Ditemukan 1467 data
Terbanding/Penggugat : AMSIRE Bin ORTAJAB Alias AMAQ AMSIAH
158 — 107
Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakantidak berkekuatan hukum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata.Yurisprudensi ini dapat dimaknai bahwa dalam menetapkan ahli waris danpembagiannya harus ditetapkan ahli waris dan bagiannya seluruh ahli warisdalam tingkatannya.
21 — 1
Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
30 — 17
Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjaditiga, yaitu : kesengajan sebagai maksud (oopzet als oogmerk),Kesengajan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bijzakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaansebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus' eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud(opzet als oogmerk).
115 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anthon Pongrekun,sehingga dengan demikian alasan Permohonan PK dari Pemohon PKtersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Alasan Permohonan Pk KeduaApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa permohonan PK barulah mengetahui bahwa dalam perkara a quoyang dimohonkan Permohonan Peninjaun Kembali oleh Pemohon PK,bahwa
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utaratersebut didasarkan kepada alasan : a), kwitansi tanggal 05 Agustus 2001(P5) yang tingkatannya merupakan onderhand acte yang disangkal olehpihak Pembanding semula Tergugat , Pembanding II semula Tergugat IIdan Pembanding Ill semula Tergugat Ill, dan b). akta jual beli (P7) tidakmempunyai nilai pembuktian sama sekali hanya berupa blangko kosongyang hanya ditanda tangani Pihak Pertama Drs.
133 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menandatangani danDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2018ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap dapil yangmelaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRProvinsi tercantum dalam formulir Model B.1;dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yangberbuny!:(1).
Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:d. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakanformulir Model B.3;Formulir Model B.3 berisi pernyataan Pimpinan Parpol sesuaitingkatannya bahwa namanama Bakal Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan mantan terpidanabandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi danapabila melanggar hal tersebut maka
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singgara yang manadalam hal ini peninggalan/warisan diberikan kepada para ahli warisberdasarkan urutan tingkatannya (kepada tingkat pertama, kedua danseterusnya). Berikut ini yang merupakan ahli waris adalah sebagai berikut:Anak lakilaki dari Pewaris dari istri pertama Pewaris: Usman bin H. Abd. Gani, Penggugat; Muh. Rafi bin H. Abd. Gani, Penggugat;Anak perempuan dari Pewaris dari istri pertama Pewaris: Hj. Bulkis binti H. Abd. Gani, Tergugat ; Rosmiati binti H. Abd.
94 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghuni rumah Negara yang berstatus pensiun, janda/duda pensiunwajidb mengosongkan rumah negara dalam waktu 6 (enam) bulansejak peraturan itu diundangkan;Bahwa keberadaan Pasal 1 angka 1, Pasal 9 ayat (1) huruf a serta Pasal15 Huruf b Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara di atas bertentangandengan peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi,yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 tentang Rumah
69 — 34
tanggal 03Agustus 2016 atas nama CICA YULIANI Binti YULI ASWANI dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :a. lebam dimata sebelah kanan ukuran + 2 centimeter;b. bengkak dikepala bagian samping kiri ukuran + 1 centimeter;c. jejas kemerahan di bibir atas sebelah kanan ukuran + 0,5 centimeter;d. luka robek pada leher ukuran + 0,5 centimeter.KesimpulanPenderita mengalami bengkak dan luka lecet oleh karena kekerasan bendatumpul dan benda tajam.Menimbang,bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya
24 — 2
Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
33 — 4
Jadi unsur dengan sengaja disini ditujukanuntuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada hal bahwapada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin para pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ( Moeljatno, 1983 ; 171 )Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaanterdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :1 Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als Oogmerk )2
41 — 8
terdakwamemukulkan bambu kebagian tangan, badan dan kewajah saksi korban sehinggakacamata saksi jatuh dan rusak lalu saksi korban Hariono lari menyelamatkan dirikedalam rumah selanjutnya terdakwa berteriak dan berkata " keluar kau, biarkumatikan kau ".dan korban tidak menghiraukan dan saksi korban tetap beradadidalam rumahnya dimana saksisaksi yang melihat langsung kejadian pemukulanitu yaitu Saksi HARIONO, saksi EDISON UJUNG, dan saksi INDRA SIMBOLON;Menimbang, bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain ; suatu kekeliruan yang nyata ; 4. Bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan padaadanya kekeliruan / kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh HakimAgung yang memeriksa perkara a quo Berta adanya bukti tambahan yangbersifat menentukan yaitu :a.
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Turut Terbantah IV : Badan Pertanahan Nasional Jakarta, KantorPertanahan Jakarta Timur;Bahwa terhadap bantahan dari Pembantah (sekarang Penggugat) yangdimaksud diatas pada pokoknya petitum Pembantah diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim disetiap tingkatannya, sebagaimana yangtertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1103 K/Pdt/2010tertanggal 29 November 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 214/Pdt/2009/PTvDKI tertanggal 19 Oktober 2009junctoPutusan Pengadilan Negeri Jakarta
74 — 14
tentu akan melampaui kewenangan, karena selainperkara yang materinya sama telah diputus dengan putusanperdamaian dalam perkara dengan putusan Pengadilan AgamaMojokerto tertanggal 29 Desember 2016, Nomor0803/Pdt.G/2016/PA.Mr, jo Putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 170/Pdt.G/2017/PTA.Sby,sehingga akan menjadi rancu Pengadilan yang tingkatnya lebihrendah dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama (in casuPengadilan Agama Mojokerto) membatalkan Putusan Pengadilanyang sama tingkatannya
Putusan Pengadilan Tinggi AgamaJawa Timur di Surabaya Nomor : 170/Pdt.G/2017/PTA.Sbytertanggal 31 Mei 2017 tidak dapat dibatalkan oleh Majelis'flakimPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara Nomor :No.2819/Pdt.G/2017/PA.Mr ini, Karena bagaimana Pengadilanyang setingkat / sama tingkatannya akan membatalkanPutusannya sendiri, atau bahkan membatalkan Putusan yanglebih tinggi tingkatannya tentu akan bertentangan dengan hukumdan akan menghebohkan dunia hukum Indonesia.6.
20 — 1
Semakin banyak mund dan semakin tinggi grade / tingkatannya makaotomats honor yang saya dapatakansemakin bertambah.Sejak anak saya dalam kandungan Eva Susanti, maka tu benarbenar berkah dan anugerah yangdiberkan Alah SWT sehingga mundmurd smakin bertambah dan saya yakin bahwa inibhrejeki yang diberikan anak saya kepada kami. Saya bangkit lagi Pak Hakim semangat danmotivasi dalam hidup saya semakin bertambah.
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena berdasarkan data partai politik dan datakepengurusan partai politik yang sah menurut tingkatannya yang dimilikioleh Tergugat V secara nyata dapat dibuktikan bahwa pihak yangmengatas namakan DPW Partai SIRA (Tergugat II dan Ill) yangmengajukan usulan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRKAceh Utara adalah pihak yang tidak berwenang sama sekali berdasarkanhukum karena Penggugat diajukan/dicalonkan sebagai anggota DPRKAceh Utara adalah oleh Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai SuaraIndependen
200 — 71
kreditNomor : 56 tersebut pada intinya Tergugat mengesampingkan pasal1266 KUHPerdata dan dapat memutuskan secara sepihak perjanjiankredit tanoa harus ada persetujuan dari Penggugat;11.Menyatakan berdasarkan point 10 diatas maka para Tergugat telahmelanggar itikad baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338KUHPerdata dan juga salah satu asas hukum mengatakan bahwasuatu peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkanoleh suatu peraturan perundangundangan lainnya yang samatingginya atau lebih tinggi tingkatannya
384 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan yang berlaku; Bahwa benar sebagaimana pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan sebelum tahun 2006 telah dikeluarkan izinpersetujuan Bupati Rokan Hulu atas ijin Usaha Hutan TanamanIndustri di areal pencadangan HPH PT BINA DAYA BENTALApada tahun 2003 (KPTS.02/Kehutanan/II/2003 tanggal 4 Februari2003) namun selanjutnya telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUTII/2006,sehingga berdasarkan hierarki perundangundangan maka jindari Bupati tersebut yang tingkatannya
ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa benar sebagaimana pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan sebelum tahun 2006 telah dikeluarkan izinpersetujuan Bupati Rokan Hulu atas ijin Usaha Hutan TanamanIndustri di areal pencadangan HPH PT BINA DAYA BENTALApada tahun 2003 (KPTS.02/Kehutanan/II/2003 tanggal 4 Februari2003) namun selanjutnya telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUTII/2006,sehingga berdasarkan hierarki perundangundangan maka jindari Bupati tersebut yang tingkatannya
139 — 77
pula menentukan siapa yang menjadi pewaris.Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak pihak tersebut bisa disebutpewaris ataupun ahli waris, apa saja barang peninggalan pewaris yang menjadihal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Bbharta waris ( tirkah ), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagianwaris tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat tingkat, para Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli warisserta harta waris dalam setiap tingkatannya
meninggalnya pewaris lain dalam tingkat dibawah yaitu kapan meninggalnya La Mura bin La Ifa, La Dadji bin La Ifa, WaSaea binti La lfa, La Topa bin La Ifa, La Patani bin La Ifa dan Tantabelo bin LaIfa, sehingga dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas dalam mendudukkankeahliwarisan pihak pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahliwaris langsung (eigen hoofde ) ataupun ahli waris Pengganti (Plaatsbervulling);Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkan adanya perkawinanpara pewaris yang tingkatannya