1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Juni 1983 di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu Nomor 37/1900 delapan lima, tertanggal 7 Agustus 1985, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera

Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telan melangsungkanperkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Agama Hinduyang bernama Ida Pedanda Gde Pidada pada tanggal 17 Juni 1983,sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. 37/1900 delapanlima, yang dikeluarkan tertanggal 7 Agustus 1985 oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Daerah Tingkat II Jembrana:2.

Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. 37/1900 delapanlima, yang dikeluarkan tertanggal 7 Agustus 1985 oleh Kantor CatatanSipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sah dan putus karenaperceraian;3.

bukti yang selanjutnya diberi tanda P1 sampaidengan P6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi dan Saksi II ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Tergugathanya mengajukan suratsurat bukti yang selanjutnya diberi tanda T1 sampaidengan T5;Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN NgaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P1 berupaKutipan Akte Perkawinan umat

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali padatanggal 17 Juni 1983 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuaiKutipan Akte Perkawinan umat Hindu Nomor 37/1900 delapan lima,tertanggal 7 Agustus 1985, adalah sah dan putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;3.

Selanjutnya Zaky adDin Syaban mengemukakan, jikamempergunakan mas/ahah mursalah dalam menetapkan hukum, maka syaratsyarat yang diperlukan antara lain: a) Maslahah mursalah yang hakiki danbersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betulbetulmendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betulbetul sejalan dengan maksuddan tujuan hukum syara dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkankemaslahatan bagi umat manusia; c) Betulbetul sejalan dengan tujuan hukumsyara dalam menetapkan hukum itu tidak

berbenturan dengan dalil syara yangtelah ada, baik dalam bentuk nasionalitas alquran dan Sunnah, maupun jjma(kesepakatan para ulama) terdahulu; d) Maslahah mursalah itu diamalkandalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harusditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannyaPemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintumudharat dan akan memberikan kemas/ahatan bagi Para Pemohon dan anakHIm. 11

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama I KADEK ARI DARMAWAN dengan NI LUH MARTINI yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2021 di Banjar Gunung Taman, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung - Bali, sebagaimana bukti Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 52/DAT/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Adat Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/1983, tertanggal 16 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte perkawinan/perceraian Umat Hindu Kecamatan Denpasar Barat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan di Kota Denpasar secara Agama Hindu, sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/1983, tertanggal 16 Oktober 1982yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte perkawinan/perceraian Umat Hindu Kecamatan Denpasar Barat adalah sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di Denpasar secara Adat Bali dan AgamaHindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/1983,tertanggal 16 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat danPembuat Akta Perkawinan / Perceraian Umat Hindu KecamatanDenpasar Barat ;3.

untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebutdiatas, Penggugat tidak mengajukan Replik serta Penggugat menyatakan tetappada gugatannya semula begitu juga sebaliknya Tergugat menyatakan tetappada jawabannya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai dantelah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :1.Photo copy Kutipan Akte Perkawinan Umat

yang ketiga yang masih sekolah tersebut ;Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat semenjak Penggugatpulang kerumah orang tuanya ;Bahwa Penggugat waktu masih tinggal bersama Tergugat, Penggugatberjualan, namun setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugattidak bekerja ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalilbantahannya, telah mengajukan suratsurat bukti yang telah dicocokkan dengansuratsurat aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :Photo copy Kutipan Akte Perkawinan Umat

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan di Kota Denpasar secara Agama Hindu, sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/1983, tertanggal 16 Oktober 1982yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte perkawinan/perceraian Umat Hindu Kecamatan Denpasar Barat adalah sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

terhambatnya tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya;Bahwa Para Pemohon sebagai orang Tua Gede Arya Wangsa Wiranatha telahberusaha mengobati secara medis baik berobat pada dokter, puskesmasataupun Klinik pengobatan lainnya, namun dari hasil pemeriksaan medistersebut tidak ditemukan diagnosa penyakit yang berbahaya dan Pengobatanyang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil bagi Kesembuhannya;Bahwa Para Pemohon selain melakukan pengobatan secara medis, upayapengobatan Non medis pun dilakukan, sebagai Umat

