Penetapan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr.tanggal 28 Mei 2007;Bahwa, ternyata sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap obyekobyek yang telahdijadikan Jaminan milik Tergugat I dan Tergugat HI kepada Penggugat tidak dapatdilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jepara karena hal tersebut telah diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) sebagaimana berita acara penyitaan jaminan, yaitu:Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 8/Pdt.Penyt/2006/PN Jpr jo.

Penetapan PengadilanNegeri Jepara Nomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr. tanggal 28 Mei 2007;Memerintahkan agar supaya dilaksanakan tahapan lelang eksekusi dalam PerkaraNomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr. tanggal 21 Mei 2007 jo.

terletak diDesa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal tercatat hak atasnama Tarto Widodo, S.E., dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 0)2/Pdt.Sita/2006/PN.KdI. atas perintah Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.g/2006/PN Jpr sebagaimana penetapannya tertanggal 31 Juli 2006;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat;3 Memerintahkan agar tahapan sita eksekusi dan lelang eksekusi dalam PerkaraNomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr. tanggal 21 Mei 2007 jo.

terletak di DesaSidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal tercatat hak atas nama TartoWidodo, S.E., dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 02/Pdt.Sita/2006/PNKdl atas perintah Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Jpr sebagaimanapenetapannya tertanggal 31 Juli 2006;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat;Memerintahkan agar tahapan sita eksekusi dan lelang eksekusi dalam PerkaraNomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr. tanggal 21 Mei 2007 jo.

Penetapan PengadilanNegeri Jepara Nomor 03/Pdt.Eks/2007/PN Jpr. tanggal 28 Mei 2007 dapatdilanjutkan;Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalamperkara ini;5 Menolak gugatan selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:e Menghukum para Pembanding/Penggugat Rekonvensi dahulu para Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp150.000,00

pemilik kendaraan bus Mercedes Benz dengan NomorMesin. 906998U1033831 dan Nomor Rangka MHL.368006DJ002607, denganbukti antara lain BPKB atas nama Pelawan, foto copy BPKB terlampir padaasli surat perlawanan ini;Bahwa ternyata pada tanggal 22 Januari 2016 datang Jurusita NiagaPengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita eksekusi atas bus warnahitam dengan Nomor Mesin. 906998U1033831 dan Nomor RangkaMHL368006DJ002607, tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks

Sby junctoNomor 45/Pdt.Eks/2015/PN.

Smg dan PenetapanNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg dansita eksekusi tertanggal 22 Januari 2016 yang dilakukan atas dasarsertifikat fidusia adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa dengan diikutsertakannya Turut Terlawan dalam perlawanan ini,adalah untuk memberikan kesempatan bagi Turut Terlawan untukmenyampaikan pembelaannya sebagai dealer yang telah menjualkendaraan (chasis) objek sengketa kepada Pelawan sehingga semuanyaakan menjadi jelas dan pasti serta

/2015/PN.Smg dan penetapan lain yang timbul karena delegasi (PenetapanNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg) adalah bataldan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan peletakkan sita eksekusi dan Berita Acara Sita EksekusiNomor 01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smgtanggal 22 Januari 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidakberharga;Menyatakan mengangkat dan memerintahkan juru sita pengadilan untukmengangkat sita eksekusi yang pernah diletakkan atas Mercedes

Benz(bus), dengan Nomor Mesin 906998U1033831 Nomor RangkaMHL368006DJ002607 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Del/2015/PN.Sby juncto Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.Smg tanggal 22Januari 2016;Menguatkan putusan dalam provisi..

Britania Trada Lestari sendiri dengan Agenda RUPSLB sebagaiberikut:a.Melaksanakan Eksekusi Riil sesuai dengan Keputusan KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan Salinan Penetapan Nomor06/Pdt.Eks/2016/PAJS juncto Nomor 2528/Pdt.G/2014/PA.JS,tanggal 20 September 2016, yaitu untuk melakukan PerubahanPemegang Saham PT.

Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk memanggil sendiri danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Britania Trada Lestari sendiri dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:a) Melaksanakan Eksekusi Riil Ssesuai dengan Keputusan KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan Salinan PenetapanNomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS Jo. Nomor 2528/Pdt.G/2014/PA.JS,tanggal 20 September 2016, yaitu untuk melakukan PerubahanPemegang Saham PT.

alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal24 April 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2018dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Cibinong, MahkamahAgung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor06/Pdt.Eks

Nomor 425 K/Pdt/2019Selatan Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PAJS juncto Nomor 2528/Pdt.G/2014/PAJStanggal 20 September 2016;Bahwa, Pemohon sebagai pemegang saham berdasarkan penetapanpengadilan dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa sebagaimana diatur pada Pasal 80 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPenetapan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Turut Terbantah menerimakembali Surat Panggilan Teguran (Relaas) dari Pengadilan Negeri BaleBandung Kelas IA tanggal 5 Oktober 2020 #NomorHalaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. Jo. Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Jo.Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Jo.

Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimanaterdapat perbedaan lokasi dan batasbatas tanah sebagaimana tercantumdalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Plotting.8. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan lEksekusi Nomor26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.BIb. tidak dapat dilaksanakan (NONEXECUTABLE).9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA = NomorHalaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimanaterdapat perbedaan lokasi dan batasbatas tanah sebagaimanatercantum dalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) danPlotting.8. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. tidak dapat dilaksanakan (NONEXECUTABLE).9.

Jo NomorHalaman 18 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN Blob Jo. Nomor. 44/Pdt.G/2016/PN Blb Jo.Nomor 24/Pdt/2017/PT. Bdg Jo.

Raya Dayeuhkolot.Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimanaterdapat perbedaan lokasi dan batasbatas tanah sebagaimana tercantumdalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Plotting.. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. tidak dapat dilaksanakan (NONEXECUTABLE).. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BB tanggal 02 Oktober 2013 dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3884/Desa Cibeunying, Seluas 355 m2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), Kavling C.3-3-4/T.45, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5.

. $2 22 noon nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnnne Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sangat beralasan apabilapermohonan eksekusi atas objek eksekusi sebagaimana Penetapan KetuaPengadilan No. 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BB tanggal O2 Oktober 2013 diPengadilan Negeri Bale Bandung oleh Terlawan adalah "PREMATURE" denganalasan dan dasar hukum sebagai berikut:1.

Bahwa selain alasan permohonan eksekusi atas objek eksekusisebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan No. 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BB tanggal 02 Oktober 2013 di Pengadilan NegeriBale Bandung oleh Terlawan adalah "PREMATURE", padatanggal 29 Agustus 2013 silam, MAHKAMAH KONSTITUSItelah mengeluarkan Keputusan No. 93/PPUX/2012, dimana isi12.ditentukan danpokok putusan tersebut adalah "Mengembalikan sengketaekonomi Syariah ke Pengadilan Agama (PA)" (Vide : BuktiP6).

Dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan No. 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BB tanggal O2 Oktober 2013 diPengadilan Negeri Bale Bandung adalah suatu bentukperbuatan "Melawan Hukum" yang kedepannya akanmengakibatkan benturan hukum = antara kewenanganPengadilan Agama (PA) dengan Pengadilan Umum.

Menolak permohonan eksekusi atas perintah KetuaPengadilan Negeri Bale Bandung atas sebidang tanahdan bangunan yang terletak di atasnya Sertifikat HakMilik Nomor : 3884/Desa Cibeunying, Seluas 355 m2(tiga ratus lima puluh lima meter persegi), KavlingC.334/T.45, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,sebagaimana Penetapan No. 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BBtanggal 02 Oktober 2013;3. Menyatakan permohonan eksekusi Termohon atas objekeksekusi adalah prmatur dan tidak berdasar hukum;4.

Fotocopy Surat Panggilan Teguran Nomor : 33/Pdt.Eks/Sht/2013/PN.BB,tanggal 11 Oktober 2013 (P1);2. Foto copy Akta AlMudharabah Nomor 18, pada tanggal 27 Januari2009, (P11);Foto copy Akta AlMudharabah Nomor 70, pada tanggal 17 September2009, (P12);Foto copy Akta AlMudharabah Nomor 05, pada tanggal 06 September2010, (P13);Foto copy Akta AlMudharabah Nomor 38, pada tanggal 15 Nopember2010, (P13);3.

., yang pada pokoknya ia mengajukan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa Pelawan 1 (SATU) Dalam Putusan Perkara Nomor26/Padt.G/2017/PN.Pm. dengan adanya Eksekusi No5/Pdt.Eks/2018/PN.Pml. sangat tidak Redelijk akibat dalam SubyekHukum Dan Bagian PIHAK YANG TIDAK DOMINAN Pada YangSebenarnya pihak Pelawan 1 (satu) MERUPAKAN ANAK KANDUNGIBU ROESTINAH Tidak masuk Pihak Tergugat Maka apabila SubyekHukum tidak lengkap Sudah Seharusnya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) Maka Putusan

NAMAPIHAK TERGUGAT 3 (tiga) Tidak adanya Pihak tersebut SudahSeharusnya GUGATAN TERSEBUT BATAL Demi Hukum JugaMengikuti Pastinya Perkara Eksekusi No 5/Pdt.Eks/2018/PN.Pml.GUGUR Tanpa dasar kekuatan Hukum Tetap. Mohon menjadikanperiksa dan perhatianya.C. Bahwa Pihak Pelawan 1,2,3,4. Merupakan anakanak dari IBUROESTINAH. Merupakan Keturunan yang Sah. dari NenekBuyutnya Bernama IBU MURSINAH Yang Sebelumnya membawaHarta dari Nenek Buyutnya tersebut dan Ayah tiri dari ParaPelawan EksekusiD.

BAHWA KEPUTUSAN PERKARA Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Pml.Jo Nomor 5/Pdt.Eks/2018/PN.Pml. Yang Telah di Uji dan di PutusTernyata tidak lengkap alias Kurang Pihak maka Putusan yangKilaf maka Oleh Para Pelawan akan membuktikan Nanti DALAMPERSIDANGAN Yang akan di Buktikan ADANYA NOVUM Buktiyang Belum di jadikan sebagai alat bukti. Maka adanya BuktiTersebut Keputusan Tidak Redeliik dan CACAD ADMINTRASIBAHKAN CEDERA.

Menyatakan dan menetapkan perkara Eksekusi Nomor5/Pdt.Eks./2018/PN.Pml. tidak dapat deilaksanakanEksekusinya/Non Eksekutable.D. Menghukum Perlawanan ini dengan ketentuan Perundangan Yangberlaku.Hal 4 putusan nomor 424/Pdt/2019/PT SMGBerdasarkan dalildalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo : Agar Eksekusi belum dapat terlaksana Eksekusi yang tidakberdasar (Non Eksekutabe!)

Menyatakan sah menurut Hukum pelaksanaan eksekusi pada hari Rabutanggal 12 Desember 2018 atas' perkara perdata Nomor5/Pdt.Eks/2018/PN.Pml. Jo. Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Pml yang telahmempunyai Kekuatan Hukum Tetap .3.

Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Subang Nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 22 September 2016, kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli 2016 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Pamanukan Hilir adalah sah dan mengikat;

Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Subang Nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 22 September 2016;

Bahwa tanah sawah sebagaimana dimaksud point 1 (Satu) tersebut diatas hasil dari mengurus (jasa) Perkara/Eksekusi dalam Perkara PerdataNo: 45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 14 Maret 2012 yang telahdilaksanakan eksekusinya pada tanggal 22 September 2016 berdasarkanperintah Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor:02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016, sebagai PemohonEksekusi Mohammad Harun dan Mohammad Sofyan dan diurus termasuksegala biayabiaya oleh Penggugat berdasarkan Surat PernyataanBersama tanggal

Fotocopy Relaas Penyerahan Berita Acara Eksekusi Nomor: 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg, diberi tanda P3;4. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor: 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg;Fotocopy Tabel Daftar Pembagian Warisan; Fotocopy Sket DaftarPembagian Warisan; masingmasing diberi tanda P4A, P4B, P4C;5. Fotocopy Salinan Putusan No. 45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, diberi tanda P5;6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda P6;7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 1983/Pdt.G/2010/PA.Sbg, diberi tandaP7;8.

Bahwa,menurut Penggugat tanah tersebut diperoleh dari mengurus (jasa) Perkara /Eksekusi dalam Perkara Perdata No: 45/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 14Maret 2012 yang telah dieksekusi pada tanggal 22 September 2016berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor:02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 05 Agustus 2016, yang diberikan olehPemohon Eksekusi Mohammad Harun dan Mohammad Sofyan,sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli2016.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak

Berita AcaraEksekusi Pengadilan Agama Subang Nomor 02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbgtanggal 22 September 2016, kepada Penggugat berdasarkan SuratPernyataan Bersama tanggal 20 Juli 2016 yang dikuatkan oleh KepalaDesa Pamanukan Hilir adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidakmenyerahkan tanah milik H. Mohammad Sofyan yang telah diberikankepada Penggugat seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegl!)

Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Subang Nomor02/Pdt.Eks/2016/PA.Sbg tanggal 22 September 2016;4. Memerintahkan Tergugat maupun orangorang yang mendapatkan hakdaripadanya untuk menyerahkan tanah milik H. Mohammad Sofyantersebut seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) kepadaPenggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bebanbebannya;5.

:Menyatakan batal permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr,yang diajukan Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E., apabila yangbersangkutan tidak hadir dalam gugatan ini dengan membawa buktipendaftaran permohonan eksekusi;Halaman 17 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/20214. Mengabulkan permohonan Pelawan secara keseluruhan;5.

Membatalkan permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gor;4.

Para Pelawan telah mendapat Relaas Penggilan Aanmaning PerkaraNomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, ketidakhadiran Terlawan dalam perkara aquo tidak mengharuskan perlawanan Para Pelawan harus dikabulkan ParaPelawan adalah nasabah dari PT PNM ULaMM Cabang Kediri yang telahwanprestasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal mana tidak saja Pembantah tidak akan menerimakelebihan uang lelang melainkan akan mendapat kerugian nilai harga jualrumahnya dengan nilai hutang yang tidak sebanding dengan selisih yangrelatif besar;Bahwa, mengingat aspek hukum tersebut di atas, maka cukup beralasansecara hukum bahwa penetapan No. 11/Pdt.Eks/SHT/2007/PN.BB., tanggal14 Maret 2007 sebagai tindak lanjut dari permohonan lelang yang diajukanoleh Terbantah, belum dapat dijalankan dan harus ditunda untuk terciptanyakepastian hukum atas

Hal mana mengingat kondisi yang demikian urgendan mendesak bagi Pembantah atas adanya penetapan tersebut, makaakan Pembantah mohonkan dalam tuntutan provisi di bawah nanti;Berdasarkan alasanalasan yang Pembantah kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memberi putusan:Dalam Provisi:Menetapkan bahwa penetapan No. 11/Pdt.Eks/SHT/2007/PN.BB tanggal 14Maret 2007 ditangguhkan pelaksanaannya atas objek sengketa tanah berikutbangunan yang berada

Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutusperkara ini;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 77/Pdt/G.Bth/2008/PN.BB., tertanggal 18 November 2008 yang diambil alih olehPengadilan Tinggi Bandung pertimbangan hukum pada halaman 21 paragrafkelima yang pada intinya mempertimbangkan:Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjutterhadap bantahan ini, bahwa dalam persidangan Terbantah menyatakantelah menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara No. 11/Pdt.Eks

(Vide bukti T14) dan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandungtelah pula mengeluarkan Penetapan No. 11/Pdt.Eks/Sht/2007/PN.BB.,tanggal 1 Agustus 2008 perihal penangguhan pelaksanaan eksekusi lelangdi muka umum. Sehingga Majelis berkesimpulan pelaksanaan eksekusiNo. 11/Pdt.Eks/Sht/2007/PN.BB. tidak ada, sehingga bantahan Pembantahmenjadi prematur.Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas Pemohon Kasasimenyampaikan keberatankeberatan sebagai berikut:3.1.

putusan yangoverbodig dengan memberikan pertimbangan melebihi apa yangdituntut Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding sebagaimanatersebut dalam poin 2 di atas;Sebagaimana diketahui pertimbangan hukum adalah merupakan jiwadan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, kesimpulanhukum yang didasarkan pada ketentuanketentuan tentang pembuktian.Majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yangmemberikan pertimbangan hukum bahwa dengan telah diterbitkannyaPenetapan No. 11/Pdt.Eks

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi para Terlawan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan sita eksekusi Nomor: 005/Pdt.Eks/2018/PA.Tgrs jo.Nomor 0239/Pdt.G/2012/PA.Tgrs 0215/Pdt.G/2011/PA.Jb tanggal 5 September 2018 atas sebidang tanah seluas 47.450 M2 (empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh

Bahwa proses Pengadilan yang diajukan oleh pelawan atasobyek sengketa sebagaimana diatas belum memperolehkekuatan hukum tetap, namun terlawan tetap mengajukanpermohonan eksekusi Ke Panitera Pengadilan Negeri Klatensebagaimana No perkara 02/Pdt.Eks/2017/PN.KiIn, atas obyeksengketa, kemudian proses permohonan eksekusi pihyakTerlawan di tindak lanjuti oleh Panitera Pengadilan NegeriKlaten dengan proses tahapan Aanmaning;5.

Menyatakan secara hokum bahwa pelaksanaan eksekusi HakTanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan atas obyekHal 3 dari 11 hal putusan Nomor 469/Pdt/2017/PT SMGsengketa, dengan Nomor perkara 02/Pdt.eks/ 2017/PN.KIn,dinyatakan tidak sah dan di tolak pelaksanaannya, atau setidaktidaknya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas obyeksengketa di tunda pelaksanaannya menunggu proses hukumPelawan atas obyek sengketa memperoleh kekuatan hukumtetap;3.

dikarenakan sebagai pemilik yang sah atastanah sawah SHM No.341 yang terletak di ds.Sawit,kec.Gantiwarno, kab.Klaten tersebut hingga saat ini sama sekaliHal 5 dari 11 hal putusan Nomor 469/Pdt/2017/PT SMGtidak bisa menikmati apa yang menjadi haknya , dikarenakanmasih dikuasahi oleh Pelawan dan tentunya perbuatanPelawan tersebut adalah merupakan perbuatan melawanhukum, bahwa selain Terlawan sudah mengajukan permohonaneksekusi di Pengadilan Negeri Klaten yang sudah terdaftardalam perkara Nomor : 02/Pdt.Eks

/2017/PN.KIn, dan hal inijuga akan kami tindak lanjuti tersendiri secara pidana,dikarenakan sebagaimana ketentuan aturan hukum yang ada,bahwa pembeli yang beritikad baik dilindunggi oleh Undangundang.Bahwa untuk mencegah atau menghindari kerugian pihakTerlawan yang lebih besar lagi , maka Terlawan mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk segeramelaksanakan permohonan Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks/2017/PN.KIn . dikarenakan sejak bulan Februari2015 hingga saat ini ( lebih 2 tahun ) Terlawan

Menyatakan secara hukum bahwa pelaksanaan eksekusi HakTanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan atas obyek sengketa,dengan nomor perkara 02/Pdt.eks/2017/PN.KIn, dinyatakan tidak sahdan di tolak pelaksanaannya, ataus etidaktidaknya pelaksanaaneksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa di tundapelaksanaannya menunggu proses hukum Pelawan atas obyeksengketa memperoleh kekuatan hukum tetap;4.

tegoran dari Bapak KetuaPengadilan Negeri Pati, dan ternyata lelang tersebut dimenangkan olehorang bernama Budi Wiyono;Bahwa berdasarkan alasan poin 1 dan poin 2 diatas Pelawan telahmengajukan gugatan pembatalan lelang tersebut dalam perkara Nomor :53/Pdt.G/2013/PN.Pt. dan saat ini sedang dalam proses peradilan dan belummendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa Pelawan keberatan atas permohonan Eksekusi yang telah diajukanoleh Terlawan dan telah terdaftar dalam register dengan Nomor12/Pdt.Eks

Menyatakan, bahwa syaratsyarat pengumuman penyerahan objek lelangkepada Terlawan belum syah dan batal demi hukum;Menyatakan lagi, bahwa permohonan Eksekusi yang dimohon oleh Terlawandalam perkara permohonan No.12/Pdt.Eks/2012/PN.Pt, tidak dapat diterima;Biaya perkara menurut hukum;Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawanmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa dalildalil posita gugatan perlawanan Pelawan atas

permohonan SitaEksekusi perkara Nomor : 12/Pdt.Eks/2012/PN.Pt. adalah tidak relevan;Bahwa berdasarkan alasan poin 1 dan poin 2 dalil posita Pelawan, gugatanpembatalan lelang telah diajukan oleh Pelawan dalam perkaraNo.53/Pdt.G/2013/PN.Pt. di Pengadilan Negeri Pati dan telah putus padatanggal 03 Juli 2014 dengan amar putusan yang menyatakan gugatanPelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);Bahwa pelaksanaan lelang tanah SHM Nomor : 00459/Desa Ngawen yangdilakukan oleh KPKNL Semarang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan, maka untuk melindungi kepentingan hukumpembeli yang beritikad baik maka sudah seharusnya perlawanan Pelawandinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa perlawanan diajukan Pelawan dengan maksud dan itikad tidak baik,yaitu. hanyalah akalakalan untuk menundanunda dan menghalangipelaksanaan penetapan Eksekusi pengosongan yang telah dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Pati (Penetapan Eksekusi Nomor12/Pdt.Eks

/2012/PN.Pt. tanggal 28 Mei 2013);Bahwa dengan telah dilakukannya Sita Eksekusi pada tanggal 21 Mei 2013atas obyek Eksekusi (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 09April 2013 Nomor : 12/Pen.Sita Eks/2012/PN.Pt.), maka tidak ada alasanuntuk mengabulkan perlawanan aquo, sehingga perlawanan Pelawan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dengan demikian maka alasan Pelawan tidak didukung fakta yangmendasar perlawanan atas permohonan Sita Eksekusi perkara Nomor :12/Pdt.Eks/2012/PN.Pt., sehingga

No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008;Bahwa Para Pelawan adalah suami isteri yang membeli tanah Sengketamilik Gini Rasman semula C Desa No. 491 Persil 6 Klas DI luas Ik 145 damelalui PPAT Kecamatan Limbangan, dengan Akta Jual Beli No. 570/m/Kec.2009 tertanggal 27 Mei 2002. Selanjutnya sudah menjadi Sertifikat HMNo.27 atas nama SULISTYANINGSIH;Bahwa Pelawan II selaku suami dari Pelawan yang juga ikut menguasaiobjek sengketa.

Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban untuk tunduk danpatuh terhadap putusan;Bahwa Pelawan selaku Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalamperkara perdata No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.KdlJo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008 merasa keberatanatas Sita Eksekusi dikarenakan Putusan tersebut tidak mempunyai kekuataneksekusi/Non Eksekutorial;Bahwa pada intinya dalam materi gugatan perkara perdata No 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo.

