yang akan dijatuhkan kepada ParaTerdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengandelik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Jth.dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

persamaan pada pokoknya dengan merek danloho terkenal Prada milik Penggugat;4 Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftarNomor 328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dariDaftar Umum Merek;16 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di dalam perkara PeninjauanKembali Nomor 274/PK/Pdt/2003 merupakan suatu bukti nyata yangmenunjukkan bahwa Merekmerek PRADA milik Penggugat merupakan merekterkenal sesuai dengan ketentuan UndangUndang Merek dan dengan demikianharus dilindungi dari kemungkinan peniruan

Desain Industri PLAFON. 27.Bukti TK/PR17ASample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri ID 0 027 943D, tanggal penerimaanpermohonan 01 Maret 2010, dengan JudulDesain Industri PLAFON. 28.Bukti TK/PR17BSample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri IDDO000036643, tanggal penerimaanpermohonan 07 Desember 2012, Dengan JudulDesain Industri PLAFON. 29 Bukti TK/PR17C Sample produk yang diproduksi dan dipasarkanoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diproduksi, dijual dan diedarkan sebagaihasil

peniruan, mengandung kemiripan dansama pada pokoknya dengan produk plafonterdaftar milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sesuai dengan Sertifikat DesainIndustri IDDO000036645, tanggal penerimaanpermohonan 07 Desember 2012, Dengan JudulDesain Industri PLAFON.

Kalau di desainindustri tidak ada.Bahwa perlindungan yang sifatnya teritorial ini dalam rangka melindungiterhadap pelanggaran, peniruan, kalau punya desain industri atas hp ini,maka berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk kalau ada yangmeniru desain ini, orang ini akan dipidana sebagai pelanggar desainindustri ini, ini yang sifatnya teritorial perlindungan karena aparat penegakhukum di indonesia bagaimana bisa memberlakukan hukumnya China,hukumnya Jepang perlindungannya disana, didaftarkannya

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

mempunyai nilaiekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbuktiatas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan eratdengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena dengan memperhatikan dan memahamibahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jthmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

Nomor 370K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang Merek Dunhill, yang intinya:Pemakaian dan peniruan merek orang lain harus dikualifikasikan sebagaipemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindunganhukum;Tidak Ada Batas Waktu Mengajukan Gugatan Pembatalan Atas Dasar ltikadTidak Baik;20.Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undangundang Merek disebutkanGugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yangbersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatunkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasysvHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Jth. oe>dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganysvHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Jth. ce>Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Para Terdakwadan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

semua barang bukti tersebut haruslah dirmapas untukdimusnakan ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaanyang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan