Ditemukan 4256 data
1.SURYA WIRDA NINGSIH Binti H. BAA
2.SRI HERLINDA Binti H. BAA
3.BUYA HAMKA Bin H. BAA
Tergugat:
1.Drs. H. ABDUL LATIF HATMAN
2.M. YUSUF
3.AKBP. NURHAMIDAH
4.AKBP. MOCH. FAHRURROZI
5.ARDIYANSYAH SH. MH
6.AKBP. EKO WAHYUNIAWAN
7.Letkol. ARIFIN DAHLAN
8.Bripka ARUWALI
9.JAMAL alias JAMAL AZALI
10.INDRIANI
11.HJ. AMNIA WA ODE
12.WA ODE MASRIATI
13.BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
102 — 41
YUSUF (Tergugat Il) baik selaku pemilik karena telahmembeli tanah dimaksud dari Bambang Margono maupun sebagai orang yangmenjalankan kuasa (volmacht) untuk menjual tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berpedoman pada asas hukum nemo plus yuris yaitusuatu. asas yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yangsebenarnya dalam hal ini adalah para penggugat, terhadap tindakan pihak lain (pihakpara Tergugat) yang mengalihkan haknya tanpa sepengatahuannya, dimana akibat daritindakan pelanggaran pihak
36 — 3
Adapun Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992K/Sip/1979, pada intinya berbunyisebagal benkut: "Semenjak AJB ditandatanganidi depan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli."Adapun Pasal 4 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Dada intinya berbunyi sebagai berikut: "Untuk memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepadapemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."
86 — 18
IndonesiaNomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11Maret 1986 yang menyatakan Olehkarena gugatan Penggugat mengandung kekurangan Formil antara laintidak ahli waris diikut sertakan dalam gugatn, lagi pulak letak, luas sertabatasbatas tanah yang disengketakan tidak dijelaskan secara benar didalamgugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Para Tergugat dalamDupliknya dalam halaman 2 alinea terakhir Bahwa berdasarkan.....dst danhalaman 3 alinea 1 yuris
162 — 40
Yogyakarta yang jelasjelasadalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagilagiberalasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat Iltidak akan menanggapinya karena jelasjelas kasus WaterleidingArrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semuatahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda danbukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dipedomanioleh para yuris
63 — 26
Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatanyang bertentangan
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ENDRY TANDIONO
45 — 10
Adan apabila tidak ada yang mengaturdicarikan keadilan dan diputuskan oleh yuris, dan hakim yang membuataturan itu mengikat semuanya. Dengan melihat asas kepatutan dapatdisalahkan oleh hakim. Berbeda dengan di Eropa yang menganut civilsystem yang berpijak pada aturan atau norma. Dan apabila ada perbuatanyang melanggar norma atau aturan inilah yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Dan norma ini diterakpan di masyarakat.
67 — 15
terang mengatakan yurispudensi tetap tersebut telah keliru Tergugat dan Il tafsirkan, hal inisebagaimana replik pada poin 6 huruf b yaitu:Bahwa Tergugat dan II juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalau objekgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..dst...Bahwa Tergugat dan II tidak pernah menafsirkan Yurisprudensi tetaptersebut, akan tetapi hanya hanya mengutip Yurisprudensidimaksud,karena Yurisprudensi merupakan putusan Yudex Yuris
Terbanding/Penggugat I : Tomblo Bin Lantar
Terbanding/Penggugat IV : Tuti Binti Niran
Terbanding/Penggugat II : Lamah Binti Lantar
Terbanding/Penggugat V : Rosina
Terbanding/Penggugat III : Jampang Bin Lantar
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Robbi Nur Bin Nimun
69 — 36
3.520 M2 ) bukan Tanah Sawah dari Pr MINI Girik C No.1612 Persil 75sll Seluas : 40.560 M2 ( Bukti P 9 )Bahwa Sesuai dengan Hukum Acara Perdata Para Penggugat tidak wajibmenarik ,mengikut sertakan PPAT Camat Cabangbungin , Perum Jasa Tirtalldan Kepala Desa Lenggajaya ,Ny Mini Binti Minan sebagai pihak didalamperkara ini. dan Penggugat Cukup menarik Pihak yang merugikan ParaPenggugat yaitu Tergugatl,Il sebagai Pihak yang menguasai dan yangmengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa ( Vide Yuris
103 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsurtujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, olehkarenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.2.
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
201 — 706
Begitu juga dalam yuris prodensi PutusanMahkamah agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tangaal 17 April 1979yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan denganjelas letak dan batasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidakdapat diterima. Bahwa terhadap tanah yang memiliki sertifikat, dalamhal itu. penyebutan nomor sertifikat secara insklusif meliputipenjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah ;d.
Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa Tuntutan yang tidakjelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutantersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo menyatakan Gugatan tidak diterima (niet ou va kelijkverklaard) khususnya bagi Turut Tergugat ;ll. DALAM POKOK PERKARA4.
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
261 — 319
PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah oleh karenanya harus dikualifikasikan sebagaipembeli yang beritikad baik dan dilindungi dijelaskan dalam yuris prodensiMahkamah Agung No.251 K/SIP 1958 Tanggal 26 Desember 1958 yangpada pokoknya menyatakan pembeli yang tenah bertindak dengan itikadbaik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.Menimbang bahwa tergugat II, V, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa;T Il DK/ P.
37 — 2
AKHMAD YURIS BIN HANAFI;
5.4.9. HODIJAH BINTI HANAFI;
5.4.10. SITI RAHMA BINTI HANAFI;
5.4.11. HERI AGUSMAN BIN HANAFI, dan
5.4.12. NOFI IRWANTI BINTI HANAFI.
5. 5. Hj. HJ.
164 — 82
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inisangat sukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karenadalil gugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara inimenggunakan bahasa dewa mabuk yang menyerang semuaorang yang ada di sekitarnya, tetapi tidak tentu arah dan tujuannya;Bahwa di dalam gugatan Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, darimana sebutan initidak ada dan tidak dikenal di
Bahwa dalil gugatan Penggugat intervensi dalam perkara ini sangatsukar untuk dimengerti dan dipahami secara yuridis, karena dalilgugatannya tidak menggunakan bahasa yuris;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat intervensi juga menyatakandan menyebut dirinya sebagai pihak terkait, dimana sebutan ini tidakada dan tidak dikenal di dalam hukum acara perdata;Bahwa gugatan yang demikian itu adalah tidak bisa dimengerti dandipahami secara yuridis dan tidak memenuhi standar formal daripadasebuah surat gugatan
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali; bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
110 — 61
Halini akan PENGGUGAT uraikan dengan mendasarkan pada argumentasi danrasio yuris sebagai berikut:Halaman 13 dari 96 Putusan perdata Nomor 3/PDT/2021/PT BDG13.1Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimanadimandatkan oleh Undangundang Perbankan sebagai aturanpelaksanaan AYDA;Bahwa, secara normatif walaupun ketentuan AYDA telah dijelaskandidalam Pasal 12A ayat (1) Undangundang No. 10/Tahun 1988 tentangPerbankan, namun demikian Pasal 12A ayat (2) menjelaskan bahwaketentuan mengenai tata cara
147 — 74
yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwapendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistemnegatif, tetapi yang mengandung unsur positif ;137Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertipikathak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris
61 — 17
Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hakmelebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6246/Damai, Luas: 220 m?, terletak di Desa /Kel. Damai, Kec. BalikpapanSelatan, Kota.
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
sambil memaksa untukmenanda tangani AJB Nomor116/C/KBJ/1994 tanggal 2 Maret 1994 bukti T.IVT.16;Atas asas hukum berdasarkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahuluPenggugat yang menyatakan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum(PMH), dan apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding dahuluPenggugat dapat dibuktikan secara terang benderang dan nyata oleh PemohonKasasi II Pemohon Kasasi IV sehingga dalil dalil Termohon Kasasi haruslahditolah, hal tersut di atas sejalan dengan ketentuan yuris
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
298 — 156
Foto Cpy Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 568K/Sip/1983 dalam buku berjudul Yurispundensi Mahkamah AgungRI 2,Perdata Umum 1980 2009 Penerbit pilar Yuris Ultima, 2009 halaman 184,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4;5. Foto Cpy Buku karangan M. Yahya Harahap, SH yang berjudul SegisegiHukum PerjanjianPenerbit Alumni/1986/Bandung, halaman 72, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 5;6. Foto Cpy Buku Karangan Prof R.
120 — 64
Oleh karenaitu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objeksengketa dan tergugatnya berbeda tetapi digabungkan menjadi satu,gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 77(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Buku , Perdata Umum 19621972,diterbitkan Pilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman687);Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh stressingM.A.R. yang pada pokoknya menekankan, bahwa