,kesemuanya adalah advokat dan/atau Pembelaumum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) yang beralamat di Jalan Anggajaya , Brojodento No 294 Gejayan,Desa/ Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,Halaman 1 dari 58 hal Patasan Perkara. No.16/Pai usPHV/2018/PN. lykYogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKURATOR P.T.

., PenasihatHukum dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman BungaKecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka BelitungHalaman 1 dari 36 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Pgp.sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Hermansyah Alias BujangBin Bujut Mat tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinangdalam perkara Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Pgp. berdasarkan Penetapan Nomor188/

Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapajauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta semakin selarasnyakepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. DalamUntuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl.

,kesemuanya adalah Advokat, dan Konsultan Hukum pada LBH SIKAP( Lembaga Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik ) , beralamat di Jl.Cempaka No. 225 Padukuhan Ringn RTI/RW 07/22. Desa /Kal.Condongcatur , Kec, Depok, Kab.

., Advokad atau Pengacara dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, BangkaBelitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pgp.

Kelautan dan Perikanan juga tidak memberikan tanggapan apapun,padahal sesuai dengan amanat UndangUndang Keterbukaan Informasi Publikuntuk membenahi dan meningkatkan pelayanan informasi, terkait kekeliruan tujuanpenyampaian surat keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasipublik, seharusnya Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikananmemberikan pemahaman dan penjelasan kepada Termohon Keberatan/PemohonInformasi sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berperan aktif dalampengambilan kebijakan

publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik agarmengirimkan surat keberatan kepada atasan Kepala BPSDM KementerianKelautan dan Perikanan, karena dapat terjadi bahwa masyarakat termasukTermohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak mengetahui adanya KeputusanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMENKP/SJ/2014 tanggal 11Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor2/G/KI/2017/PTUNJKT.Maret 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementerian Kelautan dan Perikanan yang menentukan

., Kewarganegaraan Indonesia, tempattanggal lahir : Tilamuta 13 Juli 1967, Jenis Kelamin lakilaki, Pekerjaan dosenUniversitas Gorontalo, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan HekelulaaUtama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 196 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGBahwa kebijakan publik adalah suatu penerapan ilmu yang terbagi 3(tiga) bagian, yaitu Formulasi kebijakan,implementasi dan Evaluasi.Pelaku kebijakan

publik adalah aturan yang berhadapan dengan publik,maka kebijakan yang di lahirkanpun yang berkenaan dengan publik.Bahwa Pelaku kebijakan publik di wilayah Tangerang Selatan adalahkepala daerah dan DPRD, yang formulator kebijakan atau regulatorkebijakan itu wajib dijalankan Walaikota sebagai kepala daerah yang dipilin oleh rakyat, sehingga setiap keputusan yang bersentuhan denganpublik harus melalui tahapantahapan yang di tentukan oleh aturanaturanyang memperhatikan untuk publik itu sendiri.Bahwa

RT 005/011 tidak dilibatkan.Bahwa Ayat (2) nya di sebutkan: pelibatan masyarakat harus di lakukanberdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkapserta di beritahuakan sebelum kegiatan di laksanakan tetapi faktanyawarga Villa Bintaro Indah itu baru mengetahui akan di lakukan perluasanrumah sakit IMC itu pada saat undangan peletakan batu pertama olehTERGUGAT, pada 13 September 2016, atau 1 hari sebelum peletakanbatu pertama yaitu Rabu 14 September 2016.Bahwa keputusan dalam ilmu kebijakan

publik dapat dibatalkan, karenapada kasus ini sebagai TERGUGAT (Walikota Tangsel) yang dipilihrakyat, maka harus berpihak kepada rakyat, apabila keputusan ternyatabertentangan dengan rakyat, maka dengan kesadaran sendiri mencabutHalaman 199 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGkeputusannya itu;Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat dan Tergugat IlIntervensi secara bersamasama telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3(tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengantanggal 15 Agustus 2018;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang,sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober2018;Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranyadipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat HukumHalaman 1 dari 38 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Pgp.meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangja Belitung (PDKP

Putusan Nomor 30 P/HUM/2017pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik yang menjadi keputusanpemerintah, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan denganpemanfaatan kayu (vide Pasal 4 Akta Nomor 01 tanggal 16 April 2014tentang Pendirian Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan).Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan MenteriLHK Nomor 29 Tahun 2016 sangat merugikan hak konstitusionalanggotaanggota Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupapembayaran Penggantian Nilai

seharusnya dinyatakan bersalahmelakukan perbuatanperbuatan sebagaimana yang kami dakwakan;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ad. 1, ad.2, ad.3 dan ad.4Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyatapembebasan terhadap terdakwa adalah pembebasan murni, karena unsurunsur melawan hukum tidak terobukti dengan alasan sebagai berikut : Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah produk kolektif yangmerupakan penjabaran terhadap kebijakan

publik yang didasarkan atasketentuan Undangundang No.22 Tahun 1999 dan tidak sematamatamenjadi tanggung jawab terdakwa karena kemudian mendapat pengesahandari Pemerintah Daerah dan dituangkan di dalam Perda No.2 Tahun 2002,yang tidak pernah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabatyang berwenang, dengan demikian kebijakan publik tersebut memilikilegitimasi; Tentang keuangan daerah yang telah terlanjur dipergunakan tidak dapatdimintai pertanggung jawaban secara pidana dan disamping itu

Putusan Nomor : 3 1/G/2020/PTUN.Mdoa:satelit dengan gambar Surat Ukur sebagaimana terlampir dalam objek sengketa,sehingga tepat jelas bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada hak orang laindan masih masuk dalam wilayah Kota Manado;Bahwa objek sengketa tidak hanya melekat hak privat dan data yuridis privat yangmenunjuk termasuk wilayah Kota Manado, akan tetapi atas objek sengketadisertai dengan kebijakan publik yang secara yuridis mengakui bahwa objeksengketa adalah tanah yang terletak di wilayah

., kesemuanya adalah advokat dan/atauPembela umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum &Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat diJalan Anggajaya , Brojodento Nomor : 294 Gejayan,Desa/ Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Yogyakarta berdasarkan SuratHalaman 1 dari 55 Putusan Nomor 12/Pat.SusPHI/2018./PN. YykKuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018 selanjutnya disebutsebagai Para Penggugat;MELAWANKURATOR P.T.

Danau Toba Hotel (sekarang) (in casuPenggugat), maka dalam hal ini bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik terkait asas bertindak cermat(Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintahsebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya.

MH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, NELSON AP.PANJAITAN , SH, WANDY MARSELI, SH, BUDI WANDANI, SH.MH, BIMAHERI NUGRAHA, SH, JULIUS CT SITUMORANG, SH, PARNINGOTAN TUAMARBUN, SH, TUSON DWI HARYANTO, SH dan CHRISTIN ROBESLITASUMBAYAK, SH Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum &Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) , berkantor di Jalan Anggajaya , No. 294Gejayan, Depok, Sleman , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28 Maret2013;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.

Kebijakan publik yang dibuat olehpemerintah daerah harus sesuai dengan harapanharapan yangdijanjikannya, karena kalau. tidak maka dapat menguarangikepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah daerah.

CHOIRI, S.H. adalah Advocat/PenasihatHalaman 1 dari 45 Putusan Nomor 22/Padt.SusPHI/2020/PN PgpHukum/Konsultan Hukum/Para Legal Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung sebagaiOrganisasi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R..

"Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi yang telah mencantumkan tentang tujuan dari dibentuknya undangUndang tentang Keterbukaan Informasi yakni "menjamin hak warga negarauntuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilansuatu keputusanpublik";b.

Supandi, SH, hal demikian menurut Majelis telahbertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas bertindakcermat (principle of carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelummembuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkanpula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

., PenasihatHukum dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman BungaKecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka BelitungHalaman 1 dari 38 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pgp.sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan diPengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Pgp.

Ginting, tertanggal 2Februari 2005 dari Rumah Sakit Dharma Nugraha, Jakarta (foto copy sesuai dengan asili);Sertifikat Nomor : 005/DikSAKIP/VIV2004, tertanggal 19 Juli2004, Tentang Telanh Mengikuti Pendidikan Dan PelatihanSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari BadanKepegawaian Negara (foto copy sesuai dengan asli);: Sertifikat Nomor: 062/TMKPIIVIV/2001, tertanggal 4 April 2001,Tentang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatinan Teknik DanManajemen Kebijakan Publik Untuk Pejabat Struktural