2014 dan sudah memiliki Akta Perkawinan;Bahwa Para Pemohon sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama Gede Arya wangsa Wiranatha;Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gede Arya Wangsa Wiranatha tidakbisa bicara dengan normal dan sering sakitsakitan berbeda dengan anaktetangga yang seusianya dan dari hasil pemeriksaan dokter bahwa anak parapemohon yang bernama Gede Arya Wangsa Wiranatha tersebut memang adagangguan, selanjutnya para pemohon mencoba melakukan pengobatan secaraNon Medis sebagai Umat

2014 dan sudah memiliki Akta Perkawinan; Bahwa Para Pemohon sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama Gede Arya wangsa Wiranatha; Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gede Arya Wangsa Wiranatha tidakbisa bicara dengan normal dan sering sakitsakitan berbeda dengan anaktetangga yang seusianya dan dari hasil pemeriksaan dokter bahwa anak parapemohon yang bernama Gede Arya Wangsa Wiranatha tersebut memang adaganguan, selanjutnya para pemohon mencoba melakukan pengobatan secaraNon Medis sebagai Umat

Pemohon Putu Agus Eka Putra, dan Ni Luh Gede Septiariyastini, juga telahmemberikan keterangannya sebagai berikut :Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan namadikarenakan anak Para Pemohon yang bernama Gede Arya Wangsa Wiranathatidak bisa bicara dengan normal dan sering sakitsakitan dan dan dari hasilpemeriksaan dokter bahwa anak para pemohon yang bernama Gede Arya WangsaWiranatha tersebut memang ada ganguan, selanjutnya para pemohon mencobamelakukan pengobatan secara Non Medis sebagai Umat

Daup, Desa Daup, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte PerkawinanNomor : Lima Puluh/1900 delapan puluh delapan tertanggal 30 September1988 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha Kecamatan Kintamani; 2. Bahwa dari perkawinan dengan istri pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :a. 1 DEWA...a. I DEWA NYOMAN RAKA, lahir pada tanggal 01 Mei 1978 dan telah kawin ;b.

Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : Limapuluh/1900 delapan puluh delapan tertanggal 30 September 1988 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha Kecamatan Kintamanii ;2. Foto copy KTP atas nama I Dewa Nyoman Sekar tertanggal 22 April2011; 3. Foto copy KTP atas nama Jero Wayan Penpen tertanggal 22 April 2011 ;4.

Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : Limapuluh/1900 delapan puluh delapan tertanggal 30 September 1988 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan/ PerceraianUmat Hindu/Budha Kecamatan Kintamani yang diberi tanda P1;Foto copy KTP atas nama I Dewa Nyoman Sekar tertanggal 22 April2011yang diberi tanda P2; 3. Foto copy KTP atas nama Jero Wayan Penpen tertanggal 22 April 2011 yangdiberi tanda P3 ; 4. Foto copy Surat ...4.

Bahwa selanjutnya saat Saksi1 melintas di depanMasjid AlMunawar di Jalan Raya Desa Tepa dengankecepatan tinggi + 80 km/jam sambil menarik gasSpm tersebut berulangulang sehingga menimbulkankebisingan, saat itu umat Muslim termasuk Terdakwasedang melaksanakan sholat Jumat dan perbuatanSaksi1 tersebut dilihat olen Sdr. Erwin Komarasa(Saksi5) dan Sdri. Kesyah Batmanlussy (Saksi7).d.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasanfisik terhadap Saksi1 karena Terdakwa marah danemosi atas perbuatan Saksi1 yang melintas didepan Masjid AlMunawar Jalan Raya Desa Tepamengendarai sepeda motor Yamaha Vixion knalpotracing dengan kecepatan tinggi sambil menarik gasberulangulang sehingga menimbulkan kebisingansaat umat Muslim sedang melaksanakan SholatJumat.j.

adalah untukmemberi peringatan dan mengingatkan untuk salingmenghargai sesama umat beragama dan jangansampai terulang kembali seperti yang dilakukan olehSaksi1 saat umat Muslim sedang melaksanakanibadah.Bahwa pada saat melakukan penganiayaanTerdakwa sedang tidak melakukan dinas dalam ataupiket, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaosberwarna merah dan celana pendek berwarna biru,Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakantangan kanan dan Kiri (tidak menggunakanalat/benda).Bahwa setelah melakukan

Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukankekerasan fisik terhadap Saksi1 karena Terdakwamarah dan emosi atas perbuatan Saksi1 yangmelintas di depan Masjid AlMunawar Jalan RayaDesa Tepa mengendarai sepeda motor YamahaVixion knalpot racing dengan kecepatan tinggi sambilmenarik gas berulangulang sehingga menimbulkankebisingan saat umat Muslim sedang melaksanakanSholat Jumat.11.

Depian Basry (Saksi1)memacu kendaraan nya dengan cara menariknarikgas sehingga menimbulkan kebisingan dikarenakanmotor yang digunakan menggunakan knalpot racingpada saat umat muslim melaksanakan kegiatanibadah sholat Jumat.

Foto bersama ummat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri padatahun 1979 di tanah wakaf milik umat Islam Kelurahan Sidorejoyang telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tandaP.11.12. Foto panitia pelaksanaan shalat Idul Fitri pada tahun 1979 ditanah wakaf milik ummat Islam Kelurahan Sidorejo, buktitersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tangaP.12.13. Foto tanah wakaf milik umat Islam Kelurahan Sidorejo yangdiberi tanda denga P.13. Bukti Saksi:.

masyarakat.Bahwa masyarakat setempat diwakili oleh nazir tanah sudahpernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yangamarnya menyatakan tidak berwenang menangani perkarawakaf, kemudian diteruskan banding ke Pengadilan TinggiMedan yang amarnya menolak gugatan Penggugat, kemudianditeruskan kasasi ke Mahkamah Agung yang amarnyamengabulkan permohonan kasasi Pemohon.Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini kePengadilan Agama Medan adalah supaya ditetapkan tanahtersebut sebagai tanah wakaf umat

Di bawahsumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannyasebagai berikut:Bahwa tanah tersebut sudah pernah didaftarkan dalam KartuPendaftaran Penduduk Tanah (KRPT) yang isinya tanah inidiberikan untuk kepentingan umat muslimin pada tahun 1974.Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut adalah 40 m x100 m.Bahwa saksi pernah melihat surat Kartu Pendaftaran PendudukTanah (KRPT) tesebut pada tahun 1956, aslinya masih ada dandijadikan bukti pada persidangan hari ini.Bahwa sekitar tahun 2000an tanah

Bahwa di atas tanah tersebut sudah kami buatkan plakat yangberbunyi TANAH WAKAF MILIK UMAT ISLAM, PUTUSANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:2597K/PDT/2010 TANGGAL: 12 JANUARI 2011, DILARANGMASUK, KUHP PASAL 551 foto plakat tersebut dijadikan buktipada persidangan hari ini.

pengesahannya tetapi sudah dapat langsung melakukan pencatatan atau pendaftaran keHalaman 6 dari 10 Penetapan No.02/Pen.Pdt.P/2014/PN.BKYPegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat(2) UU No. tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, terhadap suatu Perkawinan yang dilakukansecara Adat, dapat dimintakan pengesahannya dari Pengadilan dengan ketentuan bahwa bagi yangberagama Islam atau umat

Muslim pengesahan perkawinannya dimohonkan kepada PengadilanAgama, sedangkan bagi umat yang bukan Muslim pengesahan perkawinannya diajukan kepadaPeradilan Umum cq Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa dalam kalangan umat Islam, pengesahan perkawinan tersebut dikenaldengan istilah isbath nikah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, dimana isbath nikah imi sudah lazimdilakukan oleh Pengadilan Agama, bahkan pada tahun

2013 Pengadilan Agama Jakarta Pusatbersama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinibalu, Sabah Malaysia telahmenyelenggarakan sidang isbath nikah bagi 295 pasangan suami istri WNI yang berada di wilayahKJRI Kota Kinibalu dan acara tersebut terselenggara berkat kerjasama Kementerian Luar Negeri RIcq Direktorat Perlndungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dengan Mahkamah Agung RI cqPengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan bagi umat non muslim tidak ada diatur secara spesifikmengenai

pengesahan perkawinan dimaksud, namun dengan berpijak pada asas persamaan hukumdan penafsiran analogi, maka suatu perkawinan umat non muslim yang telah dilakukan secara Adatdibolehkan memintakan pengesahannya ke Pengadilan Negeri selaku yang berkompeten ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sudah sepakat beragama Katolik dan berlamat diwilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang maka pengajuan permohonan pengesahanperkawinan Pemohon sudah tepat dan benar diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu yang telah dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, Kabupaten Badung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan padatanggal 18 Nopember 2001 secara sah menurut Agama Hindu sesuaidengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, No.36/Pds/XII/2003 tertanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan olehKepala Desa Padangsambian Kaja dimana perkawinan antarapenggugat dengan tergugat tersebut belum dicatatkan pada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( fotocopyterlampir ) ;Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN. Dps..

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah ;3.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja ( fotocopy terlampir ) adalah sah dan putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;4.

Penggugat maka tidakada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal, sesuai pula bukti Penggugat P2, dihubungkan dengan keterangansaksisaksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkanperkawinan secara agama Agama Hindu di Dusun Pagutan, DesaPadangsambian Kaja, pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat

Dps.dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, KabupatenBadung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PadangsambianKaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24 Juni 1987, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 186/1988, tertanggal 2 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan / Perceraian Umat Hindu Kecamatan Depasar Barat, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 4.

didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2016dibawah Register perkara Nomor 664/Pdt.G/2016/PN Dps, yang mengemukakanhalhal sebagai berikut :Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2016/PN DpsBahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secaraAgama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24 Juni 1987, sesuai dengan AktaPerkawinan, Nomor : 186/1988, tertanggal 2 Juni 1988, yang dikeluarkan olehKantor Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan / Perceraian Umat

Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24Juni 1987, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 186/1988, tertanggal 2Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat dan Pembuat AktePerkawinan / Perceraian Umat Hindu Kecamatan Depasar Barat, adalahsah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu, No. 186/1988, tanggal 2 Juni1988, diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1130/1988, tanggal 8 Juni 1988, An.ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P3;Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2016/PN Dps4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. P.37/Ist/K/1995, tanggal 6 September1995, An. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.

Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24Juni 1987, sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 186/1988, tertanggal 2Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat dan Pembuat AktePerkawinan / Perceraian Umat Hindu Kecamatan Depasar Barat, adalah sahdan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.

Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24Juni 1987, sesuai dengan Akita Perkawinan, Nomor : 186/1988, tertanggal 2Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat dan Pembuat AktePerkawinan / Perceraian Umat Hindu Kecamatan Depasar Barat, adalah sahdan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Jero Intaran;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon dengan Jero Intaran yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat Bali menurut ketentuan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2015 sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016;

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/BudhaNomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016 atas nama Putu Elly Akasia dan JeroIntaran, tanggal 23 Mei 2015, diberi tanda P11;12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan atas nama Ni Made SasihSuryandani, tanggal 10 Mei 2015, diberi tanda P12;13.

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon denganJero Intaran yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat Bali menurutketentuan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 2015 sesuai SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 477/Kppdk/Kel.Sub/2016;4.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Sesuaidengan surat keterangan perkawinan Umat Hindu Nomor 01/BDS/2018.. Bahwa di perkawinan tersebut pemohon telah berjanji akan berlaku adilbaik kepada istri pertama maupun istri Kedua pemohon.. Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, bahwa untuk pendaftaran perkawinan yang kedua terlebihdahulu harus ada penetapan pengadilan.

Bertempat dirumah pemohon di Banjar Dinas Adeng, DesaTegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sesuai dengan suratHalaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2017/PN Tabketerangan perkawinan Umat Hindu No. 1/BDS/2018 adalah sah secarahukum.4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinanpenetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat/mendaftarkan kedalam registrasi dalam tahun yang sedang berjalan.5.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nmor:01/BDS/ADENG/2018, tanggal 29 April 2018, diberi tanda bukti P7;Menimbang, bahwa fotokopi bukti P1 sampai dengan P7 tersebuttelah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyatasesuai aslinya;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Pemohontelah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi Sutiah berlanjutsampai dengan menikah yaitu dilangsungkan perkawinan yang kedua kalinyasecara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 29 April2016 bertempat di rumah pemohon di Banjar Dinas Adeng, Desa Tegaljadi,Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu No 01/BDS/ADENG/2018 (bukti P7);Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi Sutiah tersebuttelah sebelumnya mendapat ijin dari saksi Ni Nyoman

Menyatakan perkawinan pemohon dengan Sutiah yang telahdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 April 2016bertempat di rumah pemohon di Banjar Dinas Adeng, Desa Tegaljadi,Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keteranganperkawinan Umat Hindu No 01/BDS/ADENG/2018 adalah sah secarahukum;4.