Maka Pelawan wajib dinyatakansebagai Pelawan yang baik dan Benar;Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, makadengan ini Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal,agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI :e Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi yang saat ini telah memasuki tahapSita Eksekusi dengan No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo.

Menyatakan hukumnya Sita Eksekusi No. 1/Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl Jo.No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008 di Pengadilan Negeri Kendaltidak dapat dilaksanakan (Eksekusi Non Eksekutable);9.

No. 1250.K/Pdt/2008.Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuhterhadap putusan;Bahwa Pelawan selaku Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalamperkara perdata No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No. 14/Pdt.G/2006/PN.KdlJo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo.

Nomor. 13 / Pdt.Eks /2014 / HT / PN.YK tertanggal 20 Juli 2016 atas perintah KetuaPengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Penetapannya tertanggal15 Juli 2016 Nomor.01 / Pen.Del.St.Eks / 2016 / HT / PN.Pwk Jo.Nomor. 13 / Pdt.Eks / 2014 / HT / PN.Yk; yang ditunjuk untukmeletakkan sita eksekusi untuk memenuhi permintaan dariPengadilan Negeri / Hubungan Industrial dan Tindak Pidana KorupsiYogyakarta dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2016 Nomor :W13.U/2726/HK.02/V1/2016;.

Berita Acara SitaEksekusi Nomor.01/Pen.Del.St.Eks/2016/HT/PN.Pwk Jo.Nomor.13/Pdt.Eks/2014/HT/PN.Yk tertanggal 20 Juli 2016 Jo.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor.01 /Pen.Del.St.Eks / 2016 / HT / PN.Pwk Jo.

Nomor.13 / Pdt.Eks /2014 /HT/ PN.Yk tertanggal 20 Juli 2016 adalah tidak sah dantidak berharga menurut hukum dan karenanya harus dibatalkandan diangkat ;Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor.112/Pdt. Bth/2016/PN.

Berita AcaraSita Eksekusi Nomor.01 / Pen.Del.St.Eks / 2016 / HT / PN.Pwk Jo.Nomor.13 / Pdt.Eks / 2014 / HT / PN.Yk tertanggal 20 Juli 2016 Jo.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor.01 /Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor.112/Pdt. Bth/2016/PN. YykPen.Del.St.Eks / 2016 / HT / PN.Pwk Jo. Nomor.13/Pdt.Eks/2014/HT/PN.Yk tertanggal 15 Juli 2016 Jo.

YykMenimbang, bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh ParaPelawan pada pokoknya mohon agar :Menangguhkan sita ekskusi berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.13 / Pdt.Eks / HT / 2014 /PN.Yk Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor.01 / Pen.Del.St.Eks /2016 / HT / PN.Pwk Jo. Nomor.13 / Pdt.Eks / 2014 / HT / PN.Yktertanggal 20 Juli 2016 Jo.

/2004/Put/PN.Bdg Jo No.75/1974/C/Bdg, Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Eks/G/2004/PN.BB/Del Jo No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg Jo No. 75/1974/C/Bdg, tertanggal 6 Januari 2005 harus dinyatakan cacat hukum pula ;Bahwa berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat sekarang ini, baikberdasarkan beritaberita di harian umum (koran), tabloid, majalah dan lainsebagainya, maupun berdasarkan berita lisan, bahwa terhadap tanah objeksengketa dalam perkara ini telah menjadi objek pengikatan

BB/Del jo No.46/Pdt.Eks/2004/PUT/PN.Bdg, jo No. 75/1974C/Bdg tertanggal 6Januari 2005 ;Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukumAkta Pengosongan dan Pemasrahan Hak, Nomor 12 tanggal 12Januari 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan NY.

OTONG SURIASUBARATA sebagai pihak yang melepaskan karena Penggugat tidakmempunyai kaitan hubungan hukum terhadap pihakpihak yang keperdataannyatelah diakui kepemilikannya berdasarkan Berita Acara dan Pengosongan danPenyerahan No. 04/Eks.G/2004/PN.BB/Del jo No. 46/Pdt.Eks/2004/Pdt/PN. JoNo.75/1974.Bdg telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahankepada kuasa pemohon eksekusi ;Gugatan salah alamat :Hal. 10 dari 16 hal. Put.

No.46/Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg jo. No.75/1974/C/Bdg jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan danHal. 13 dari 16 hal. Put. No. 332 K/Pdt/2011Penyerahan No. 04/Eks/G/2004/PN.BB/Del jo. No. 46/Pdt.Eks/2004/Put/PN. Bdg Jo.

No. 46/ Pdt.Eks/2004/Put/PN.Bdg Jo.No. 75/1974/C/ Bdg tanggal 6 Januari 2005 ;Yang mana secara kelembagaan Judex Facti telah lalai dan mengesampingkan makna formal dan makna materiil serta asas dari pemeriksaan perkaratersebut yang telah sampai pada pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK)yang telah diputus oleh Pengadilan Negara Tertinggi sebagaimana diaturdalam Pasal 11 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHal. 14 dari 16 hal.

