Ditemukan 23753 data
9 — 6
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:J)5z 5 allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celliccll le Gus C15) aulaall 2 5Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
Cs yiiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/29/IX/1999 tanggal 24 September1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon : nama Supriyanto,tempat/tanggal lahir : Madiun/ 14 Mei 1978 dan
14 — 7
li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CaOdNON6 (606CA86Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 8 dari 11 hal Penetapan 138/Padt.P/2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:TONUAG GadadYOCOSI6 Adzetadi 4640 16auE6 CaUadO6CA6l6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6Cauad0uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 237/56/X/1987 tanggal 16 Oktober1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Biodata suami, semula tertulis nama lengkap: Pemohon 1,tempat dan
17 — 8
Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 31/Pdt.P/2020/PA SgtaHalaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbadl beic acl ale ploYl 8 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
37 — 1
rsile Ls joArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari padamenarik kemashlahatan; Kitab AlMuhazzab Juz II: 210 sebagai berikut: aoiol, galsVb gle> oY LijU yo Jolall clSi jgr9.a0 225 059759Artinya: Mengawini wanita hamil kareena = zina itudibolehkan,karena kehamilannya itu tidak dapatdihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanyahamil itu sama dengan tidak hamil;Kaidag Fighiyah sebagai berikut :arboolh bgico arc, le elo VI 9,03Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim)terhadap rakyatnya
10 — 3
Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@6NONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCOdl Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UAOIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
24 — 9
Uycid sigh snuolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;10Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
18 — 8
No.5/Pdt.P/2017/PA.SjArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemenntah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf (d) dan (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
11 — 5
suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale plo 8 yaoiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
19 — 10
Lu> ule prio swlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
18 — 11
Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!
:< o = < . asle JL bets aie ay le playl 2g Hz =Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 108/19/VII/1996, tanggal 04 Juli1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak,Kabupaten Ponorogo, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa: tempat dan tanggal lahir yang tercantumdalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Ponorogo, 19 Agustus 1971, tidaksesuai
19 — 11
tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale elo 8 yasArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 8
suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbaoh bois acl We pLYl 9 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
43 — 17
perlu mengeluarkan Penetapan dispensasikawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat Hakim yang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 4
garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:a> laodh lagio auc Jl Je 9S paillArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan
9 — 4
harta bersama berupa tanah pekarangan terletak di Dusun Xxx,Desa XXX, Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban seluas +101 m2 denganbatasbatas : sebelah Utara : XXX sebelah Timur : XXX sebelah Selatan : XXX sebelah Barat : XXX;11 Menimbang bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:nn Oo An f xX nn x Oo f XY =n TZELnXpU+ EurY EviIRU enl PYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
13 — 2
Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
12 — 7
Sela 6 OeArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jalioddl Lb gis 4ac 4 le ploy) La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 230/36/IX/1991 tanggal 18September 1991
50 — 10
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli fiqin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EviRUaenl PYi7 ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
14 — 12
Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 11Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls Yo gl awlaall 255Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!
:aslaall, bots ac 3 We playil 2545Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tanggal lahir 23 tahun,dan tempat lahir Nganjuk, tidak
17 — 4
kepada anak kandungPemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yanglebih mengandung maslahat bagi mereka serta bagi janin yang masih dalamkandungan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo juga perlumengetengahkan kaidah fikin dalam kitab A/Asybah wa anNadzair, halaman128, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yang berbunyisebagai berikut:arbacs bois uc JI Je pLYl 9 paiArtinya: Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya