Ditemukan 501 data
74 — 56
Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1995 antara Penggugatdengan Saudara Saudara kandung Penggugat terjadimusyawarah mupakat, bahwasanya rumah peninggalanorang tua Penggugat yang terletak di Jalan SungaiGerong Nomor: 1178, RT. 043, RW. 00, Kelurahan PLajuILir, Kecamatan Plaju, Palembang, diserahkankepemilikannya kepada Penggugat sebagaimana suratketerangan warisan bermaterai 6000 tertanggal 2sOKtober 1995. .
78 — 52
Bahwa gugatan Penggugat dikesampingkan saja, karena sangat kabur, Penggugatsendiri menyebutkan, membeli atas sebidang tanah dari Ujang Rijal anggotakelompok Tani Mupakat pada tahun 1994 dengan berdasarkan Kwitansi saja dan barudisempurnakan Suratnya membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 3 Maret 2009 yangdidaftarkan kekantor Lurah Talang Keramat dengan Nomor : 593/06/KL/2009tanggal 5 Maret 2009, dan didaftarkan dikantor Camat Talang Kelapa denganNomor : 393/370/TK/2009 tanggal 11 Maret 2009 karena Sertipikat
84 — 10
Udin /Tergugat Ill, yang diberi tanda bukti P. 10a;Foto kopi Akta Jual Beli Nomor : 66/2014 dari Pejabat Pembuat Akta TanahSementara (PPATS) CAMAT, yang diberi tanda bukti P. 10.b ;Daftar foto objek sengketa tanah yang terletak dikampung Cilisung, DesaGirilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, yang diberi tanda bukti P.11;Foto kopi Pernyataan bersama hasil musyawarah dan mupakat, yang diberitanda bukti P.12 ;Foto kopi Surat Keterangan Tanah, yang diberitanda bukti P. 13 ;Foto kopi Surat Pemberitahuan
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
WAHYU NURPIAN Als YAYAN Bin ARMAN
49 — 13
MENGADILI
- Menyatakan Wahyu Nurpian als Yayan Bin Arman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau mupakat
120 — 16
Foto Copy Perihal kesediaan/ajakan Musyawarah & Mupakat; yangbertanda tangan atas nama : H. HADI MANSYHUR, tgl ; 29 April2012 diberi tanda bukti: P.8.HALAMAN 19 dari 32 halaman9. Foto Copy Surat ljin No: 503. 648.1/539/BPM PPT/2008, tentangIN MENDIRIKAN BANGUNAN,dari Pemerintah Kota Bandung,Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu tgl: 02Desember 2008, diberi tanda bukti: P.9;10. Asli foto objek lokasi, 4 lembar, diberi tanda bukti : P.10;11.
42 — 23
BA/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentangRekomendasi Ganti Rugi atas PengadaanTanah untuk Pembangunan Sekolah DasarTerpadu di Kampung Bangun = SariKelurahan Pinang Kencana KecamatanTanjungpinang Timur, yang isinya padaangka poin 3 menyebutkan pada awalnyaharga yang ditawarkan oleh pemilik tanahadalah Rp.150.000, permeter, sedangkanPanitia Penilai Harga Tanah menawarkanRp. 64.000, permeter, selanjutnya dilihatdari letak dan keadaan tanah serta nilaiNJOP dan harha pasar setelah mendengarmusyawarah mupakat
49 — 15
Penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah inidengan cara musyawarah, mupakat, bermartabat, dan bermanfaat bagikedua belah pihak. Penggugat mencari dalildalil pembenaran denganmenggunakan katakata propokatif seperti permupakatan jahat,persekongkolan, sehingga merasa dirinyalah yang paling benar.
49 — 32
Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 20/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 September 2013 yangdimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acarapemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memoribanding Para Penggugat /Pembanding serta kontra memori banding Tergugat I/Terbanding serta ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perkara iniyang ada pada bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dengan suara mupakat
232 — 245
ruang, mekanismenyaharus dilakukan pengajuan keberatan terlebih dahuluke Pejabat Yang Berwenang' sebagaimana ditentukan di120dalam Pasal 60 huruf b~ sebagai berikut Dalampenataan ruang, setiap orang berhak untuk ;mengajukan keberatan kepada Pejabat berwenangterhadap pembangunan = yang tidak sesuai denganrencana tata ruang.Mekanisme selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 67 ayat(1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, pada tahappertama diupayakan penyelesaian sengketa berdasarkanprinsip musyawarah untuk mupakat
Manakalamusyawarah untuk mupakat tidak diperoleh barudiupayakan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan olehPasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang.Bahwa jika ketentuan Pasal 60 huruf d dengan Pasal67 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 26Tahun 2007 dihubungkan dengan Pasal 48 ayat (1) danayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 beserta penjelasannya, serta SEMA Nomor 2Tahun 1991 angka IV
101 — 39
(lima ratus ribu rupiah) kepada WILLY BRINKMAN, bahwa tanah tersebutsemula oleh WILLY BRINKMAN maupun oleh MINTARSIH OEPA de faktodikuasai/ digarap bersama pekerjanya.Bahwa pada tahun 1974 terjadi Perselisinan antara MINTARSIH OEPA denganPRITS NAPITUPULU (semula Turut menumpang tinggal), tetapi perselisihantersebut dapat diatasi dengan musyawarah dan mupakat hingga demikianbagian masing masing hasil kesepakatan MINTARISH OEPA mendapatbagian 2000 M2 dan PRITS NAPITUPULU mendapat bagian 2000 M2Bahwa
Bahwa pada tahun 1974 terjadi Perselisihan antara MINTARSIH OEPAdengan PRITS NAPITUPULU (semula Turut menumpang tinggal), tetapiperselisihan tersebut dapat diatasi dengan musyawarah dan mupakat hinggaHal. 59 dari 88 hal.
47 — 17
Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1995 antara Penggugat dengan Saudara Saudara kandung Penggugat terjadi musyawarah mupakat, bahwasanya rumahpeninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Sungai Gerong Nomor:1178, RT. 043, RW. 00, Kelurahan PLaju ILir, Kecamatan Plaju, Palembang,diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat sebagaimana surat keteranganwarisan bermaterai 6000 tertanggal 25 OKtober 1995..
WASIRAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Intervensi:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
152 — 101
Tujuan untuk mupakat dan kekeluargaan namun setelahmediasi pada hari itu juga sekitar jam dua belas atau setengah satukita menuju lokasi obyek yang dipermasalahkan. Namunhasildaripada mediasi pada hari itu pak WASIRAN menolak dan tidak adatitik temu terhadap obyek yang dipermasalahkan itu ;Bahwa saksi menyatakan dokumendokumen yang diperlihatkan daripak WASIRAN membawa segel, H.
141 — 39
Muchlis Majid, mupakat dan membuat Surat Kuasa yang diketahui oleh RT,Lurah dan Camat;. tanah tersebut adlah milik ibu Asiah binti Abdul Wahid (alm) yang dibelinya daripak Dolah Pensiunan TNIAD (Veteran) pada tahun 1970 seharga R 200.000,sampai saat ini surat jual beli tersebut tidak ditemukan/shilang;. tanah tersebut sejak tahun 1970 dipeliharadan ditempati oleh ibu Asiah sampaiibu Asiah meninggal pada tahun 2002 ;. tanah tersebut telah terdaftar pada Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi danBangunan
SARIPUDIN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGAH
293 — 173
RGMberdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) darijumlah anggota RGM kepada Bupati melalui camat;(6) Pengesahan Pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) ditetapbkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul diterima;(7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat(5) bupati mengangkat bedel.Bahwa, menurut Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011tentang Pemerintahan Kampung, Pimpinan RGM (Rakyat Genap Mupakat
106 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dalamPutusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1552 K/PID/2012, tanggal12 Februari 2013 yang memperkuat Putusan Bebas Murni yangditetapbkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor73/Pid.B/2012/PNSGU tanggal 11 Juli 2012 berpendapat bahwa paraTerdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areallahan yang dahulu masyarakat desa, termasuk para Terdakwa serahkankepada PT KML (Karya Mupakat Lestari) tersebut tidak dapatmemenuhi unsur ke2 dan ke3 dakwaan
18 — 8
bersamakarena Pemohon pindah tugas ke Aceh;Bahwa kalau masalah berapa gaji/oenghasilan Pemohon perbulan,saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada penghasilan lainselain gaji sebagai PNS;Bahwa sejak Pemohon pindah ke Aceh, Pemohon ada pulang keBengkulu hanya untuk menghadiri persidangan dan berembuk untukmenyelesaikan harta bersama; Putusan No. 0417/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 27 dari 60 halamanBahwa mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon telahdiselesaikan secara musyawarah dan mupakat
45 — 7
artinya para pesertayang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwamereka bekerja sama.Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurangsesuai untuk diterapbkan dalam praktek pelaksanaannya, sehinggakedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untukditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pegertian bersamasama tidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisikdiantara para pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itusebelumnya telah mendapat sepakat dan mupakat
94 — 61
sehatYang Muliya Majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini kami mohon keadilan karena kamiPara Penggugat telah putus asa;kemana harus mengadu dan mendapatkan keadilan jalan kami inginmusyawarah dengan Panitia Pengadaan tanah tidak ditanggapi sama sekalipadahal asas musyawarah adalah yang terbaik dalam menyelesaikan semuapermasalahan, akan tetapi rupanya Para Tergugat telah tertutup hatinya untukHal 25 dari 116 Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT MDNdapat mengedepankan asas musyawarah untuk mupakat
Yang Muliya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kamimohon keadilan karena kami Para Penggugat telah putus asa kemana harusmengadu dan mendapatkan keadilan jalan kami ingin musyawarah denganPanitia Pengadaan tanah tidak ditanggapi sama sekali padahal asasmusyawarah adalah yang terbaik dalam menyelesaikan semua permasalahan,akan tetapi rupanya Para Tergugat telah tertutup hatinya untuk dapatmengedepankan asas musyawarah untuk mupakat hingga mereka memilihmendiamkan ketika Para Penggugat
ANGGA ADITIA
Tergugat:
PT. HERO MAKMUR PRIMATAMA
73 — 32
,Pasal 156 ayat 4 : 15 %X 80.256.682 = Rp.12.038.000,Total Pesangon = Rp.92.294.682,Upah Proses dari Bulan Oktober 2018 s/d mendapatkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukumtetap ( Incrah )Berdasarkan halhal yang telah Penggugat kemukakan diatas,Penggugat telah mencatatkan dan meminta kepada Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi kota Jakarta Barat untuk dapatdiselesaikan secara Musyawarah dan mupakat secara Tripartite, akantetap!
Helmi Zarmansyah
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh
221 — 104
Aceh Tengah sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah di depan temantersangka yang bernama ZAMUDDIN, umur 50 tahun, pekerjaanHalaman 20 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.BNAA).5).Wiraswasta, alamat Kampung Keramat Mupakat Kec. BebesenKab.