selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:J)5z 5 allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celliccll le Gus C15) aulaall 2 5Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Cs yiiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/29/IX/1999 tanggal 24 September1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon : nama Supriyanto,tempat/tanggal lahir : Madiun/ 14 Mei 1978 dan

li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CaOdNON6 (606CA86Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 8 dari 11 hal Penetapan 138/Padt.P/2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:TONUAG GadadYOCOSI6 Adzetadi 4640 16auE6 CaUadO6CA6l6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6Cauad0uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 237/56/X/1987 tanggal 16 Oktober1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Biodata suami, semula tertulis nama lengkap: Pemohon 1,tempat dan

Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 31/Pdt.P/2020/PA SgtaHalaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbadl beic acl ale ploYl 8 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

rsile Ls joArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari padamenarik kemashlahatan; Kitab AlMuhazzab Juz II: 210 sebagai berikut: aoiol, galsVb gle> oY LijU yo Jolall clSi jgr9.a0 225 059759Artinya: Mengawini wanita hamil kareena = zina itudibolehkan,karena kehamilannya itu tidak dapatdihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanyahamil itu sama dengan tidak hamil;Kaidag Fighiyah sebagai berikut :arboolh bgico arc, le elo VI 9,03Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim)terhadap rakyatnya

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@6NONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCOdl Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UAOIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Uycid sigh snuolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;10Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

No.5/Pdt.P/2017/PA.SjArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemenntah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf (d) dan (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale plo 8 yaoiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

Lu> ule prio swlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:< o = < . asle JL bets aie ay le playl 2g Hz =Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 108/19/VII/1996, tanggal 04 Juli1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak,Kabupaten Ponorogo, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa: tempat dan tanggal lahir yang tercantumdalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Ponorogo, 19 Agustus 1971, tidaksesuai

tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale elo 8 yasArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbaoh bois acl We pLYl 9 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

perlu mengeluarkan Penetapan dispensasikawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat Hakim yang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya

garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:a> laodh lagio auc Jl Je 9S paillArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan

harta bersama berupa tanah pekarangan terletak di Dusun Xxx,Desa XXX, Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban seluas +101 m2 denganbatasbatas : sebelah Utara : XXX sebelah Timur : XXX sebelah Selatan : XXX sebelah Barat : XXX;11 Menimbang bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalamKitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi:nn Oo An f xX nn x Oo f XY =n TZELnXpU+ EurY EviIRU enl PYi ORXArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Sela 6 OeArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jalioddl Lb gis 4ac 4 le ploy) La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 230/36/IX/1991 tanggal 18September 1991

;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli fiqin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EviRUaenl PYi7 ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 11Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls Yo gl awlaall 255Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:aslaall, bots ac 3 We playil 2545Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tanggal lahir 23 tahun,dan tempat lahir Nganjuk, tidak

kepada anak kandungPemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yanglebih mengandung maslahat bagi mereka serta bagi janin yang masih dalamkandungan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo juga perlumengetengahkan kaidah fikin dalam kitab A/Asybah wa anNadzair, halaman128, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yang berbunyisebagai berikut:arbacs bois uc JI Je pLYl 9 paiArtinya: Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya