Dalam PutusanPengadilan Militer JIlO8 Jakarta Nomor: 242K/PM IlO8/AD/II/2014. ( Vide Bukti T68 )Bahwa dari Ketiga putusan tersebut secara konsisten BadanPeradilan berpendirian apabila seorang terdakwa seorang anggotaTNI yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer makaPenyidikannnya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer sedang orangsipil yang termasuk yustisiabel Peradilan Umum penyidikannyamenjadi kewenang penyidik kepolisian dan pemisahan pemeriksaanperkara pidana yang demikian tidak menyebabkan

Bintang yang membayar bukan PT Pusri karena PT.Pusrihanya alamatnya saja ;Bahwa saksi hanya mengirimkan alat saja ;Bahwa tidak ada kewenang dari PT Kresna untuk mengecek kalau alat itu bagusterpasang karena waktu kita serah terima, barang itu dalam keadaan baru ;Bahwa saksi tidak mengecek ada kerusakan atau tidak, biasanya sudah termasukinstalasi sehingga apabila barangnya rusak maka perusahaan saksi akanmemberikan waranty;Bahwa ketiga alat navigasi adalah baru semua ;Bahwa total pembelian ketiga

Lhokseumawe memutuskan untukmengabulkan permohonan kredit KMK Umum yang diajukan oleh Ivo AswitaMeutia, SP, selaku Dirut PT Peutari Tanisa, dengan tujuan penggunaan untukInvestasi pengembangan dan rehabilitasi kilang padi/penggilingan padi besar(PPB), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 048/KATT/III/ 2010tanggal 29 Maret 2010 dan plafond kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah), padahal group PT Peutari Tanisa telah beberapa kalimendapatkan fasilitas kredit sehingga melebihi limit Kewenang

Keputusan pemberian kredit sebesarRp.9.160.000.000, tersebut adalah bukan kewenang pemimpin BPDcabang Painan sesuai dengan SK Direksi tersebut di atas.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank PembangunanDaerah Sumatera Barat Nomor : 989/DIR/IN/1197 tanggal 18 NovemberHal. 21 dari 236 hal. Put.

Bahwa karena unsur kerugian ini tidak tercantum dalampasal 49 ini bukan merupakan unsur mutlak tindak pidana ;Bahwa pada intinya suatu tindak pidana harus adakorbannya seseorang yang membuat pencatatan palsujelas ada yang dirugikan ;Bahwa pihak perbankan yang dirugikan dalam hal ini BankDanamon ;Bahwa dalam satu kebijakan yang ini sifatnya keberpihakankorporasi itu ada namanya teori identifikasi bahwa individu152bertindak untuk atas nama perusahaan itu yang dinamakandirecting mind siapa yang punya kewenang

;Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas TERBUKTI gugatanPENGGUGAT merupakan kewenang dari Pengadilan Agama untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo karena objek dari gugatan adalahsengketa waris, oleh karenanya TERGUGAT XIV memohon agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak berwenang secaraabsolut (kompetensi absolut) mengadili perkara a quo; GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS(EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM

menyatakan bahwa CFR Packsudah direview oleh bagian Compliance yang bertugas untuk memeriksakesesuaian antara proses pemberian plafond kredit dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain apabila adaketentuan perundangundangan yang dilanggar seharusnya yang menjadiTerdakwa adalah bagian Compliance, menurut hemat Majelis Hakim bukanlahkewenangan Majelis Hakim dalam menetapkan ada tidaknya bagian Complianceyang patut dijadikan Tersangka ataupun Terdakwa, karena kewenang

Menurut ahli di PeraturanPemerintah ada beberapa item yang boleh dilakukan kerjasamaPemerintah dengan Swasta dan ini bukan kewenang ahli untukmenerangkan ;Bahwa dalam hal pelaksanaan, menurut ahli kalau istilan Sub Kontrakitu selama diatur dalam dokumen Pengadaan dan dalam DokumenKontrak itu diperbolehkan, kalau itu memang sudah dari awal sudahdiperbolehkan, tetapi kalau itu memang tidak diatur didalam DokumenPengadaan maupun didalam Dokumen Kontrak berarti memang tidakboleh di Sub Kontrakkan ; Bahwa

YUSRIL IHZA MAHENDRA (AHLI ADE CHARGE)dibawah sumpah pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga.Bahwa Ahli adalah seorang ahli Tata Usaha Negara yang mempunyaikapasitas juga untuk menjawab pertanyaanpertanyaan dibidangadmnistrasi Negara karena menjadi satu) rumpun IlmuKetatanegaraan.Bahwa Pelimpahan kewenangannya dari pejabat Daerah keperangkat Daerah maka kewenang berada pada perangkat daerahatau yang diberi wewenang disebut sebagai

