Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 14-06-2022
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 12 Agustus 2021 — KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN PUSAT JAKARTA. CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN WILAYAH PROP. KALTIM-CQ. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KOTA BALIKPAPAN
150 — 59
  • KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN PUSAT JAKARTA. CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN WILAYAH PROP. KALTIM-CQ. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 516/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 2 Nopember 2022 — Bank Central Asia Tbk
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
76 — 13
  • Bank Central Asia Tbk
    Turut Tergugat:
    1.Otoritas Jasa Keuangan
    2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
    3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN VS DRS. LAMBOK PARULIAN SINAGA;
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN VS DRS. LAMBOK PARULIAN SINAGA;
    , dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, maka Penggugat menyuruh Sdr. Rudolf Sinagauntuk berangkat/mendatangi Kantor Tergugat II;Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/201714. Bahwa, pada hari Senin, 28 Desember 2015, Sdr.
    Rudolf Sinagamendatangi Kantor Tergugat II dan bertemu dengan staf Dirjen VII yangmembidangi Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang DanTanah dan disana didapat penjelasan bahwa surat permohonanPenggugat tertanggal 18 April 2013, telah mereka terima dan masihdipelajari;15.
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRI, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..................4 Tergugat Il;Halaman 5 dari 35 halaman.
    , dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional;VI. Tentang DalilDalil Sehubungan Dengan Objek Sengketa SuratTergugat Nomor 710/512.08/X1/2015 tanggal 20 November 2015:44. Bahwa, Tergugat sebagaimana dalam suratnya sebagai objeksengketa pada dalil point 43 di atas menyatakan PermohonanHalaman 15 dari 35 halaman.
    Mewajibkan kepada Tergugat Il/Terbanding: Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk memproses lebih lanjutSurat Permohonan tertanggal 18 April 2013, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 /DesaSibaganding, a.n. Paingot Nadapdap;5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-02-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 19 Juni 2023 — SETIABUDHI JAYA SAKTI
Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN - ATR/BPN KOTA BANDUNG
Intervensi:
JIMMY
163 — 23
  • SETIABUDHI JAYA SAKTI
    Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN - ATR/BPN KOTA BANDUNG
    Intervensi:
    JIMMY
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 2 Juni 2022 — Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kanwil Propinsi Sulbar Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Kab. Polewali Mandar
106 — 12
  • Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kanwil Propinsi Sulbar Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Kab. Polewali Mandar
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
MANGINDARA
Tergugat:
1.M.NASIR
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
84 — 30
  • Penggugat:
    MANGINDARA
    Tergugat:
    1.M.NASIR
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
    Tambora No. 76 RT.02 RW.07,Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 005/SK.HK/V/PN.SUB/2020 Tanggal15 Januari 2020 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 16Januari 2020 Nomor : 06/SK.PDT/2020/PN.SbwSDAA crouse sxe ears wart ear es aves ace eae exe ete TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong TaliwangKabupaten Sumbawa
    Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 816atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kementnian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat atas PermohonanPenggugat pada Program Agraria Nasional (PRONA) Tahun 2016;5. Bahwa sekitar Juli 2019 Penggugat diwakili oleh saudaranya dan Tergugatbertemu dengan perangkat Desa Desa Beru dan membicarakan masalahtanah bersertifikat atas nama Penggugat sebagaimana disebutkan dalamPosita nomor 1 (satu).
    Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan patutdalam peradilan yang baik.Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugattersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2020 danatas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN PADANG Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 2 April 2024 — BAYAMAS BINATAMA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KOTA PADANG
20 — 0
  • BAYAMAS BINATAMA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KOTA PADANG
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 5 Oktober 2021 — Lisbon Sihombing
Tergugat:
Suwito
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
110 — 115
  • Lisbon Sihombing
    Tergugat:
    Suwito
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
    Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Alamat KTP : Papan Mas Blok F.4 No.8 RT.003 RW.005, Desa SetiaMekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;1.Lawan:Suwito, yang beralamat di Jalan Poncol Gang Asem RT.010 RW.0O09,Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalamhal ini dahulu bertindak didalam jabatannya sebagai Ketua KoperasiKaryawan Mayer Group (KOMAYER), Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Badan Pertanahan Nasional/Agraria
    Perikatan harus dilaksanakandengan itikad baik;Menimbang, bahwa untuk peralihan hak atas tanah, Majelis Hakimberpedoman dengan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 menyatakan HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyalbangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangkawaktu tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 683/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penggugat:
PT SENTUL CITY Tbk
Tergugat:
1.PT Karya Subur Gita Makmur
2.PT Sumber Menara Rejeki
Turut Tergugat:
2.PT Perkebunan Nusantara VIII / PTPN VIII (Persero)
3.Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
77 — 70
  • Penggugat:
    PT SENTUL CITY Tbk
    Tergugat:
    1.PT Karya Subur Gita Makmur
    2.PT Sumber Menara Rejeki
    Turut Tergugat:
    2.PT Perkebunan Nusantara VIII / PTPN VIII (Persero)
    3.Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata
Register : 21-04-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 08-10-2023
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pdl
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penggugat:
PIPIN
Tergugat:
DARNA Bin DULSARID
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
74 — 0
  • Penggugat:
    PIPIN
    Tergugat:
    DARNA Bin DULSARID
    Turut Tergugat:
    1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
    2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Putus : 20-10-2011 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 04 / Pdt.G / 2011 / PN. Mbo
Tanggal 20 Oktober 2011 — Tgk. H. ABDULLAH ADAM VS 1. SAIFUL BAHRI, Dkk
53 — 12
  • hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh menteri agraria
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
NAZIB MAHRI
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CIBINONG
2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
9 — 5
  • Penggugat:
    NAZIB MAHRI
    Tergugat:
    1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CIBINONG
    2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 01-03-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Bek
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
RUKIMAN
Tergugat:
LENA
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
87 — 33
  • Penggugat:
    RUKIMAN
    Tergugat:
    LENA
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
    Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bengkayang, bertempat tinggal di JalanGuna Baru Tran Rangkang Kelurahan SebaloKabupaten Bengkayang , sebagai Turut Tergugat I;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkayang
    Penggugat juga telah melaporkan perihal sertifikat tanah atasnama Tergugat kepada kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, sebab Tergugat telahsalah mendudukan letak objek sertipikatnya.15. Penggugat melalui kuasa hukumnya juga sudah memberikansomasi kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut danmenyerahkannya kepada Penggugat.16.
    Bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perudangundangan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bengkayang dalam perkara aquo selaku TurutTergugat karena dipandang telah memenuhi syarat maka permohonantersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain :a) Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria diataranya : Pasal 21 ayat (1) : Hanya warga Negar Indonesia dapat mempunyai hakmilik Pasal 22 ayat
    Hak atas tanah harus dibuktikan dengan :Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2018/PN Bek1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan ;c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemrintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya
    Bahwa Sertipikat berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar PokokPokok Agraria(UUPA); pemberian suratsurat tanda bukti, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat dan berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah ; Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2194 K/Pdt/2020
Tanggal 7 September 2020 — HARUN ZOHAR Lawan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG, DKK
150 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARUN ZOHARLawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG, DKK
    Betung Utara, Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;Pemohon Kasasi;3.LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN' TULANGBAWANG, berkedudukan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tulang Bawang;PERSEROAN TERBATAS DIREKTUR' UTAMAPT BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO,berkedudukan di Jalan Kiyai H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pdt/2021
Tanggal 31 Maret 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS vs PT RIFA PERKASA
149 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHANNASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTORBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWATENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTORBADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS vs PT RIFA PERKASA
    Pengelola Barang MilikNegara harus ikut digugat dalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terdapat kekhilafanHakim Judex Juris dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu putusanJudex Juris harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 6 Juni 2016 — Negara Republik Indonesia, Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kanwil dan Tata Ruang atau BPN Prov. Kalimantan Tengah Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang atau BPN Kabupaten Seruyan;
75 — 6
  • Negara Republik Indonesia, Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kanwil dan Tata Ruang atau BPN Prov. Kalimantan Tengah Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang atau BPN Kabupaten Seruyan;
    Subahan, S.H. dan RohaniPitria, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/988/BU/2016dan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2016 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 April 2016 dibawahRegister Nomor: 48/SK.KH/IV/2016/PN Spt;Hadir pula di persidangan, Negara Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kanwil Agraria danTata Ruang/BPN Provinsi Kalimantan Tengah Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/BPNHalaman
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
94 — 42
  • SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN' NASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR1. DEDDYSETIADY, S.H.2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H.3. M. FATAN FAHIR, S.H., M.H.4. ANDRE SETIABUDIISKANDAR, S.H.5.
    Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak:Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannyatertanggal 10 Januari 2017, Penggugat hanya menarik pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pelalawan, dan di dalam positanya Penggugat memohonagar Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;3. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968;4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;5. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun1992.7.
    /Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 9 tahun 1999 tersebut diatur di Permendagri Nomor 5 tahun1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak AtasTanah dimana pada pasal 15 disebutkan permohonan untukmendapatkan Hak Guna Usaha diajukan oleh pemohon kepada Pejabatyang berwenang melalui KepalaDirektorat Agraria Provinsi secara tertulis ;Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBRBahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun
    Bahwa apa yang diamanah Undangundang Republik Indonesia No 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria pasal 16ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat;9.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 08-11-2022 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 79/Pdt.Bth/2022/PN Krg
Tanggal 29 Maret 2023 — BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
2.Nyonya SITI MARYANI
3.Tuan KRISBIANTORO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
56 — 26
  • BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
    2.Nyonya SITI MARYANI
    3.Tuan KRISBIANTORO
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
1.Gugun Dimyati
2.Yustika Sari
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
362 — 188
  • Penggugat:
    1.Gugun Dimyati
    2.Yustika Sari
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    :(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuat Sesual prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUNJKTBahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertananan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/VI/2020 Tanggal862020 i.c. objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannyasebagaimana diatur dalam Pasal
    105 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/VI/2020 Tanggal 862020 /.c. objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sesuai prosedursebagaimana diatur dalam Pasal 116 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala
    Nomor 48 Tahun 2020;6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997;7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016;8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019;Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telahmelanggar asas kecermatan, Mohon Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndangUndang
    Dan pengaturan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi sengketa dan konflik selainsebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan kewenangan kementeriandan menjadi kewenangan instansi lain.Menimbang, bahwa dari segi kKewenangan Majelis Hakim berkesimpulanbahwa sesuai Pasal 115 ayat 3, Pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 jo Pasal 11 (3) dan (4) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016tentang Penyelesaian
    , Pemanfaatan Ruang dan Tanah yangkemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BadanPertanahan Nasional.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 31-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PAINAN Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn
Tanggal 19 April 2022 — Afrizal
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
82 — 21
  • Afrizal
    3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PROVINSI Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan