Kekhilafan Majelis Hakim (Judex fact) mengenai ULTRA PETITA dalammemerintahkan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama di luar wilayahkerja dan wewenang domisili para pihak maupun locus dan tempat peristiwa;4. Kekhilafan majlis Hakim (Judex fact) dalam pertimbangan unsur mengenaitata cara permohonan contensisus dan atau gugatan dalam perkara aquo;Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukumsebagai berikut:a.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah lalai dan melampuiwewenang atau ULTRA PETITA dengan memerintahkan mencatatkanpernikahan di kantor urusan agama kecamatan menes, PADAHALHalaman 4 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA Btn.PENGGUGAT DI DALAM PETITUMNYA TIDAK MEMINTA DI CATATKAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KEC.MENES HANYA MEMINTA MENGESAHKANPERNIKAHAN SAJA tanpa meminta di catatkan pernikahnnya tersbeutsebagaimana tersebut di dalam petitum penggugat DAN LOKASIPERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

dikabulkan sebagaimana amarputusan di bawah ini:Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis jugamenemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antaraHalaman 12 dari 14 putusan Nomor 10/Padt.G/2021/PA.JnpPemohon dengan Termohon adalah faktor kurangnya rasa percaya danmenghargai satu sama lain, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis,betulbetul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhanrumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang terhadap petita

nomor 3 perihal pengiriman salinan putusan,oleh karena dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut petita aquo, maka oleh Majelis tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnyaTermohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telahdipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, makaberdasarkan

dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk dalam pembinaanMahkamah Agung, maka susunan atau format putusan seharusnya eksepsidiletakkan sesudah judul konvensi, bukan eksepsi terletak sebelum konvensi,sehingga Majelis Hakim harus memperbaiki susunan putusan Majelis HakimTingkat Pertama sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding mengenaiMajelis Hakim Tingkat Pertama memberi putusan yang tidak diminta olehPenggugat atau ultra petita

tanahyang sekarang menjadi obyek sengketa;Tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkatpertama yang menyatakan gugatan tersebut kabur, tetapi denganjelas dibantah, dan uang tersebut dibelikan dan wujud tanah yangjadi obyek sengketa, maka dalam hal ini tidak terbukti, makaseharusnya ditolak bukan di No.Hal. 14 dari hal.12 Putusan No.297/Padt.G/2018/PTA.Sby Mengenai keberatan Pembanding sebagaimana dalam memoribanding tentang petitum point 4 dalam amar putusan PA,karena tidak diminta (ultra Petita

Tidak cocok antara dalil gugatan yang disebut dalam gugatan dengan yangtercantum dalam putusan;Menimbang, bahwa Asas Ultra Petita sebagaimana diatur dalam Pasal178 ayat (2) dan (3) HIR / Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, Artinya jika hakimdalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskanlebin dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yangultravires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkanpada itikad baik maupun telah sesuai dengan

kepentingan umum;Menimbang, bawa berdasarkan Yurisprudensi MARI, Putusan MARINo.140K/Sip/971, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakimmembuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan.

Dengan demikian, MajelisArbitrase BANI pemeriksa perkara a quo telah memutus sesuatu yangtidak dimohonkan atau setidaktidaknya melebihi dari permohonan/tuntutan arbitrase Termohon l.Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkanharus dikatakan bahwa Putusan BANI No. 646 mengandung amarputusan yang melebihi dari yang dituntut oleh para pihak (ultra petita),sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;VI.

Oleh karenaitu dikatakan segala hal apabila di dalam putusan itu terdapat halhal yangmelanggar ketertiban umum dapat diajukan sebagai alasan pemohonanpembatalan dengan menggunakan beranalogy dengan Putusan MahkamahAgung tersebut ;Untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, dengan alasan karenaputusan tersebut mengandung utra petita, apakah dimungkinkan ?

Apakah utra petita dapatdibenarkan sebagai alasan permohonan jika merujuk kepada keputusanMahkamah Agung No. 3 tahun 2005, utra petita di dalam teori dan praktekperadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 178 (3) HIR dikategori sebagai,setiap putusan yang mengandung utra petita adalah ultra vires. Setiapputusan yang mengandung ultra vires, berarti terjadi exide it power. Hal yangseperti itu, melanggar kepentingan umum.

Kalau dalam suatu putusanarbitrase atau putusan pengadilan terdapat ultra petita, maka hal tersebutmelanggar ketertiban umum. Oleh karena itu jika beranalogi dengan PutusanMahkamah Agung No. 3 tahun 2005 dapat dibenarkan sebagai alasanpermohonan pembatalan ;Dalam perkara permohonan pembatalan arbitrase, apakah dimungkinkantanoa memeriksa halhal yang sudah diperiksa dalam putusan arbitrase yangdimohonkan tersebut ?

Kalau ditanyakan bagaimana suatu putusan bersifat ultra petita,padahal telah disepakati ex aequo et bono. Kalau berdasar pasal 56 ayat (1),mereka sepakat bahwa putusan akan diambil berdasar hukum, makaputusan tersebut harus murni dan absolut berdasar hukum yang berlaku,dikaitkan dengan perjanjian yang darimana persengketaan itu timbul. Kalauhal tersebut dilampaui, maka disitu terjadi ultra petita.

bahwa dalam perkara ini Penggugat tidakmengajukan petitum perintah mengirimkan sehelai salinan atas putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama (KUA),jika Pengadilan memutuskan untuk mengirimkan salinan yang tidak adapermintaan dalam petitum, maka secara teoritik masuk kategori ultrapetita;Menimbang, bahwa masjelis hakim memandang perlumenambahkan diktum perintah pengiriman sehalai salinan atas putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA, dalam memutus yangmengandung ultra petita

, majelis hakim mengacu kepada putusanMahkmah Agung No.556 K/Sip/1971 dan Putusan No.425 K/Sip/1975,dalam putusan mana memperbolehkan ultra petita dengan beberapaargumentasi yang antara lain : Adanya hubungan yang erat satu samalainnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif memberikanputusan yang bersifat menyelesaikan, dan selain itu masih sesuaidengan kejadian materiil dengan posita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan tersebut di atas,majelis hakim memandang perintah pengiriman salinan

tertera dalam Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkanHal 7 dari 12 Penetapan Nomor 142/Padt.P/2017/PN Cjr.sebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir atau dokumen pendukung, sehinggadengan demikian maka mengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

ataularangan mengabulkan diluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dandengan memperhatikan asas Peradilan yang murah, sederhana dan biayaringan, selanjutnya Hakim memperbaiki segala sesuatu dalam Petita Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai selurunh bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon dapatmembuktikan identitas diri anak Pemohon dengan mengganti nama sebelumnyatertulis dan terbaca Muhamad Alip Al Fauzan Purnama menjadi Alif Al Fauzandidalam Kutipan

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) danTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) mengenai keabsahantanda tangan stempel dalam Surat Banding Pemohon PeninjauanKembali(dahulu Pemohon Banding), termasuk keabsahannya, MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak perlu mempersoalkan mengenai tandatangan stempel dalam Surat Banding agar pemeriksaan dan penyelesaianperkara dapat dilakukan dengan efisien dan efektif;Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta(ultra petita

)Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) di dalam Surat UraianBanding (Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaantandatangan stempel dalam permohonan banding yang diajukan oleh JMB.Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukan keberatanatas penggunaan tandatangan stempel tersebut.Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/Ultra Petitumputusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkan hal yangtidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yang didasarkan padapertimbangan yang berlainan dengan posita.Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan 65482Halaman 15 dari 26 halaman.Putusan Nomor 1435/B/PK/PJK/201 7secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yang tidakdituntut

;Bahwa pertimbangan hukum ataupun pendapat hukum Judex Facti yangmendasarkan Termohon Kasasi putus hubungan kerja dengan PemohonKasasi kepada Pasal 1603 0 poin 9 Kutab Undang Undang Hukum Perdatatelah melampaui wewenang dalam pengambilan putusan dan dianggapmelebihi dari apa yang diminta (ultra petita) oleh Termohon Kasasi;Bahwa ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yangdiminta, sehingga makna ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakimatas perkara yang tidak dituntut atau

memutus melebihi apa yang diminta;Bahwa larangan terhadap putusan ultra petita di Indonesia terdapatdalam lingkup acara perdata sebagaimana dalam perselisinan a quo,dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. yang melarangseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);Bahwa putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yangmelampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai denganapa yang dimohon

Bahwa pemaknaan melampaui kewenangan dengan melakukan tindakanyang tidak diminta tersebut yang dilakukan oleh Judex Facti tidak hanyasemata dilihat dari putusannya, namun juga terkait dengan dasarpertimbangan putusan (pertimbangan hukum) yang menjadi acuannyakarena amar putusan dan pertimbangan hukum merupakan satukesatuan yang tidak dapat pisahkan;Bahwa putusan Judex Facti seharusnya hanya mempertimbangkansebatas halhal yang diajukan oleh para pihak (iudex non ultra petita atauultra petita non cognoscitur

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Hakimyang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atauultra vires sehingga putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipunputusan tersebut dilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuaikepentingan umum. Bahkan lebih lanjut disampaikan jika terdapat hakimmelanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadapprinsip rule of law;12.

dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Majelis Hakim Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenangnya DalamMemutus Perkara Karena Majelis Hakim Judex Facti Memutus/MenjantuhkanAmar Putusam Melebihi Apa Yang Dimohonkan Penggugat Dalam PetitumnyaGugatannya (Ultra Petita

Bahwa Tergugat katakan demikian (Majelis Hakim Judex Facti telahmelampaui batas wewenangnya) karena Majelis Hakim Judex Factimenjatuhkan amar putusan melebihi apa yang dimohonkan oleh Penggugatdalam petitumnya;Bahwa agar menjadi terang dan jelas, bentuk nyata dari adanyapelampauan batas wewenang (ultra petita) yang dilakukan oleh MajelisHakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo dapat dilihat daripenjelasan berikut.3.

Kedua bentuk pelampauan atas wewenang (ultra petita) yang dilakukanoleh Majelis Hakim Judex Facti dapat dilihat dari butir 4 (empat) dalam amarputusannya dimana Majelis Hakim Judex Facti menyatakan agar Tergugat/Pemohon Kasasi membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak, dan upah selama satu tahun padahal baikPara Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasikeduanya tidak pernah meminta hal tersebut.

Majelis Hakim Judex Facti telah melampaui kewenangannya (ultra petita)karena menjatuhkan suatu putusan yang bertentangan dengan dan/atau diluar dari apa yang dimohonkan dalam petitum subsidair Para Penggugatdan Tergugat; danb. Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbanganhukum dan membuat keputusan dalam amar putusannya karenamelanggar ketentuanketentuan dalam Pasal 93 dan Pasal 170 UndangUndang 13 Tahun 2008.

diperbaiki bahwa Mubarak telah meninggal duniapada tanggal 1 November 2011, bukan tanggal 11 November 2011 ;Menimbang, bahwa dalam amar putusannya angka 2 (dua) Majelis TingkatPertama telah menetapkan bahwa MUBARAK telah meninggal dunia pada tanggal11 November 2011, padahal dalam petitum gugatannya Terbanding tidak memintauntuk ditetaokan meninggalnya MUBARAK, dalam hal ini Majelis Tingkat Bandingberpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan putusan terhadapapa yang tidak diminta (ultra petita

Olehkarenanya amar putusan mengenai pembagian masingmasing ahli waris atasobyek sengketa bukan merupakan Ultra Petita :Pembagian harta peninggalan/harta warisanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf d KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa : Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalahmembagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak :Menimbang, bahwa oleh karena saat ini obyek sengketa dikuasai olehPembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan bagianTerbanding sebagaimana

BAYanak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAKlahir 25 Juni 2015 setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa,diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi setiap bulannya minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkarayang dihadapkan kepada hakim, maka hakim terikat pada asasasas hukumyang berlaku umum, salah satunya adalah mengenai larangan memutusputusan yang melebihi tuntutannya (ultra petita petitum).

Dalam hukum formilPeradilan Indonesia, Ultra petita mengandung pengertian penjatuhan putusanatas perkara yang tidak dituntut.

acara relaas panggilanTergugat nomor 769/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 22 November 2018 dan 12Desember 2018;Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berceraidengan Tergugat;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Penggugat, yang isi dan maksudnya ada perubahan pada posita8 dan petita

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatancerai Kumulasi hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal86 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, denganperubahan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah dan nafkahanak yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan menghapus posita8 dan petita

Bahwa selanjutnya Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sebabtelah mengeluarkan Putusan yang melebihi tuntutan dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat (ultra petita) yang justru didasarkan pada penerapanhukum yang salah mengenai penentuan masa kerja dari Termohon Kasasi/Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 861 K/Padt.SusPHI/2016dahulu Penggugat, dimana Penggugat menggugat hak yang harus diadapatkan ialah sebesar Rp31.395.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratussembilan puluh lima ribu rupiah) namun

tidak ada kewajiban PemohonKasasi/dahulu Tergugat untuk membayar upah proses atau apapun jenispembayaran lain terkait waktu yang berjalan dalam proses penyelesaianpermasalahan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat danTermohon Kasasi/dahulu Penggugat karena sudah ada kesepakatansebelumnya mengenai pengakhiran hubungan kerja tersebut.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa mengenai keberatankeberatan Pemohon Kasasi khususnyamengenai ultra petita

Dengan demikian,maka adalah tidak tepat apabila eksepsi doli mali ditolak oleh Judex Facti.Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukumdalam perkara a quo ;F Putusan Judex Facti melampaui permintaan (Ultra Petita).1 Bahwa, apabila diperhatikan secara saksama gugatan Termohon Kasasi semulaPenggugat, maka untuk upah tiap bulan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah), dimana perhitungan tersebutdiperoleh berdasarkan

satuan hasil potongan ;2 Bahwa, kemudian, dalam amar putusan, ternyata Judex Facti telah menaikkanangka upah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dimaksud menjadi Rp. 1.290.000, (satujuta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana tindakan menaikkan angka upahtersebut merupakan tindakan yang melampaui permintaan (Ultra Petita) ;3 Bahwa, tindakan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasisemula Penggugat yang melebihi tuntutan (ultra petita) merupakan sesuatu yang tidakdiperkenankan dan

Selengkapnya ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR adalah sebagai berikut :"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih daripada yang dituntut" ;4 Bahwa, terhadap Ultra Petita tersebut juga sejalan dalam beberapaYurisrudensi Mahkamah Agung RI, seperti Yurispudensi Mahkamah Agung No. 1001K/Sip/1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 771 K/Sip/1973, sehinggadengan demikian, putusan Judex Facti yang melampaui apa yang dituntut olehTermohon Kasasi semula Penggugat

., Advokat / Pengacara pada KiinikHukum ULTRA PETITA Semarang, Jl.

dan telah pula bermeteraicukup ; Buktibukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untukitu ; Buktibukti tersebut adalah mempunyai koneksitas (hubungan hukum) denganperkara yang diajukan oleh para Pemohon ;Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan bukti P.5 adalahdapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diperkuat dengan buktiP.1 s/d P.5 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut ; Bahwa dalam petita

Berapa luas tanah yang bersertifikat dari keseluruhan luastanahsebesar 4.330 m2 ( poin Il gugatan);bahwa ternyata penggugat dalam memformulasikan tuntutan ( petita ) nya kurangenumeratif ( rinci ).

bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidakbertentangan dengan pertimbanganpertimbangan hakim Pengadilan TinggiAgama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri;Menimbang bahwa namun demikian mengenai adanya amar putusanhakim tingkat pertama pada angka 3 (tiga) tentang penetapan pemeganghadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masingmasing bernama ANAK , lahirpada tanggal 19 september 1990 dan ANAK Il, lahir tanggal 3 Desember 1993,Halaman 2 dari 5diberikan kepada Penggugat adalah ultra petita

./ sama sekali tidak pernah disinggung / tidak dicantumkan dalam gugatanPenggugat.Bahwa Majelis Hakim Pengadian Negeri Manado yang memeriksa perkara No.387 /Pdt.G/2015/PN.Mnd telah lupa bahwa ultra petita sebagaimana diaturdalam Pasal 178 (3) HIR masih dan atau tetap berlaku dalam mempertimbangkangugatan yang dikabukan.

Pasal 178 (3) HIR disebutkan : Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atau perkara yang tidak digugat, ataumengabukan lebih dari yang digugat Bahwa kata dilarang adalah merupakan penegasan mutlak yang tidak bolehtidak harus diakukan Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan (perkara perdata)yang tidak digugat.Bahwa arti ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakm atas perkara yangtidak dituntut atau memutus melebihi dari yang diminta.

Hakm hanyamempertmbangkan halhal yang diajukan pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (index non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan pihak itudapat membenarkan tuntutan hukum mereka.