Ditemukan 388 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2015 — - Penggugat: DWIYANTO WIDODO. - Tergugat: 1. Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL). 2. PT.Telkomsel
9243
  • BPL,masuk BPL tahun 2015 jadi untuk penggugat Dwi Widodo itu kurang kenalhanya dapat cerita;Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor26/PDT.SUSPHI/2015/PN PalBahwa PT. BPL itu knusus menangani maslah kerja autsorsing, untukpenggugatini ke kiSEL kurang tahu;Bahwa PT. BPL ini kantor pusat di Jakarta, kantor Cabang di Makassar;Bahwa penggugatini pekerjaannya di kiSEL tetapi di mitrakan pada PT. BPL;Bahwa saya tahu penggugat ini kerjanya di Palu tetapi tempat kerjadiperusahaan mana tidak tahu;Bahwa PT.
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1307/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — BAMBANG SUHANDI T, SE. ALS BAMBANG SUHENDIE
24669
  • Audit terkait 5 kontainerbelum ada perhitungan kerugian negaranya, karena untuk menghitung kerugiannegara dari 5 kontainer tersebut, maka harus dikembalikan dalam bentuk kaingreige terlebih dahulu mengingat yang ada di dalam 5 kontainer adalah kainjadi;Bahwa menurut Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, Kepala Seksi Kawasan Berikatpada Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Ahli Kepabeanan yang dihadirkan penuntut umum, diterangkanpemeriksaan bea cukai dapat dilakukan
    Bahwa menurut Ahli Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, Bahwa menurut Pasal 2UU Kepabeanan, dan sesuai penjelasannya, secara yuridis ekspor telah terjadiketika telah selesai dimuat ke sarana pengangkut. Dan terkait hal ini kegiatanekspor 5 kontainer belumlah selesai proses ekspornya. Kemudian Pasal 103UU Kepabeanan adalah mengenai pemberitahuan yang tidak benar. Palsuartinya keterangannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
10381457
  • Audit terkait 5 kontainerbelum ada perhitungan kerugian negaranya, karena untuk menghitung kerugiannegara dari 5 kontainer tersebut, maka harus dikembalikan dalam bentuk kaingreige terlebih dahulu mengingat yang ada di dalam 5 kontainer adalah kainjadi;Bahwa menurut Joko Pri Sukmono Dwi Widodo, Kepala Seksi Kawasan Berikatpada Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Ahli Kepabeanan yang dihadirkan penuntut umum, diterangkanpemeriksaan bea cukai dapat dilakukan
    hasil audit menunjukan adanya ketidaksesuaian dalamdokumen BC 3.0, yaitu PEB Nomor 441101, PEB Nomor 441519, PEB Nomor441903, PEB Nomor 442203, dan PEB Nomor 442340, yang mana jumlah danjenis barang dalam BC 3.0 jauh lebih besar daripada jumlah fisiknya; Bahwa antara data timbangan Jakarta International Container Terminal (JICT)berbeda dengan yang terdapat pada yaitu PEB Nomor 441101, PEB Nomor441519, PEB Nomor 441903, PEB Nomor 442203, dan PEB Nomor 442340; Bahwa menurut Ahli Joko Pri Sukmono Dwi
    Widodo, Bahwa menurut Pasal 2UU Kepabeanan, dan sesuai penjelasannya, secara yuridis ekspor telah terjadiketika telah selesai dimuat ke sarana pengangkut.
Register : 21-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 61-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
1.Julham Efendi
2.Junjungan Niagara Tamba
3.Riki Suriadi
4.Robby Suhendra
5.Muhammad Rizki Siagian
6.Pirmansyah
7.Togu Simangunsong
8.Liki Ananda Putra Purba
9.Syukur Selamat Harefa
10.Enos Albert Mei Gowasa
11.Reza Rinanda M S
12.Dony Anggara
13.Subahagio
14.Muhammad Alif Ambar Buwono
15.Dicky Prayogi
16.Jefri Fernando Simbolon
17.Verianto Butar Butar
18.Jepri Parnada Sinaga
19.Ronaldo Sihar Maruli Sirait
20.Erwin Ariandi Sihombing
21.Desa Parlindungan Dongoran
194320
  • 02/AD/IX/2020Bahwa setelah terjadi pengrusakan dan pelakupengeroyokan tidak ditemukan, Terdakwa dan anggotaKipan B Yonif 126/KC kembali ke Makipan B Yonif126/KC, pada hari minggu sekira pukul 00.30 WIBTerdakwa dan anggota Kipan B Yonif 126/KCmelaksanakan apel pengecekan diambil oleh Danki a.n.Lettu inf Dewangkoro dan Danton 1 Kipan B Yonif126/KC dan tidak lama kemudian Dannyon 126/KCMayor Inf Dwi Widodo tiba di Kipan B Yonif 126/KCuntuk memberikan pengarahan.Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
28625659
  • Posisi Pak LAURENSIUS dalam PT DGI adalah di atassaksi, karena dia direktur kKeuangan sedangkan saksi adalah manajer,atasan saksi Pak DWI WIDODO; Bahwa untuk pengeluaran keuangan saksi tidak ingat sama sekalibahkan sudah lupa; Bahwa saksi tidak pernah ke notaris hanya diwakili, saksi hanyamenyerahkan KTP saja, draftnya diperlinatkan kemudian saksimemaraf dalam draft tersebut, setelah itu saksi tidak mengikuti lagisudah lupa; Bahwa saksi tidak ingat siapa yang meminta saksi menjadi direktur PTBina
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
194144
  • MONICA LIMANDON,In JONATHAN HL,DWI WIDODO ANGGLIONO,Dr. FERRY KOSIM S,Drs.RPA ARMAND NP,WAKISWORO ACHMAD,MANGARAJA P. ARITONANG,BERBUDI TJOKROWINOTO,Ir. RM.NOTOSOEBAGIO,RA.HENDRIATI,RM.MARTONO,R.RATNA SUWITAATMADJA,EDUARD HP SIBARANI,Ir. BAMBANG SULASMORO,DAVID SUGIANTA,. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :83/G/2000/PTUNBDG.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1185239
  • dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdiyatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnyaseperti tindak pidana pencucian uang;Bahwa selain ketentuanketentuan tersebut di atas, terdapat pula YurisprudensiMahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harusmengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas namaTerpidana Dwi
    Widodo telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar 150 juta rupiah subsidair 3 bulankurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 jutarupiah dan 27.400 ringgit Malaysia;Bahwa dengan demikian tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanyaterbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatanHalaman 1023 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstTerdakwa (Vide Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Republik
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
618203
  • dialihkan kepada pihak lain, uangpengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak laintersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang;Bahwa selain ketentuanketentuan tersebut di atas, terdapat pulaYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwaharus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli2018 atas nama Terpidana Dwi
    Widodo telah divonis dengan pidanapenjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana dendasebesar 150 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan dan pidana tambahanberupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta rupiah dan 27.400 ringgitMalaysia;Bahwa dengan demikian tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanyaterbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatanTerdakwa (Vide Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana