Ditemukan 4253 data
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
123 — 117
Bahwa Penggugat tidak melakukan upayahukum dalam perkara Tipikor tersebut karena berangkat dari pendapatsegolonganpara Yuris yang paradok dari sudut pandang penguasa yangdiberikan kewenangan, bahwa upaya hukum dalam tindak pidana korupsimerupakan suatu yang Siasia karena sering kali bukannya keadilan yangakan diperoleh melainkan bertambahnya kesengsaraan yang akan diterimadan jelas akan berdampak pula kepada kesengsaraan yang akan dialami olehketurunan anak isteri dan semua keluarga, sehingga Penggugatmenyerahkan
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
52 — 23
., Para Advokat dari KantorHukum Yuris Utama & Assosiciates, yangberkedudukan di Jin. Parmuka No. 165 KotaBandung ;SEBAGAI PARA PEMBANDING, SEMULAPENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ;Lawan:1. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK (CNB),berkedudukan danberkantorPusat di Surabaya Cq PT. CENTRATAMANASIONAL BANK (CNB) Jin. CihampelasNo.29 Kota Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.
61 — 11
melakukan kekuasaan yang sah ; Pasal 92 Ayat (2) menyebutkan yang masuk sebutan amtenaar dan hakim, termasuk pula ahlimemutus perselisihan, yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yangmenjalankan kekuasaan hukum administratief, demikian juga ketua dananggota dewan agama ; Pasal 92 Ayat (3)menyebutkan sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang jugasebagai amtenaar ; === ===Menimbang, bahwa dari ketiga pengertian amtenaar (pegawai negeri) tersebut dalampenjelasannya disebutkan bahwa menurut yuris
76 — 57
bukti P14).15.Asli Kitab Undang uindang Hukum Perdata Penerbit Permata Press(bukti P15 )16.Asli Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBaarang/jasa Pemerintah, Penerbit Citra Umbara Bandung ( bukti P1617.Asli Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang undangKepailitan, Balai Pustaka ( bukti P17 )Hal. 50 dari 78 Putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelMenimbang selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan ahliDR (yuris
224 — 74
Putusan MA nomor 482 K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (/aw as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
136 — 35
dimana terhadapperbuatan jual beli/pengalihan atas tanah dimaksud, majelis berpendapat bahwaperbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah dimaksud tidaklah memilikidasar pijakan hukum yang kuat, halmana disebabkan tanah sengketa bukanlahkepunyaan TergugatI, I, dan I, akan tetapi tanah obyek sengketa a quo adalahkepunyaan para penggugat yang diperoleh dari kakek dan nenek para penggugatselanjutnya dikelola oleh LA JAO maupun LA HASAN dan ibunya, sehinggadengan berpedoman pada asas hukum nemo plus yuris
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
73 — 23
Dengan ketentuan bahwa proses permohonan danHalaman 25 dari 73 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg.pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi itikad baik ataukebenaran, serta berpegang teguh pada azas Nemo Plus Yuris.Dengan menerapkan kedua azas ini, yaitu azas itikad baik/kebenarandan azas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepadapemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua azas iniharus diikuti pula dengan azas penguasaan fisik atas tanah tersebut
209 — 85
Unsur ke 2 secara melawan hukum.Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai
36 — 3
Adapun Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992K/Sip/1979, pada intinya berbunyisebagal benkut: "Semenjak AJB ditandatanganidi depan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli."Adapun Pasal 4 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Dada intinya berbunyi sebagai berikut: "Untuk memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepadapemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."
85 — 18
IndonesiaNomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11Maret 1986 yang menyatakan Olehkarena gugatan Penggugat mengandung kekurangan Formil antara laintidak ahli waris diikut sertakan dalam gugatn, lagi pulak letak, luas sertabatasbatas tanah yang disengketakan tidak dijelaskan secara benar didalamgugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Para Tergugat dalamDupliknya dalam halaman 2 alinea terakhir Bahwa berdasarkan.....dst danhalaman 3 alinea 1 yuris
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 27 PK/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalamputusan Judex Yuris No. 142 K/Pid.Sus/2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil padaPelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambasdalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan, dengan pola danabergulir dalam dalam
64 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti dalam Pengadilan Tipikor dantingkat Banding dan Pemeriksaan Judex Yuris dalam pemeriksaantingkat Banding dan Kasasi telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh perundangundangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabilasekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperolehkeyakinan bahwa
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
125 — 73
Utr.materiill yang telah Saya sebutkan lebih jelasnya dapat dibaca YurisProdensi MA no.1.2.3/ 1971 itu Yuris Prodensi hibah dibeli ; Bahwa, ahli menjelaskan mekanisme Proses balik nama atau pemindahanhak Yang mulamula tentunya dibuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanahadanya pembeli dan penjual dengan dua saksi Pejabat Pembuat Akta Tanahdalam jangka 7 hari kerja berkewajiban untuk mendaftarkan pemindahan hakitu ke Kantor Pertanahan setempat kemudian Kantor Pertanahan Setempatini secara peraturan dalam
62 — 26
Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatanyang bertentangan
63 — 15
terang mengatakan yurispudensi tetap tersebut telah keliru Tergugat dan Il tafsirkan, hal inisebagaimana replik pada poin 6 huruf b yaitu:Bahwa Tergugat dan II juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalau objekgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..dst...Bahwa Tergugat dan II tidak pernah menafsirkan Yurisprudensi tetaptersebut, akan tetapi hanya hanya mengutip Yurisprudensidimaksud,karena Yurisprudensi merupakan putusan Yudex Yuris
Terbanding/Penggugat I : Tomblo Bin Lantar
Terbanding/Penggugat IV : Tuti Binti Niran
Terbanding/Penggugat II : Lamah Binti Lantar
Terbanding/Penggugat V : Rosina
Terbanding/Penggugat III : Jampang Bin Lantar
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Robbi Nur Bin Nimun
68 — 34
3.520 M2 ) bukan Tanah Sawah dari Pr MINI Girik C No.1612 Persil 75sll Seluas : 40.560 M2 ( Bukti P 9 )Bahwa Sesuai dengan Hukum Acara Perdata Para Penggugat tidak wajibmenarik ,mengikut sertakan PPAT Camat Cabangbungin , Perum Jasa Tirtalldan Kepala Desa Lenggajaya ,Ny Mini Binti Minan sebagai pihak didalamperkara ini. dan Penggugat Cukup menarik Pihak yang merugikan ParaPenggugat yaitu Tergugatl,Il sebagai Pihak yang menguasai dan yangmengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa ( Vide Yuris
101 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsurtujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, olehkarenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.2.
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ENDRY TANDIONO
43 — 10
Adan apabila tidak ada yang mengaturdicarikan keadilan dan diputuskan oleh yuris, dan hakim yang membuataturan itu mengikat semuanya. Dengan melihat asas kepatutan dapatdisalahkan oleh hakim. Berbeda dengan di Eropa yang menganut civilsystem yang berpijak pada aturan atau norma. Dan apabila ada perbuatanyang melanggar norma atau aturan inilah yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Dan norma ini diterakpan di masyarakat.
160 — 40
Yogyakarta yang jelasjelasadalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagilagiberalasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat Iltidak akan menanggapinya karena jelasjelas kasus WaterleidingArrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semuatahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda danbukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dipedomanioleh para yuris
BOYKE LUNTUNGAN
Tergugat:
1.JOSEPH LUNTUNGAN
2.JORRY LOMBOAN
3.PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Turut Tergugat:
1.YANCE A.V. MANGARE, SH
2.ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
3.BERTIN LUNTUNGAN
4.EROL WENAS
87 — 61
Bahwa angka ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidakberdasar dan tidak disertai buktibukti, maka berdasarkan yuris prudensiMahkamah Agung tanggal 03 September 1983 No.19 K/SIP/1983 yangmana gugatan tidak mendasar dan tidak terperinci tuntutan ganti rugiharus dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan halhal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak atausetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.