Menyatakan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan terhadap sita eksekutorial perkara Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN.Skh tidak beralasan;3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;4. Mempertahankan sita eksekutorial perkara Nomor : 16/Pdt.Eks/2016/ PN.Skh;5.

Bahwa oleh karena Terlawan merasa pemenang lelang sebagaimanatersebut dalam posita I, maka Terlawan melalui Ketua Pengadilan NegeriSukoharjo memohon eksekusi pengosongan terhadap para Terlawan,sehingga pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, Para Pelawanmenerima surat panggilan amaning dari Jurusita Pengadilan NegeriSurakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sehubungandengan perkara eksekusi Nomor : 16/Pdt.Eks/2016/PN.Skh ;3.

Sukoharjo untuk menghadap Wakil Ketua PengadilanNegeri Sukoharjo pada tanggal 28 November 2016, guna diberi teguran/Aanmaning agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah ditegur,segera mengosongkan dua bidang tanah beserta bangunan atas namaPembanding semula Pelawan , tersebut diatas;> Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Kepaniteraan Pengadilan NegeriSukoharjo telah mengirimkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan EksekusiHalaman 7 putusan Nomor 376/Pdt/2017/PT SMGPengosongan Perkara Nomor : 16/Pdt.Eks

semulaPara Pelawan adalah karena terhadap obyek eksekusi masih menjadi sengketamengenai penentuan harganya, maka perlawanan Para Pembanding semulaPara Pelawan tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehinggaperlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut tidak beralasanhukum dan Para Pembanding semula Para Pelawan harus dinyatakan sebagaiPelawan yang tidak benar;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawansebagai Pelawan yang tidak benar, maka eksekusi perkara Nomor16/Pdt.Eks

Menyatakan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan terhadapsita eksekutorial perkara Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN.Skh tidak beralasan;3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Pelawan yangtidak benar;4. Mempertahankan sita eksekutorial perkara Nomor : 16/Pdt.Eks/2016/PN.Skh;5.

Bahwa dalam Aanmaning tertanggal 28 Mei 2013 Nomor 3/Pdt.Eks/2013/PNBi., Jo. Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Bi., akan dilakukan eksekusi pada 2 (dua)Hal. 1 dari 10 hal. Put.

No.599 K/Pdt/2015/Pdt.Eks/2013/PN.Bi, Jo.Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Bi., terhadap sebidang tanahHak Milik seluas 3.010 meter persegi terletak di Desa Kembang, KecamatanAmpel, Kabupaten Boyolali tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 922/DesaKembang atas nama Rajak Gito Mulyono di atas;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;2.

Menyatakan bahwa sebidang tanah hak milik seluas 1.083 meter persegiyang terletak di Desa Pager, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarangtersebut SHM Nomor 200/Desa Pager atas nama Edy Maryanto adalahtanah yang ditetapkan untuk dieksekusi dan atau untuk dilelang sesuaidengan Penetapan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Eks/2013/PN Bi., Jo. Nomor21/Pdt.G/ 2012/PN Bi., guna membayar hutang Terlawan Penyita sejumlahRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);4.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 22April 2013 Nomor 3/Pdt.Eks/2013/PN Bi., Jo. Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Bi.,atas sebidang tanah yang tercantum dalam petitum 2 di atas untukdikembalikan kepada Pelawan tanpa syarat;5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita dan Terlawan TersitaIl secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;6.

Mempertahankan Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2013/PN Bi, Jo.Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Bi.;4. Menghukum Pembanding/Semula Pelawan, untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Hal. 6 dari 10 hal. Put.

Bahwa kemudian Terlawan mengajukan permohonan eksekusi kepadaKetua Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Registrasi 03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa., dengan Termohon Eksekusi Terlawan II;. Bahwa dengan tidak dijualnya objek sengketa oleh Pelawan maupun olehPelawan maka antara Para Pelawan/Terlawan tidak terjadi hubunganhukum antara keduanya maupun terhadap objek sengketa sehinggaPermohonan Eksekusi Terlawan Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa., tidakberdasar dan mohon untuk ditolak;.

Bahwa hubungan hukum Terlawan adalah dengan PT Bank DanamonIndonesia Tbk. bukan dengan Para Pelawan sehingga sangatlah tidakberdasar apabila Terlawan memohonkan eksekusi atas objek sengketa,untuk itu. mohon permohonan eksekusi Terlawan yang terdaftar diPengadilan Negeri Jepara Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa. tanggal 2 Mei2014 untuk ditolak;. Bahwa tidak ada hubungan antara Para Pelawan dan Terlawan karenahubungan hukum Para Pelawan hanyalah kepada PT Bank DanamonIndonesia Tbk.

Sehingga Permohonan Eksekusi Terlawan Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa. tanggal 2 Mei 2014 haruslah ditolak;. Bahwa untuk menghindari kemungkinan yang lebih merugikan Pelawandimana sewaktuwaktu tanah objek sengketa tersebut dijual ataudipindahtangankan kepada pihak lain, maka cukup alasan apabila ParaPelawan mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketatersebut berupa:Sebidang Tanah sebagai mana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 161,luas 465 m?

Menyatakan antara Para Pelawan dengan Terlawan tidak memiliki hubunganhukum sehinnga permohonan eksekusi Terlawan yang terdaftar diPengadilan Negeri Jepara Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa. tanggal 2 Mei2014 tidak berdasar sehingga harus ditolak;4. Menyatakan permohonan eksekusi Terlawan tidak berdasar dan kurangpihak sehingga harus ditolak;5.

Bahwa Perkara Esekusi No.03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa bermula dari hutangsalah satu anak kandung Pelawan kepada PT Bank Danamon Tbk. SebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) ;. Bahwa atas hutang tersebut, Pelawan berkedudukan sebagai penjamin ataspelunasan hutang debitur yaitu anak kandung dari Pelawan ;Bahwa debitur ( anak kandung pelawan ) pergi dari rumah untuk merantau keJakarta dan Pelawan tidak rahu bagaimana urusannya dengan PinjamanHutang kepada PT.

Bahwa dengan tidak dijualnya Obyek sengketa oleh Pelawan maka antaraPelawan / dan Terlawan tidak terjadi hubungan hukum antara keduanyamaupun terhadap Obyak Sengketa sehingga Permohonan EksekusiTerlawan No.03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa tidak berdasar dan mohon untukditolak;8. Bahwa hubungan hukum Telawan adalah dengan PT.

Bank DanamonIndonesia Tok, bukan dengan Pelawan sehingga sangatlah tidak berdasarapabila Terlawan memohonkan eksekusi atas Obyek Sengketa untuk itumohon permohonan eksekusi Terlawan yang terdaftar di Pengadilan NegeriJepara No.03/Pdt.Eks/2014/PN Jpa tanggal 2 Mei 2014 untuk ditolak;9. Bahwa tidak ada hubungan antara Pelawan dan Terlawan karena hubunganhukum Pelawan hanyalah Kepada PT.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Sehingga permohonan eksekusi Terlawan No.03/Pdt.Eks/2014/PN Jpatanggal 2 Mei 2014 haruslah ditolak;10.Bahwa untuk mrnghindari kemungkinan yang lebin merugikan Pelawandimana sewaktu waktu tanah Obyek Sengketa terdebut dijual ataudipindahtangankan kepada pihak lain, maka cukup alasan apabila Pelawanmohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas tanah Obyek Sengketa tersebutberupa :11.Sebidang Tanah sebagai mana terurai dalam SIM Nomor 161, Luas 465 m2,atas nama SUNARTO beralamat

Menatakan antara Pelawan dengan Terlawan tidak memiliki hubunganhukum sehingga permonan Eksekusi Terlawan yang terdaftar diPengadilan Negeri Jepara No.03/Pdt.Eks/2014/PN Jpatanggal 2 Mei 2014tidak berdasar sehingga harus ditolak;4. Menyatakan Permohonan Eksekusi Terlawan tidak berdasar sehinggaharus ditolak;5.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.WsbHim. 2 dari 16 him. Putusan. No.148/Pdt.G/2019/PTA.Smg.tanggal 20 April 2018 sah menurut hukum;4.

No. 148/Padt.G/2019/PTA.Smg.Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018;4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Wonosobo untukmengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018;5. Menghukum kepada TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbandingmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019 pada pokoknyasebagai berikut:1.

No.148/Pat.G/2019/PTA.Smq.tanggal 16 Oktober 2017, Terlawan telah mengajukan permohonan EksekusiHak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo yang tercatat dikepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb, sehingga perbuatan Terlawan tersebut merupakan perbuatan yangmelawan hukum serta memohon Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tanggal 20 April 2018 menjadi tidak sah danharuslah dibatalkan ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa

dihadapan BUDISANTOSO, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Wonosobo, telahsesual dengan ketentuan Pasal 20 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996, olehkarena itu Terlawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang didalilkan Para Pelawan, dengan demikian Para Pelawan adalah Pelawanyang tidak benar;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menerimapermohonan sita eksekusi dari pihak Terlawan, kemudian memprosesnya danmelengkapi dengan Berita Acara Sita Eksekusi nomor 0001/Pdt.Eks