Ditemukan 412 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba109 pasal119 pasal19 pasal10 pasal156 pasal112
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Skl
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
YAKARIM M
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam
2.Kasat Reskrim Polres Subulussalam
190 — 37
  • bukunya berjudul,Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Normadan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperdilan, Penerbit: ImajiCipta Karya, Cetakan Pertama Mei 2019 hal. 67, menyatakan bahwa,Lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadapkewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksadalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan,penahanan, dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal109
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 30/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 22 Mei 2019 — URIP TRI GUNAWAN, SH melawan BENNY ALBERTINO KASATA TANUM, dkk
216 — 124
  • Didalam Jawaban, Duplik, buktibukti maupun kesimpulan TurutTergugat tidak pernah membantah dalil daripada Terbanding/Semula Penggugat. karena dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat benar adanya.Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 30/Pat/2019/PT DPSBahwa berdasarkan ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1986 Pasal109 ayat 2 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemiluyang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum,sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsurpenyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsurpengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 836/Pid/2020/PT MDN
Tanggal 26 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FAHRUL RIZKY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELISABET, SH.M.HUM
208 — 83
  • Yang mana bukti ini menerangkan bahwasanya: Penyidik Polsek Medan Baru menyampaikan SPDP kepada KepalaKejaksaan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2019 atau pada hari ke11sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 08 Juli 2019; Penyerahan SPDP dalam perkara yang melibatkan Terdakwainibertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan Pasal109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
148 — 85
  • RANI ANDINI YASA telahsesuai prosedur atau mekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal109 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanadan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/ 2015(Penyampaian Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada Kepada Jaksa Penuntut Umum , Terlapor dan pelapor palinglambat 7 (tujuh) hari setelah diterbit Surat perintah penyidikan) ; Bahwa Termohon melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat ruangtertutup lainnya terhadap
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.FAHMI ARI YOGA,SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAHAB bin alm LAMRI
2.SUPRAPTO bin alm SAMIN
3.MAIL YEFRIADI bin alm BAHARUDDIN YUSUF
4.PAJRI bin alm DOLANI
5.AHMAD KADIR bin HASANNUDIN
6.MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI
143 — 80
  • TANPA NAMA yang digunakanuntuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini Sesuai ketentuan Pasal109 ayat 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,dinyatakan bahwa Sarana pengangkut yang sematamata digunakanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102dan Pasal 102A, dirampas untuk negara; Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undangundang Nomor 39 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 TentangCukai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 107 K/TUN/2013hakim dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alat bukti suratdan Kontra Memori Banding yang diselundupkan di luar pengadilan(entah melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dan/atau melaluiPanitera Pengganti) dan tanpa sepengetahuan Para PemohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Asal;Bahwa sesuai dengan Pasal 107 juncto, Pasal 100 ayat (1) juncto Pasal109 ayat (1) huruf (d) telah menyatakan bahwa sekurangkurangnya 2(dua) alat bukti untuk sahnya pembuktian;Bahwa
Pengadilan PN Ngabang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN Ngabang Nomor 10 / Pdt.G / 2017 / PN Nba
Tanggal 4 Juli 2018 — AGUS MURSIDI FERRY MURSALIM HERRY JAPRIYADI SRI MINAWATI S.Sos ZULKARNAEN ZAINAL ABIDIN IDHAMSYAH SHASHA DWI PUTRI TRI INDIATY PANCA PUTRI KARWANTI,S.Sos YULIANTI M. HENDRA KURNIAWAN RUDI GUNAWAN YUNI SULASTRI Melawan Pemerintah Kabupaten Landak (Pemda Landak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak MUSA KASTONO
167 — 81
  • salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yangdiajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksahal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakahsurat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara ituAyat (8)Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkandahulu sampai perkara pidana itu diputuskanBahwa lagi pula pengaduan/laporan polisi diatas belum ada diterbitkan suratperintah penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud dalam pasal109
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.SABRI bin LADO
2.HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK
3.LAHUSENG bin alm LA SELO
124 — 42
  • TANPA NAMA yang digunakanuntuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini Sesuai ketentuan Pasal109 ayat 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,dinyatakan bahwa Sarana pengangkut yang sematamata digunakanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102dan Pasal 102A, dirampas untuk negara; Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undangundang Nomor 39 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 TentangCukai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 74/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Agustus 2021 — Pemohon:
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
849 — 795
  • Bahwa yang Ahli sampaikan tidak punya konsekwensi yuridis bahwa inibisa mematahkan yang sudah disusun dari awal tadi kirakira seperti itu.Mengenai ini untuk kepastian ya, makanya Putusan Mahkamah Konstitusi inidiambil sebagaimana Ahli sudah memberikan perbandingan misalnyatermasuk kasus NURBUAT ada problem waktu itu sehingga kemudian tidakbisa dieksekusi, begitu juga ADNAN KRISNA tadi, padahal didalam Pasal109 197 ayat (2) huruf k harus dimuat Berita Penahanan jika tidak, makaada kelanjutnya Batal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
120 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal109 ayat (2) yang menyatakan: tidak dipenuhinya salah satu ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnyaputusan pengadilan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUNJKT, tanggal 08 Januari 2015dinyatakan cacat yuridis dan harus dinyatakan batal demi hukum;7.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 28-10-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1092/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 11 April 2016 — Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili; Arofa Noor Inriani bin Rusdi Alamsyah;
79 — 25
  • guna menjaga jika di kemudian hari TERGUGAT tidak melaksanakanputusan Hadhanah sebagaimana mestinya dan tepat waktunya, maka dengan iniPENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo, agar berkenan menghukum kepada TERGUGAT untukmembayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah)setiap hari, setiap TERGUGAT melalaikan putusan tersebut, sejak putusanberkekuatan hukum tetap;24 Bahwa berdasarkan halhal dan alasanalasan tersebut diatas, sesuai dengan pasal109
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
168 — 271
  • Filadelfia BlessingFamily telah dibangun bertentangan dengan RTRWdan RTBL Kota Manado, dan dipertegas oleh Pasal109 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah KodyaDati Il Manado Nomor 30 Tahun 1997 tentangBangunan Gedung yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4): 3) Bangunan bertingkat yang permanen tidak bolehmelebihi dari 10 lantai; 4) Penyeimpangan daripada ketentuan pada poin (3) masihdimungkinkan bila diinginkan membangun lebih dari 10lantai jika semua persyaratan dan perhitungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-06-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus /2010
Tanggal 24 Juni 2011 — Ir. H. Suwandi;
260 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal109 ayat (2) KUHAP;2. Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No.2 Tahun2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia;MemutuskanMenetapkan : 1. Menghentikan penyidikan perkaraatas nama:a. NamaIr.MasdinSipayung;Tempat/tanggal Lahir : SaribuDolok/ 05 Januari1955;Jenis Kelamin : Laki Laki;Pekerjaan : PensiunanPegawaiBUMN (MantanDirekturSDM/UmumPTPN.I1) ;Kewarganegaraan : Indonesia;Hal. 61 dari 94 hal. Put.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT dalam hal ini diwakili oleh Dempos Tampubolon dan Suwandi SH
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Intervensi:
PT RISMAN SCHAM PALM INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HARRY POETRANTO
894 — 824
  • dipertimbangkan apakah benar telahterjadi pencemaran atau tidak terhadap air sungai reteh yang disebabkanoleh aktifitas perusahaan atas nama Tergugat II Intervensi, dan tidak dapatdibuktikan dipersidangan oleh Penggugat, dan atas gugatannya telahdinyatakan ditolak, maka tidak relevan lagi apabila permohonan penundaanini dipertimbangkan oleh sebab itu terhadap permohonan penundaan dayaberlakunya kedua objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal109
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 April 2016 — H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 , Kota Kasablanka , Jalan Casablanka Kav. 88 , Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--------------- PEMOHON ;
426 — 1396
  • si terlapor atautersangka dia juga harus diperhatikan jadi yang bisa memutuskan ituadalah si Penyidik sendiri aoakah mereka masih mampu melaksanakanitu atau tidak ;Bahwa menurut Ahli sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Pidanatujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran Materiil kKebenaranyang hakiki, apakah itu Penyidik, Penuntut Umum atau Pengadilan itusendiri artinya tidak mencaricari salah seseorang kalau sudah tidak bisalagi apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, dimungkinkan oleh Pasal109
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2300 K/PID.SUS-LH/2015
Tanggal 24 Agustus 2016 — Ir.Erwin
538 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal109 jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkalis tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Ir.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2014 — 1.Drs. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA,2.DEWA NYOMAN SUKRAWAN, S.H.;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Drs. MADE MANGKU PASTIKA, MM,3.Drs. I KETUT SUDIKERTA
156 — 56
  • Menteri Dalam Negeri atas namaPresiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/WakilBupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.Pasal 100Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilihdilakukan oleh Presiden selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.6) .Bahwa prosedur pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode20132018 telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat (1), Pasal109
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
177 — 68
  • Bahwa dalam konteks tadi yang Ahlikatakan, memang pasal109 memang memberikan kewenangan untuk menghentikanpenyidikan salah satunya karena bukan perbuatan pidana, namunharus didukung alat bukti dan barang bukti yang sesuai dalamkonteks. apakah barang bukti dan alat bukti yang mengatakan ituwanprestasi cukup? tidak sepenuhnya cukup.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 26-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 18 Juli 2019 — Pemohon:
DABSON
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
85 — 80
  • Dasar dilakukan Penyidikan (a) laporan polisi/oengaduan (b) suratperintah tugas (c) laporan hasil penyelidikan (LHP) (d) surat perintahpenyidikan; dan (e) SPDP.Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa dalamhal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupkantindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.Kemudian ketentuan pasal tersebut normanya diperluas Mahkamah Kontitusimelalui Putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal109