.: 12.75.011.006.0131986.0 tanggal 1 Februari 2017 yangditerbitkan Kepala Dipenda Kota Medan, menerangkan Penggugat adalah wajibpajak atas objek pajak seluas kurang lebih 1.880 M2 yang terletak dijalanNgumban Surbakti (dh.Jl.Melati Raya) Kelurahan Sempakata Kota Medan,sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P2 ;3.

adalah milikPenggugat yang dibeli dari Turut Tergugatl, dan transaksi jual beli yang dilakukantersebut dengan cara dan bentuk pelepasan hak dengan ganti rugi dilakukandihadapan Urus Simanullang,SH., Notaris di Medan yang dituangkan dalam AktePenglepasan Hak dengan Ganti Rugi No:3 pada tanggal 25 Mei 2015, dan setelahpelepasan hak itu sesuai Bukti P2, yakni Surat Pemberitahuan Pajak terhutangPajak Bumi dan Bangunan dengan Nop.:12.75.011.006.0131986.0 tanggal 1Februari 2017 yang diterbitkan Kepala Dipenda

Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Tasikmalayayang telah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajakbumi dan bangunan (SPPTPBB) yang dijadikan salah satu dasar olehTergugat untuk mengajukan permohonan serifikat kepada Tergugat Il(Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);. Sdr.

Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian danasebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dariPemerintah Kabupaten Tabanan Dinas Pendapatan dan PesedahanAgung Nomor 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah).Mohon Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar Nomor

Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasanpengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah).1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dariPemerintah Kabupaten Tabanan Dinas Pendapatan dan PesedahanAgung Nomor 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.Hal. 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 361 K/MIL/201613.

Pati Sdr Ir Slamet Prawiro,MM.Anggota : Asisten Sekda Kab Pati Sdr DrsKoesmari.Anggota : Asisten Il Sekda Kab Pati Sdr Drs Tristiadi,MM.Anggota : Asisten Ill Sekda Kab.Pati Sdr DwiSapardiono, SH.Anggota : Kabag Anggaran Setda Kabupaten PatiSdr Oyo Karyo, SE,MM.Anggota : Kepala BAPEDA Kab Pati Sdr Drs SetyoPramono, BA,MM.Anggota : Kepala BAWASDA Kab Pati Sdr DrsSuwarno.Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM.Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr WahyuWidodo S, SH,MM.Anggota

No. 2009 K/PID.SUS/2011Anggota : Kepala BAWASDA Kab Pati Sdr DrsSuwarno.Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM.Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr WahyuWidodo S, SH,MM.Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab Pati DrsSukadam.Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KabPati Sdr Nindhomuddin.Anggota : Kasubag Anggaran Setda Kab Pati SdrPurwanto, SE.Bahwa pemberian Bantuan Pihak Ill sebesar Rp 350.000.000, (tiga ratuslima puluh juta rupiah) adalah berdasarkan arahan dari Bupati

Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Tasikmalayayang telah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajakbumi dan bangunan (SPPTPBB) yang dijadikan salah satu dasar olehTergugat untuk mengajukan permohonan serifikat kepada Tergugat II(Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);Halaman 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 2389 K/Pdt/2015c. Sdr.

Sebagai datapendukung yang lain bahwa memang benar Wayan Rudeg ( Orangtua Tergugat Il ) sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, halini dapat dilihat dari beberapa Surat Pemberitahuan KetetapanIPEDA yang dikeluarkan oleh Kantor Dipenda/ Pasedahan AgungKabupaten Daerah Tingkat Il Badung, yaitu pada tahun 1980, 1981,1982 dan 1983, ditujukan kepada nama Wajib IPEDA : WayanRudeg, Nomor Kohir : 406, Alamat : Banjar Tegal Jaya, NomorDesa/Subak : 112, Desa/Subak : Gaji, Kecamatan Kuta.Selanjutnya,

7

92 (Sembilan puluhdua) Arsip BBN1

Dikembalikan Kepada Samsat Gunung Sugih;

1 (satu) bundleberkas data pendaftarandari system IT DIPENDA terkaitke 111 kendaraanbaru di SamsatGunungSugihKabupaten Lampung Tengah.

Dikembalikan Kepada Dipenda Provinsi Lampung;

9

70 (tujuh puluh) legalisir SKPD.

10

25 (dua puluh lima) Fotocopy SKPD Legalisir.

11

1 (satu) berkas Foto copy Legalisir Akte Pendirian CV.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat IIPoso Nomor : 16558/PPH/WP/WR/DIPENDA/1991 tertanggal 2 Januari1991, selanjutnya diberi tanda P4;5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 1999 Nomor : 72 02 170 007 001 0031 / 9901 selanjutnya diberitanda P5;6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2007, selanjutnya diberi tanda P6;7.

Fotokopi Kartu Pengenal NPWPD Nomor Reg : 16558 / PKH / WP / WR/DIPENDA/ 91, selanjutnya diberi tanda P8;9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya diberitanda P9;Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2018/PN Pso10. Fotokopi surat Keterangan Nomor 470/193/TB/2017 tertanggal 9Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P10;11. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor :470/245/TB/2017, selanjutnya diberi tanda P10;12.

Fotocopy Berita Acara Verifikasi Piutang PBBP2 Nomor 970/DIPENDA atasnama Wajib Pajak A. Sunarto tanpa asli namun telah dibubuhi materaisecukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P3;4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.67 Desa Karang Bahagia atas namaPemagang Hak A. Sunarto sesuai asli Buku Tanah yang aslinya ada padaTetgugat Ill, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tandaBukti P4;Halaman 9 dari 19 halamam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PN Bks5.

kemudian diberi tanda T I, 1, II,IV/TTVI s/d XV 13 ;14.Foto copy Surat Keterangan No : B/81/V/2013/Reksrim dari Kepolisian ResortMamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang menerangkan bahwa laporan PolisiNomor : LP/397/IX/2012 penyidik reskrim kepolisian resort mamujuberkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut tidak memiliki unsur pidanayang disangkakan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda T I,I,II,IV/TTVI s/d XV 14 ; 15.Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/026//2015/DIPENDA

Hj / Tergugatll), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda TLU MLIV/TTVI S/d XV 15 ; 16.Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/027/V/2015/DIPENDA tanggal23 Januari 2015 tanggal 10 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kepla DinasPendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang menerangkan bahwa sesuaidengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwaobjek pajak yang berupa tanah kososng / empang seluas + 70.000M?

YONO RAHMANSAH bin ABDUL RAHMAN (Alm), menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikutBahwa Saksi kerja di Perindustrian Dipenda Kuningan sebelumya Saksi menjadi Lurahdi Keluerahan Awirarangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Bahwa Awal mulanya serangkaian perkara dulu pada bulan Desember 2013 Saksimendapat informasi bahwa Sdr. Andriyanto telah mempunyai permasalahan denganSdr. Jaka Rumantara dan Sdtri. Mamah Suryamah pada saat itu Sdr. Andriyanto telahdilaporkan oleh Sdr.

UPTD Pasar Umum Godong dan Pasar HewanKetitang pada Dipenda Kab. Grobogan tugas pokok dan fungsi saksiadalah :1. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksanaan Teknis DinasPasar daerah.2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakanteknis, pengelolaan pasar, kegiatan pemungutan retribusi pasar,pembukuan, dan pelaporan pendapatan daearah, serta menjagakebersihan, keamaan, serta ketertiban pasar. Benar sejak bulan Maret 2009 saksi diperintahkan (Secara lisan) olehterdakwa Drs. Moh.

Grobogan, karena sebelumnya, urusanitu ditangani oleh DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah)Bahwa saat menyusun KUA PPAS dan RKA SKPD TA 2009, DinasPerindagtamben Kab. Grobogan tidak menyediakan anggaran untukpembayaran rekening listrik pasarpasar daerah, melainkan hanyaanggaran rekening listrik bagi kantor Dinas Perindagtamben.

Khusus DPA Kegiatan Pengadaan Jasa Air minum, Listrik danTelepon ternyata bukan disusun berdasarkan kebutuhan riilseluruh rekening listrik pasar se Kabupaten Grobogan yang155didasarkan atas rekonsiliasi engan mantan pejabat Dipendayang semula mengurus pasar daerah.d. untuk tagihan rekening listrik pasar umum Godong ternyatasejak dikelola Dipenda pembayaran rekening listriknya tidakhanya yang dipakai UPTD pasar, melainkan membayar jugarekening listrik 171 pedagang yang memasang KWH meter nusuKe KWH

Grobogan, karena sebelumnya,urusan itu ditangani oleh DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Bahwa menurut Terdakwa, saat menyusun KUA PPAS dan RKASKPD TA 2009, Dinas Perindagtamben Kab. Grobogan tidakmenyediakan anggaran untuk pembayaran rekening listrik pasarpasardaerah, melainkan hanya anggaran rekening listrik bagi kantor DinasPerindagtamben.

Pungutan tersebut direncanakan akan diusulkansebagai pendapatan lainlain yang sah untukmengganti pembayaran rekening listrik (yangselama dikelola Dipenda) dibayar denganmenggunakan APBD11.Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Nomor : 900/641/X/2009 tertanggal13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pasar Godong,perihal Penyetoran Pemanfaatan dana listrik.

AyuKetut Nendri tertanggal 27 Juli 2013, diberi tanda T8Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Gusti Anak Agung Rakatertanggal 11 Juli 2016, diberitanda T9 ;Foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor 973/12660/Dipenda tertanggal 9Juli 2015, diberi tanda T10 ;Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Made Mastra, diberi tanda T11Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2015 , diberi tanda T12 ;Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Gusti A.A.

tentangPendaftaran Tanah dengan terlebih dahulu telah mengajukan permohonanpendaftaran tanah untuk pertama kali pengesahan dan pengakuan hak sporadikdengan dilengkapi persyaratan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah(bukti T1 ), Surat Pernyataan Silsilah ( bukti T5 ), Surat Keterangan Kematianatas nama Anak Agung Ngurah Made Wiranata ( bukti T6 ), Surat KeteranganKematian atas nama Anak Agung Ayu Ketut Nendri ( bukti T7 ),SuratPernyataan Waris ( bukti T8 ), Surat Keterangan Lunas Nomor973/12660/Dipenda

RIP :10/SETDAKEU/2004 tanggal 10 April 2004 yang ditandatangani olehBendaharawan atas nama SURYANTO ;1 (satu) lembar Surat No.101/Dipenda/VII/2004, tertanggal 5 Juli2004, perihal : Usulan Dana Peningkatan Keuangan Daerah, yangditandatangani oleh SUBANDI ;1 (satu) lembar SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)No.84/B.1I.BS/2004 tanggal 29 April 2004 dengan jumlahRp.1.830.000.000, (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh HARDINANSYAH, SE.MSI ;3 (tiga) lembar Surat Permintaan

No.148 PK/Pid.Sus/2010343)344)345)346)347)348 )349)350)1 (satu) lembar Daftar Bukti Penerima Dana Pembinaan danPengawasan Otonomi Daerah untuk bulan Juli 2004 tertanggal 2Agustus 2004 ditandatangani oleh SURYANTO dan JAMIN ;1 (satu) lembar Daftar Bukti Penerima Dana Pembinaan danPengawasan Otonomi Daerah untuk bulan Agustus 2004 tertanggal 2Agustus 2004 ditandatangani oleh SURYANTO dan JAMIN ;1 (satu) lembar Surat No.97/Dipenda/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004dari SUBANDI kepada Bupati Natuna perihal

Usulan BiayaPenetapan Mekanisme Dana Perimbangan ;Kwitansi No.50 bukti sudah terima dari Bupati Natuna uang sejumlahRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) diterima oleh SaudaraDAENG RUSNADI tanggal 18 Maret 2004 ;Kwitansi No.107 bukti sudah terima dari Ketua Umum TimIntensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Bagi Hasil Migas KabupatenNatuna sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) diterima olehSUWITNO ;1 (satu) lembar Surat No.92/Dipenda/VI/2004 tanggal 3 Juni 2004dari SUBANDI kepada Bupati Natuna

R/P :10/SETDAKEU/2004 tanggal 10 April 2004 yang ditandatanganioleh Bendaharawan atas nama SURYANTO ;1 (satu) lembar Surat No.101/Dipenda/VII/2004, tertanggal 5Juli 2004, perihal : Usulan Dana Peningkatan Keuangan Daerah,yang ditandatangani oleh SUBANDI ;Hal. 97 dari 173 hal. Put.

351)1 (satu) lembar Surat No.072/Distamben/187 tanggal 9September 2004 perihal luran Anggota FKDPM ditandatangani oleJUFRI GAFFAR ;1 (satu) lembar Daftar Bukti Penerima Dana Pembinaan danPengawasan Otonomi Daerah untuk bulan Juli 2004 tertanggal 2Agustus 2004 ditandatangani oleh SURYANTO dan JAMIN ;1 (satu) lembar Daftar Bukti Penerima Dana Pembinaan danPengawasan Otonomi Daerah untuk bulan Agustus 2004 tertanggal2 Agustus 2004 ditandatangani oleh SURYANTO dan JAMIN ;1 (satu) lembar Surat No.97/Dipenda

Fotokopi Surat Keterangan Fiskal No.860/Pend/PAD/Dipenda/2008 tanggal 22 Oktober 2008,diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat Keterangan Camat Petasia No.048/268/PTS/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, diberi tandaP.7;8. Fotokopi Surat Kuasa para ahli waris alm. LIBUASALAMBE, diberi tanda P.8;239.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang' PajakBumi dan Bangunan tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001, 2002, 2004, dan 2006 masing masing atasnama ERWIN LAPADJU, diberi tanda P.9;10.

SABUDU di mana sebelumnya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban fiskal/ membayar fiskal denganbaik dengan diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal No.860/Pend/PAD/Dipenda/2008 tertanggal 22 Oktober 2008(bukti P6) sebagai syarat untuk memperoleh izin tempatusaha;Menimbang, bahwa Plt.

Alco Timber Irian 2 yangdikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Kabupaten Sorong, diberitanda bukti P2.7;Foto copi Surat Izin Gangguan (HO) No. 102/117/HO/DIPENDA/2016tanggal 2 September 2016 atas nama CV.

AlcoTimber Irian yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan,Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P2..22;Foto copi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong No.102/076/HO/DIPENDA/2013 tentang Pemberian Izin Gangguan KepalaDinas Pendapatan Kabupaten Sorong atas nama CV.

Bukti tanda P 2 8 berupa urat Izin Gangguan (HO) No.102/117/HO/DIPENDA/2016 tanggal 2 September 2016 atas nama CV. AlcoTimber Irian 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;10. Bukti tanda P 2 9 berupa Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Papua Barat No. 570/1127/PTSPI/X1/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pemberian Izin PemindahanLokasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV.

UPTD Pasar Umum Godong dan Pasar Hewan Ketitangpada Dipenda Kab. Grobogan tugas pokok dan fungsi saksi adalah :1. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasardaerah.2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis,pengelolaan pasar, kegiatan pemungutan retribusi pasar, pembukuan,dan pelaporan pendapatan daearah, serta menjaga kebersihan,keamaan, serta ketertiban pasar.Benar sejak bulan Maret 2009 saksi diperintahkan (Secara lisan) olehterdakwa Drs. Moh.

Grobogan, karena sebelumnya, urusan ituditangani oleh DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah)Bahwa saat menyusun KUA PPAS dan RKA SKPD TA 2009, DinasPerindagtamben Kab. Grobogan tidak menyediakan anggaran untukpembayaran rekening listrik pasarpasar daerah, melainkan hanya anggaranrekening listrik bagi kantor Dinas Perindagtamben.

Khusus DPA Kegiatan Pengadaan Jasa Air minum, Listrik dan Teleponternyata bukan disusun berdasarkan kebutuhan riil seluruh rekeninglistrik pasar se Kabupaten Grobogan yang didasarkan atas rekonsiliasiengan mantan pejabat Dipenda yang semula mengurus pasar daerah.d. untuk tagihan rekening listrik pasar umum Godong ternyata sejakdikelola Dipenda pembayaran rekening listriknya tidak hanya yangdipakai UPTD pasar, melainkan membayar juga rekening listrik 171pedagang yang memasang KWH meter nusu Ke KWH

Sutiyono.e Kesepakatan inilah yang kemudian mendasari dilakukanpengumpulan pungutan iuran listrik dari 171 pedagang di pasarumum Godong yang memasang KWH meter (nusu) denganmaksud :161kegiatan jualbeli didalam pasar tetap memperolehpenerangan / suplay daya listrik.pungutan tersebut direncanakan akan diusulkansebagai pendapatan lainlain yang sah untukmengganti pembayaran rekening listrik (yangselama dikelola Dipenda) dibayar menggunakanAPBDe Bahwa pemungutan iuran listrik dimulai sejak diperoleh kesepakatan

Pungutan tersebut direncanakan akan diusulkansebagai pendapatan lainlain yang sah untukmengganti pembayaran rekening listrik (yang selamadikelola Dipenda) dibayar dengan menggunakanAPBD Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Nomor : 900/641/X/2009 tertanggal 13Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pasar Godong, perihal Penyetoran Pemanfaatan dana listrik.

Dengan demikian pertimbangan Judex factieuntuk memakai pertimbangan hukum Surat PernyataanWaris Terbanding (bukti T8) adalah sangat tepat danbenar.Bahwa pertimbangan Judex factie untuk memakaipertimbangan hukum Surat Keterangan Lunas Nomor973/12660/Dipenda tertanggal 9 Juli 2015 (bukti T10),sudah sangat tepat dan benar,Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya,mengatakan bahwa Surat Keterangan Lunas Nomor973/12660/Dispenda tertanggal 9 Juli 2015 (bukti T10)direkayasa (bohong) dan Terbanding tidak

bisamemperlihatkan aslinya didepan persidangan. ( PutusanMA No.3609K/Padt/1985 ).Bahwa bukti T10 yang berupa foto copy Surat KeteranganLunas Nomor 973/12660/Dipenda tertanggal 9 Juli 2015aslinya adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Wayan Adi Arnawa, SH selaku Kepala DinasPendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badungyang menerangkan bahwa yang bersangkutan yakniTerbanding (Drs.

. : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM. : Kabag Hukum Setda Kab. Pati SdrWahyu Widodo S, SH,MM. : Kabag Pembangunan Setda Kab PatiDrs Sukadam. :Kabag Umum dan PerlengkapanSetda Kab Pati Sdr Nindhomuddin. : Kasubag Anggaran Setda Kab PatiSdr Purwanto, SE.

Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM. 11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kab. Pati SdrWahyu Widodo S, SH,MM. 12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab PatiDrs Sukadam. 13. Anggota :Kabag Umum dan PerlengkapanSetda Kab Pati Sdr Nindhomuddin. 14. Anggota : Kasubag Anggaran Setda Kab PatiSdr Purwanto, SE.

Surat Bupati Bulukumba nomor 602/275/Dipenda tanggal 24 Maret 2003Perihal Persetujuan Penunjukan PT.Citrabuana Panritalopi (Vide bukti P2)b. Surat Bupati Bulukumba nomor 061/925/Ekbang tanggal 30 April 2003 PerihalPersetujuan Penunjukan PT.Citrabuana Panritalopi Vide bukti P3)Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.BLKc.