Jaminan perlindungan dankepastian hukum yang adil itu antara lain terkait dengan pelaksanaannorma Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakanbahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untukkeperluan negara diatur dengan UndangUndang.

Dengan berlakunyanorma ini, maka di Negara Republik Indonesia ini setiap orang danbadan hukum tidak dapat dikenakan pajak atau pungutan yang bersifatmemaksa yang tidak didasarkan atas UndangUndang atau peraturanlain yang lebih rendah yang pembentukannya diperintahkan dan/ataudidelegasikan oleh UndangUndang;Bahwa Pemohon yang mempunyai hakhak sebagaimana diuraikandalam angka 2 di atas, merasa dirugikan hakhaknya denganHalaman 6 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 14 P/HUM/201710.rumusan tertentu sebagaimana diatur dalam norma ketentuan KetigaKeputusan tersebut dan pembayaran itu diterima oleh PemerintahDaerah Khusus lbukota Jakarta sebagai pendapatan daerah, makanorma pengaturan seperti itu haruslah didasarkan kepada undangundang sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23A UndangUndangDasar 1945 yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yangbersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undangundang;.

Sebagaimana telah diuraikan dalam uraianuraian sebelumnya, materi muatan yang diatur dalam KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 640 Tahun 1992 danKeputusan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934Tahun 2002 mengatur tentang kewajibankewajiban bagi PemegangSIPPT dan pungutan bagi Pemegang SIPPT yang tidak memiliki SP3Lyang menimbulkan beban keuangan bagi rakyat yang berdasarkanPasal 23A UndangUndang Dasar 1945 harus diatur dengan undangundang.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah tidak pernah memerintahkan Gubernur untukmembuat Keputusan atau Peraturan yang mengatur materi muatantentang pungutan seperti itu. Jika penentuan kewenangan memberikanizinizin tertentu. diserahkan kepada Pemerintah Daerah makapengaturannya harus dilakukan melaui Peraturan Pemerintah atauPeraturan Daerah Provinsi, bukan Peraturan Gubernur;Halaman 14 dari 24 halaman.

Peningkatan kualitas SDM guru dan TU Rp 26.800.000,00Jumlah Rp 527.360.000,00 Bahwa dari hasil rapat antara Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 45,pengurus Komite Sekolah dengan orang tua murid tersebut ada sebagianorang tua siswa kelas Reguler yang menyatakan keberatan karena tidakmampu untuk membayar dan kepada beberapa orang tua siswa kelasReguler yang tidak mampu membayar Terdakwa memberikan syarat denganmelampirkan surat Pernyataan Tidak Mampu dari Kelurahan atauKecamatan;Bahwa Pungutan dari

prinsip keadilan, efisiensi ,transparansi dan akuntabilitas publik;Bahwa total dana pungutan dari orang tua/wali peserta didik di SMPN 45Jakarta Barat sejak Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 yangpenggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak untukmeningkatkan mutu pendidikan adalah sebesar lebih kurangRp463.473.825,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluhtiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);Perbuatan Terdakwa Drs.

Sus/2013Bahwa Pungutan dari orang tua siswa kelas Reguler tersebut baru terealisasipada bulan September 2009, dimana orang tua siswa kelas reguler harusmembayar pungutan tersebut terhitung sejak bulan Juli 2009, sehingga daripungutan siswa kelas Reguler tersebut terkumpul sejumlah dana kuranglebih Rp 764.895.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) setahun;Bahwa menurut Peraturan Kepala Dinas pendidikan Provinsi DK!

Sus/2013"Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit oleh akuntanpublik; Bahwa tidak transparannya penggunaan uang pungutan yang dilakukanTerdakwa telah bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikansebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan bahwaPengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi ,transparansi dan akuntabilitas publik; Bahwa total dana pungutan dari orang tua

Dimana orang tua siswa reguler harusmembayar pungutan tersebut sejak bulan Juli 2009.

melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatuperbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakaiancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa mendapat kabar dari ayah terdakwa bernamaSAEPUDIN Alias SAYE yang inti masalahnya yaitu saksi ODED terlalu banyakmengatur masalah pungutan

kencleng di jalanmenjadi pusing karena banyak aturan dari korban Oded dan dia terlalumenguasai pungutan jalan untuk jembatan darurat dan perlintasan keretaapi, sehingga terdakwa tersulut amarah;Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korbanOded Sutisna dan terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatantersebut;Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut danberjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

lantai teras rumah korban Oded, kemudian terdakwa pergimeninggalkan tempat kejadian;e Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi terhadapsaksi Oded Sutisna sehingga saat diteras rumahnya terdakwamembacokkan parang tersebut ke arah korban Oded sebanyak satu kalinamun oleh karena korban Oded menghindar maka mengenai keramiklantai teras korban Oded Sutisna sehingga menjadi cacat;e Bahwa perbuatan itu dipicu oleh katakata bapak terdakwa mengenaimasalah kencleng, mereka bilang masalah pungutan

kencleng di jalanmenjadi pusing karena banyak aturan dari korban Oded dan dia terlalumenguasai pungutan jalan untuk jembatan darurat dan perlintasan keretaapi, sehingga terdakwa tersulut amarah;Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yangterdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa selanjutnyaMajelis Hakim

kencleng di jalan menjadi pusing karenabanyak aturan dari korban Oded dan dia terlalu menguasai pungutan jalan untukjembatan darurat dan perlintasan keretaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkeyakinanbahwa unsur ketiga pasal ini dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan telah terpenuhinya unsurunsur daridakwaan tersebut diatas, maka para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secarasyah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa

MARTHA ESTHER LANTANG selaku Kepala SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tomohon melakukan Pungutan SumbanganPembinaan Pendidikan (SPP) terhadap para siswa / orang tua siswa yang bersifatwajib dan harus dibayar, serta dalam pelaksanaanya pada bulan Januari Tahun 2016sampai dengan bulan Juli 2016 dilakukan pungutan Sumbangan PembinaanPendidikan (SPP) bagi para siswa / orang tua siswa kelas X (Sepuluh) dan kelas XI(sebelas) setiap siswa wajib membayar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan

Bahwa selain terdakwa melakukan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP) yang bersifat wajib bagi para siswa SMK Negeri 1 Tomohon terdakwa jugamelakukan pungutan terhadap siswa kelas XII (dua belas) untuk melakukanpembayaran Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK), padahal disekolah SMK Negeri 1Tomohon, adalah sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)yang mana dana tersebut bertujuan untuk membiayai kegiatankegiatan yaitu;pembelian buku mata pelajaran, pembelian bahan habis pakai, membiayai

Pasal 1 angka (4) Pungutan pendidikan, yang selanjutnya disebut denganpungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua / walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktupemungutan ditentukan.b.

KUMENDONG untuk disalurkankepada para siswa, namun sebelum dilakukan penyaluran terhadap danabeasiswa tersebut sudah dilakukan pemotongan Sumbangan PembinaanPendidikan (SPP) bagi para siswa penerima beasiswa PIP sesuai dengan bulanyang belum dilunasi.Bahwa selain terdakwa melakukan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP) yang bersifat wajib bagi para siswa SMK Negeri 1 Tomohon terdakwa jugamelakukan pungutan terhadap siswa kelas XII (dua belas) untuk melakukanpembayaran Ujian Kompetensi Kejuruan

Pasal 1 angka (4) Pungutan pendidikan, yang selanjutnya disebut denganpungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wainya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktupemungutan ditentukan.b.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin SYAMSUDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMemerintahkan melakukan pungutan biaya dalam pengurusan dokumenkependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 B juncto Pasal 79 AUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan UndangUndang yang bersangkutan;Halaman 17 dari & hal. Putusan Nomor 2936 K/Pid.Sus/20192.

Putusan Nomor 2936 K/Pid.Sus/2019pidana Memerintahkan melakukan pungutan biaya dalam pengurusan EKTP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (Ssepuluh) bulan;3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;4.

Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF binSYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Memerintahkan melakukan pungutan biayadalam pengurusan EKTP*;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan:4.

dalam penjatuhan pidananya telah mempertimbangkankeadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan atas diriTerdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP; Bahwa alasan Kontra Memori/Penuntut Umum yang pada pokoknyasependapat dengan pertimbangan hukum judex facti kecuali terhadapbarang bukti berupa uang Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima riburupiah) oleh karena tidak ada lagi Terdakwa dalam perkara lain yangberhubungan dengan perkara in casu, maka mohon barang bukti uanghasil pungutan

dan gas bumi;Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secarakhusus dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk padaPasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwaperjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untukmengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatanganinya;Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/201212Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan

dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah

, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck GMC C7500 Boom Tahun Perakitan 1998 tersebut telah1213sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetapdipertahankan;Bahwa oleh karena berdasarkan

Kalaupun quadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Banding diterima di Sekretariat PengadilanPajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 dilampiri dengansalinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masih harusdibayar sebesar Rp 10.241.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 5.120.500;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan fotokopi dan/atauasli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidakmenyerahkan atau mengirimkan fotokopi dan asli bukti pelunasan dimaksud oleh karenaitu Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa 50% daritagihan

pungutan impor telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelisberkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 002/Nov/11 tanggal 18 November 2011 ditandatanganioleh XX, jabatan: Direktur;bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding tidak melampirkan asli dan/ataufotokopi akta Notaris tentang pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yangmenyebutkan XX menjabat sebagai Direktur dan

dirumahnya dengancara dibungkus dalam kantong kandi, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, karenatidak pernah menghitungnya.Bahwa selain saksi dan LUTHFI AHMAD, istri Terdakwa EDI YUSMIANTOtelah mengetahui bahwa LUTHFI bersama saksi menyerahkan uang tersebut.Bahwa setelah uang pungutan tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO, saksi telah meminta upah atas saran dari SAIRAN danTerdakwa EDI YUSMIANTO memeberikan uang pungutan tersebut sebesarRp. 40.000.000.172Bahwa saksi tidak melihat LUTHFl

Banjarnegara.Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kKecamatan,saksi dihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesarRp. 200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaankomputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO ataspermintaan AZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTOmeminta supaya saksi menyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jideskepada AZIZBahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan uang

untuk dibawa terlebin dahulu karena belumlengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belummenyerahkan, saksi bersama PRIYO RAHARUJO telah menyerahkan seluruhuang hasil pungutan dari kelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandidirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasihsudah

AHMAD.Bahwa setelah sebagian besar uang pungutan tersebut terkumpul, padaakhir bulan Desember sekitar pukul 18.30 Wib LUTHFI AHMAD bersamasama dengan PRIYO kerumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudianLUTHFI AHMAD menyerahkan sisa uang pungutan yang dikumpulkansetelah dikurangi Rp. 200.000.000, sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih sudahterkumpul dari dua belas kecamatan ditambah satu kecamatan Punggelanyang sudah dipotong untuk AZIZ Rp. 200.000.000,

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamudirumah Terdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan darikelompok tani yang belum menyetorkan diterima langsung oleh TerdakwaEDI .YUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima olehTerdakwa EDI YUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp.659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesarRp. 34.000.000

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi dari dokumendokumentersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN atas pembelianBKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang Telah Diubahdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakanFaktur Pajak adalah bukti pungutan

Keluaran untuk Masa Pajakyang sama;bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang KenaPajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar PajakPertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan

Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapatdikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkanbuktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaran Pajak PertambahanNilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan menerima Faktur Pajak sebagaiMenimbangbukti pungutan

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barangyang tergolong sangat mewah,Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan,Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap WajibPajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak

yang dapat menunjukkan Nomor PokokWajib Pajak.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK254/KMK.03/2001 tentang PenunjukanPemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata CaraPenyetoran dan Pelaporannya,Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK392/KMK.03/2001 tentang PerubahanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannya.Pasal 1:Mengubah beberapa ketentuan

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK236/KMK.03/2003 tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannyaPasal 1:Pemungutan

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telahdilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) UndangUndang PPN).

Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKPberupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan danapabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, makaPajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PajakKeluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya ataspenyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.Bahwa Penjual dalam hal ini PT.

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telahdilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) UndangUndang PPN).

Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKPberupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan danapabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, makaPajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PajakKeluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya ataspenyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.Bahwa Penjual dalam hal ini PT.

Aji Faridah dimana untuk pungutan yang resmi sebesar Rp. 20.000,00dan Rp. 35.000,00 disetorkan ke kas daerah sedangkan kelebihan dana SP3sebesar Rp. 70.000,00 / kendaraan oleh saksi Hj. Aji Faridah dikelola dandisimpan atas perintah dari Terdakwa ;Bahwa kelebihan pungutan SP3 tersebut yang melebihi ketentuanperundangundangan dan Terdakwa bersama saksi Hj.

Aji Faridah mengelolakelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biayaoperasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di KabupatenMalinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupununtuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku BendaharaHal. 4 dari 19 hal. Put.

Aji Faridah mengelolakelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biayaoperasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di KabupatenMalinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupununtuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku Bendaharadealer Honda NSS dan saksi Asiang dari dealer Suzuki Malinau untukHal. 8 dari 19 hal. Put.

Aji Faridah dimanauntuk pungutan resmi sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 35.000,00 disetor keKas Daerah sedangkan selebihnya dana sebesar Rp. 70.000,00/kendaraandikelola dan disimpan atas perintah Terdakwa ;Bahwa penarikan SP3 sejak Januari 2008 sampai dengan Juni 2009sebesar Rp. 90.000,00 (yang seharusnya Rp. 20.000,00) ada kelebihanRp. 70.000,00 x 1803 unit kendaraan Roda 2 = Rp. 126.210.000,00.Penarikan SP3 Juli 2009 sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp. 105.000,00(yang seharusnya Rp. 35.000,00) ada

pada saat itu, knususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia danPemohon Banding, undangundang mengenai retribusi daerah No.34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajakatau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani tahun

1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor11 tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusidaerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor11 tahun 1957,Perpu Nomor 8 tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidakbertentangan dengan UndangUndang

Nomor 34 Tahun2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun

oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerahdan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelisberpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndangPajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama

Ketentuan pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknai bahwa padasaat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenaipajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalahyang telah ada sebelumnya dan besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutanatau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.Bahwa UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Hal. 11 dari 29 hal Put.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan denganUndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antaraPengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck Autocar ACL64FF Semi Tractor Tahun Perakitan 1997tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah qguadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No.34 tahun 2000.

PARMIN Dan adapun total dana pungutan yang telah terkumpul yaitu Rp 32.700.000,(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa pembayaran pengurusan sertifikat prona tersebut dimulai bulan Juli2015 sampai bulan September 2015 dan pembayaran tersebut ada yangmembayar setelah mendaftar, ada yang membayar setelah pengurusansertifikat tersebut berjalan dan ada yang membayar pada saat sertifikat sudahmau dibagikan ke masing masing pemohon/warga;Bahwa dana pungutan sebesar Rp 32.700.000, (tiga puluh

PARMIN BPHTB Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN catat dalam buku folio warna hijau,adapun namanama Pemohon PRONA, luas tanah serta penerima uang diDesa Sukaraya Kecamatan BoneBone Kabupaten Luwu Utara adalahsebagai berikut :Dan adapun total dana pungutan yang telah terkumpul yaitu Rp 56.592.000,(lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);Bahwa dana pungutan sebesar Rp 56.592.000, (lima puluh enam juta limaratus sembilan, pull, GbR cig euRiab) pada pelaksanaan penerbitan PronaGratis

Bahwa pada saat itu. saksi diperintahkan langsung oleh PAK PARMINuntuk melakukan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat untuk wilayahDusun Sidodadi. Bahwa saksi jelaskan kemungkinan yang menyuruhnya adalah KepalaDesa SukaraytasanPAdkor ShiIKNO melakukan pungutan pembayaranpengurusan Se /GRACURIIK Malayan Dusun Sidodadi Bahwa aparat pemerintah tidak pernah melakukan rapat yang membahastentang Prona tahun 2015 dan tahun 2016.

Luwu Utara.Bahwa adapun yang telah melakukan pungutan dana untuk biaya Sertifikattanah Prona tersebut adalah Lk.