/ 2019/PN.MLG yang berkehendakuntuk mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah denganseorang lakilaki bernama NENGAH SUDJANA pada tanggal 21Oktober 1978 di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem, KabupatenKarangasem (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat Il Karangasem),Provinsi Bali; perkawinan tersebut telah dicatat oleh CamatKarangasem selaku Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte PerkawinanUmat Hindu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Umat

Hindhu No.51/Perkawinan/1978, tanggal 24 Oktober 1978; Bahwa suami Pemohon lahir di Singaraja pada tanggal 9 September1953 dari orang tua yaitu ayah bernama NENGAH NGARANTA (Alm)dan ibu bernama NI KETUT MEG (Alm), dan sejak lahir suamiPemohon sudah tertulis dan dipanggil bernama NENGAH SUDJANA,tetapi dalam CKutipan Akta Perkawinan Umat = Hindhu No.51/Perkawinan/1978, tanggal 24 Oktober 1978, suami Pemohon tertulisbernama NENGAH SUJANA (tanpa huruf D diantara huruf U dan Juntuk penulisan nama SUJANA

Akta Kelahiran anak Pemohon; Bahwa oleh karena ada kesalahan/perbedaan penulisan nama suamiPemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindhu No.51/Perkawinan/1978, tanggal 24 Oktober 1978, maka Pemohonmengalami kesulitan mengurus berbagai kepentingan untuk dan atasnama suami Pemohon;Berdasarkan alasan tersebut, mohon kiranya berkenan Yang MuliaKetua Pengadilan Negeri Malang menerbitkan Penetapan yang isinyasebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/ Budha No. 51/1978atas nama Nengah Sujana BBA dan Listiani, diberi tanda P.4 ;5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erna Wuryanti diberitanda P.5 ;6.

Semula Penggugatdan Tergugat bertempat tinggal bersamadirumah Penggugat di Kradenan, tetapi belummempunyai keturunan;e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsemula dalam keadaan harmonis, namun sejakpertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak harmonis karena Tergugatdalam menjalankan sholat berbeda dengan yangdilakukan oleh umat Islam pada umumnya.Menurut Tergugat sholat itu cukup dengan niatdihati saja, tidak usah ada gerakan ruku,sujud dan Jlainlain.

berusahamendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya danmemerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi,namun tidak berhasil dan Penggugat tetap padagugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkanPutUsannya pf SH SSS SS SS SeeMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatancerai dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2011rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi11perselisihan dan percekcokan disebabkan Tergugat tidakmenjalankan sholat seperti Jlayaknya umat

Penggugat dan Tergugat13sudah pisah rumah selama 4 bulan, Tergugat meninggalkanPenggugat, Tergugat pernah pulang kerumah Penggugat 1kali tetapi ditolak oleh Penggugat ;~Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IINazaruddin (adik kandung Penggugat) membuktikan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonisdisebabkan Tergugat dalam menjalankan sholat' tidaksesuai dengan yang dilakukan oleh umat Islam padaumumnya, Tergugat tidak menjalankan puasa pada bulanRomadlon, bahkan Tergugat dalam

MajelisHakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentangalasan perceraian karena terjadi percekcokan antaraPenggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidakmenjalankan sholat sebagaimana lazimnya yang dilakukanoleh umat Islam dan tidak menjalankan puasa pada bulanBomadlon. telah terbuwhtt j qo st14Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yangtelah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menemukanfakta hukum sebagai berikut:1.

MAIPA ALYASIN ALI, MMT alias ACIMitu tidak jujur, tidak benar dan tidak adil, serta menganaktirikankami umat Nasrani, waktu itu) Terdakwa mau dicalonkan10sebagai Wakil Bupati yang berpasangan dengan Edi Langkaramau mencari massa dengan mengeluarkan katakata tersebutyang seakanakan mau menjatuhkan Bapak Bupati ; Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut walaupun tidakdiundang karena pertemuan tersebut sifatnya pemberitahuansaja dan jumlah yang hadir kurang lebih 30 orang ;Bahwa pada pertemuan tersebut

Terdakwa menjelaskan ketidakjujuran kalau umat Nasrani itu ikut Tes CPNS sulit diterima diPemda Halteng, uanguang bantuan Rumah Ibadah dan insentifbagi Pendeta maupun para Imam tidak ada, tetapi kenyataannyaselalu diberikan tiap tahun untuk RumahRumah Ibadah sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta) dan insentif bagi PendetaMaupun para imam di tiap desa oleh Pemerintah Daerah yangditerima sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) tiap triwulan jadi kami umat Nasrani menjadi bingungdengan

alias ACIM ; Bahwa kejadiannya hari, tanggal dan bulan Saksi sudah tidakingat di tahun 2011 sekitar jam 20.00 wit bertempat di rumahMateus Koke di Desa Kobe Gunung, Kecamatan Patani BaratKabupaten Halmahera Tengah ; Bahwa Pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa secaralisan pada saat sosialisasi di Desa Kobe Gunung ; Bahwa yang disampaikan Terdakwa saat melakukan sosialisasitersebut adalah Kita harus bangun karena pemerintahan yangada ini (Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah)menganaktirikan umat

MAIPA ALYASINALI, MMT alias ACIM, Saksi merasa tidak dianaktirikan dan tidakdibedabedakan sebagai umat Nasrani oleh pemerintahan yangBahwa penerimaan CPNS, Saksi melihat ada juga CPNS dariumat Nasrani :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Guest House danmenanyakan pernyataan Terdakwa pada saat mengadakansosialisasi tersebut dan Saksi sempat bertemu dengan BapakBupati dan beliau) menanyakan tentang sosialisasi yangdilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi menyampaikan sesuaidengan apa yang Saksi

Pertemuan sampai jam 22.00 wit (jam 10 malam)danyang membuka pertemuan dan menjadi pembicara malam ituadalah Terdakwa sendiri ;Bahwa Terdakwa berbicara tidak memakai mic/pengeras suaratapi Terdakwa berbicara suaranya lantang ; Bahwa yang hadir semuanya warga desa Sibenpopo hanya adasatu orang dari desa Moreala ; Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa ada mengatakanpenerimaan CPNS tahun 2009 dari umat Nasrani tidak ada yangBahwa kalau pembangunan Halamhera Tengah dikatakan olehTerdakwa bahwa pembangunan

Bahwa pada hari J umat tanggal 11 Mei 2018 pukul07.00 Wib pada saat apel pagi dilakukanpengecekan personel oleh piket dan diketahui bahwaTerdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudianpiket mengecekan ke rumah Terdakwa namunTerdakwa tidak ada.3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan,Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada Dansat baik secara lisanmaupun tertulis.4.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijindari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2018dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.Hal 4 dari 17 hal Putusan 23K/PM.I06/AD/X/2018Bahwa pada hari J umat tanggal 11 Mei 2018 pukul07.00 Wib diadakan pengecekan terlebih dahulusebelum pelaksanaan apel pagi oleh piket Kipan CYonif 631/Atg, dan ternyata Terdakwa tidak hadirtanpa keterangan, piket melakukan pengecekan dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumahnya hanya ada IstrinyaBahwa

Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwabahwa pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul14.00 wib telah terjadi pertengkaran antara Terdakwadengan istrinya di Kos Gang Bilyar dan penyebabpertengkaran tersebut dikarenakan Terdakwa sedangberduanya dengan wanita lain.Bahwa pada hari J umat tanggal 11 Mei 2018 pukul08.00 Wib setelah mendapat informasi dari istriTerdakwa, Danton II Kipan C Yonif Raider 631/Atga.n.

pengecekan terlebin dahulu sebelumpelaksanaan apel pagi oleh Piket Kipan C Yonif R631/Antang dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpaketerangan, piket melakukan pengecekan di rumahTerdakwa namun hanya ada istrinya.Bahwa Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwabahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul14.00 Wib telah terjadi pertengkaran antaraTerdakwa dengan istrinya di Kos Gang Bilyarpenyebab pertengkaran tersebut dikarenakanTerdakwa sedang berduaan dengan wanita lain.Bahwa pada hari J umat

Bahwa benar pada hari J umat tanggal 11 Mei 2018sekitar pukul 07.00 Wib saat dilaksanakanpengecekan apel pagi oleh Piket Kipan C YonifRaider 631/Antang, Terdakwa diketahui tidak hadirtanpa keterangan.3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya.4.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Susani;
3. Menyatakan perkawinan kedua antara Pemohon dengan Ni Wayan Susani yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 12 September 2011 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 500/191/2023/Pem adalah sah menurut

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PARA TURUTTERGUGAT secara MELANGGAR HUKUM hanyalah dipenuhi hawanafsu pribadi dan tidak memiliki faedan sama sekali bagi masyarakatsetempat pada umumnya dan umat islam pada khususnya, karenabertolak belakang dari maksud dan tujuan sebenarnya dari WAKIF, Halmana terbukti PARA TURUT TERGUGAT meminta untuk dilakukanRUISLAAG ATAS TANAH WAKAF tersebut kepada instansi pemerintahterkait sebagaimana Surat Permohonan yang diajukan oleh TURUTTERGUGAT ; Berdasarkan

Bahwa, pada sekitar tahun 2005 PENGGUGAT mengemukakankeinginan dan permintaan secara lisan agar ahli waris KETUAMADRASAH melanjutkan pengelolaan wakaf untuk sebesar besarnyakemaslahatan umat. Keinginan ini disampaikan dan didengar secaralangsung oleh ANAK KETUA MADRASAH yang adalah anak Alm. KETUAMADRASAH (Nazhir Pertama), permintaan ini juga disaksikan olehHal. 7 dari 22 hal. Putusan No.668/Pdt.G/2011/PA.JBSUAMI ANAK KETUA MADRASAH sebagai suami ANAK KETUAMADRASAH:4.

WAKIF tersebutmau diruistlaagkan (dijual) kepada Pemda Kota Jakarta Barat olehTERGUGAT Il, bahkan sudah disurvei oleh Pemda Kota Jakarat Barat;Bahwa, JAKARTA BARAT pernah membuat surat pernyataan tentangpenolakan rencana ruistlaag tanah wakaf tersebut oleh Tergugat II kepadaPemda Kota Jakarta Barat, dan mohon agar tanah wakaf tersebutdikembalikan sesuai fungsi dan tujuan awal sebagaimana amanah wakifuntuk pembinaan dan pendidikan umat Islam; Bahwa, saksi sudah berusaha memusyawarahkan dengan para

Putusan No.668/Pdt.G/2011/PA.JB12bersama memelihara dan mengembangkan tanah wakaf tersebut untukpembinaan dan pendidikan umat Islam, terutama masjid dan madrasah/pendidikan, tapi Kurang ada respon dari para Tergugat;1.

Putusan No.668/Pdt.G/2011/PA.JBdalam memelihara danmengembangkan tanah wakaftersebut guna pembinaan danpendidikan umat Islam, terutamamasjid dan madrasah/pendidikanYayasan Tajul Ulum, tapi kurangada respon dari paraTergugat; 2Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, dapat ditemukanfakta, bahwatanah seluas 256 M2 yang di atasnya berdiri dua buah bangunanMasjid JamiAl Muchlisin dan Yayasan, terletak di Jakarta Barat adalah tanahwakaf dari wakif alm.

Bahwa Penggugat adalah Gembala sidang dari Umat Gereja BethelIndonesia Jemaat Betlinem Kudamati Ambon;2. Bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Gembala Umat (Pendeta)telah mewakili Umat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Betlihem KudamatiAmbon, pada bulan Februari tahun 2007 menerima pemberian sebidangtanah dengan ukuran 200 M2 (dua ratus meter persegi) dari pemegang hakAdat, (dati) RUDOLFUS WATTIMENA, sesuai Surat Pernyataan PelepasanHubungan Pengusaan Bidang Tanah;3.

Pembanding I/Tergugat adalah Pembeli BeritikadBaik sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 Pembeli yang telahbertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutanharuslah dianggap sah ;Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat / Terbandingdalam gugatannya menyatakan bahwa pada bulan Februari 2007 RUDOLFUSWATTIMENA melakukan tindakan hukum yaitu menyerahkan / memberikanobjek sengketa kepada Umat

kemudianpada bulan April 2017, Tergugat I/Pembandng datang dan menanam papanlarangan di depan Rumah Ibadah/ Gereja Bethel Indonesia, Jemaat BetlinemKudamati Ambon, dan saat itu baru Penggugat/Terbanding mengetahui bahwadi atas Objek Sengketa, Tergugat II/Pembanding telah menerbitkan SertifikatHak Milik Nomor 337 Desa Huruf F ( Nusaniwe ) atas nama ZETHELKARATAT yang kemudian menjualnya kepada kepada TergugatI/Pembanding ;Menimbang, bahwa penyerahan tanah tahun 2007 dari RUDOLFUSWATTIMENA kepada Umat