Ditemukan 4253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yurid yudis yauris yunis
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
123117
  • Bahwa Penggugat tidak melakukan upayahukum dalam perkara Tipikor tersebut karena berangkat dari pendapatsegolonganpara Yuris yang paradok dari sudut pandang penguasa yangdiberikan kewenangan, bahwa upaya hukum dalam tindak pidana korupsimerupakan suatu yang Siasia karena sering kali bukannya keadilan yangakan diperoleh melainkan bertambahnya kesengsaraan yang akan diterimadan jelas akan berdampak pula kepada kesengsaraan yang akan dialami olehketurunan anak isteri dan semua keluarga, sehingga Penggugatmenyerahkan
Register : 06-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 550/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : Tarumanegara Rivai
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
5223
  • ., Para Advokat dari KantorHukum Yuris Utama & Assosiciates, yangberkedudukan di Jin. Parmuka No. 165 KotaBandung ;SEBAGAI PARA PEMBANDING, SEMULAPENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ;Lawan:1. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK (CNB),berkedudukan danberkantorPusat di Surabaya Cq PT. CENTRATAMANASIONAL BANK (CNB) Jin. CihampelasNo.29 Kota Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Februari 2015 — AHMAD SHOLEH ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
6111
  • melakukan kekuasaan yang sah ; Pasal 92 Ayat (2) menyebutkan yang masuk sebutan amtenaar dan hakim, termasuk pula ahlimemutus perselisihan, yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yangmenjalankan kekuasaan hukum administratief, demikian juga ketua dananggota dewan agama ; Pasal 92 Ayat (3)menyebutkan sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang jugasebagai amtenaar ; === ===Menimbang, bahwa dari ketiga pengertian amtenaar (pegawai negeri) tersebut dalampenjelasannya disebutkan bahwa menurut yuris
Register : 04-01-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 September 2016 — ROBERTUS ROBIYANTO HARTONO, Presiden Direktur, atas nama Perseroan Terbatas PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Mega Pratama, Jalan Raya Pasar Minggu No. 14.D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Hj. Tutut Rokhayatun, SH.MH, CLA Ria Aryani Nasution, SH.MH, CLA Rony Syarifudin, SH, CLA Marisa Kemala, SH, Zentoni, SH, Rio Rachmat Effendi, SH.MH, Cecep Hasanudin, SH, dan Sigit Rizky Riyandani, SH. Para Advocat dan asistennya pada TAN & Co Law Offices berkantor di Jakarta beralamat di Jl. HR Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk Office 5 Floor Suite A 529 Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015.
7657
  • bukti P14).15.Asli Kitab Undang uindang Hukum Perdata Penerbit Permata Press(bukti P15 )16.Asli Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBaarang/jasa Pemerintah, Penerbit Citra Umbara Bandung ( bukti P1617.Asli Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang undangKepailitan, Balai Pustaka ( bukti P17 )Hal. 50 dari 78 Putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelMenimbang selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan ahliDR (yuris
Register : 19-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat: YOHANES TAOLIN Tergugat: 1.LAY MAU YAKOBUS 2.MIKHAEL TNANO 3.VINCEN SAMARA 4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU 5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
22474
  • Putusan MA nomor 482 K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (/aw as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
Register : 19-08-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 6 Maret 2017 — PENGGUGAT - LA HASAN - ARSAN NOHU - WA ADI - WA KALAMBE - LA BAE - WA RADIANI - RONITA INUMA TERGUGAT - LA ODE PILI - WA JAO - LA UNTU ALIAS LA ODE UNTU, SH, M.Si - WA JUMI - ANDI JAYA PRAWIRA SUNADI M - KEPALA DESA PATUNO - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAKATOBI
13635
  • dimana terhadapperbuatan jual beli/pengalihan atas tanah dimaksud, majelis berpendapat bahwaperbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah dimaksud tidaklah memilikidasar pijakan hukum yang kuat, halmana disebabkan tanah sengketa bukanlahkepunyaan TergugatI, I, dan I, akan tetapi tanah obyek sengketa a quo adalahkepunyaan para penggugat yang diperoleh dari kakek dan nenek para penggugatselanjutnya dikelola oleh LA JAO maupun LA HASAN dan ibunya, sehinggadengan berpedoman pada asas hukum nemo plus yuris
Register : 30-05-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
7323
  • Dengan ketentuan bahwa proses permohonan danHalaman 25 dari 73 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg.pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi itikad baik ataukebenaran, serta berpegang teguh pada azas Nemo Plus Yuris.Dengan menerapkan kedua azas ini, yaitu azas itikad baik/kebenarandan azas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepadapemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua azas iniharus diikuti pula dengan azas penguasaan fisik atas tanah tersebut
Putus : 28-05-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 28 Mei 2013 — SUJADI
20985
  • Unsur ke 2 secara melawan hukum.Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai
Putus : 17-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PLG
Tanggal 17 Januari 2014 —
363
  • Adapun Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992K/Sip/1979, pada intinya berbunyisebagal benkut: "Semenjak AJB ditandatanganidi depan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli."Adapun Pasal 4 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Dada intinya berbunyi sebagai berikut: "Untuk memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepadapemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."
