Ditemukan 4352 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
189 — 114
  • ./2016/PN.JKT.Sel.Pemberantasan Korupsi), dalam bukunya Globalisasi danKejahatan Bisnis bahwa kondisi dan cara penegakanhukum dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi padasaat sekarang ini, terutama pasca reformasi di Indonesiatelah mengedepankan presumption of corruption daripadasebaliknya.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 42/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Juni 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE
87 — 86
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara;Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang merupakanperwujudan nyata dari tuntutan rakyat Indonesia di era reformasi dalamrangka mewujudkan supremasi hukum khususnya dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebabruntuhnya perekonomian nasional, dan perlu dipahami bahwa dalammenegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu kitaperjuangkan satu kepentingan yaitu
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 14 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 3 Juni 2014 — MUKHTAR Bin H.HASAN.
48 — 6
  • negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah. sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — H. ANANG SYAFARI, S.Sos.
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:Halhal yang memberatkan:Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula, karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomiannegara;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 436/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2017 — - H.HARMYN TANJUNG (PENGGUGAT I) - Ir. HENDRISYAH HARAHAP (PENGGUGAT II) - PARIANTO ARITONANG (PENGGUGAT III) - SAFRIYANTI (TERGUGAT I) - KHAIDIR THAMRIN (TERGUGAT II) - TENGKU MUHAMMAD SJARIFUDDIN (TERGUGAT III), DKK
58 — 9
  • Tetapi setelah era reformasi, setiap Provinsi dan Kabupaten/Kotadapat mendirikan sendiri Koperasinya dan tetap bernama KSUAN ;19.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pembentukan Koperasi denganPendiri dan pemrakarsa serta Calon Anggota Koperasi pada tanggal 13 April2004,dengan Keputusan Rapat yang menyetujui pembentukan Koperasi SerbaUsaha Abdi Negara Kota Medan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
513 — 376
  • atas IUP Operasi Produksi yangdikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakanlingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yangbaik;3. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal95 Peraturan Menteri ini; atau4. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan olehMenteri/Gubernur' sesuai kewenangannya; sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sebagaimana disimpulkan oleh Tri Hayati dalamdisertasinya berjudul Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-03-2024 — Putus : 09-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb
Tanggal 9 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Inggrid L Louhenapessy
2.Endang Anakoda
3.Hubertus Tanate
4.Beatrix N Temmar
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.BENFRID C. M. FOEH, SH
7.ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terdakwa:
Christina Siwalette, ST.
126 — 148
  • Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.

133. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Pieter Pelapory, Amd

  • Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;
  • Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
  • Untuk Membiayai
  • Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.
  • Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.
  • Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.
  • Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  • Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 07 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — Ir.ADIE YUSPA,MP Bin (Alm) FAHRURAZIE
47 — 14
  • seme nnn nee mein einen eminemMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian neQala 22 nn nnn nne nnn nnn nne nnn nce nce nee conan Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1030 — 1640
  • Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objectum Litis, TergugatHalaman 30 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTtidak cermat dalam membuat Surat Keputusan yang ditandatangani,karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)administrasi pemerintahan yang diatur dengan Peraturan Perundangundangan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah BAB III huruf F, dijelaskanpenulisan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
104 — 13
  • perkara korupsi diutamakan adanyapengembalian keuangan negara (aset recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 203/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : JONNER SIAHAAN
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
60 — 50
  • Bahwa pada awal tahun 1996 telah mulai dilakukan penanamanbibit di lahan Para Tergugat, namun pada sekitar tahun 1998 yaitu padaHalaman 101 dari 172 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt/2021/PTMDNEra Reformasi telah terjadi pembakaran terhadap sebagian lahan ParaTergugat (+ 75 hektar), sehingga menimbulkan pertumbuhan sawit dilahan Para Tergugat menjadi terganggu (pertumbuhan tidak merata) dansekaligus banyak bibit sawit yang ditanam ulang karena sebagian telahmati;23.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 28 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 3 September 2014 — H. NAPARIN Bin (Alm) BASUNI
94 — 9
  • perkarakorupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (asset recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomiannegara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 16 September 2013 — H. SAMLAWI BIN ABDUL DJAMIL
58 — 23
  • Itu sebagai dasar terdakwa karena selainKepres dan PBI hal yang belum diatur di Kepres dan PBI itulah sebagailandasan kami dan menjadi rujukan/ dasar dalam kontrak ;Bahwa terdakwa tanyakan pada pengawas, apakah sisa tanah galian sudahdibuang dan dijawab oleh pengawas lapangan bahwa tanah sisa galian itu sudahdibuang sejauh lebih dari 1 kilometer ;Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau tanah itu dibuang dan dijual itu padatahun 2009 setelah terdakwa diperiksa di Polda Jateng ;Bahwa pada era reformasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
96 — 47
  • September1960, Lakilaki, Indonesia, J1.Papaloang Batam SelatanHalmahera Selatan Maluku Utara, Islam, Bupati HalmaheraSelatan (mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara KomisiD Periode 19992004), S3, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya= Bahwa benar saksi tidak kenal Terdakwa; Bahwa benar saksi dari pemberitaan mengetahui Terdakwadiajukan ke depan persidangan terkait dengan Dana TakTerduga; Bahwa Dana Tak Terduga terjadi pada tahun 2004;= Bahwa saksi pada tahun 2004 adalah sebagai anggotaDPRD dari Fraksi Reformasi
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
198 — 114
  • Bahwa setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998,masyarakat mulai menguasai tanah yang dimaksud dalam SertipikatPutusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.PBR Halaman 19 dari 217Hak Milik Nomor 24 tanggal 31 Nopember 1968 Surat Ukur Nomor543/1968 atas nama TAN TEN HOEI dan karena pada waktu ituSituasi dan kondisi keamanan di seluruh Negara Kesatuan RepublikIndonesia, kurang kondusif, maka orang tua Penggugat TAN TENGHOEI sekarang bernama PRAJNA GAJA alm dan Penggugat tidakdapat bertindak secara hukum untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
133 — 22
  • Wajah Hukum di Era Reformasi. Bandung: Citra Aditya Bakti,2000. ISBN 9794148377 (menyumbang BAB judul:Pemberlakuan TRIPs Sebagai Penetrasi Budayd).3. Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
95 — 28
  • AK.CFE terungkap adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.Halaman 170 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb328.534.545, (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluhempat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa pada point 4halaman 2526 Nota Pembelaan beRpendapat, Bahwa Penasehat Hukummenolak hasil audit BPKP dan saksi abdul Khoir dari BPKP selaku saksi ahli,karena tindakannya bertentangan system ketatanegaraan yang telahdibangun pasca reformasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
134 — 32
  • berarti jumlah yang ditagihkan daninvoice itu hasilnya berbeda dengan yang akan dilakukan pembayaran,artinya PPh itu wajib dipungut.Bahwa pada saat 2 tahun di Perbankan Dirjen Pajak waktu itu 1 bulansetelah pemungutan wajib disetor.Bahwa kalau PPn dia eksklusif tergantung pajak masukan dan pajakkeluaran namanya, jadi pajak keluaran dari pajak masukan maka kita kurangbayar, tapi kalau pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran itu kitaboleh prontitusi pajak.Bahwa setelah PPn kalau dulu sebelum reformasi
    negara BUMN maupunBUMD Wapu atau Wajib Pungut, jadi pembelian apapun mereka yangmemungut PPn tapi setelah reformasi tidak seperti itu, untuk BUMN danHalaman 185Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.BUMD yang megang adalah pelaksana pengadaan, itu tetap pemerintahdipungut dan tidak berlaku untuk perusahaan swasta.Bahwa PPh 23 itu dalam hal ini perbedaan APBN dan APBD, PPn dan PPh23 wajib dipungut, tapi kalau BUMN dia wajib mungut PPh 23 kalau PPntidak lagi, diperhitungkan di
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
105 — 21
  • Bahwa kalau PPn dia eksklusif tergantung pajak masukan dan pajakkeluaran namanya, jadi pajak keluaran dari pajak masukan maka kita kurangbayar, tapi kalau pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran itu kitaboleh prontitusi pajak.Bahwa setelah PPn kalau dulu sebelum reformasi negara BUMN maupunBUMD Wapu atau Wajib Pungut, jadi pembelian apapun mereka yangmemungut PPn tapi setelah reformasi tidak seperti itu, untuk BUMN danBUMD yang megang adalah pelaksana pengadaan, itu tetap pemerintahdipungut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
268 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat, Tergugat Il dan Tergugat III agar mengembalikan Tanah ObyekSengketa kepada Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil, bahkanPara Penggugat mengalami sebaliknya berupa penekanan dimana padamasa lalu merupakan Pengetahuan Umum bahwa rezim PemerintahanOrde Baru dikenal dengan Pemerintahan yang Otoriter dan tidakmemperhatikan hakhak masyarakat kecil, sehingga sampai dengan saatini Para Penggugat tidak berhasil menikmati menurut hukum Hak paraPenggugat atas Tanah Obyek Sengketa;15.Bahwa pada Era Reformasi