnoe

  Saleh Thaib Ak,Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi pengusaha kebunKelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor: 87/1962 tanggal 4 April 1962 atas nama WISNOE USDEKRIJANTO anak laki-laki sah dari suami isteri MARKOENSOESILO dan SRI SOEKANTI dirubah menjadi : DICKY WISNU USDEK RIYANTO anak laki-laki sah dari suami isteri MARKOENSOESILO dan SRI SOEKANTI ; 3.

  dengan aslinya, sehingga oleh karenanyafotocopy surat bukti bertanda P1 sampai dengan P6 tersebut dapat diterima sebagaialat bukti ;Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telahdidengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DICKY WISNU USDEKRIYANTOseperti yang tertulis dalam Ijazah Pemohon; Bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan namaPemohon dalam Kutipan AkteKelahiran Pemohon disitu tertulis WISNOE

  USDEKRIJANTOdibetulkan menjadiDICKY WISNU USDEK RIYANTO ; Bahwa sampai saat ini nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akteKelahiranPemohon atas nama WISNOE USDEKRIJANTObelum disesuaikan menjadiDICKY WISNU USDEK RIYANTOsesuai dengan Ijazah Pemohon ; Bahwa untuk penyesuaian nama tersebut Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Malang;Halaman 4Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2016/PN.

  Dirgantara Permai B110 RT.011 RW.010Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;Menimbang, bahwa Bukti P3 sampai dengan P5 membuktikan bahwaPemohon mempunyai Ijazah yang semuanya tertulis atas nama DICKY WISNU USDEKRIYANTO ;Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang Nomor : 87/1962 tanggal 4April 1962 atas nama WISNOE USDEKRIJANTO anak lakilaki sah dari suami isteriMARKOENSOESILO dan SRI SOEKANTI dimana

  Pemohon bermaksud merubah namaPemohon menjadi DICKY WISNU USDEK RIYANTO;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon DICKY WISNU USDEKRIYANTOtertulis di bukti P1 sampai dengan P5berbeda dengan bukti P6namaPemohon tertulis WISNOE USDEKRIJANTO, sehingga Pemohon ingin melakukanperubahan menjadi DICKY WISNU USDEK RIYANTO, maka Pemohon mengajukanpermohonan ini ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tersebut, ternyatabersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) UndangUndang

• ., M.A.ED
  4.LO CITRA MULYADI
  Tergugat:
  WISNOE WIDJAJANTO

• B-6262-TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005, Nomor Pol. B-6262-TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265 An. Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samino Bin Madiksan);6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motormerk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005,Nomor Pol. B6262TFC, NokaMH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An. Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dikembalikan kepada Saksi Samino Bin Madiksan);4.

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin4ST1329265 An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motormerk Yamaha Vega R, warna biru tahun 2005,Nomor Pol. B6262TFC, NokaMH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An.

  B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738, Nosin 4ST1329265An.Emanuel Wisnoe Edhiw;e 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warnabiru tahun 2005, Nomor Pol. B6262TFC, Noka MH345ST1105K963738,Nosin 4ST1329265 An.

  Emanuel Wisnoe Edhiw;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samino Bin Madiksan);6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014, oleh Kusman,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robby Alamsyah, S.H., Rio Barten T.H., S.H.

• dari pengenaan pajak,tetapi hanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupa Minyak Sawit danMinyak Inti Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga secara jelas Pasal 16Bayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasPajak Masukan masa pajak Oktober 2010 sebesar Rp63.309.299,00 adalah tidak tepat olehkarenanya tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wayjib Pajak, baik bagi pengusaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapasawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• ,M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Politeknik Kesehatan Maluku sesuai denganSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06/I/II/3/00041/2011tanggal 03 Januari 2011, bersamasama dengan ITA LA THO, SKM, M.Scselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Maluku(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WISNOE WARDHANI (DPO),pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Dersember2011 atau setidak tidaknya pada waktuwaktu yang masih dalam tahun2011, bertempat di Politeknik

  pelaksanaanya kegiatan pemeliharaan gedung tersebuttidak pernah dibentuk panitia lelang dan bahkan tidak pernah dilakukanlelang akan tetapi dibuatkan dokumen lelang seolaholah kegiatan lelangtelah dilakukan dan dokumen lelang tersebut ditandatangani oleh panitiapemeliharaan seolaholah sebagai panitia lelang atas perintah terdakwaselaku Direktur sekaligus KPA serta Ita La Tho, SKM, M.Sc selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), dan berdasarkan dokumen lelang itu CV.Adiyasa Pratama dengan Direkturnya Wisnoe

  ,M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Politeknik Kesehatan Maluku sesuai denganSurat KEputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06/I/II/3/00041/2011tanggal 03 Januari 2011, bersamasama dengan ITA LA THO, SKM, M.Scselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Maluku(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WISNOE WARDHANI (DPO),pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Dersember2011 atau setidak tidaknya pada waktuwaktu yang masih dalam tahun2011, bertempat di Politeknik

  telah menyalahgunakankewenangan dan kesempatan tersebut dengan tidak melakukan pekerjaanpemeliharan gedung kampus / pendidikan Poltekes Maluku sesuai denganPerpres Nomor : 54. tahun 2010 tentang Pengadaan barang/JasaPemerintah, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, hanyaberdasarkan perintah lisan dari terdakwa tanpa melalui mekanismepelelangan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bersamadengan saudara ITA LA THO, SKM, M.Sc (dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan WISNOE

• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Wisnoe Hadi Bin Tama) terhadap Penggugat (Sumarlina Binti Nasikun) ;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• Segardibebaskan dari pengenaan pajak, tetapi hanya melakukan penyerahan atas hasil akhirproduksinya berupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang PajakPertambahan Nilai, sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan padasengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbandingatas Pajak Masukan masa pajak Mei 2010 sebesar Rp 60.073.492,00 adalah tidak tepatoleh karenanya tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusahakelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, majelisberkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Integrated (kebun dan pabrik)yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dan hanya melakukanpenyerahan yang terutang pajak, serta seluruh pajak masukannya terkait langsung maupuntidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Pajak Masukannyadapat dikreditkan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapasawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• daripengenaan pajak, tetapi hanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinya berupaMinyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehinggasecara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasPajak Masukan masa pajak Januari 2010 sebesar Rp162.441.878,00 adalah tidak tepatoleh karenanya tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusahakelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;menimbangmenimbangmenimbangmenim :banghwdalamsengkebandinginitidaterdapatsengketamengenaiSanksAdministrbahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, majelisberkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Integrated (kebun dan pabrik)yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dan hanya melakukanpenyerahan yang terutang pajak, serta seluruh pajak masukannya terkait langsung maupuntidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Pajak Masukannyadapat dikreditkan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusahakelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• Desember Tahun 2009 sebesar Rp776.429.469,00 adalah tidak tepat oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakanpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasilpertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat stragis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya

  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusahakelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

• Pajak Pertambahan Nilai,secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesipulan bahwa Pemohon Bandin;perusahaan Integrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengus:Pajak dan hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukanterkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditk:bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

  12 Taksebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tatharus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integratmempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) y:mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimWisnoe