Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden presidan priseden prepeden presoden
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 08-10-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 55-K/PM II-08/AD/III/2015
Tanggal 8 Oktober 2015 — UDI, KOPDA Cs 1 Org
109 — 62
  • Bahwa akibat dari perbuatan menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban Sadr.Jaelani Maruf dan mencemarkan citra TNIAD khususnya kesatuan Korem064/MY juga dapatberpengaruh buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan Terdakwa ini disiarkan oleh berbagai mediaelektronik dan disaksikan oleh masyarakat banyak serta dapat menimbulkan preseden yang buruk karenaselama ini hubungan TNI dan masyarakat sudah sangat baik.4, Bahwa walaupun antara para Terdakwa dengan keluarga korban sudah sudah ada
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 07/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 28 Agustus 2013 — Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
133 — 70
  • Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
80 — 43
  • berlaku sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmn,dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decicis dalam UpayaHukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapatdikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.21.22.23.unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hakpihak ketiga dirugikan.Bahwa preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-12-2010 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — MUZNI TAMBUSAI ;
235 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimanahalnya, yang kemudian diangkat sebagai Ketua TPPA yangmenggantikan Pemohon juga adalah Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial.Mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, bahwasudah menjadi preseden di Indonesia suatu perintah atasan wajibdilaksanakan oleh bawahannya tanpa bisa ditolak..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2013 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1636 K/PID.SUS/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — Aminuddin. SH. MM
73 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1636 K/Pid.Sus/2013e Bahwa penjatuhan hukuman yang ringan terhadap diri Terdakwa akanmenyebabkan menjadi preseden yang buruk terhadap pelaku tindakpidana korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera dan efek deterrentterhadap orangorang yang hendak melakukan perbuatan yang samaapalagi pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat ini adalahmerupakan skala prioritas dalam kebijakan pemerintah dan NegaraRepublik Indonesia.e Bahwa Terdakwa AMINUDDIN,SH.MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 372/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : ANITA WULANDARI Binti Djajudi
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
120 — 77
  • mulai ditinggalkan, beralin kepadaaturan yang memberi kemudahan kepada PENCARI KEADILAN menemukankeadilannya sesuai NURANI KEMANUSIAAN, atau BUKANNYA malahmengelak/LARI dari Kewajiban Jabatan dan/atau berupaya menundanunda memutus POKOK PERKARA yang sesungguhnya sudah diperiksasecara panjang lebar atau telah lengkap dilakukan pemeriksaan bahkanREKAYASA & SELUBUNG MISTERINYA SUDAH TERBONGKAR SUDAHMENJADI TERANG BENDERANG, akantetapi tidak mau tunduk(menerapkan) Pasal 48 RV;Dan agar tidak muncul PRESEDEN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-09-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 September 2017 —
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakanhukum di Indonesia pada masa yang akan datang;Sungguh ironi ketika Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan menaruhharapan yang besar terhadap Majelis Hakim namun harapan tersebutseakan luntur akibat ketidak bijakan yang dilakukan Majelis Hakim.
Pengadilan PN MUARO Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MUARO Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrj
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 25
  • puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratusrupiah);Bahwa guna menjamin gugatan tidak menjadi siasia (//lusoir) mohondengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas .B Muaro untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan atau sita tarik(revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baikberupa benda tetap/ tidak bergerak maupun benda tidak tetap/ bergerakyang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Register : 14-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K/PM.II-10/AD/IV/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — Trisna Prihantanto Sertu NRP 21070419600187 (Tdw-I) Frans Isack Corputty Serda, 31010760691079 (Tdw-II)
127 — 66
  • seharihari.1.Bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telahmengambil uang milik dari PT Advantage, dimanaperbuatan para Terdakwa dan Saksi4 disaksikan langsungoleh Saksi1 sehingga Saksi1 menjadi trauma danketakutan sehingga atas kejadian tersebut Saksi1 menjadiberpindah pekerjaan, dengan bahwa perbuatan paraTerdakwa dan Saksi4 sangat berdampak buruk bagiSaksi1, karena telah menimbuklan rasa trauma danketakutan akan keselamatan jiwanya.2.Bahwa setelah terungkapnya perkara ini telah membawadampak preseden
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 27-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 145-K/PM I-04/AD/VII/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — SERTU EPI MUKLIS
220 — 330
  • kesatuan menilaibila Terdakwa tergolong sebagai parjurit yang berdedikasi cukup baik,dengan penilaian tersebut seharusnya Terdakwa lebih hatihati danmawas diri dan mampu menghindari suatu sikap dan perbuatan yangtidak terpuji, melanggar hukum, melanggar kedisiplinan dan normanorma agama yang dapat merugikan dirinya dan kesatuannya, akantetapi Terdakwa lebih mengutamakan ego dan emosinya hinggadengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan tindak pidanapembunuhan tersebut, hal ini sangat memberikan preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
204 — 133
  • Sudah sepatutnya pula KPK menjadicontoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional sebagaimanaslogannya KPK first, KPK sebagai role model;Putusan pengadilan atas sengketa ini akan menjadi preseden yang menentukanbagaimana paradigma KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dimasamendatang.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
215 — 99
  • Hal tersebut telah merugikan PenggugatRekonpensi/ Tergugat Konpensi dna menjadi preseden buruk bagidunia investasi di kota kecil Padang Panjang dan juga merugikanmasyarakat luas, karena yang dibangun ini adalah sebuah pasar,yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus karena KotaPadang Panjang merupakan salah satu titik simpul Kabupaten Kotadi Sumatera Barat, daerah interlandnya adalah produsenhasilpertanian unggulan, sehingga Padang Panjang berpotensi menjadiPIHP yang terbesar di Sumatera
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 25 Januari 2017 — Darmawati., S. Kep binti Makmur MELAWAN Qaimuddin bin Hanafie
85 — 53
  • Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusanpengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
312 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat:
FREDDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
417 — 122
  • Oleh karena itu, pengakuan Penggugat tersebut harus ditolak,karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan denganpenegakan asas kepastian hukum;11.Bahwa Pasal 55 UU PTUN, berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834K/PDTSUS/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ; PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk, dkk. ; CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED.
690 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya kami mohon agar preseden buruk yangpernah terjadi dalam kasus Manulife dan Prudential tidak terulang lagidalam perkara ini agar menghindari opini publik bahwa PengadilanNiaga digunakan untuk menekan perusahaanperusahaan sehat ;Hal. 88 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/20096.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — SAUDAH
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1771 K/Pid.Sus/2015negara, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatunkan dapat mempertahankan tata tertiob hukum dalam masyarakat;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pemidanaan yang ringanyang didasari adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinyatersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum,khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di masa yangakan datang dan tidak sejalan dengan teori maksud atau tujuan daripemidanaan itu sendiri, sehingga tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirgantaraIndonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusanJudex Facti tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi BadanUsaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiunmanfaat pasti ;3.