Bahwa total dana dari hasil pungutan tersebut diatas dipergunakan sebagaiberikut : Biaya pembelian patok batas.Biaya Matera .Biaya konsumsi.Biaya transpor ke kantor BPN.Dan sisanya dibagi oleh semua Tim Pelaksana lapangan. Bahwa yang menetapkan besarnya biaya pungutan setiap pemohon sertifikatpada Prona Gratis Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tahun 2015 pada DesaSukaraya Kec. BoneBone Kab.

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dugaan pungutan liar di SMPN 01 Bingin Kuning;2. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 0005/LK.LAB/2016;3. 1 (satu) lembar lampiran SK No. 0005/LK.LAB/2016;4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 105-LSMLIDIK/SK-DPP/III-2016;5. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM Laskar Anak Bangsa Atas Nama M. SOPIAN;6. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM LIDIK Atas Nama M.

SOPIAN tentang adanya dugaan pungutan liar yang dilakukanoleh Saksi ARMEN selaku Kepala Sekolah SMP 01 Bingin Kuning sambilmemperlihatkan data mengenai dugaan adanya pungutan liar, Kemudian Sdr. M.SOPIAN menyuruh Terdakwa DEFLAN untuk membuat surat klarifikasi dugaanpungutan liar, Terdakwa DEFLAN menyanggupinya dan langsung mengetiksurat yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. ARMEN, kemudianTerdakwa DEFLAN mendatangi rumah Sdr.

SOPIAN mendapatkan informasi dariTerdakwa DEFLAN tentang dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Sadr.ARMEN, selanjutnya Sdr. M. SOPIAN menyuruh Terdakwa DEFLAN membuatsurat laporan kepada penegak hukum terkait adanya dugaan pungutan liar danmengirimkan langsung kepada Sdr. ARMEN;Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Perkara No: 25/Pid.B/2017/PN.TubBahwa dengan adanya Surat dugaan pungutan liar tersebut menjadidasar bagi Sdr. M. SOPIAN untuk menekan saksi ARMEN meminta sejumlahuang kepada Sdr.

Surat :01/LSM/Prov/2016 tentang klarifikasi dugaan pungutan yang diantar olehTerdakwa DEFLAN dan diberikan kepada saksi dengan mengatakankepada saksi bahwa surat tersebut dari Saksi M. SOPIAN dan menyuruhsaksi menemui Saksi M.

Lebong No.Surat : 01/LSM/PROV/2016 tentang Klarifikasi Dugaan Pungutan Liar yangdiduga dilakukan oleh Saksi Korban ARMEN selaku Kepala Sekolah SMPN 01Bingin Kuning, saat itu Terdakwa DEFLAN mengatakan surat tersebut berasaldari Saksi M.

harta bendanya dapat disita olen Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal TerdakwaHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2019dalam tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun;Menyatakan Barang bukti :Buku Kas Umum (BKU):1)3)1.1Buku Kas Umum Tahun 2011;1.2 Buku Kas Umum Tahun 2011;Peraturan Desa :a.Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2008 tanggal 22Februari 2008 tentang Pungutan

Desa Tahun Anggaran 2008;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2008 tanggal 29 April2009 tentangPungutan Desa Tahun Anggaran 2009;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 01/Per.Des/2010 tanggal 02Desember 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 02/Per.Des/2012 tanggal30Nopember 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;Peraturan Bupati :a.Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tanggal1 Desember 2006 tentang Alokasi Dana Desa;Fotokopi Peraturan Bupati

/Pid.Sus/20194)5)6)Peraturan Desa Pengelolaan Tanah Kas Desa:a.Peraturan Desa Nomor 03/Per.Des/2007 tanggal 16 Mei 2007tentang Pengelolaan tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2007;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 04/Per.Des/2010 tanggal 02Desember 2010 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa TahunAnggaran 2010;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 03/Per.Des/2012 tanggal 13Nopember 2012 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa TahunAnggaran 2012;Fotokopi Peraturan Desa Nomor 02/Per.Des/2012 tanggal 30Nopember 2012 tentang Pungutan