Putus : 08-10-2012 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 19/ PDT.G/ 2011/ PN-MBO
Tanggal 8 Oktober 2012 — HAFSAH, umur + 57, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; LAWAN : SYARIFUDDIN, Dkk, selanjutnya disebut sebagai PARATERGUGAT ;
8518
  • IndonesiaNomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11Maret 1986 yang menyatakan Olehkarena gugatan Penggugat mengandung kekurangan Formil antara laintidak ahli waris diikut sertakan dalam gugatn, lagi pulak letak, luas sertabatasbatas tanah yang disengketakan tidak dijelaskan secara benar didalamgugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Para Tergugat dalamDupliknya dalam halaman 2 alinea terakhir Bahwa berdasarkan.....dst danhalaman 3 alinea 1 yuris
Putus : 30-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD
7636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 27 PK/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalamputusan Judex Yuris No. 142 K/Pid.Sus/2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil padaPelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambasdalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan, dengan pola danabergulir dalam dalam
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN
6481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti dalam Pengadilan Tipikor dantingkat Banding dan Pemeriksaan Judex Yuris dalam pemeriksaantingkat Banding dan Kasasi telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh perundangundangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabilasekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperolehkeyakinan bahwa
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 527/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
12573
  • Utr.materiill yang telah Saya sebutkan lebih jelasnya dapat dibaca YurisProdensi MA no.1.2.3/ 1971 itu Yuris Prodensi hibah dibeli ; Bahwa, ahli menjelaskan mekanisme Proses balik nama atau pemindahanhak Yang mulamula tentunya dibuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanahadanya pembeli dan penjual dengan dua saksi Pejabat Pembuat Akta Tanahdalam jangka 7 hari kerja berkewajiban untuk mendaftarkan pemindahan hakitu ke Kantor Pertanahan setempat kemudian Kantor Pertanahan Setempatini secara peraturan dalam
Putus : 28-05-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 28 Mei 2013 — SUJADI ;
6226
  • Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatanyang bertentangan
Register : 31-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 10-06-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 275/Pdt.G/2016/MS.Bna
Tanggal 27 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6315
  • terang mengatakan yurispudensi tetap tersebut telah keliru Tergugat dan Il tafsirkan, hal inisebagaimana replik pada poin 6 huruf b yaitu:Bahwa Tergugat dan II juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalau objekgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..dst...Bahwa Tergugat dan II tidak pernah menafsirkan Yurisprudensi tetaptersebut, akan tetapi hanya hanya mengutip Yurisprudensidimaksud,karena Yurisprudensi merupakan putusan Yudex Yuris
Register : 07-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 218/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 1 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Irja Bin Nimin
Terbanding/Penggugat I : Tomblo Bin Lantar
Terbanding/Penggugat IV : Tuti Binti Niran
Terbanding/Penggugat II : Lamah Binti Lantar
Terbanding/Penggugat V : Rosina
Terbanding/Penggugat III : Jampang Bin Lantar
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Robbi Nur Bin Nimun
6834
  • 3.520 M2 ) bukan Tanah Sawah dari Pr MINI Girik C No.1612 Persil 75sll Seluas : 40.560 M2 ( Bukti P 9 )Bahwa Sesuai dengan Hukum Acara Perdata Para Penggugat tidak wajibmenarik ,mengikut sertakan PPAT Camat Cabangbungin , Perum Jasa Tirtalldan Kepala Desa Lenggajaya ,Ny Mini Binti Minan sebagai pihak didalamperkara ini. dan Penggugat Cukup menarik Pihak yang merugikan ParaPenggugat yaitu Tergugatl,Il sebagai Pihak yang menguasai dan yangmengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa ( Vide Yuris
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm)
10137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsurtujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, olehkarenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.2.
Register : 07-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ENDRY TANDIONO
4310
  • Adan apabila tidak ada yang mengaturdicarikan keadilan dan diputuskan oleh yuris, dan hakim yang membuataturan itu mengikat semuanya. Dengan melihat asas kepatutan dapatdisalahkan oleh hakim. Berbeda dengan di Eropa yang menganut civilsystem yang berpijak pada aturan atau norma. Dan apabila ada perbuatanyang melanggar norma atau aturan inilah yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Dan norma ini diterakpan di masyarakat.
Register : 16-04-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat: SETIAWAN Tergugat: 1.RACHEL SARASWATI pemilik OXEN FREE 2.WALIKOTA YOGYAKARTA
16040
  • Yogyakarta yang jelasjelasadalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagilagiberalasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat Iltidak akan menanggapinya karena jelasjelas kasus WaterleidingArrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semuatahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda danbukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dipedomanioleh para yuris
Register : 07-03-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
BOYKE LUNTUNGAN
Tergugat:
1.JOSEPH LUNTUNGAN
2.JORRY LOMBOAN
3.PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Turut Tergugat:
1.YANCE A.V. MANGARE, SH
2.ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
3.BERTIN LUNTUNGAN
4.EROL WENAS
8761
  • Bahwa angka ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidakberdasar dan tidak disertai buktibukti, maka berdasarkan yuris prudensiMahkamah Agung tanggal 03 September 1983 No.19 K/SIP/1983 yangmana gugatan tidak mendasar dan tidak terperinci tuntutan ganti rugiharus dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan halhal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak atausetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.