Bahwa untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkanSEMA No. 4 Tahun 2016 lembaga yang berwenang untuk menyatakan adatidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuanganyang memiliki kewenangan konstitusional.Bahwa penyalahgunaan menggunakan jabatan tapi itu tidak terkait denganmasalah kewenangan, kalo penyalahgunaan menggunakan kewenanganitu diberikan kewenang oleh hukum untuk melakukan apa yang sesualdegan aturan, tapi kalo penggelapan jabatan itu terkait dengan tindakpidana

diberikan dalam halaman sebelumhalaman Kata Pengantar tidak relevan ada di dokumen KA ini ; Dengan adanya temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen KAANDAL cacat yuridis karena tidak memenuhi legalitas, knusunya uji administrasi, ujitahapan proyek dan uji kualitas dokumen, yaitu uji konsistensi, uji Keharusan dan Ujikedalaman ; Pemerintah dalam melakukan penilaian dokumen KA AMDAL memiliki wewenangbebas (diskresi), Penggunaan dikresi dalam melakukan pemeriksaan dokumenAMDAL bukan berarti Kewenang

Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.ketentuan perundangundangan yang dilanggar seharusnya yang menjadiTerdakwa adalah bagian Compliance, menurut hemat Majelis Hakim bukanlahkewenangan Majelis Hakim dalam menetapkan ada tidaknya bagian Complianceyang patut dijadikan Tersangka ataupun Terdakwa, karena kewenang tersebut adapada Penyidik, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yangmenyatakan bahwa dalam dalil Tuntutannya Jaksa Penuntut

melakukanevaluasi internal control mengapa pembukan rekening tadidilakukan tanpa kehadiran end user, ternyata karena inisifatnya masal sesuai dengan keterangan beberapa pihakyang kami mintai keterangan itu menjelaskan bahwa enduser tidak hadir karena pada saat proses pembiayaan darikoperasi kepada end user itu sekaligus dikordinir diprosesuntuk pembukaan rekening jadi di pool melalui koperasikemudian diurus oleh pegawai BSM untuk dibukaanrekeningnyaJadi secara SE pembukaan rekening itu sifatnya diupayakantapi kewenang

tentunya dia melakukan proses pengikatan yang selanjutnyadia berhubungan dengan debitur bagaimana persyaratanpersyaratan yang sudah tertulis itu,hingga bisa instruksi pencairan kredit, jadi dalam hal ini ADK adalah pelaksana putusankredit ;Bahwa Tim Pemutus kredit mempunyai wewenang, kalau kita bicara wewenang biar tidaksalah pengertian, kita kenal wewenang untuk kredit, dan kita kenal dengan wewenangkredit berapa kredit yang akan diberikan kepada debitur, tetapi kalau kewenangan secaraumum adalah kewenang

pada tahun 2012 yang saksi ketahui adalah :Bahwa awalnya ada pengajuan kredit KOHIPPI dari Bank BJBCabang Sukabumi kepada Bank BJB Pusat pada tanggal 3September 2012Kemudian pada tanggal 19 September 2012 saudara ASEPHADIANA selaku Pingrup Kredit Program yang ditugaskan untukmembahas permohonan pinjaman yang diajukan oleh KOHIPPIHalaman 245dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.dan saksi menjadi anggota Komite kredit kepada KOHIPPIkarena pengajuan kredit ini seharusnya ada di kewenang

Dapat saya jelaskan pihakpihak yang tercantum dalam dokumentersebut dan kewenang : Saya sendiri selaku Senior Manager Tehnik yang berwenangdan bertangung jawab membuat dokumen Draft ABL ataupunABL untuk diajukan ke REL yang kemudian akan dibahas danditetapkan untuk pengajuan penawaran lelang proyek; Ir. Budi Rachmat Kurniawan selaku General Manager DivisiGedung yang bertanggung jawab untuk mengajukanpenawaran atas divisi gedung PT. Hutama Karya; Ir.

seandainya kalau Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya ada2 (Dua) rumusan yaitu suatu limitatif dan suatu kumulatif ; Bahwa Keuangan negara yang keluar kepada Perseroan Terbatas dasarhukumnya memakai Hukum Perdata ; Bahwa arti bermanfaat interes dengan kepentingan umum dan yang berhakmenilai adalah lembaga peradilan ; Bahwa manfaat tidak boleh untuk kepentingan individu ; Bahwa kewenangan adalah suatu hak dan kewajiban secara yuridis formil yangharus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kewenang

Anggaran tidak melaksanakan tugasnya ada 2(Dua) rumusan yaitu suatu limitatif dan suatu kumulatif ; Bahwa keuangan negara yang keluar kepada perseroan terbatas, dasar hukumnyamemakai hukum perdata ; Bahwa arti bermanfaat indentik dengan kepentingan umum dan yang berhakmenilai adalah lembaga peradilan ; Bahwa kemanfaatan berarti tidak boleh hanya mellul untuk kepentingan individuBahwa kewenangan adalah suatu hak dan kewajiban secara yuridis formil yangharus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kewenang

MH (Hukum Administrasi Negara) dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Tindak PidanaKorupsi yaitu. kewenangan dari aparatur negara adaunsurpenyalahgunaan diluar maksud diberikan kewenangan;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang diusulkanoleh Pengguna Anggaran yang akan diberi kewenang berdasarkanketetapan;Bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah menjalankankewenangan yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran yang dijelaskandalam