Kompetensi Absolut ;Bahwa untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah surat surat yang dibuat Turut Tergugat adalah merupakan sengketa tata usaha negaradan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN Jayapura dandalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili pembatalan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tentangkompotensi absolute oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam eksepsiTergugat dan Tergugat II dengan

Di desadesa yangpendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, ayat (1)dinyatakan bahwa :Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secaralengkap, maka hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surathak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah yangdibuat menurut overschrijvingsordonnantie (S.1834 Nomor 27),Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959 dan Peraturanperaturanpendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta, KaresidenanSurakarta

Jemaatnyaberhak untuk melakukan gugatan, karenanya Para Penggugat yang mengakusebagai Pengurus dan Jemaatnya Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) BukitHermon Kolaka berhak atau memiliki kapasitas sebagai Penggugat untukmelayangkan gugatan kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yang saatini) menguasai objek sengketa yang dijadikan bangunan Gereja AnugrahBethesda Jemaat Shekina Glory akibat dari perobuatan Tergugat NM danTergugat V serta Turut Tergugat yang mensertipatkan atau pengurusan surathak

Kompetensi Absolut ;Bahwa untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah surat surat yang dibuat Turut Tergugat adalah merupakan sengketa tata usaha negaradan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN Jayapura dandalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili pembatalan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tentangkompotensi absolute oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam eksepsiTergugat dan Tergugat II dengan

Tidak melakukan pendataan siapa saja (masyarakat) yang memiliki surathak atas tanah yang telah di terbitkan di atas sertifikat HPL tersebut;b. Objek Tanah yang akan di terbitkan Sertifikat HPL tersebut tidak diumumkan di media masa;c.

selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebuttanah Negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itukepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untukdibukukan dalam daftar bukutanah yang bersangkutan.Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutandibuat suratukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.Pasal 151)2)3)Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secaralengkap, maka hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surathak

Dalam perkara No. 383K / Sip /1971, menyatakan :Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.Oleh karena gugatan para penggugat telah melanggar Kompetensiabsolute, sehingga gugatan para penggugat yang demikian harusdinyatakan tidak dapat diterima;2.

kredit terhadap MULYONO dan BENI SIREGAR debiturdebitur yang terindikasi mulai menurun pembayaran kreditnya dan adanyapersonal garansi pada dokumen kredit debitur yang namanya digunakanoleh Mulyono.Berdasarkan temuan audit rutin tersebut maka SKAI BRI Agroniagamengirimkan tim khusus untuk melakukan audit pada bulan Desember2014 dengan hasil temuan beberapa dokumen yang diragukankeabsahannya dan ada 41 debitur yang berhubungan dengan MULYONOdimana ditemukan kejanggalan dari kepemilikan jaminan berupa SuratHak

Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Bulungan dengan tembusan55kepada Badan Pengawas Daerah KabupatenBulungan ;e Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalamproses pembayaran ganti rugi tanah adalahkwitansi, surat pernyataan, surat penyerahan surathak atas tanah, surat pernyataan pelepasan hak atastanah, bukti kepemilikan / penguasaan tanah yangasli, surat kuasa (apabila ganti rugi tersebutdiwakilkan / dikuasakan) ;e Bahwa proses pencairan sampai denganpembayaran ganti rugi tanah untuk

Adapun SuratHak Garapan dari Saksi tersebut adalah Nomor: 584.4/036, Kel. Krw/96.SPPT Nomor: 36.75.713.014.002.0027.0. Sehingga, berdasarkan haltersebut terbitlah Sertipikat atas nama SUHANDA, Tahun 2002; Saksi menerangkan bahwa, Saksi pernah dipanggil untuk hadir diKantor Pertanahan Kota Tangerang; Saksi menerangkan bahwa, yang hadir di Kantor Pertanahan KotaTangerang adalah: 1. Pak Weng, 2. Cuan Ok, 3.

berbeda serta hubungan hukum yang berbeda,karena jelas dalam penerbitan objek sengketa tersebut diperuntukkanlokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dalam penerbitanobjek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum, jadijelas disini objek sengketa dalam perkara a quo baik berupa adviceplaning, keterangan rencana kota dan izin mendirikan bangunan tidakdibangun di lokasi tanah Para Penggugat, yang mana hak kepemilikanPara Penggugat dibatasi oleh kepemilikan hak atas tanah berupa SuratHak

Bahwa ketika jaminan pembiayaan belum berbentuk SHM (SuratHak Milik) yang diajukan sebagai jaminan pengajuan Penggugat,sebenarnya akan merugikan pihak Tergugat I, karena secara langsungproses penjualan atau pelelangan secara agunan tidak mampudilakukan;13. Bahwa atas akta pengikatan jual beli dan kuasa sebagaimanaPenggugat pertanyakan dalam Repliknya point 2, dipertegas permintaanHalaman 48 dari 91 Hal.

bertanggung jawab kepada adik adiknya hinggadewasa, tanah tersebut awalnya didapat Abdul Ghafur dari pemberian HiArief yang membagibagikan Tanah kepada Abdul Ghafur supaya kampungmenjadi ramai, kemudian Abdul Ghafur memberikan kepada Tergugatselaku anak perempuan tertua sebagai Tugu Tubang, terhadap bantahanTergugat tersebut para Penggugat dalam repliknya juga tidak membantahtanah dan rumah asal tersebut sebagai Tugu Tubang, para Penggugathanya menanggapi jika tanah pekarangan rumah tersebut dibuatkan SuratHak

Putusan Nomor 337 K/TUN/2016KESIMPULANBerdasarkan uraian diatas bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha BandarLampung Nomor : 18 / G/2015/PTUNBL tanggal 18 Desember 2015 tidakmelihat dan memperhatikan ataupun mempertimbangkan dengan jelas isi suratHak Atas Tanah milik dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yaitu:Surat Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 287/II SB/77Tahun1976 atas nama SAMAN selaku orang tua Para Penggugat/ M. ROHIMseluas 42.000 M?

beli tanggal 18 Juli 1962 antaraDaman dengan Udin Lubis.b.Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 12 Februari 1972 antara Udin Lubisdengan Hasan Basri.Bahwa Penggugat melihat dan mempelajari suratsurat atas hak yang dijadikanoleh Tergugat IV dalam menerbikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4894/Kelurahan Bakaran batu atas Nama Ahmad Rinto Gunari, Bachelor Of Scienceyang merupakan ahli waris Alm Hasan Basri, telah menimbulkan kecurigaanterhadap salah satu surat yang dijadikan dasar pengajuan permohonan surathak

/2016/PN Lgsmerupakan orang tua Kandung Penggugat dan Tergugat V jugatidak pernah menerima Hibah dari Aisyah (lou Tiri Penggugat) Istridari Abdullah Batek yaitu berupa tanah darat beserta Rumah milikPenggugat yang dikuasai oleh Tergugat Il dan Tergugat IV , Adapunsurat Jual Beli yang mengatas namakan Tergugat V denganTergugat Il adalah tidak benar dan itu merupakan Rekayasa yang dibuat oleh Tergugat Il, guna menguasai tanah dan Rumah milikPengugat dan guna kepentingan Tergugat Il untuk mengurus SuratHak

materiilnya harusterpenuhi;Bahwa saksi mengatakan syarat formal itu adalah pihak penjual danpembeli harus datang langsung;Bahwa saksi mengatakan syarat Materiilnya ada surat cap basah atasHalaman 68 dari 96 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUNPGPtanah yang akan dilepaskan hak tersebut;Bahwa saksi mengatakan tidak perlu dilakukan pengecekan terhadap suratcap basah, jika sudah dijelaskan oleh pihak penjual itu benar maka sudahselesai;Bahwa saksi mengatakan tidak tahu jika diatas tanah tersebut ada surathak

namun berdasarkan bukti suratPara Tergugat bertanda PT4 berupa Surat Keterangan Bukti Pemilik TanahHalaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2020/PN KmnAdat Nomor 18/SKBP.TA/KPTKR/V/2004, tanggal 21 Mei 2004 dariPemerintah Kabupaten Fakfak, Distrik Kaimana, Kampung Trikora, PT5 berupaSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 2004, PT6berupa Kwitansi dari lbu Martina Sawy kepada ibu Sahara Watora sejumlahRp5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23 Mei 2004 dan PT7 berupa SuratHak

selisih suara angka 12760 menjadi 67 suaradipastikan calon No. 2 (Casudi) memenangkan suara 67 suara,ditambah bukti lain yang merupakan pendukung buktibukti di atasa. jumlah surat undangan yang tidak dibagikan warga, ditemukanwarga, panitia dan BPD dikantor balai desa Sura Kulon sebanyak453 surat undangan. b. jumlah surat suara yang sudah di cap dan ditandatangani oleh KetuaPanitia yang tidak dibagikan pada hak pilihjwarga, ditemukan warga,panitia dan BPD dikantor balai Desa Sura Kulon sebanyak 520 surathak

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lainBahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, makaPengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang secara absolutuntuk mengadili perkara aquo.

Kemudian pada Sertifikat HakMilik Nomor 1040 atas nama Farizal Indra, saksi memberikan keterangansertifikat tersebut hilang dibuat oleh Rima, kemudian saksi Farizal Indramengurus kembali agar Badan Pertanahan (BPN) untuk mengeluarkan SuratHak Milik yan baru yang telah hilang.