Wismal tetap ditunaikan sesuai dengan perbaikankomposisi nilai pembagian yang baru tersebut yang sudah sesuaidengan ligiteime portie,ayat Alquran surat An nissa ayat 11, danKompilasi Hukum Islam pasal 176 sehingga tidak terjadi perpecahanyang berkelanjutan dalam perkara ini;B. SubsidairHim. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA. JK.

, tercatat atas nama Mesak Miting yangterletak di Rinding Batu, Toraja Utara.Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHAPerdata yang pada pokoknya menegaskansebagai berikut Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapathak milik atas atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yangmeninggal.Bahwa bersesuaian dengan Pasal 833 KUHAPerdata , maka Para Pemohonmemiliki hak Legitime Portie sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris AlmarhumMesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa.Halaman 3 dari 11

Dan Pasal 874BW telah menerangkan bahwa suatu wasiat atau testamenmemang sudah mengandung suatu syarat, yaitu bahwa isipernyataan testamen itu tidak boleh bertentangan denganundangundang, sehingga harus tidak bertentangan denganhukum hibah dan batasan lain yaitu pasalpasal tentangLegitimasi portie yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkanmenjadi hak para ahli waris dalam lencang dan tidak dapatdihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan;Bahwa pada saat terjadi peristiwa hukum pembuatan wasiatNomor

Bahwa istri atau suami dananakanak kandung adalah termasuk ahli waris golongan Pasal 852 KUH Perdata pewaris tidak boleh mengesampingkankedudukan ahli waris yang sah atau melanggar /egitimasi portie Bahwa dengan dibuat Akta Wasiat Nomor Nomor 58 tanggal 26Januari 1977 mengenai wasiat H. Basuki Bin H. Syaripmenyerahkan seluruh harta kekayaannya baik harta bergerakmaupun tidak bergerak kepada Ir. Apep Hidayat.

Dan AktaWasiat Nomor 20 November 1990, Telah melampaui ataumelewati batas aturan hukum hibah dan Jelas telah melanggarundangundang atau pembatas legitimasi Portie maka AktaWasiat Nomor Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 mengenaiwasiat H. Basuki Bin H. Syarip dan Akta Wasiat Nomor 20November 1990 menyerahkan seluruh harta kekayaannya balkharta bergerak maupun tidak bergerak kepada Ir.

Saekun kepada Suyono adalahbertentangan dengan hukum, mengingat karena jumlah ahli warisada 7 (tujuh) orang, seharusnya pemberian yang melebihi 1/7atau melebihi legitime portie dari masingmasing ahli waris, adalahmerugikan ahli waris yang lain, sehingga harus dibatalkan; Bahwa selanjutnya Majelis hakim menganggap bahwa hargatanah pada saat diberikannya hibah tahun 1981, tidak jauhberbeda antara point 4.1 s/d. 4.8 dengan tanah point 4.9, hanyaberdasarkan kesaksian satu orang saja (Saksi Achmad Fathoni

Saekun;Bahwa seandainya benar dihibahkan, quod non maka hibahtersebut tidak sah karena merugikan ahli waris yang lain karenanilainya sangat jauh lebih besar melebihi legitime portie yangseharusnya diterima oleh Suyono (Sseharusnya hanya menerimakurang lebih Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah),namun kenyataannya mendapatkan kurang lebihRp.1.130.000.000, (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah)apabila dinilai dengan uang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

> Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) sayasesuai dengan undangundang yang berlaku.DALAM POKOK PERKARA;1.Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsidianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini.

; Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) Tergugatsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmenempati rumah dan sawah yang merupakan objek perkara aquo adalah dikarenakanTergugat telah mendapatkan izin dari saudara kandung Tergugat untuk merawat rumahtersebut Para Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahunlamanya dan Para Penggugat hanya mementingkan hasil sawah tersebut

No. 352 PK/Pdt/2007tidak menuntut pembatalan jual beli tersebut dengan pertimbangan: menurutLegitime Portie Tergugat punya hak mewaris % bagian dari peninggalantersebut sekalipun menurut perhitungan Penggugat tanah warisan yang dijualtersebut melebihi hak Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menuntutpembatalannya serta tidak memasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkaraini, dengan pertimbangan kemanusiaan tanahtanah tersebut sudah terlanjurdikuasai dan dibangun bangunan permanen oleh pihak ketiga

Bahwa obyek sengketa dalam perkara antar terbantah 1 yang pada saat itu sebagai penggugat melawan Astojo CS sebagai para tergugat(sekarang terbantah 2, 3, dan 4) adalah harta warisan almarhum Tubiyang belum dibagi waris secar prorata sehingga hak warik pembantahjuga harus diakui demi hukum (pembantah pelawan mempunyai haklegitime portie) sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHP PerdataJo putusan Mahkamah Agung reg no.148/PK/Perd/1982 tentanglegitime portie dalam pembagian waris menurut kitab undangundang

Bahwa pada tahun 2011, Hi. x meninggal dunia dan dengan meninggalnya x membuatPenggugat kehilangan haknya (Legitimatie Portie) terhadap lahan tanah pekarangandan sawah tersebut, karena anakanaknya mempertahankannya, padahal tanah tersebutadalah milik x1, yang menjadi harta waris Penggugat dan x. Bahwa saat hidup x1 telahmemiliki banyak lahan sebagai hasil buka hutan, namun semenjak Penggugat pergi danmengikuti suami, lahan hasil buka hutan tersebut tidak diketahui lagi.

Bahwa Sungguh tidak adil dan tidak patut apabila seluruh warisan dari x1 hanyadiwariskan kepada Alm. x dan Para Tergugat, dengan mengabaikan eksistensi sertakepentingan Penggugat yang merupakan anak kandung dari istri pertama x1, yangmana menurut hukum menyalahi bagian mutlak (legitimatie Portie) yang tidak dapatdihilangkan oleh siapa pun, termasuk oleh Para Tergugat;.

Pengertian hibah dan wasiat merupakan 2 (dua) pengertianyang berbeda; Hibah: Diberikan oleh seseorang yang masih hidup kepada oranglain/keluarganya yang tidak melebihi atau mengurangi bagian warisorang lain (Legitime Portie). Dalam Hibah maksimal tanah yangdihibahkan adalah % dari bagian yang diwariskan; Wasiat: Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal duniakepada ahli warisnya;Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/20143).

Apa yang dinikmati suami atau isteri yangberikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang bolehHalaman 112 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Armdiperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII BukuPertama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksuddengan legitime portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harusdiberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undangundangterhadap mana si yang meninggal

HibahWasiat yang tidak melanggar hak mutlak/hak legitime portie dari hibah/hibahwasiat yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie.

Hak mutlak/hak legitimeportie harus dipenuhi dulu sebelum pewaris menghibah/hibah wasiatkan hartabendanya karena meskipun hibah/hibah wasiat pada prinsipnya adalahpemberian dari pewaris kepada ahli waris secara sukarela tetapi tetap adaHalaman 113 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Armbatasannya untuk Pewaris dalam memberikan hibah/hibah wasiat kepada ahliwaris;Menimbang, bahwa setelah terjadinya hibah/hibah wasiat yangmelanggar hak mutlak/legitime portie yang tidak bisa menerima

bahwa hakmutlak/legitime portie terlanggar oleh isi dari akta wasiat yang telah ditulis olehPewaris tersebut sehingga meminta pembatalan atau pengurangan agar hakmutlak/legitime portienya dapat terpenuhi;Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T.LIDLII.IV.TTI8berupa surat wasiat yaitu bahwa Maramis Ticoalu Korah yang membagi hartapeninggalannya dalam hal ini obyek sengketa kepada Tergugat II yang diketahuiberdasarkan bukti surat merupakan isteri Kedua dari Maramis Ticoalu Korahkarena diketahui

Korah kepada Tergugat Il yang menyalahi legitime portie danberdasarkan Pasal 835 KUHPerdata bahwa tuntutan hukum itu menjadikedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari terbukanyawarisan itu dan diketahui Maramis Ticoalu Korah meninggal pada tahun 2006sehingga tidak melampaui ketentuan Pasal 885 KUHPerdata dalam halPenggugat menuntut haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatassehingga beralasan hukum untuk petitum angka 4, angka 5, angka 7 dan angka8 dapatlah

Bahwa sesuai dengan hukum waris, warisan orang tuaterbuka setelah kematian, sehingga dengan status TERGUGAT sebagai seorang janda, maka telah diperhitungkan jumlah bagianwarisan yang harus diterima oleh janda dan anakanak yang sah;42)Bahwa setiap benda tidak bergerak dengan atas nama Janda tidakdapat secara bebas dijual tanpa sepengetahuan dan/ataupersetujuan anak sah atau pihakpihak lain yang berkepentingan ;43)Bahwa karena TERGUGAT berstatus janda beranak dimana anakyang sah memiliki Legitime Portie

Suhardjo adalah ParaPenggugat dan Turut Tergugat I; maka Akta Wasiat No. 10 tanggal 21Januari 2009 aquo adalah tidak benar, cacat hukum dan sudahseharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; karena :Halaman 5 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBYAkta Wasiat tersebut melanggar Legitime Portie sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo Pasal 881 alinea 2KUHPerdata yang berbuny!

i :Pasal 913 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garislurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sestau, baik selakupemberian antara yang masth hdup atau maupun selaku wasiat.Pasal 881 alinea 2 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yangdemikian, si yang mewariskan tak boleh

Bahwa selain melanggar kaidah Legitime Portie tersebut diatas;ternyata 2 (dua) obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni :a.

(Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 4)Bahwa adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 melanggarLegitime Portie sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo.

Muchtar Guntar Sinaga sangat bertentangan dengan prinsipprinsip Pewarisan yang dianut dalam KUH Perdata karena : Harta warisan yang dikuasai merupakan bagianan yang tidakterpisahkan dengan asas Legietime Portie (Bagian Mutlak) darimasingmasing ahli waris Golongan Pertama yang dijaminHalaman 23 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKIundangundang vide Pasal 814 ayat (3) Jo 852 ayat 2 KUHPerdata ; Dan, tidak boleh dikurangi karena alasan apapun.

Muchtar GuntarSinaga tanpa persetujuan dari masingmasing Ahli Waris yangsemestinya mempunyai hak waris atas dasar bagianan mutlakHalaman 24 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKI(legitieme portie), jelasjelas merugikan hak ahli waris yang lain dikemudin hati ; 22+ 2 22222 n ene neeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 2017 Nomor492/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

dan Tergugat Il denganmengatasnamakan keluarga;Bahwa Tergugat adalah adik kandung dari Pewaris dan Tergugat II adalahkeponakan dari Pewaris, sehingga dalam golongan ahli waris secara hukumTergugat dan Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris utama, sebab secara yuridismasih ada Penggugat yang bertindak selaku ahli waris utama dari Pewaris yangmemiliki legitime portie yang sah atas harta warisan Pewaris;Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sebagaimanadimaksud dilakukan dengan

sangat jelas telah terkonstruksikan sebuahperbuatan yang didasari pada etikad tidak baik dalam perbuatan Tergugat Il, yangtujuannya adalah untuk menguasai harta warisan dari Pewaris secara sepihakdengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum;Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT PLK23.24.25.26.27.28.Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang menguasai objek waris secarasepihak dan tanpa dasar hukum yang sah telah merugikan hak Penggugat selakuahli waris sah Pewaris yang memiliki /egitime portie

sebagaimanatersebut di atas yang merupakan satu satunyatirkah / harta peninggalan pewaris yang masih belumdibagi diantara para ahli waris yang berhakmenerimanya ;Menimbang, bahwa dengan telah diketahui / terbuktinyapewaris / para pewaris dan para ahli waris, serta hartapeninggalan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka11dapat ditetapkan pula mengenai pembagian wwarisan masingmasing, sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikutMenimbang, bahwa dalam menerapkan bagian warisan /legitime portie

Nomor 2824 K/Pdt/20174)5)6)7)8)9)Bahwa sebelum adanya surat keputusan adat tersebut diatas wanita tidak dapatbagian waris, sedangkan semua warisan diserahkan kepada anak lakilaki;Bahwa dalam hukum adat bali tidak dikenal Legitime Portie sebagai manaPasal 913 KUHperdata Indonesia, Namun di hukum waris adat bali untukbagian mutlak pewaris diatur dalam untuk hukum adat yang baru yaitudengan: Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDPBali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hasil hasil PasamuhanAgung

Jika diperhatikan gugatan a quo tidak jelas apakah Penggugat 2, 3, dan 4 bertindakuntuk diri sendiri atau sebagai anggota kaum, sedangkan dalam gugatan Penggugatmenyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum, sehingga status Penggugat 2,3, dan 4 tidak jelas, tidak memenuhi asas legitima portie in yudicio atau eror inpersona;Jika Para Penggugat 2, 3, dan 4 bertindak untuk diri sendiri tidak berwenang sebagaiPenggugat karena tidak berstatus sebagai Mamak Kepala Waris, sikap menurut adatMinangkabau

No. 1062 K/Pdt/201112oleh Tergugat sejak pewaris/ayah mereka masih hidup dan tidakmenyatakan bahwa tanah itu dihibahkan kepada cucunya/Penggugat;e bahwa oleh karena sawah tersebut hibahnya tidak jelas baik padaTergugat selaku anak, kepada Kepala Desa/Kepala Adat setempat, danmengurangi legitimatie portie ahli waris lainnya maka hibah tersebutbatal ;e bahwa menurut hukum waris adat berlaku prinsip bahwa harta warisandari orang tua yang diberikan secara hibah pada waktu pewaris masihhidup wajib diperhitungkan

Oleh karena ketika dilakukan penjualan Tanah SHMNo.551 dan SHM No.552 oleh ayah dan ibu / Tergugat IItanpa persetujuan/tanpa campur tangan dari sanganak/Tergugat II, maka harta yang tersisa (rumah danisinya) merupakan Legitime Portie dari sanganak/Tergugat II.

Oleh karena Penggugat menggugat Tergugat II untukmembayar ganti rugi dengan memohon penyitaanlegitime portie dari Tergugat Il sedangkan Tergugat IItidak turut serta menjual Tanah SHM No.551 dan No.552,maka menjadi salahlah gugatan Penggugat untukmenggugat Tergugat II membayar ganti rugi atasperbuatan Almarhum Nasir Tappi dan Tergugat tersebut.4. Penggugat sebagai Subyek Gugatan, Kabur : Dalil tersebut dibuktikan sebagai berikut :Halaman 54 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKS4.1.A?

untuk sang anak yaitu Tergugat II.Oleh karena Tergugat II tidak turut serta dalam penjualan TanahSHM No. 551 dan No. 552, maka harta yang tersisa merupakanLegitime Portie untuk Tergugat II.Oleh karena Penggugat mengemukakan dalil bahwa sebagiantanahnya telah diterbitkan SHM No. 551 dan No. 552 yang telahdijual oleh Almarhum Natsir Tappi (pada masa hidupnya) danTergugat , maka harta yang tersisa merupakan Legitime Portiedari Tergugat II yang tidak pernah turut serta menjual kedua bidangtanah tersebut

Harta yang tersisa yang berupa Legitime Portie tidak dapatdisita dan dijual untuk memenuhi permohonan Penggugatkarena :b.

Bahwa obyek yang dijual oleh kedua orang tua Tergugat IItidak mengganggu Legitime Portie milik Tergugat IIOleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Penggugatkepada Tergugat II menjadi bertentangan dengan Hukum idest : Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 914 KUH Perdata.Pada dalil Tergugat II, Nomor 9.3 huruf C di atas, telahdiperlinatkan bahwa SHM No. 177/Wt.

Oleh karena ketika dilakukan penjualan Tanah SHMNo.551 dan SHM No.552 oleh ayah dan ibu / Tergugat IItanpa persetujuan/tanpa campur tangan dari sanganak/Tergugat II, maka harta yang tersisa (rumah danisinya) merupakan Legitime Portie dari sanganak/Tergugat II.

Oleh karena Penggugat menggugat Tergugat II untukmembayar ganti rugi dengan memohon penyitaanlegitime portie dari Tergugat II sedangkan Tergugat IItidak turut serta menjual Tanah SHM No.551 dan No.552,maka menjadi salahlah gugatan Penggugat untukmenggugat Tergugat II membayar ganti rugi atasperbuatan Almarhum Nasir Tappi dan Tergugat tersebut.4.

dengan para Pembeli (Pihak III)Jual beli tanah tersebut tanpa dilibatkan Pihak Tergugat IIKetika Natsir Tappi meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 832KUH Perdata, yang menjadi ahliwarisnya 2 (dua) orang yaitu:Tergugat Il anak kandung dari Almarhum) dan Tergugat (istri dariAlmarhum dan ibu kandung dari Tergugat II).Berdasarkan Pasal 914 KUH Perdata, hanya 1/3 (Sepertiga) dariharta Ssuami istri tersebut yang boleh dialinkan/dijual oleh NatsirTappi dan 2/3 (dua pertiga) merupakan Legitime Portie

Harta yang tersisa yang berupa Legitime Portie tidak dapatdisita dan dijual untuk memenuhi permohonan PenggugatKarena :b.

Bahwa obyek yang dijual oleh kedua orang tua Tergugat IItidak mengganggu Legitime Portie milik Tergugat IIOleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Penggugatkepada Tergugat II menjadi bertentangan dengan Hukum idest : Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 914 KUH Perdata.Pada dalil Tergugat Il, Nomor 9.3 huruf C di atas, telahdiperlihatkan bahwa SHM No. 177/Wt.