Ditemukan 439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hamka hamza hamma hamba h.muh h.m.h h.t.a h.m.k h.e.a h.m.g h.m.ã h.r.a h.m.j h.m.o h.m.s
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-03-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 168/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2017 — PT Bosowa Propertindo Dahulu Bernama PT Indah Bumi Bosowa, berkedudukan di Menara Bosowa Lt. 21 Jl. Jenderal Soedirman No. 5 Makasar 90115 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Atirah Aksa dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudyantho, SH., Agus Salim, SH. MH., Aprilina Purba , SH., LLM., Dewi Sekar Arum, SH.,LL.M., Aryo Baskoro, SH., LLM., Gerhat Siagian, SH., Santri Ajie Baskoro, SH., Rangga Raditya, SH., MH., dan Albert Stephan Aswin, SH., para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Rudyantho & Partners yang beralamat di Menara Palma 8th Floor Unit 8-06 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6 – Jakarta 12950, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2017, selanjutnya disebut …………..PENGGUGAT;
220 — 160
  • H.M.A. Raily, SH, SE, MSI bertindak untukdan atas nama Rochyadi dkk 15 (lima belas) orang, adalah tidakmempunyai landasan hukum;2) Penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang terletak di JI.
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 9
  • H.M.A Tihami, M.A,M.M dan Drs SohariSahmiri, M.M., M.H dalam bukunya Figih Munakahat Kajian Fikih NikahLengkap, Hal. 185 menyatakan : Adapun beberapa perbuatan yangdilakukan istri, yang temasuk nusyuz, antara lain sebagai berikut :a. Istri tidak mau pindah mengikui suami untuk menempati tumahyang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istrimeninggalkan rumah tanpa izin suami.b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2017 — Drs. SETYA NOVANTO, Ak.,M.M ; DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
339 — 200
  • H.M.A. Kuffal, SH.,dan buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof.Dr.Jur.AndiHamzah bahwa untuk melakukan penetapan Tersangka, Penyelidik danPenyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secaratergesagesa dan kurang berhatihati atau kurang cermat yang seringkalimenyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yangkurang menghargai harkat martabat manusia seperti pada masamasalalu.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
191 — 472
  • Penggugat XII adalah ahli waris dari H.M.A Ariawan dan pemilik rumahdi jalan Kenari G64 RT.007/002 Palmerah Jakarta Barat dengan SPT PBBHalaman 7 dari 148 hal Putusan Nomor.258/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim.No : 31.74.031.001.044.0082.0,luas bangunan 181 M2 dan luas tanah 803M2. Adapun batasbatas rumah tersebut adalah : Sebelah Utara : Jalan Kenari Sebelah Selatan : Kampung Sebelah Timur : Jalan Kenari G63 Sebelah Barat : Jalan Kenari G65ll. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT1.
    Adapun batasbatas rumah tersebut adalah :1.12SPT PBB No :Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat: Jalan Kenari G74: Jalan Kenari G66: Jalan Kenari G70: Jalan Kenari G68Penggugat XII adalah ahli waris dari H.M.A Ariawan dan pemilikrumah di jalan Kenari G64 RT.007/002 Palmerah Jakarta Barat dengan31.74.031.001.044.0082.0,luas bangunan 181 M? danluas tanah 803 M2.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
271 — 917
  • Menurut H.M.A.
    Didalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umummelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agarsegera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228,menerangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP
    secepatnyamembuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru bolehmembuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa darihasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila darihasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidakboleh membuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yangdilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan suratdakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
279 — 150
  • Menurut H.M.A.
    Didalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umummelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agarsegera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228,menerangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP
    secepatnyamembuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru bolehmembuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa darihasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila darihasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidakboleh membuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yangdilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan suratdakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
204 — 114
  • Menurut H.M.A.
    Didalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umummelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agarsegera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228,menerangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP
    secepatnyamembuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru bolehmembuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa darihasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila darihasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidakboleh membuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yangdilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan suratdakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
101 — 79
  • H.M.A.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
206 — 142
  • Menurut H.M.A.
    Didalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umummelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agarsegera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228,menerangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP
    secepatnyamembuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru bolehmembuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa darihasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila darihasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidakboleh membuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yangdilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan suratdakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
206 — 134
  • Menurut H.M.A.
    Didalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umummelimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agarsegera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228,menerangkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP
    secepatnyamembuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru bolehmembuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa darihasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila darihasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidakboleh membuat surat dakwaan;Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yangdilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan suratdakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 60/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 5 April 2018 — PT.INTI INSAN SANTOSA CS >< PT.BOSOWA PROPERTINDO (dahulu adalah PT.INDAH BUMI BOSOWA)
209 — 532
  • H.M.A. Raily, SH, SE, MSI bertindak untuk danatas nama Rochyadi dkk 15 (lima belas) orang, adalah tidakmempunyai landasan hukum;2) Penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang terletak di Jl.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SULEMAN MUSDJAMA. S.AG Diwakili Oleh : FRENGKI ULOLI, S.Pd., S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
160 — 153
  • Menurut H.M.A.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
51 — 33
  • H.M.A. KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
43 — 37
  • H.M.A. KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 549/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
1.Nyonya Ipit Patimah
2.Tuan Muslim
3.Tuan Ishak
4.Nyonya Neneng Nuriah
5.Tuan Muhammad Imam Nurjaeni
6.Nyonya Nuraini
7.Nyonya Nurhasanah
8.Nyonya Nurhayati
Tergugat:
1.PT DUTA PERTIWI TBK
2.Kantor Pertanahan Kota Admistratif Jakarta Pusat
214 — 671
  • MAKMUR RAYA30 180.00, 20 H.M.A. MUSRIFIN 3 04/12/1997 GG. SUBUR DALAM30, 1 ROSTINA BALAY 46.200 03/02/1997 GG. SUBUR VIII BUNTU305 2 ROSTINA BALAY 76.300 03/02/1997 GG. SUBUR VIII BUNTU30 10 HAM MEI LAN 41.100 28/01/1997 GG. SUBUR VIII BUNTU303 2 LO SULAIMAN 42.000 09/12/1997 GG. SUBUR DALAM30> TANDA 42.000 09/12/1997 GG. SUBUR DALAM31> 2 SJURJA ROSMIDA 56.000 20/02/1997 GG. SUBUR VIII BUNTU31 NELMI Z. 23.000 19/03/2001 JL. SUBUR VIII/3931 20 SIS HARTINI 31.360 12/08/1991 GG.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2004 — Putus : 28-06-2005 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 1298/Pid.Sus/2004/PN Bks
Tanggal 28 Juni 2005 — Penuntut Umum: Hedi Muchwanto SH Terdakwa: Suryadi Pangestu
394 — 239
  • terhadap tanah kas Desa Karangsegar Kec.PabayuranBerita Acara peninjauan Lapangan tanggal 6 Juni 1994Nota Dinas dari Asiten Tata Praja (Drs..H.Karnaen S) kepada Bupati KDH.Tk.II Bekasi tanggal 13 Juni 1994Surat Bupati KDH.Tk.II Bekasi (Moh.Djamhari) kepada Gubernur KDH.Tk.II Jawa Barat No.143.1/1696/Pemdes tanggal 14 Juni 1994 perihal Permohonan Pelepasan Lahan Tanah Kas Desa, desa Labansari, desa Bojongsari dan desa Tanjungsari seluas 28 Ha (fotocopy)Surat Gubernur KDH.TK.I Jawa Barat (H.M.A
    Sampurna) kepada Bupati Tk.II Bekasi 143.1/2379/Pemdes tanggal 7 Juli 1994 perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa, desa Labansari, desa Bojongsari dan desa Tanjungsari seluas 28 Ha (fotocopy)Surat Bupati KDH.Tk.II Bekasi (Moh.Djamhari) kepada Gubernur KDH.Tk.II Jawa Barat No.143.1/3965/Pemdes tanggal 5 Juli 1995 perihal Pelepasan Tanah Kas Desa Karangsari seluas 4 Ha (fotocopy)Surat Gubernur KDH.TK.I Jawa Barat (H.M.A Sampurna) kepada Bupati KDH.Tk.II Bekasi 593.83/2230
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
252 — 130
  • H.M.A. Chosim (Fotokopi dari fotokopi);Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan PenataanPertanahan Dalam rangka Pemberian Izin PeralihanHak Atas Tanah Kepala Kantor Pertanahan kabupatenPandeglang Nomor: 026/IPH/BPN.400/1/2010, tanggal22 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat pernyataan atas nama Sultahiadil Mangaturtanggal 29 Januari 2010 (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Dan tidakSedang Diborahkan/Digadaikan atas nama Drs.H.M.A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — H. CECE ROHENDI
68 — 16
  • BPR.Kabag Adm & Kelengkapan Dokumen adalah H.M.A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
98 — 31
  • Kabag Adm & Kelengkapan Dokumen dijabatoleh H.M.A. Badruttaufiq dengan tugasmengelola administrasi kredit,n. Kabag Elektronik Data Processing (EDP)dijabat oleh Sahri Ramdona dengan tugaspokok mengelola Teknologi dan Informasi,o. Kabag Analis & Remidial dijabat oleh RikeRahmiati dengan tugas pokok menganalisaperkreditan.p. Kabag Akunting dijabat oleh Evi Yuliantidengan tugas pokok mengelola administrasipembukuan.Pemimpin Kantor Pusat Operasional (KPO) Soreang Sdr.