Ditemukan 905 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PA TANGERANG Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Tng
Tanggal 6 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
101
  • Bukti Slip Gaji Tergugat dari OPS Handling untuk bulan Mei 2012 (aslinya)sebesar Rp. 2.038.500, (dua juta tiga puluh dalapan ribu lima ratus ribu rupiah)oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang, masingmasing bernama:1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan sudahtidak bekerja, Bertempat tinggal di KOTA TANGERANG.
Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Plg
Tanggal 26 Juli 2017 — terdakwa I NINGMAS Binti EDDY SUPRAPTO dan terdakwa II AHMAD UMAR Bin MGS. IBRAHIM
20540
  • Freight Express Medan CabangPalembang) untuk melaksanakan handling atas barang berupa soil of coalsebanyak 25 x 20 feet = 11.200 bag = 504.000 kg.
    Dan pekerjaan yangdilaksanakan oleh pihak Il antara lain :Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Plg Halaman 13 dari 76Pengerjaan Clearance Export;Pengerjaan dokumen export / undername;Pengerjaan handling dengan pemilik container;Pengerjaan handling dengan pihak angkutan kapal;Pengerjaan sertifikat ke Sucofindo;Penyerahan dokumen ekspor jika sudah diselesaikan;vNog fpf NY =Bahwa terdakwa NINGMAS tidak pernah menunjukkan kepada iadokumendokumen kepabeanan terkait ekspor tanah hitam (soil of coal
    Freight EkspressMedan meliputi freight forwarder (jasa penghubung pengangkutan), customsbroker (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), export document (jasapengurusan dokumen pelengkap ekspor), services consultant, stevedoring (jasapengurusan pergerakan kontainer), trucking, shipping agency, local cargo,airfreight handling;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Cabang PalembangPT. Freight Express Medan adalah memimpin perusahaan danbertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PT.
    Jadi, terdakwa melakukan perubahan tersebutkarena hanya tidak ingin mengecewakan customer; Benar uang jasa yang diterima atas pengurusan ekspor soil of coal dengan PEBnomor 000814 tanggal 28 Januari 2016 adalah Rp. 51.000.000,00 untuk biayaexport handling dan document serta USD 600 per kontainer untuk biayapengangkutan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama antara Mr.PIAOQ CHENG HAO selaku Ast. General Manager PT LEMATANG COALLESTARI dengan terdakwa selaku Kepala Cabang PT.
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
229831
  • Sehingga, dapat dipahami skema proses Upaya Administratifyang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakansistem hak Upaya Administratif (Complain Handling), dua jenjang berupaKeberatan Administratif dan Banding Administratif dengan batas waktupenyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan norma Pasal 25 UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menerangkan frasa: memperolehpersetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari AtasanPejabat
    Bahwa, Penggugat menempuh Upaya Administratif Banding dengan SuratKeberatan terhadap keputusan atas Upaya Administratif keberatan yangditerbitkan Tergugat kepada Gubernur Banten dan telah mendapatkankeputusan atas Upaya Administratif Banding tersebut pada tanggal 22Oktober 2019;Menimbang, bahwa secara tafsiran Teologis, adanya pengaturanlembaga Upaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanHalaman 63 dari 73 Halaman Putusan
    Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (Citizen Friendly), menempatkan Warga Masyarakatsebagai subjek yang aktif serta agar Warga Masyarakat mendapatkanjaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuknyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (ResponsbilityState);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling)merupakan hak hukum Warga Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaiandalam
    Administratif Banding ke BadanPertimbangan Kepegawaian serta adanya Penetapan Nomor:9/G/2019/PTUNSRG, tertanggal 27 Maret 2019, yang menyatakan GugatanPenggugat diajukan sebelum waktunya dikarenakan belum menempuhUpaya Administratif Banding, tentunya permasalahan hukum ini dikembalikankepada pertimbangan kearifan Majelis Hakim;Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa sebagaimana nilai filsafati yang terkandungdalam pengaturan Lembaga Upaya Administratif (Complain Handling
Register : 26-01-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.B/2016/PN Smg
Tanggal 2 Juni 2016 — Eko Edi Susanto bin Sapekudin
12621
  • Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDINdansaksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena Menawarkan/mengatakansebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDINmengatakan (saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini 13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari sayasemua termasuk pasport, airport tax , handling
    Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujukrayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dan saksiSAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN : ( saya memiliki program umroh,tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro sayaMaret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dantahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airporttax , handling dan vaksin
    Selanjutnya saksi FARIKHINJUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BINSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenapenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : ( saya memilikiprogram umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkanmelalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasukpasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis
    Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujukrayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkaraterpisah) karena penawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : (saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari sayasemua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, masJUWANDA
    dimana Terdakwa membiayai seluruhbiaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat;Bahwa saksi tertarik akan bujuk rayu dari Terdakwa atas penawarannya;Bahwa Terdakwa datang bersama Bapaknya menawarkan, lalu Terdakwamengatakan saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaahyang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya darisaya semua termasuk pasport, airport tax, handling
Register : 06-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 685/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 15 Januari 2018 — PT.GLORIOUS INTERBUANA >< PT.J.A.WATTIE Tbk CS
6941
  • Bahwa Para Penggugat dalam melakukan eksportnya selalu menggunakanjasa Tergugat yang merupakan perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan KapalLaut), khususnya untuk menangani barang eksport milik Para Penggugat,yakni : (i) untuk dilakukan Fiat Muat (Export Handling) sampai diatas kapal,Halaman 2 dari 38 Put Nomor 685/Padt/2017/PT.DKI(ii)menerima dan menyimpan barang/karet milik Para Penggugat untukdiproses ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) danFumigasi digudang Tergugat, (iii) mengambil
    Dengan dikirimnya suratuntuk menanggapi Penggugat , maka argumentasi Para Penggugatuang menyatakan tidak melayani Para Penggugat adalah sangatmengadangada;Bahwa surat tertanggal 17 Juni 2015 (Vide Bukti T5) sebagaimanadimaksud dalam point 61 di atas, pada pokoknya menyatakan bahwaperistiwa kebakaran merupakan kejadian yang diluar jangkauanTergugat, dan pelaksanaan/permintaan Penggugat kepada Tergugatterbatas kepada pelaksanaan kewajiban untuk wilayah handling,penerbitan dokumen PEB/Clearence dan
Putus : 01-08-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015
Tanggal 1 Agustus 2016 — Ir. ERWIN T1; NOWO DWI PRIYONO, ST alias NOWO T2;
853428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2015e Mesin Raw material handling terdiri dari kupas manual dan kupasmesin;e Mesin Chopper (parutan kasar);e Mesin Rasper (parutan halus);e Mesin Wet Proses terdiri dari saringan, pemekatan dan pencuciantepung sagu;e Mesin Vacum Drum (tangki pengisap) serta;e Tangki pengolahan air terdiri dari penggumpal, pengendapan danpenampung;Dan untuk pembangkit tenaga listrik, menggerakan mesinmesin diatas,PT NSP memiliki 3 unit mesin Generator Diesel Utama, masingmasing540 KW dan 1 unit
    NSP tersebut, pabrik dilengkapi oleh alatalatsebagai berikut :e Mesin Raw material handling terdiri dari kupas manual dan kupasmesin;e Mesin Chopper (parutan kasar):e Mesin Rasper (parutan halus);e Mesin Wet Proses terdiri dari saringan, pemekatan dan pencuciantepung sagu;e Mesin Vacum Drum (tangki pengisap) serta;e Tangki pengolahan air terdiri dari penggumpal, pengendapan danpenampung;Dan sebagai pembangkit tenaga listrik, menggerakan mesinmesin diatas,PT NSP memiliki 3 unit mesin Generator Diesel
Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT GLOBALSANTAFE INTERNATIONAL SERVICES, Inc
13646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kontrak kerja pada butir 1 diatas diketahui bahwa semua biaya yangberkaitan dengan operasional rig menjadi tanggungan PT SFSI.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkanobjek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yang berhubungan dengan migas yangmana sebenarnya invoice tagihan ditujukan untuk PT SFSI, demikian juga dengan debitnote maupun rekening koran yang digunakan milik PT SFSI.g.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkanobjek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yang berhubungan denganmigas yang mana sebenarnya invoice tagihan ditujukan untuk PT SFSI,demikian juga dengan debit note maupun rekening koran yang digunakan milikPT SFSI.e.
Register : 08-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LUXINDO RAYA;
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2,266,260 11,331,300 9,065,040j Ext Deliveries Hired Other Coy 0 4.437,465,380 4,437,465,380k Repairs Office Equipment 103,727,396 103,727,396 0 IT Operations Repair/ Materials 66,230,798 66,230,798 0m IT Operations Others 154,414,763 154,414,763 0n IT Development 47,013,750 47,013,750o Rekruitment & Advertising Staff 0 32,655,783 32,655,783p Rekruitment & Training Staff 0 21,331,600 21,331,600qProfessional Fee/External Auditors 472,000,000 472,000,000 0r (Others Sales 134,943,023 134,943,023s Handling
    1.5% 74,479,0402619 /Other Premises 781,446,876) 1.5% 11,721,7032650 Repairs & Service Vehicle HO 12,889,296 4.5% 580,0182652Fuel, Repairs & service Vehicle 2,266,260 4.5% 101,9822642 Repairs office Equipment 103,727,396 4.5% 4,667,7332663 IT Operations Repair/Materials 66,230,798 4.5% 2,980,3862665 IT Operations Others 154,414,763) 4.5% 6,948,6642666IT Development 47,013,750 4.5% 2,115,6192692 Professional Fee/External 472,000,000) 4.5% 21,240,0002079 Others Sales 134,943,023) 4.5% 6,072,4362193 Handling
Register : 02-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 379/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. METRO EXPRESS INTERNATIONAL Diwakili Oleh : KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat : BUDHI YUWONO
5536
  • Bahwa Penggugat dari awal telah beriktikad baik untuk menjalin kerjasamadengan Tergugat dengan cara membiayai terlebin dahulu pengeluaranterkait sebagian biaya masuk, biaya handling dan lainlainnya, sehinggabarang/mesin yang dipesan sampai ketangan Tergugat. Total seluruh biayayang Penggugat keluarkan sebesar Rp.436.953.724,54 (empat ratus tigapuluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluhempat koma lima empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P2):1.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. SUGIYANTA, M.Si bin SUTARNO
13857 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 143 PK/PidSus/2015media pembawa di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean BuanaLogistik dengan pembagian tugas untuk PT Sentrajasa Logistik Indonesiamelayani handling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / mediapembawa impor, sedangkan untuk PT Ocean Buana Logistik melayanihandling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / media pembawaekspor;Bahwa atas prioritas penempatan Petugas POPT di PT Sentrajasa LogistikIndonesia dan PT Ocean Buana Logistik oleh Terdakwa tersebut
    Sentrajasa Logistik Indonesia sebagai Instalasi KarantinaTumbuhan tempat melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawa impor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Agustus2011 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menyerahkan sebagianuang dari penarikan biaya Handling Container / jasa Penggunaan Fasilitas /sarana Instalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melaluisaksi Ir.
    Ocean Buana Logistik sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan tempatmelakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawaekspor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Oktober 2012 telah menyerahkan sebagian uang daripenarikan biaya Handling Container / jasa Penggunaan Fasilitas / saranaInstalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melalui saksi Ir.Hal. 10 dari 55 hal. Put.
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
17078
  • Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistemhak upaya administratif (complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatanadministratif dan banding administratif dengan batas waktu penyelesaian yangtelah ditentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PermaNomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima,Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.memeriksa,
    atau Pejabat Pemerintahanwajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga Upaya Administratif (complain handling
    UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakatsebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahanserta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahansebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab(responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling
Putus : 26-11-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Nopember 2010 — JOHARSYAH BIN NA
176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan kembali Penggugat atas objek dansubjek perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti("Exeptie van gewijsde zaak") artinya putusan yang pasti dengan sendirinyamempunyai kekutan yang mengikat ("Res judicata pro veritate habelur")artinya apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak bolehdiajukan kepada hakim ("Lites finiri oportet") kepastian putusan hakim("Gezag van Gewijsde"), adalah perlakuan prinsip umum, bahwa apabiladengan suatu tindakan acara ("Processuele handling
Putus : 20-01-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pdt/2009
Tanggal 20 Januari 2010 — DAEROBI VS SOEDJAJIN, BA bin RANUDIWIRYO DKK
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan kembali Penggugat atas objek dansubjek perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti("Exeptie van gewijsde zaak") artinya putusan yang pasti dengan sendirinyamempunyai kekutan yang mengikat ("Res judicata pro veritate habelur")artinya apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak bolehdiajukan kepada hakim ("Lites finiri oportet") kepastian putusan hakim("Gezag van Gewijsde"), adalah perlakuan prinsip umum, bahwa apabiladengan suatu tindakan acara ("Processuele handling
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — RESYIANA VS Tn TOTO DIRGANTORO
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta Cargotama Handling terhitung sejakbulan Agustus 2003;Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2007 Penggugat telah memberikankepercayaan kepada Tergugat dengan mengangkat Tergugat untukmenduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan Perusahaan;Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 24 Februari 2015 — WISNU WARDONO VS PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, CABANG KLATEN
4433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaliwingko,Kelurahan Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten,Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YohanesDoddy Eko Putranto, selaku Litigation And Handling CaseSpecialist, Hani Witjaksono, selaku Regional Employee RelationSpecialist, Kukuh Hidayattuloh, selaku Regional EmployeeRelation Specialist, beralamat di Jalan M.H.
Putus : 17-10-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433/B/PK/PJK/2010
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERMANA PATTI ASSETAMA
14836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat kompensasikan ke periode berikutnya;d Semua kekeliruan admnistrasi ini terjadi karena ketidaktahuan Penggugat akanmekanisme pelaporan pajak dan bukan karena kesengajaan Penggugat;Bahwa apabila diperlukan buktibukti dan penjelasan lebih lanjut Penggugat bersedia danakan segera meresponnya;Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dan pengertian yangPenggugat peroleh dalam proses berjalan bahwa seharusnya yang menjadi obyek PPN adalahimbalan atas jasa sebagai importir (handling
Putus : 24-10-2007 — Upload : 07-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890K/PDT/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — Ny. DIAH AGUSTINA MULJANTO ; KIM HO BONG
3328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 890K/PDT/2007ini Nyonya Dyah Agustina Muljanto setuju berdasarkan fakta/kenyataan bahwatelah menerima pembayaran jumlah total USD 322.000 (Handling Charge, etc)dari Mr.
Register : 06-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 117/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 27 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : DR. M . YAMAN, SH.MH
Terbanding/Tergugat II : KHAIRUDDIN Bin Hi. USMAN Alm
Terbanding/Tergugat III : MAULANA ZEN Bin ZENWANI
Terbanding/Tergugat I : IDHOM KHOLID Bin Hi. USMAN Alm
2717
  • Jual beli tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara kontante handling berdasar adanya kesepakatanharga dan objek jual belli;b. Sedangkan kedudukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 dalam jual beli adalah tindakan administrasi saja,sebab titik berat halhal yang diatur di dalamnya adalah mengenaiaturan tata negara pendaftaran tanah;Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT TJKc.
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NOFIMAR
Terdakwa:
HERI MUSTIKA ZA
8540
  • puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) nilai iniberdasarkan bukti penebusan Delivery Order berupa Official Receipt/Invoice/Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan PTWahana Lintas Utama;Bahwa perkiraan yang seharusnya dibayarkan ke pihak pelayarandalam rangka penebusan D/O adalah berdasarkan Audit Internal yangdilakukan PT Wahana Lintas Utama atas adanya konfirmasi darimasingmasing pelayaran yang memberikan Acuan Rate (EstimasiBiaya Penebusan D/O) untuk biaya THC (Terminal Handling
    Ridayat adalah berdasarkan Rate/nilai yang berlakuyang dikeluarkan dari Pihak Pelayaran yaitu: Biaya THC (Terminal Handling Charge), yaitu biaya pengangkutanContainer dari Pelabuhan asal ke Pelabuhan Tujuan, dengan rumusHalaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.
    sudahtercantum di sistim perusahaan Saksi dan menerbitkan juga D/O.Selanjutnya Receapt diserahkan ke pihak Kasir untuk verifikasipembayaran sekaligus menstempel Receapt untuk diserahkan ke pihakConsignee atau Customer sebagai bukti atas pembayaran mereka;Selanjutnya D/O diRelease atau diserahkan kepada Consigne setgelahditandatangani yang berwenang;Bahwa pembayaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Consigneedalam rangka penebusan D/O fee adalah diantaranya: D/O fee;= Administrasi Dokumen;= (TH ( Terminal Handling
Register : 08-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 81/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 April 2017 —
185124
  • Kemudian Penggugat danTergugat membuat Perjanjian Jasa hukum pada tanggal 31 Desember2009 (BUKTI P2) yang mengatur:(i) handling fee sebesar Rp250.000.000(dua ratus lima puluh juta Rupiah), (ii) sucesess fee sebesar 30% (tigapuluh persen) dan (iii) biaya operasional perkara termasuk biaya akomodasike luar kota yang harus ditanggung Penggugat.. Bahwa Tergugat dalam membela Penggugat telah mengajukan gugatanperdata melawan PT.