Ditemukan 417 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
245 — 119
245 — 119
PrimaMustika Raya menjadi pengadaan Alkes Spesialistik, Saksi tahunya setelahkejadian ini, sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerimanyakarena itu sudah diurus dari bawah ;Bahwadi RSUD Penyedia alkes setiap tahun diminta oleh Penyedia barangdan jasa untuk mengusulkannya, apakah pada tahun 20122013 ada SMFBedan mengusulkannya itu Pejabat Pengadaan yang tahu, karena PejabatPengadaan meminta kepada seluruh dokter untuk mengajukannya ;Bahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
184 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
184 — 46
PbrBahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta padaPenyedia barang kalau cocok ya digunakan ;Bahwa Pejabat Pengadaan barang meminta CV.
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
373 — 238
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
373 — 238
pengadaan belum ditemukan; Bahwa menurut saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukandalam memilih para Penyedia untuk masingmasing paket pekerjaantersebut diatas jika dinilai dari nilai Paket Pekerjaan semestinyadilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau bukan sesualketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 yang seharusnya langsung; Bahwa sebelumnya karena sudah terbiasa dipakai oleh KPU makapihak penyedia CV.FAJAR ADVERTISING tidak menyerahkan profilperusahaan dan belum dibuatkan administrasi pemilihannya
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
252 — 423
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
252 — 423
dilakukansecara keahlian dengan menggunakan data yang dapatdipertanggungjawabkan, ada 10 data yang dapatdipertanggungjawabkan salah satunya yaitu harga distributor, selamaproses pembuatan HPS mengacu kepada pasal 66, maka HPS tersebutdapat diakui kebenarannya ;Bahwa HPS sifatnya terbuka, yang tertutup adalah harga satuanpekerjaanya, total HPS tidak bersifat rahasia, yang rahasia adalahrincian HPS nya;Bahwa apabila ada perubahan HPS apakah harus diumumkan;Bahwa Ahli menilai dalam proses tendernya atau proses pemilihannya
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
DAVIDSEBARU dan beberapa pegawai Kabupaten Teluk Bintuni yang Saksi tidakkenal;Bahwa setelah adanya peletakan batu pertama tersebut Terdakwa GRANDYalias TRI DIAN ANUGERAH melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebutsehingga atas pekerjaan Tahun 2012 pekerjaan tersebut kemballidilaksanakan oleh Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH tetapiproses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa GRANDY alias TRI DIANANUGERAH selaku pelaksana atas pekerjan tersebut
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
399 — 1336
399 — 1336
PbrBahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta padaPenyedia barang kalau cocok ya digunakan ;Bahwa Pejabat Pengadaan barang meminta CV.
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
174 — 30
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
174 — 30
dilakukansecara keahlian dengan menggunakan data yang dapatdipertanggungjawabkan, ada 10 data yang dapatdipertanggungjawabkan salah satunya yaitu harga distributor, selamaproses pembuatan HPS mengacu kepada pasal 66, maka HPS tersebutdapat diakui kebenarannya ;Bahwa HPS sifatnya terbuka, yang tertutup adalah harga satuanpekerjaanya, total HPS tidak bersifat rahasia, yang rahasia adalahrincian HPS nya;Bahwa apabila ada perubahan HPS apakah harus diumumkan;Bahwa Ahli menilai dalam proses tendernya atau proses pemilihannya
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
235 — 68
235 — 68
PrimaMustika Raya menjadi pengadaan Alkes Spesialistik, Saksi tahunya setelahkejadian ini, sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerimanyakarena itu sudah diurus dari bawah ;Bahwa di RSUD Penyedia alkes setiap tahun diminta oleh Penyedia barangdan jasa untuk mengusulkannya, apakah pada tahun 20122013 ada SMFBedan mengusulkannya itu Pejabat Pengadaan yang tahu, karena PejabatPengadaan meminta kepada seluruh dokter untuk mengajukannya ;Bahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
241 — 115
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
241 — 115
dokumenpengadaan belum ditemukan.Bahwa menurut saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukandalam memilin para Penyedia untuk masingmasing paket pekerjaantersebut diatas jika dinilai dari nilai Paket Pekerjaan semestinyadilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau bukan sesualketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 yang seharusnya langsung.Bahwa sebelumnya karena sudah terbiasa dipakai oleh KPU makapihak penyedia CV.FAJAR ADVERTISING tidak menyerahkan profilperusahaan dan belum dibuatkan administrasi pemilihannya
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
117 — 151
117 — 151
dewan;Bahwa yang diusulkan melalui saksi itu dari Organisasi MasyarakatKelompok Masyarakat;Bahwa di APBD Murni terjadi pengusulan, itu selesai, terjadi penges:dengan Bupati dan anggota Dewan dan itu sudah diundangkan;Bahwa Perda dan Raperda tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur;Bahwa dalam kontek APBD baik itu Murni maupun APBD Perub:setelah KUA dan PPAS ditandatangani ada rapat finalisasi detTAPD, demikian juga dalam pengesahan Ranperda;Bahwa ada surat agar dari Anggora Dewan mengusulkan astdaerah pemilihannya
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
825 — 343
825 — 343
tersebut;Bahwa seingat terdakwa, Andi Haris Surahman pernah mempunyairencana untuk mencalonkan diri sebagai walikota tetapi tidakpernah mencalonkan diri;Bahwa terdakwa bertemu dengan andi haris surahman beberapakali tidak pernah membahas masalah DPID dan benar AcehBesar, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Minahasa mendapatkanDPID;Bahwa di dalam prakteknya di bagian anggaran, benar dikenaldaerahdaerah pemilihan dari setiap anggota DPR yang manamasingmasing anggota DPR memiliki pagu untukmemperjuangkan daerah pemilihannya
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3028 — 1569
- Tentang : Cipta Kerja
Uunsur pengawas.(2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c berjumlah 5 (lima) orang yang proses seleksidan pemilihannya dilakukan oleh DPR.(3) Pembentukan badan percepatan penyelenggaraanperumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Presiden.(4) Unsur pembina, unsur pelaksana, dan unsurpengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 134Setiap orang dilarang
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi
2.Tohonan Silalahi
3.Murni Elieser Verawaty Munthe
4.Dermawan Sembiring
5.Arlene Manurung
6.Syahrial Harahap
367 — 85
367 — 85
dekat gubernurGatot Pujo Nugroho;Bahwa rincian pembagian uang yang ditulis oleh Zulkarnain alis ZulJenggot pada white board merupakan kesimpulan/keputusan dari apayang telah disepakati sebelumnya, yaitu berupa dana aspirasi yang olehsebagian anggota dewan ingin dilaksanakan karena hal tersebutdiakomodir/dilegalkan oleh undangundang, mengingat semua anggotadewan di reses maupun musrenbang mengusulkan daftar kegiatan baikyang diusulkan oleh kelompok masyarakat maupun oleh pemerintahdaerah di daerah pemilihannya
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1880 — 2186 — Berkekuatan Hukum Tetap
1880 — 2186 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1261 K/Pid.Sus/2015Atas pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umumtidak sependapat dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman tambahan tersebutmengingat tindak pidana korupsi dilakukan oleh Terdakwa pada saatTerdakwa menjadi anggota DPRRI dari Fraksi Partai Demokrat yang dipilihlangsung oleh rakyat di daerah pemilihannya.
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
158 — 24
158 — 24
diatur dalam UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Pasal 300 :huruf e : memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;huruf i : menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungankerja secara berkala;huruf : menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;huruf k : memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepadakonstituen di daerah pemilihannya
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH
86 — 17
86 — 17
Jika seluruh pekerjaan dilakukan oleh penyedia barang/ jasa (pihakketiga/ swasta/ perusahaan), maka hal tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai kegiatan Swakelola, namun berupa kegiatanpengadaan dengan menggunakan Penyedia Barang/ Jasa yangmekanisme pemilihannya harus mengikuti prosedur yang berlakudalam Perpres 70/2012. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara Swakelola, seharusnyadilakukan sendiri oleh K/L/D/l penanggung jawab anggaran.
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
565 — 203
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
565 — 203
2014, EDHY PRABOWO terpilih lagi sebagaiAnggota DPR untuk periode kedua;Bahwa pada periode kedua EDHY PRABOWO menjabat sebagaiKetua Komisi dan Ketua Fraksi di DPR;Halaman 508 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst49.o Bahwa pada periode kedua EDHY PRABOWO menjabat sebagaiKetua Fraksi di MPR;Oo Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan antara Anggota DPR biasadengan Anggota DPR yang merangkap sebagai Ketua Komisi;o Bahwa setiap anggota DPR berbeda anggaran resesnya tergantungdaerah pemilihannya