Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tantang tumpang tandang tanyong tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
90 — 26
  • Surat KeputusanMendagri dalam pengangkatanHalaman 71 dari 152 halaman Putusan Pkr No. 159/G/2013/PTUNJKTdmKepala Daerah terpilih bukanlah sebagai penetapan pejabat TUNyang didasarkan pada kebebasan diskresi pejabat TUN, melainkanhanyalah satu penetapan deklaratoir yang bersifat terikat, yangdiperintahkan oleh Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimanadiperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat(2) di mana Kepala Daerah terpilih disahkan oleh Presiden.
    Hemat kamidengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUNyang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan diatas, jawabannya telah jelas tidak.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
PT. TRI INVESTAMA diwakili oleh MUJIB MOOSA MODAK
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
444 — 251
  • UndangUndang No. 51 Tahun tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU TUN), yakni Pasal 55 UU TUNyang berbunyisebagai berikut :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluhhariterhitung sejakditetapkan atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUNtersebut,terhadap Surat Keputusan Aquo, Penggugat telah mengetahuiadanya Surat Keputusan Aquo, maka menurut logika hukumjelas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BANK INDONESIA (BI) ; ANDI FAISAL
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya Penetapan Presiden Nomor: 10 Tahun 1965tanggal 21 Juni 1965 tentang Pengintegrasian Bank Umum Negarakedalam Bank Indoensia (Bukti T 2, yang kemudian ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. 65/UBS/65tanggal 30 Juli 1965 (Bukti T2), kKemudian diterbitkan Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dalam perkaraa quo berupa Surat Keputusan Menteri Urusan Sentral/Gubernur BankNegara Indonesia No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
289 — 204
  • Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana huruf ctersebut di atas, maka kewenangan pengujian terhadap Keputusan TUNyang addresatnya tidak bersifat individual, merupakan kewenanganMahkamah Agung dalam bentuk permohonan uji materi sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012terkait Permohonan Hak Uji Materi terhadap Keputusan MenteriKehutanan Nomor SK.44/MenhutII/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera UtaraSeluas +
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2015 — 1.SACHRONI,2.AGUS LUPI,dkk;1.WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,2.PT. PERTAMINA (Persero)
148 — 565
  • Bahwa seharusnya gugatan perkara a quo baru bisa diajukanapabila telah ada putusan peradilan perdata atau peradilan TUNyang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah pemilik yang sah dari tanah yangbangunannya dibongkar..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S488 dalamHukum Administrasi Negara adalah termasuk ke dalam ruanglingkup pengertian Keputusan TUN sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhirkali dirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2004 (UU No. 5/1986): Bahwa lebih jelasnya, Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 berbunyisebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Is Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut diatas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:Halaman 41 dari 53 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut diatas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
203 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 517 K/TUN/2014Bahwa selanjutnya Kepentingan hubungannya dengan Keputusan TUNyang menjadi Objek Sengketa, menurut hukum Penggugat harus dapatmenunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat tersebut merugikandirinya secara langsung, artinya kepentingan tersebut secara objektifdapat ditentukan bentuknya maupun intensitasnya;Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian Materil karenaadanya gangguan dan ancaman dari pihak lain dan kerugian
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-04-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 51/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat:
MARULI SITORUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.EVI DESIANTI LESSAN
2.Hj.WINARIATI LESSAN
3.WINARIANI LESSAN,B.A.
4.Dra.Hj.LISNAWATI,S.H.
5.BUDI DHARMAWAN LESSAN
6.SORAYA LESSANS,S.H
170 — 62
  • Sementara, Keputusan Tata usahaNegara adalah penetapan yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum tata negara yang berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final yang67menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ; Dalam perkara Gugatan ini, objek sengketa TUNyang kemukakan Penggugat kepada pengadilanTata Usaha Negara Medan~= adalah SuratKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sum.Utara Nomor: 111/1812.600
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 01-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 71/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen. Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Maluku
Terbanding/Penggugat : Tan Husing Sutanto
101 — 27
  • adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatdan bukan sebaliknya mendzolimi hakhak warga masyarakatnya sendiridengan sewenangwenang yang berakibat merugikan rakyat.Menurut Indohartodalam bukunya Usaha memahami UndangUndangtentang Tata Usaha Negara, buku ke satu : Beberapa pengertian dasarHukum Tata Usaha Negara (edisi revisi) yang dapat digugat ke PeradilanTata Usaha Negara hanyalah keputusan TUN, yakni suatuPenetapanTertulis ( Beschiking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum,e Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut di atas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986 danPenjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 06-08-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 5 Januari 2016 — 1. LEMBANG Alias AMBE DIAN. Sebagai Penggugat 1 2. YUDHO PARERUNGAN Sebagai Penggugat 2 Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH TORAJA Sebagai Tergugat 2. LOSO Sebagai Tergugat II Intervensi
61 — 28
  • yang mengatur bahwaSengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 angka 10 UndangUndang Peratun,Majelis Hakim berkesimpulan terdapat batasanbatasan Pengertian Sengketa TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PRINCESS JANF VS I. REKTOR UNIVERSITAS YARSI., II. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI., III. KETUA PENGURUS YAYASAN YARSI;
392 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartu Hasil Studi dan KTUN Termohon Kasasi 1 yang menjadiobyek sengketa bukan merupakan jawaban atas pengaduan(sehingga kesimpulan no 2 Majelis Hakim PTUN dinilai salahmemahami perkara ini), kKarena KHS merupakan keputusan TUNyang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai pertanggungjawabandan sekaligus pemberitahuan hasil penilaian belajar yang dilakukanoleh mahasiswa/ peserta didik, dan bukan diterbitkan atas dasarpengaduan Penggugat.
    negara yang sangat merugikanPemohon Kasasi karena dinilai secara tidak obyektif, tidak akuntabeldan tidak transparan yang secara nyata melanggar ketentuanmengenai standar penilaian pembelajaran mahasiswa yangditetapbkan dalam Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 24 junctoPermendikbud Nomor 49 Tahun 2014, bahkan terbukti adanyaindikasi kecurangan secara sistimatis dan berlanjut oleh ParaTermohon Kasasi (Bukti P 21, P 31.A dan P 31.B) Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 13/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
Abdul Manan
Tergugat:
Bupati Batang
345 — 239
  • Hal ini sebagai konsekuensi TERGUGAT sebagai Pejabat TUNyang diberi kKewenangan secara atributif oleh UndangUndang Desauntuk memberhentikan seorang Kepala Desa yang telah memenuhikriteria pemberhentian sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan dimaksud.Bahwa TERGUGAT mengakui mengakui penerbitan OBJEKSENGKETA tidak mendasarkan pada laporan tertulis dari BPDWonosegoro Kecamatan Bandar, hal demikian bukan tanpa alasan,yaitu karena dalam kondisi dan situasi di lapangan pada saat ituyang kurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — CV. SURIA JAYA VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran(SEMA No. 2 Tahuni991) serta Juklak MARI (Juklak MARINo.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No.223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14101993 tentang Juklak), (SuratMARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14101993 tentangJuklak).Majelis Hakim berwenang untuk:e Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaikigugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalamjangka waktu tiga puluh hari.e Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
58 — 39
  • Keputusan bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor.15Tahun 2018, dan Nomor. 153 /KEP/ 2018, tanggal 13 September 2018,sebagimana tertulis pada Diktum KETIGA : Penyelesaian Ruang LingkupKeputusan Bersama sebagaimana pada Diktum KEDUA batas akhir palinglama bulan Desember 2018 ;Bahwa kemudian perlu ditegaskan bahwa Tergugat sebagai Pejabat TUNyang beri kKewenangan berdasarkan perintah Undangundang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 50/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
ALPHAD SYARIF, SH.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.AHMAT SOPIAN NOOR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
209 — 96
  • immaterial,individual maupun kolektif.Konkretnya kepentingan yang dirugikan tersebut merupakankepentingan yang hsrus dilindungi oleh hukum yang eksistensinyaditentukan oleh :a) Faktor faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yangharus: merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta; merupakan kepentingan pribadi Penggugat sendiri,dan; merupakan kepentingan langsung dari Penggugatsendiri, serta; merupakan kepentingan yang dapat ditentukan.b) Faktor faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
PT. Anugerah Langkat Makmur
Tergugat:
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
184 — 120
  • Juga apabila suatu penetapan tertulis itumelahirkan suatu wewenang bagi suatu Badan atau Jabatan TUNyang lain untuk berbuat sesuatu atau menyebabkan diubahnya ataudicabutnya wewenangwewenang yang dimiliki oleh suatu Badanatau Jabatan TUN, maka disitu juga dapat dikatakan bahwaPenetapan Tertulis tersebut telah menimbulkan suatu akibat hukum.4) Perlu kiranya diingat, bahwa keputusan yang menimbulkan akibathukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusankeputusanyang hanya merupakan suatu pemberitahuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 08-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 10 Mei 2012 — Bambang Mulyo Atmodjo, SE;Gubernur Bank Indonesia
124 — 34
  • karena tanpa sebab dan alasanyang Penggugat tidak ketahui, Penggugat dihukum harus berhenti dantidak dapat berkarier lagi sebagai pengurus ataupun pejabat eksekutifdalam dunia Perbankan Keputusan TUN Tergugat Bertentangan Dengan AsasAsas UmumPemerintahan Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur).Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN (beshicking )telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUNyang