Ditemukan 4287 data
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
147 — 68
tahappelaksanaan seleksi tersebut Tergugat mengeluarkanpengumuman nomor 01/Pansel/X1/2016 tentang seleksi tebukaHalaman 147 dari 163 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.MKS.pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkunganpemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 yang manadalam pengumuman tersebut mencantumkan jabatan yang akandiisi beserta persyaratan persyaratannya (vide bukti P 2 );Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan assesmentyang dilaksanakan di Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatanyang
122 — 41
Putusan No. 438/Pdt.G/2013/PNJkt.Pst.Utara dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sahari Selatanyang keduanya atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq.Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
284 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada tanggal 20 Mei 2016 melalui PengadilanNegeri Surabaya (terlampir, tertanda PK1); Bahwa berkaitan dengan Relaas Pemberitahuan Isi PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pemohon Kasasi padatanggal 25 Mei 2016 telah menyatakan Permohonan Banding melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (terlampir, tertanda PK2); Bahwa menindaklanjuti permohonan banding tersebut, PemohonKasasi pada tanggal 29 Juni 2016, telah menyerahkan memoribandingnya dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
236 — 64
Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar surat Kopertis Wilayah Sumatera Utara Nomor :489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan KelasJauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatanyang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir.
: Bahwa pembayaran USBM bersumber dari BOSDA BOPTsekitar sebesar Rp.4.304.000.000, dengan rincianpembayaran perguruan STKIP Nias Selatan kurang lebihsebesar Rp. 1.000.000.000, dan STIE Nias Selatan kuranglebih sebesar Rp.780.000.000, sedangkan USBM kuranglebih sebesar Rp.2.411.647.890.,.Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenNias Selatan anggaran tersebut hanya dikhususkan untukperguruan tinggi STKIP Nias Selatan dan STIE Nias Selatanyang
133 — 78
Banjarmasin Selatanyang kemudian di tetapbkan sebagai pemenang oleh Pejabat PengadaanBarang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PANPLPD PAL /VII/2014tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605.3/25.03/V1I/2014/PLBT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyediajasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi BasirihKec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa menunjukCV.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti Diwakili Oleh : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Tergugat III : Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H., Pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Diah Srikanti, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
478 — 1177
tempat lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (2) HIR/Pasal 142 Ayat (2)RBG telah diatur, yaitu sebagai berikut: Actor Sequitur Forum Rei (gugatandiajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat) dan/atau ActorSequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orangtergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salahsatu tergugat atas pilihan penggugat), maka sudahlah tepat karena GugatanPerbuatan Melawan Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
., Notaris di Jakarta Selatanyang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Nomor: AHU0047606.AH. 0102. Tahun 2020,tanggal 13 Juli 2020 dalam hal ini diwakili oleh LUKISETIAWAN SUARDI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM Tbk,bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 12ayat (14) Anggaran Dasar sah mewakili perseroan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.
1030 — 470
PLN195(Persero) No. 00922/121/PD Y8 /2006 tanggal 10Agustus 2006 perihal permohonan ijin pengukuranlokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatanyang ditujukan kepada Kepala Dinas PertanahanKab. Indramayu ;112. Copy Keputusan Bupati Indramayu No.596/Kep 2096 Disnah/2006 tanggal 6 Oktober2006 tentang Penetapan Lokasi PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa BaratUtara seluas kurang lebih 85 Ha terletak diDesa Sumuradem Kec. Sukra Kab. Indramayu ;113.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
., Notaris di Jakarta Selatanyang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Nomor: AHU0047606.AH. 0102. Tahun 2020,tanggal 13 Juli 2020 dalam hal ini diwakili oleh LUKISETIAWAN SUARDI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM Tbk,bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 12ayat (14) Anggaran Dasar sah mewakili perseroan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.
113 — 72
sebagai berikut : Kerugian materiil, yaitutersitanya waktu, tenaga, dan pikiran PARAPENGGUGAT REKONPENSI karena adanya gugatangugatan yangtelah 3 (tiga) kali dilayangkan yang jika disetarakan dengan nominal uangsebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah); Kerugian imateriil, yaitu rusaknya citra dan nama baikPENGGUGATREKONPENSI di mata pelanggan/customer, akibat terlambatnyapelayanan PENGGUGAT REKONPENSI dalam membangunApartemendiatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3631/Kel.Grogol Selatanyang
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nip.131838825;146) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarnaMerah Jambu Nomor:900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Nias selatan An.Drs.Faogohuku HuluPangkat Pembina TkI Nip.131838825;147) 1 (satu) Set Asli Daftar namanama yang mengembalikanHonorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan TimbanganPortable yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatanyang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia
Riswantono Yoseph Lautt,SH
Tergugat:
1.H. Ahmad Alias H. Amat
2.H. Gazali Rahman
3.Mohammad Nafis
4.Moh. Pardi Alias Sarmo
5.Marsudi
6.Edi Gunawan
7.Samhari
8.Rohim
9.Masniah
10.Nor Holis
11.Prianti
12.Haryono
13.Noorliana
14.Rita Andini Irawati
15.Milla T. Dohong
16.Wilingli
17.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Turut Tergugat:
1.Sarbani
2.Sugianto
3.Kepala DinasDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Tehnis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
53 — 8
(DuaBelas Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dibagian Utara dan Selatanyang sekarang Objek Perkara yang semuanya terletak di JI.
143 — 83
CHAIDIR TAUFIK, M.Si selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) menyetujui/mencatat DokumenRencana Kerja dan SyaratSyarat Teknis (RKS Teknis)Pembuatan Detail Desain Sentralisasi TPA/TpnA Jakarta Selatanyang dibuat oleh PT. Cipta Rancang Mandiri. Dimana dalamRKS teknis tersebut dijelaskan Uraian Pekerjaan dan LingkupPekerjaan serta ketentuanketentuan dalam pelaksanaankegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), yaitu:1. Uraian Pekerjaan :Lingkup Pekerjaan :a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
838 — 715
dalam berkas terpisah) selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba saksiEko Hindariono,S.Km (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2019sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih dalam Tahun 2019, atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatanyang
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
976 — 1903
., Notaris di Jakarta Selatanyang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Nomor: AHU0047606.AH. 0102. Tahun 2020,tanggal 13 Juli 2020 dalam hal ini diwakili oleh LUKISETIAWAN SUARDI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM Tbk,bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan Pasal 12ayat (14) Anggaran Dasar sah mewakili perseroan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.
246 — 139
Alasanalasan permohonanpembatalan yang disebutkan disebut dalam pasal harus dibuktikan denganPutusan Pengadilan , Apabila Pengadilan menyatakan alasan alasan tersebutterbukti atau tidak terbukti , maka putusan Pengadilan ini dapat digunakansebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolakpermohonan ;Kalau Mahkamah Agung yang ahli tahu tetap limitatif karena barubaru ini adaputusan Mahkamah Agung untuk perkara di Sumatera Utara bagian Selatanyang menyatakan putusan arbitrase bisa
112 — 18
merupakanperusahaan milik Terdakwa ;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi saksiHARAPANDI,SP (dalam perkara terpisah) tersebut, maka Negara/Daerah dalamhal ini Badan Lingkungan Hidup yang merupakan Satuan Kerja PemerintahKabupaten Katingan mengalami kerugian Negara/Daerah sebesarRp.316.013.636,36 ( tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu enam ratus tigapuluh enam rupiah tiga puluh enam sen ),sesuai Laporan Hasil Perhitungan116Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatanyang
130 — 9
OKI;Halaman 75 dari 154 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa dana Bantuan Gubernur adalah dana yang diberikan oleh PemerintahPropinsi Sumatera Selatan kepada desa/kelurahan di Propinsi Sumatera Selatanyang berasal dari dana APBD Propinsi Sumatera Selatan;Bahwa Tunjangan Perangkat Desa adalah dana yang diberikan oleh PemerintahKabupaten Ogan Komering Ilir Kepada Desa untuk Kesejateraan Perangkat Desadan dibukukan melalui Buku Kas Desa serta dituangkan didalam APBDes;Bahwapencairan dana
85 — 8
Pramuka Banjarmasin yang dananya bersumber dari APBNdengan Kontrak sebesar Rp 4.373.745.000,(empat milyar tiga ratus tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Putusan Nomor 34/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 65 dari 173Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PU Propinsi Kalimantan Selatanyang ditunjuk selaku Pejabat Penguji SPM (Surat Perintah Membayar)sejak tahun 2011 berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No.650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dalam melaksanakantugasnya
832 — 1260
Imateril bagiPENGGUGAT tidak akan terjadi dan imateril bagi PENGGUGAT tidak akanterjadi.Dengan demikian unsur hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukumdan kerugian terpenuhi.Bahwa gugatan ini berdasarkan atas buktibukti yang kuat, karenanyaputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun adabantahan, banding, maupun kasasi.PETITUMBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dalam Pokok Perkara PENGGUGATmohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang