Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar wellar welfri welfaret warfare walpare walfared wallfare
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 27-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Dum
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.SUS/2020/PT BJM
Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAHDIANSYAH Als CAKRAM Bin MAHLUB.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAL ADHYAKSA, SH
40 — 28
  • memberikan shock terapy kepada anggotamasyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa (tujuan preventif), olen karenanya pidana yang dijatunkan olehMajelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yangdiajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 08-07-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 169/Pid.B/2014/PN.TG
Tanggal 8 Juli 2014 — -WARDI Bin SAMSUL
26 — 6
  • dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: 20 202020222 202021) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganINCIVIGU; 222222 nn nnnn nnn nen nn ne neee nee2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN Gin
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
Dasrul Tanjung
44 — 24
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 248/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 4 Nopember 2015 — APRIANSYAH Bin UDI
61 — 30
  • itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN DONGGALA Nomor 91/Pid.B/2015/PN.DGL
Tanggal 25 Juni 2015 — Terdakwa ARMAN Vs JPU
70 — 38
  • dan dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, justifikasi pemidanaanyang harus diperhatikan, yaitue Keseimbangan antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara Social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus ITE
Register : 09-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 589/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2018 — HUMISAR CHARLES PARDEDE
286 — 293
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 31-12-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 105/PID.B/2013/PN.WNP
Tanggal 10 Maret 2014 — - LUTA NDAKU NAU alias NDAKU
95 — 24
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;+ 22+ 22022 on ene ene n nn one= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (kKorban); Mendahulukan/mengutamakan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANGGIA Y KESUMA,SH,MKn
Terbanding/Terdakwa : CHANDRA PERDANA ALIAS ICAN
101 — 45
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/PID.SUS.LH/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — ODODOGO HURA alias AMA JELl DAN KAWAN
466 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock thrapy bagianggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang memupunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (sosial defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum Penganiayaan
Register : 22-06-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 109/PID.B/2015/PN.OLM
Tanggal 14 Juli 2015 — - NICKOLAS NAMAH alias NIKO
61 — 15
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain; Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (Umum)dan kepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 22/PID/2017/PT.SMR
Tanggal 27 Februari 2017 — Nama Lengkap : RUSLAN Als BATANG Bin LA HAJI Tempat Lahir : Takalar Umur /Tanggal Lahir : 41 tahun / 2 Mei 1975 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kampung Labuan Kelambu RT.01 Kecamatan Biduk- Biduk Kabupaten Berau. Agama : Islam Pekerjaan : Nelayan
27 — 11
  • terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali merekaterdakwa akan mengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan merekaterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindaungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarkat (social welfare
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum
Register : 07-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bek
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Muhammad Rizky Pratama Saputra SH
Terdakwa:
MARTA Alias MAMAK RICER Anak JAWI Alm
96 — 33
  • dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-08-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Kng
Tanggal 17 September 2013 — Dedi Tubagus bin H. Undang Suryana
31 — 5
  • olehkarenanya harus dipidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pbemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — ISWADI
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 243 K/Pid.Sus/2016ISWADI akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ISWADIsehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social deference) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensigeneral) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentramdan tidak melakukan
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum
Register : 17-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ERIK YUDO SAPUTRA Alias ERIK Bin BAMBANG IRAWAN
36 — 33
  • penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, MajelisHakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN KphUndangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasanfilosofis,rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 957/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 5 Desember 2018 — M. YASIR ALS ASIR
23 — 17
  • membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bgi anggota masyarakatlainnya hingga sangat memungkinkan sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujutkan perlindungan masyarakat (sosial defence) yang pada akhirnyamenciptakan masyarakat (sosial welfare
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
DIBYO PRABOWO,SH.
Terdakwa:
Dewa Putu Edi Saputra
18 — 16
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Melawan PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI dan DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
383 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tentunya bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ;Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare sudahmerupakan issue global yang menjadi sorotan paraaktivis maupun organisasi penyayang/pelindungbinatang.
    Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim Mahkamah Agung mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut :a Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berada di kandangmilik Termohon Kasasi (Instalasi Karantina Hewan Sementara)dalam kondisi yang sesuai dengan prinsipprinsip kesejahteraanhewan (animal welfare);b Sapi milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakmemiliki relevansi dengan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-12-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 354/Pid.Sus/2013/PN.Cms
Tanggal 6 Februari 2014 — - AMAR ALIAS KATRO BIN SAKIM
52 — 10
  • perbuatannya itu berupa saksi pidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakimwajid menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukm dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 1Undangundang No.48 tahun 2009, sebagai ideide dasar atau landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu; Keseimbangan antara social welfare