diselenggarakan olehPemerintah, disebut sebagai berikut:Pasal 14 disebutkan: Kentuan mengenai Pengangkatan danPemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur,Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statutamasingmasing Perguruan Tinggi;Pasal 15 disebutkan: Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata caraproses penjaringan dan penyaringan dalam statute perguruan tinggimasingmasing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur danditetapkan oleh senat;Bahwa, berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI.

Berita Acara penitipan uang sebesar Rp.400.000.000,-( empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.22. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89195/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 07 Oktober 2011.23. 1 (satu) lembar nota pengiriman dari PT.BENUA ARGA JAYA No.09447 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.403.020,-(empat ratus tiga ribu

Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur SipilNegara (Selanjutnya dikenal dengan ASN) yang diangkat berdasarkanPutusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 14Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:0546/KEP/C4/2000 ,ditetapbkan pada tangga; 30 Desember 2000 yangbertugas di unit kerja Guru pada SLTP Negeri 3 PulauLaut BaratKabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.2.

Berita Acara penitipan uang sebesar Rp.400.000.000,-( empat ratus juta rupiah ) tanggal 10 Januari 2011.22. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 89195/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 07 Oktober 2011.23. 1 (satu) lembar nota pengiriman dari PT.BENUA ARGA JAYA No.09447 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.403.020,-(empat ratus tiga ribu

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 973 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentangPENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLA KEUANGANPADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 /SP4 POLITEKNIK / 2011 / tanggal 18 Januari 2011 tentang

PoliteknikAceh Nomor : 096 / E3.1 / SP4/ Kontrak Politeknik Aceh / IV / 2011 tanggal 08 April2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).Hal 82 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2016/PTBNA4, 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor : 00387 / DIT.PK / A3.2 / V /2011 Tanggal 31 05 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 620932T / 088 / 110Tanggal 08 06 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).6. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 973 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentangPENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLA KEUANGANPADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).7. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 /SP4 POLITEKNIK / 2011 / tanggal 18 Januari 2011

Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian PoliteknikAceh Nomor : 096 / E3.1 / SP4/ Kontrak Politeknik Aceh / IV / 2011 tanggal 08 April2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor : 00387 / DIT.PK / A3.2 / V /2011 Tanggal 31 05 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 620932T / 088 / 110wnTanggal 08 06 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 973 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentangPENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLA KEUANGANPADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011m>(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 /SP4 POLITEKNIK / 2011 / tanggal 18 Januari 2011

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor: 189.B/L12/SK/2010, diberi tanda P3;4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor: 106/K12/SK/2015, diberi tanda P45. Fotokopi dari Akses dari Internet Forlap Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU Sistem Pendidikan Nasional), junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan ( PPPendidikan), junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan),junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980, tentang Pedoman PemberianGelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) PP tentang PedomanPemberian Gelar Doktor Kehormatan, junctoe Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001, tentang Gelardan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas Gelar dan Lulusan);Bahwa Terbukti Tergugat telah melanggar kewajibankewajiban hukum, baik yangditentukan oleh peraturan perundangundangan maupun kepatutan akademik dalampenyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, sehingga berakibatPara Penggugat sebagai alumni sangat dirugikan, merasa kesulitan dan terhalanguntuk melaksanakan kewajiban Para Penggugat sebagai alumni dalam menjunjungtinggi

Rumah dinas tersebut telahditetapbkan sebagai rumah dinas golongan II Mess di lingkungan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar dan menengah Departemen PendidikanNasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor035/M/2004 tanggal 22 April 2004 (Bukti T.Int5);Tanah dan bangunan Mess Departemen Pendidikan Nasional JalanSriwijaya IV Nomor 1, RT 003/03, Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai barang milik/kekayaan negaraHalaman 44 dari 58 halaman.

NUR AMIN, M.Pd),setelah mengeluarkan surat rekomendasi penetapan lokasi tanah untuk pembangunan SMPN 36, DinasPendidikan Kota Padang melakukan koordinasi dengan bagian Pertanahan Kota Padang, meminta agarsegera melakukan pengurusan sertifikat atas tanah tersebut dan menyerahkan foto copynya ke DinasPendidikan Kota Padang untuk diteruskan ke Departemen Pendidikan Nasional Jakarta supaya dapatditerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan batas waktu sampai akhir tahunanggaran 2005,

No 13/PID.B/TPK/2012/PN.PDG .Hal 13 dari 103dapat diterbitkan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan batas waktu sampai akhir tahunanggaran 2005, setelah adanya SK Menteri Pendidikan tersebut baru pembangunan dapat dilaksanakan,tetapi apabila foto copy sertifikat tersebut tidak dikirimkan maka alokasi dana dapat dialihkan ke daerahlain, berdasarkan hal itu maka terdakwa memberitahukan kepada SYAMSUIR IN (Alm) bahwa kalaumenginginkan tanah di lokasi Kel. Padang Sarai Kec.

EDY YUWONO, Ph.D Bin SUYATMAN,sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)Purwokerto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RINomor : 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan diangkat menjadiPengelola Keuangan pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokertomenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 1010/A.A3/KU/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, telahmelakukan kerjasama dengan PT.

EDY YUWONO, Ph.D Bin SUYATMAN,sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)Purwokerto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RINomor : 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan diangkat menjadiPengelola Keuangan pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokertomenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 1010/A.A3/KU/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, yangdalam pelaksanaan kerjasama dengan PT.

Bin SUYATMAN,sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)Purwokerto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RINomor : 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan diangkat menjadiPengelola Keuangan pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokertomenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 1010/A.A3/KU/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, yangdalam pelaksanaan kerjasama dengan PT.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 1987/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentangpengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan padaUniversitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2010.2.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 1010/A.A3/KU/2011 tanggal 07 Feruari 2011 tentangpengangkatan pejabat perbendaharan/ pengelola keuangan padaUniversitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2011.Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Penerimaan berdasarkanPeraturan Rektor Nomor : 037/H23/KU.00.00/2010 tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)UNSOED dan Peraturan Rektor Nomor : 004 Tahun 2011 tentangsistem akuntansi BLU (Badan Layanan Umum

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NomorHal. 7 dari 86 Hal.

LATIF KARIE, M.Si dalam kapasitasnya sebagaiPembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yangdiangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas

LATIF KARIE, M.Si dalam kedudukannyasebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambonyang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor52/J13/SK/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor781/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas

Kredit Investasi (KI)Desa Sako Marga Sari Kuantan Hilir Kab.Kuantan Singingi An.FITRI YENI berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris,Agunan Kredit, Foto kopi KIP, Foto Kopi Kartu Keluarga,Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan & Rekening KoranTabungan;Fotocopy Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 510/ A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yangtelah dilegalisir; Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK)Kredit Investasi (KI) Desa Sako Marga Sari Kuantan HilirKab.Kuantan Singingi An.

FITRI YENI berupa : Formulir PermohonanKredit, Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK),Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit,Kwitansi Penerimaan Uang, Pemindahbukuan PencairanKredit, Daftar Potongan Pencairan Kredit, Surat Pengantarke Notaris, Covernote dari Notaris, Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga, Formulir Penyetoran,Formulir Penarikan & Rekening Koran Tabungan;Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 510/ A.A3/KU/2007

Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 802/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelolaan Keuangan Pada Universitas Khairun Tahun Anggaran 2001, tanggal 3 Januari 2011;7.

., MH selaku pejabat pembuatKomitmen Berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor :90854/A.A3/KU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 bersamasama dengan saksi DR. IrSYAHRIL TAUFIK, Msc, Eng Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / PenerimaBarang Universitas Lambung Mangkurat (dalam penuntutan terpisah) dan saksiMASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT. ANANTO JEMPITER(dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUFTI SOFYAN, SE bin TJETJEP selakuDirektur CV.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH., MH selaku pejabat pembuatKomitmen Berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor :90854/A.A3/KU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 bersamasama dengan saksi DR. IrSYAHRIL TAUFIK, Msc, Eng Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / PenerimaBarang Universitas Lambung Mangkurat (dalam penuntutan terpisah) dan saksiMASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT.

FITRI YENIberupa : Formulir Permohonan Kredit, Surat Persetujuan PemberianKredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, TaksasiKredit, Kwitansi Penerimaan Uang, Pemindahbukuan PencairanKredit, Daftar Potongan Pencairan Kredit, Surat Pengantar keNotaris, Covernote dari Notaris, Agunan Kredit, Foto kopi KTP, FotoKopi Kartu Keluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan &Rekening Koran Tabungan;; 58)Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 510/ A.A3/

merupakan upaya untuk mengalihkan danmengambil hak milik orang lain yang dikuasai secara pribadi atau perorangan, INCASU milik Penggugat dengan cara tidak sah dan melawan hukum, para Tergugatdengan perannya masingmasing memanfaatkan situasi dan kondisi serta peluanguntuk mengakui dan menguasai secara pribadi/perorangan hak/benda yang dimilikioleh Penggugat, yaitu Yayasan Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)Kabupaten Banjar dan Akademi Kebidanan (AKBID) Martapuran, jinpenyelenggaraannya, (Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 50/D/O0/2003, tanggal 7 Mei 2003 tentang Pemberian IjinPenyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian Akademi Kebidanan Martapura),beserta seluruh assetnya;17.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Perbuatan terdakwa tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus11dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut : =Bahwa berdasarkan surat putusan Bupati Jombang Nomor : 821.29/017/415.441/2004 Tanggal 12 Maret 2004 terdakwa diangkat selaku Kepala SekolahMenengah Pertama Negeri 3 Peterongan Jombang ; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 162/U/2003 tentang pedoman Penugasan Guru sebagai KepalaSekolah, pada pokoknya tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah antara lain : = Pemimpin ; = Manajer ; = Pendidik ; = Administratur ; Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pemberian Subsidi Biaya MinimalPendidikan (PSBMP) tertanggaL 31 Desember 2003, Penggunaan dana PSBMP := Untuk biaya Pendidikan siswa yaitu untukiuran rutin bulan siswa := Mendukung peningkatan proses belajar mengajar. =

sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum Surat Keputusanmengenai penjatuhan hukuman disiplin dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang maka harus melalui tahapan yaitu : 1, Pemanggilan; 2.Pemeriksaan, 3.Penjatuhan Hukuman Disiplin; Menimbang, bahwa dari buktibukti surat serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim telahmemperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor :9978/l103.03.1/KP/2000 tanggal 30 Desember 2000 dengan tugasGuru pada Unit Kerja SMU Negeri 1 Magelang (vide bukti P13); bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipildengan Keputusan Walikota Magelang Nomor : 813/321/330/2002tanggal 12 Juni 2001 (vide bukti P14);bahwa selama menjadi Guru mata pelajaran BahasaInggris, Penggugat telah beberapa kali di pindah/dimutasi antara lain di SMPN11 Kota Magelang, SMP Negeri 13 Kota Magelang, SMK AdipuraKota

,Ph.D, selaku Pembantu Direktur I, (fotokopidari fotokopi stempel basah);Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.T/48/M/KP.06.01/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihalHalaman 41 dari 84 halaman, Putusan Nomor 164/G/2019/PTUNJKT12.13.14.15.16.17.18.Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Bukti P 18Tindak Lanjut Surat Edaran Menristekdikti, (fotokopi darifotokopi);Buku Agenda Keluar Direktur PNUP (Politeknik NegeriUjung Pandang), (fotokopi dari fotokopi);Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 71059/A4.2/KP/2010, tanggal 14September 2010, (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndinesia No. 195/MPK.A4/KP/2014, tanggal 15September 2015, (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan tanggal 06Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung PandangNo. 483a/PL10/KP/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentangPenundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Periode