Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :KDRT dilakukan terhadap isteri yang tidak menimbulkanpenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan seharihari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalampasal : 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) UndangUndang Nomor23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam RumahTangga.b.

Terdakwa memberikan keterangan dipersidanganpada pokoknya Sebagal De@nKUl =< enmee eee enter eeST> Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 ada 2 (dua) laporan dugaantindak pidana ke kepolisian yang ditujukan kepada Terdakwa;Bahwa Laporan Robert Maurits (Ayah dari Natalie Margareth) adalahterkait laporan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diaturdalam Pasal 335 KUHP, dimana laporan tersebut sudah dinyatakan SP3;Bahwa Laporan Natalie Margareth adalah terkait dengan laporanperbuatan dugaan tindak pidana

KDRT;Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Terdakwa melaporkan NatalieMargareth ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dengan NomorLP/2814A/IIV2013/PMJ/Dit Reskrimun, atas dugaan melakukan KDRTdan perlindungan anak serta perzinahan pasal 45 UU No.23 Tahun 2004dan pasal 77 Huruf B UU No.23 Tahun 2002 serta 284 KUHP, tetapiterhadap laporan tersebut telah di SP3 oleh kepolisian.

Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakpidana karena Terdakwa sedang menunggu proses persidanganterkait tindak pidana KDRT yang Terdakwa lakukan terhadap istriTerdakwa.Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/V1I/2018MenimbangMenimbangBahwa tujuan Pengadilan tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara

pinjaman menjadi Rp. 120.000.000, (seratus duapuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi3 dan Saksi2.Bahwa benar Terdakwa telah memalsu surat permohonan pinjamanuang yang diajukan Terdakwa kekesatuan dengan merubah besaran26MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangpinjaman dan telah memalsu tanda tangan sdr Damaris Sak, dan surattersebut telah digunakan sebagai permohonan pengajuan perpanjanganpinjaman ke BRI21 Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukantindak pidana

KDRT terhadap Saksi1 dan perkaranya telah diputus olehDilmil H09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034K/PM.

keluarga terhadapistri dan ketiga anaknya merupakan suatu perbuatan yang tidak pantasdilakukan oleh seorang Prajurit TNI, apa lagi penyebab Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dikarena kan Terdakwa telah menikah lagiBahwa dalam tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan olehTerdakwa ini terjadi pada tahun 2012 dirumah Terdakwa BumiPanyeileukan Blok J.6 No 6 Rt 002.Rw 009 Kel Cipadung Kidul KecPenyeliukan Kab Bandung dan sebelum nya Terdakwa telah dijatuhihukuman selama 7 bulan dalam tindak pidana

KDRT yaitu kekerasan fisikyang dilakukan dalam tahun 2012 di rumah Terdakwa Bumi PanyeliukanBlokJ 6 No 6 Rt 002 Rw009 Kel Cipadung kidul Kecmatan PanyeliukanKab Bandung , dalam keadaan kejadian atau latar belakang ketidakharmonisan karena Terdakwa telah menikah lagi, dan juga Terdakwa telahdijatuhi pidana selama 9 bulan dalan perkara poligami yang telah diputusPengadilan Militer IIO9 BandungDari uraian tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dipersidangantindak pidana yang dilakukan oleh

Bahwa perbuatan Pemohon yang menelantarkan anak dan isterinya(Termohon) termasuk perbuatan pidana melanggar pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga yang menentukan pidana penjara paling lama 3 tahun dandenda Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), akan tetapi Termohon masihmerasa iba dan kasihan kepada Pemohon karena Pemohon adalah dari anak11.12.13.yang bernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Termohon, pasti akanTermohon laporkan secara pidana

(KDRT) ke Polres Yogyakarta;Bahwa oleh karena sekarang ini Termohon bersama anaknya yangditelantarkan oleh Pemohon dan tidak punya rumah, maka Termohon ikutmenumpang di rumah kakaknya yang berada di Madiun sesuai dengan alamattersebut di atas oleh sebab itu panggilan selanjutnya mohon dialamatkan kealamat Termohon yang sekarang tersebut di atas;Bahwa tuntutan Pemohon yang lainnya tidak perlu dijawab karena Pemohonhanya merekayasa saja;Bahwa atas perobuatan Pemohon yang demikian terhadap diri Termohon

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupemeliharaan kepada orang tersebut, dalam kebanyakan kasus adalahakibat terjadinya tidak harmonisan dalam perkawinan sehingga dalamperkara a quo telah terjadi proses perceraian sampai pada tahap kasasi, halini pulalah yang mendorong sehingga Terdakwa tidak membiayai kehidupansaksi korban;Hal 24 dari 26 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PNPms.Menimbang, bahwa meskipun demikian sesuai dengan konsideransyang terdapat dalam undangundang tindak pidana

KDRT disebutkan bahwaperempuan adalah subjek hukum yang hendak dilindungi oleh undangundang ini karena yang menjadi korban dalam undangundang KDRT adalahperempuan dalam hal ini juga anak;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang setelah melihatkelemahan isterinya kemudian meninggalkan isterinya dan hanya membiayaianak kandungnya dan bahkan mengajukan gugatan perceraian adalah suatutindakan yang sewenangwenang tanpa berusaha terlebih dahulumemperbaiki kelakuan isterinya melalui diskusi dengan keluarga

Raden Ayu Mahsusil Hasanah bersifat pendiamdan tertutup serta tidak pernah mengatakan tentangkehidupan rumah tangganya kepada Saksi.Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat terjaditindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya Sdri. Raden AyuMahsusil Hasanah tersebut tetapi pada bulan Juli 2017 padasaat Sdri. Raden Ayu Mahsusil Hasanah datang ke terasrumah dinas Saksi kemudian sertu Ayyub solehin datanguntuk bertemu Sdri.

Photo bukanlah merupakan alat bukti,oleh karena itu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kwitansi Penerimaan, Majelis Hakimberpendapat bahwa P.4 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat pernahmelakukan Visum di Rumahsakit Angkatan Laut Belawan;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Tanda Terima Laporan Polisi,Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 telah dapat membuktikan bahwapada tanggal 02 September 2013 Penggugat melaporkan Tergugat ke PolresPelabuhan Belawan tentang tindak pidana

KDRT;Menimbang, bahwa saksi Pertama SAKSI PERTAMA PENGGUGATadalah adik kandung Penggugat sedangkan saksi Ketiga XxxxxxXXxXXXXXXXXXadalah abang kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut, tidak adahalangan hukum untuk diangkat menjadi saksi sesuai pasal 22 ayat (2) PP No.9Tahun 1975 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depanPutusan Nomor 1618/Pdt.G/2013/PA.Mdnpersidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan janji Tergugat kepada Penggugat, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti tersebut akanmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dikuatkandengan bukti lain;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Penerimaan LaporanPengaduan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya laporan dari Delti tentangtindak pidana

KDRT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidahhukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagaisaksi

Menunjuk Pemohon untuk sementara mengasuh dan memberikanperlindungan serta melanjutkan pemberian ASI Ekslusif kepadaanakanak tersebut sampai ditentukan kemudian;Bahwa pada tanggal 21 September 2015 oleh Polres Metro JakartaUtara pihak TANATO (PENGGUGAT) ditetapkan sebagai tersangkaatas laporan dari TERGUGAT yaitu dugaan tindak pidana KDRT;Bahwa kemudian pihak PENGGUGAT mencabut gugatan perceraianrol perkara No.: 261/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut, di Pengadilan NegeriJakarta Utara yang hampir diputus, karena

perbuatanKDRT terhadap diri Penggugat, apalagi menurut Penggugat KDRTdilakukan di rumah orangtua Penggugat, jika kejadian ini benar pernahterjadi dapat dipastikan Penggugat melaporkan kejadian tersebut secarapidana di Sentral Pelayanan Kepolisian Resort Lubuklinggau dan atauSentral Pelayanan Kepolisian Sektor Lubuklinggau Utara, yang sudahbarang tentu Penyiidik Polres atau Penyidik Polsek Lubuklinggau Utaraakan memanggil Tergugat dan melakukan penyidikan terhadap diri Tergugatselaku Tersangka dalam perkara pidana

KDRT yang dilaporkan olehPenggugat, faktanya Tergugat tidak pernah menerima surat panggilanselaku Tersangka KDRT dari Penyidik Polres Lubuklinggau maupunPenyidik Polsek Lubuklinggau Utara, Tergugat tidak pernah di proseshukum selaku Tersangka KDRT atas pengaduan Penggugat;7.

Penggugat Rekonvensitersebut, hal ini sesuai dengan surat akta perdamaian antara TergugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Juni 2018, dimanapada saat itu Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh Juta Rupiah) , disamping itu juga PenggugatRekonvensi dapat dikategorikan isteri yang Nusyuz, hal ini dikarenakanPenggugat Rekonvensi telah menipu dan membohongi TergugatRekonvensi, dimana uang tersebut telah diberikan kepada PenggugatRekonvensi, namun perkara pidana

KDRT masalah tidak dinafkahiPenggugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tetapberlanjut, padahal diketahut begitu uang diberikan, Penggugat Rekonvensiharus mencabut perkara tersebut, tetapi hal itu tidak dilakukan PenggugatRekonvensi dan hal ini sangat merugikan Tergugat Rekonvensi ;6.

PenggugatRekonvensi tersebut, hal ini sesuai dengan surat akta perdamaian antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 Juni 2018,dimana pada saat itu Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang sebesarRp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah), disamping itu juga PenggugatRekonvensi dapat dikategorikan isteri yang Nusyuz, hal ini dikarenakanPenggugat Rekonvensi telah menipu dan membohongi TergugatRekonvensi, dimana uang tersebut telah diberikan kepada PenggugatRekonvensi, namun perkara pidana

KDRT masalah tidak dinafkahiPenggugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tetapberlanjut, padahal diketahut begitu uang diberikan, Penggugat Rekonvensiharus mencabut perkara tersebut, tetapi hal itu tidak dilakukan PenggugatRekonvensi dan hal ini sangat merugikan Tergugat Rekonvensi;5.

Bahwa untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadaPembanding dirasakan sangat berat karena penjatuhan pidana dalampekara ini mempunyai hubungan causalitas sebagai berikut:Berawal Pembanding diceraikan oleh saksi korban Adri Rivantosecara sah di tahun 2011 (bukti T3);Saksi korban Adri Rivanto dijatuhi pidana penjara ringan selama 2bulan dalam perkara pidana KDRT (Kekerasan Dalam RumahTangga) dengan korban Pembanding, putusan tetap di tahun 2012(bukti T4);Pembanding sebagai isteri saksi korban

Penggugat semenjak bekerja di asuransi dan multi level, seringmenentang / tidak patuh kepada Tergugat, semaunya sendiri, bahkanbila bertengkar sering menganiaya Tergugat, namun Tergugat tetapsabar dan berusaha untuk meredam amarah sehingga tidak terjadilaporan tindak pidana (KDRT);4.

Undang, maka permintaan banding yang diajukan olehPenuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima,Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding,yang pada pokoknya sebagai berikut:> Bahwa Penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut kami PenuntutUmum tidak memenuhi rasa keadilan dan perasaan hukummasyarakat;Halaman26 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2022/PT SBY> Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengacara seharusnyamenjadi contoh dan panutan di masyarakat, akan tetapi malahmelakukan tindak pidana

KDRT,Menimbang, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa jugamengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagaiberikut:> Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menilai dalil PenuntutUmum dalam memori bandingnya sangat premature dan tidakberdasar;> Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas putusanPengadilan Negeri Surabaya tersebut hanya karena Majelis Hakimmemutus perkara tidak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016, telahterjadi KDRT Pidana yang dilakukan penggugat kepada tergugat(KDRT yang dilakukan istri terhadap Suami)Kemudian Tergugat melaporkan kejadian tindak pidana KDRT tersebutke Polres Resort Mojokerto Jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari Kab.Mojokerto. Sekitar pukul 20.30 WIB.

Kemudian Tergugat melaporkankejadian tindak pidana KDRT tersebut ke Polres Resort Mojokerto Jalan GajahMada No. 99 Mojosari Kab. Mojokerto.

Surattanda penerimaan laporan atas dugaan Tergugat melakukan tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga, bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkandengan aslinya Karena Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya denganalasan berada di kantor kepolisian, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiPenggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dengan sangkaanmelakukan perbuatan tindak pidana KDRT. Bukti tersebut tidak dibantah olehTergugat.

bertanda T5berupa fotokopi Rekening koran Tahapan BCA atas nama TERGUGAT SKOM, yang menunjukan adanya aktifitas keluar dan masuk keuanganTergugat termasuk transfer uang ke Penggugat atau Penggugat dan buktisurat bertanda T6 berupa fotokopi Chat Penggugat dengan Mantan isitri(Lisa) dari Pihak Ketiga dan bukti surat bertanda T7 berupa fotokopi SuratTanda Penerimaan Laporan No.STPL/303/IX/2021/ SPKTSEK.SUNGAIBEDUK/POLRESTA BARELANG POLDA KEPRI, tanggal 29 September2021, mengenai adanya dugaan tindak pidana

KDRT;Menimbang bahwa saksisaksi Tergugat yaitu Saksi D dan Saksi Yyang pada pokoknya menerangkan, yaitu: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yangmenikah secara agama budha dan perkawinan mereka sudahdidaftarkan di catatan Sipil Kota Batam; Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuanyang masih kecil dan saat ini tinggal dengan saksi D; Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sering terjadi pertengkarandan sekarang mereka tidak tinggal serumah lagi; Bahwa pertengkaran

rujukdengan Tergugat dan mencabut gugatan tersebut, ternyata Tergugat kemballmelakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan seperti sebelumnya,Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik jika Penggugat menanyakanhubungan Tergugat dengan wanita tersebut, maka pada tanggal 24 April2016 ketika Penggugat kembali menjadi korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) oleh Tergugat, Penggugat melaporkan tindakan Tergugatkepada Polres Karawang di bawah Register Nomor : tanggal 25 April2016 tentang dugaan Tindak Pidana

KDRT, sehingga Tergugat dinyatakansebagai tersangka dalam perkara pidana tersebut, namunlagilagiPenggugat dan Tergugat berdamai dengan adanya penandatanganan SuratPerjanjian tertanggal 13 Agustus 2016 yang disepakati dan ditandatanganioleh Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat bersedia untukmencabut Laporan Polisi tersebut dan kembali hidup bersama denganTergugat;Bahwa setelah perjanjian tersebut Tergugat, pada tanggal 11 Oktober 2016lagilagi Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita

tersebut menerangkan bahwa Naura Multasima adalah anak kesatuperempuan dari Ayu Suseno (Penggugat) dan Muhammad Ilham (Tergugat),sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat merupakanorang tua dari Naura Multasima yang memiliki hak untuk mengasuh anaktersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan suratpernyataan damai dan pencabutan laporan tertanggal 11 Februai 2000menerangkan bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke PolsekMandai mengenai dugaan tindak pidana

KDRT, akan tetapi telah terjadikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut dengandilakukan secara damai dan kekeluargaan sehingga Penggugat mencabutlaporannya dari polsek mandai:;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan printout fotobekas lebam pada bagian betis kaki, akan tetapi dari bukti P.4 ini tidakmenunjukkan secara jelas bahwa bekas lebam tersebut merupakan bekaslebam pada kaki Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebutsebagai bukti permulaan