Ditemukan 845 data
49 — 3
pemidanaan yang dijatunkan kepada terdakwa berkaitan eratdengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhnkan dengan delik yangdiperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan19peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
197 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut memperjelas bahwa gugatanpenghapusan Merek yang diajukan oleh Penggugat tidak didasari adanya suatuitikad baik/good faith, sehingga Penggugat tidak memiliki kewenanganmengajukan gugatan/legal standing terhadap Tergugat, filosofi perlawananterhadap itikad tidak baik menunjukkan bahwa Tergugat yang mempunyaikewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat karena didugaterjadi perbuatan memakai Merek secara melawan hukum dan pemalsuan,dimana dalam pengkajian Merek, setiap perbuatan peniruan
43 — 17
makadikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana dalam amarputusan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
634 — 1270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 874 K/Pdt.SusHKI/2017perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secaraluas.
mempertimbangkan secara berimbangamanat awal lahirnya Undang Undang Desain Industri di Indonesia;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan sebelumnya, tujuanpengaturan desain industri di Indonesia dapat dilihat pada bagian umumpenjelasan Undang Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa:".... selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturanDesain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagiperlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,pembajakan, atau peniruan
AGUS KELANA PUTRA, SH
Terdakwa:
Zuhri Bin Adnan Hasan
105 — 22
@voHakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan inihanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawimenurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adilbagi negara, masyarakat Umum maupun bagi diri Terdakwa sendiri,selanjutnya dengan berdasarkan
26 — 6
ditetapkanstatusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perludipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
26 — 6
Peniruan atas suatu tulisan atau suatutanda tangan untuk penilaian atas kecakapan tidak merupakan kejahatan;Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menetapkan kesengajaan daripelaku.
112 — 28
menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepadaTerdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakathukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksipidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat ;Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
56 — 6
pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwaberkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
142 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pdt.Sus/2008 Jo. 026 K/Pdt.Sus/2007.jo. 21/Desain Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan pendaftarandesain industri yang dilakukan dengan itikad tidak baik;8 Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang DesainIndustri, bahwa sejak 24 Desember 1950 Indonesia tercatat sebagai anggota WIPO, yangmencakup pula persetujuan TRIPs, dimana tujuan utama pengaturan dasain industriadalah memberi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,pembajakan, atau peniruan
53 — 9
pemidanaan yang dijatuhnkan kepada Terdakwa berkaitan eratdengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatunkan dengan delik yangdiperbuat ;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
33 — 18
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasandari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi MajelisHakim untuk membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
1.Rio Bataro Silalahi, SH
2.Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Hartanta Mahadi Sembiring Als Tius
2.Eko Prananta Tarigan
3.Ifron Dusti Nasution Als Rendi
86 — 23
pisaubengkok/badik, 1 (Satu) buah senapan angin, maka dipergunakan dalamperkara lain atas nama IRFAN PRAHMANA Als IRFAN, dkk;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
1.AIDHIL SUTI RAHMI, SH
2.ARDYANSYAH, SH
Terdakwa:
DEKI BONDA Bin alm SYAHRIL
21 — 6
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
75 — 16
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukanoleh Terdakwa, dengan
1.Rio Bataro Silalahi, SH
2.Ferawati Naibaho, SH
Terdakwa:
Ukurta Ginting
41 — 29
ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
Aron Wilfrid M.T. Siahaan.SH
Terdakwa:
1.Muhammad Ismail Tarigan Als Mail
2.Muhammad Kelana Tarigan
39 — 15
dalam hal hukuman pidana yang akan dijatunkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaanyang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan
1.Rio Bataro Silalahi, SH
2.Ferawati Naibaho, SH
Terdakwa:
Supriadi Als Adi Klowor
28 — 15
kejahatan, maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
MUHAMMAD RHAZI, SH
Terdakwa:
BAZRI RIZAL BIN Alm. MUKHTAR HASAN.
32 — 6
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan
MUHADIR,SH
Terdakwa:
FERDI JULIANSYAH BIN ABU BAKAR ISMAIL
76 — 15
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan