Ditemukan 381 data
75 — 11
untuk kepentingan umum didasarkan pada musyawarahantara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak, dan selanjutnyadalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapaikesepakatan, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatankepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/atau besarnya gantikerugian tersebut, selanjutnya untuk kelancaran pemeriksaan keberatan kePengadilan Negeri tersebut, selanjutnya dalam pasal 38 ayat (1) Undanghal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN KalUndang