Atas dasar itu Bank BTNmembuatkan akta subrogasi ;i. PT. Nusuno Karya akan membuat keterangan tertulis yangditujukan kepada Bapak Konstan L Tobing terkait permasalahan inidan penyelesaiannya.21. Bahwa Tergugat yang diwakili oleh Drs.

Atas dasar tersebut, Tergugat IV akanmembuatkan akta subrogasi dan Tergugat akan membuatketerangan tertulis yang ditujukan kepada Penggugat terkaitpermasalahan ini dan penyelesaiannya.Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegasdalildalil Pengugat yang memintakanagar putusan perkara a quo dapatdilaksanakan terlebin dahulu/sertamerta meskipun ada bantahan/verzet,banding, atau kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad).Bahwa Sesuai Pasal 180 HIR diatur bahwabiarpun orang membantah putusanhakim pengadilan negeri atau

Bank of The West meminta tanggapan dariPenggugat selambatrlambatnya tanggal 15 Mei 2009, apabila tanggapandimaksud tidak disampaikan maka Bank of The West menganggap tagihan/involces tersebut telah dianggap terselesaikan ( BuktiT16) ;Bahwa sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 Penggugat tidak jugamemberikan tanggapan atas Swift dari Bank of The West, Tindakanpembiaran oleh Penggugat sebagai tertanggung itu telah menimbulkanImplikasi melemahkan posisi Tergugat I sebagai penanggung terkait denganhak Subrogasi

Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangHalaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.plw/2018/PN Mig15.16.17.18.Hak Tanggungan menentukan bahwa Jika piutang yang dijamin denganHak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atausebabsebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukumkepada kreditor yang baru.Bahwa pengalihan piutang / Cessie pada prinsipnya tidak mempengaruhisama sekali pelaksanaan kewajiban PELAWAN untuk melunasi hutangnyasesuai

., Notarisdi Semarang bertentangan dengan UndangUndang No. 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya Pasal 16 ayat 1menyatakan : Jika Piutang yang dijamin dengan Hak Tanggunganberalih karena cessie, Subrogasi, pewarisan atau sebabsebab lain,Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum, kepadaKreditor Baru ; bahwa sedangkan Pasal 12 UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan menyatakan ; "Janf yang memberikankewenangan kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk memilikiobyek Hak Tanggungan, apabila

Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak ataspokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi(dirugikan).Kemudian berdasarkan UU Hak Tanggungan pasal 16 ayat 2 beralihnya Haktanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan olehkreditor yang baru kepada kantor pertanahan" yang dimana bunyi pasal ayat 1Jika Piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie subrogasi, pewarisan atau sebabsebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikutberalih karena hukum

Azas Subrogasi Penanggung dapat menggantikan kedudukannya bisamengklaim hak tertanggung kepada pihak lain ;31Bahwa Asuransi tidak boleh menguntungkan pada pihak, Pihak dalamAsuransi yaitu Penanggung dan Nasabah yang mempunyai tanggungansebagai TertanggungBahwa sebetulnya OJK adalah melindungi nasabah jangka panjang , OJKbukan pihak perjanjian asuransi ;Bahwa Asuransi Jiwa yaitu. mati atau hidupnya seseorang dengantanggungan mati atau hidupnya dengan syarat sejumlah uang yangdiperjanjikan ;Bahwa Perjanjian

Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;

Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggalsurvey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK daridivisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal PermohonanPenerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Rayadan PT Mega Persada Prima55, Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT BankNegara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran /akseptasi tanggal 28 Maret 2013;56. Form Verifikasi Cabang tanggal 19 April 2013;57.

Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggalsurvey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK daridivisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal PermohonanHalaman 103 Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIPenerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Rayadan PT Mega Persada Prima55. Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT BankNegara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasitanggal 28 Maret 2013;56.

Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero)agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada harirabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan RullIskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to CelerResources Limited tanggal 20 Februari 2013;Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dariBendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero)sebagai persyaratan penggadaan TNI;Laporan Survey Subrogasi

rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;
50. Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;
51. Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;
52. Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;
53. Laporan Survey Subrogasi

PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agendaPembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19november 2014 di menara kadin jam 11.44;Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan RulliIskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer ResourcesLimited tanggal 20 Februari 2013;Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dariBendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero)sebagai persyaratan penggadaan TNI;Laporan Survey Subrogasi

PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero)agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada harirabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan RulliIskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to CelerResources Limited tanggal 20 Februari 2013;Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dariBendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero)sebagai persyaratan penggadaan TNI;Laporan Survey Subrogasi

Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero)agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP padahari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatanganRuli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari2013;Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to CelerResources Limited tanggal 20 Februari 2013;Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AUdari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI(Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;Laporan Survey Subrogasi

Selanjutnya pihak Askrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kreditatas kredit yang telah dideklarasikan dan disetorkan IJPnya.15.Bahwa sifat penjaminan oleh ASKRINDO ini merupakan subrogasi/talangan, yang suatu saat harus diganti kembali oleh Pegadaian.16.Bahwa besaran Pencairan Penjaminan kredit adalah sebesar 90%(sembilan puluh perseratus) dari JUMLAH KERUGIAN Pegadaian ataumaksimum 90% (sembilan puluh perseratus) dari NILAl PENJAMINAN,sementara selisin 10% (sepuluh perseratus) merupakan

Selanjutnya pihak Askrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kreditatas kredit yang telah dideklarasikan dan disetorkan IJPnya;Bahwa, sifat penjaminan oleh ASKRINDO ini merupakan subrogasi/talangan, yang suatu saat harus diganti Kembali oleh Pegadaian;.

dikenal dengan polisberjalan bersama artinya bisa dua polis dan juga lebih asal jumlahpertanggungannya tidak melebihi nilai barang tersebut; Bahwa terhadap asuransi muatan tidak dapat dilimpahkan kepada pihakpengangkut/orang lain; Bahwa terhadap barang yang diasuransikan kemudian menimbulkankerugian kepada pihak lain, pemilik diwajibkan memberikan ganti rugi kepadapihak yang dirugikan tersebut, dalam asuransi dikenal tanggung jawab hukumpada pihak ketiga; Bahwa dalam asuransi dikenal juga namanya Subrogasi

yang merupakanpenggantian hakhak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga(kreditur) baruyang telah membayar, subrogasi terjadi jika telah ada pembayaran yangdilakukan oleh salah satu pihak; Bahwa biaya evakuasi/penyelamatan barang yang merupakan objek pajakmenjadi tanggung jawab asuransi, jika barang tersebut tidak diasuransikanmenjadi tanggung jawab pemilik barang atas semua biaya yang timbul dalamhal penyelamatan barangnya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil Ssangkalannyasebagaimana

Peminjam dan perusahaan asuransi harusmenunjuk Bank sebagai penerima manfaat dari polis asuransi dan mengakuihak subrogasi Bank dalam hal bahwa harta tersebut seluruh atau sebagiannyamusnah atau rusak oleh sebab apapun yang dicakup oleh polis asuransi.5) Bahwa berdasarkan isi ketentuan Perjanjian Kredit 28 November 2005dimaksud, jelas bahwa Pelawan tidak dapat menjadikan banjir sebagai alas anuntuk tidak membayar utangnya kepada Terlawan, karena segala kerugianyang ditimbulkan dari banjir dimaksud

Beralihnyaseluruh tanggung jawab debitur kepada ahli waris karena debitur meninggaltidak serta merta otomatis harus diikuti dengan peralihan nama debitur,sehingga seluruh surat menyurat dan administratif tetap tercatat atas namadebitur Abdul Moeis.Peralihan debitur secara hukum harus dilaksanakan dengan perbuatanhukum subrogasi;Bahwa oleh karena kredit dari debitur Alm.

Bahwa, munculnya gugatan ini pada dasarnya dilatarbelakangi adanyaperjanjian hutang piutang yang kemudian dilakukan subrogasi antaraPihak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il, selanjutnyamemperhatikan pokok permasalahan tersebut, maka gugatan ParaPenggugat seharusnya diselesaikan sendiri antara para Penggugatdengan Para Tergugat tanoa melibatkan Tergugat V, oleh sebab ituTergugat V mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenanHalaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pat.G

Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan,TERGUGAT II mempunyai hak untuk menjual Objek Jaminan tersebutatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut.Pasal 16 ayat (1) UU Hak Tanggungan :Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralin karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain. Hak Tanggungantersebut ikut beralin karena hukum kepada kreditor yang baru.

berdasar hukum karenaTERGUGAT Il selaku penerima pengalihan piutang dari TERGUGAT adalah pemegang hak tanggungan yang sah atas Objek Jaminankarena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Tanggungan diaturbahwa apabila piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralihkarena cessie, maka hak tanggungan tersebut ikut beralih kepadakreditor baru / penerima pengalihan piutang (in casu TERGUGAT Il).Pasal 16 ayat (1) UU Hak Tanggungan :Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralin karenacessie, subrogasi

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, apabila debiturwanprestasi, maka kreditur diberi wewenang untuk menjual sendiri piutangatas nama tersebut (para eksekusi) berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata.Sedangkan perpindahan kepemilikan atas surat berharga ataupun hak tagihyang dapat dilakukan dengan cara endosemen atau dengan menggunakanakta cessie (Pasal 584 KUH Perdata);Dalam hal piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, Subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain,

Nomor 19 K/Pdt.SusPailit/2015Bahwa Pasal 613 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Perdatamengatakan bahwa Akta Cessie baru berlaku terhadap cessus(Debitor) kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cessie atausecara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya;e Doktrin Suharnoko, dalam buku Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Cet.ke1, Penerbit: Kencana Prenada Media, Jakarta 2005, halaman 101:Cessie adalah cara pengalihan piutang atas nama yang diaturdalam Pasal 613 KUH Perdata.

(Suharnoko,Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Cet ke1, Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2005, him. 101).ltu berarti, dikarenakan dalam hal Cessie, debitur adalah dalam kondisi pasif,maka Pemberi Pengalihan TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMINTAPERSETUJUAN ATAU MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGALIHANPIUTANG (CESSIE) DARI DEBITUR.

Investcosedangkan sedangkan beralihnya status pemegang hak tanggunganatas tanahtanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat III kepada AISSME Investco bukanlah sematamata hanya karena adanya Akta Cessietersebut, melainkan juga suatu konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal16 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang menyatakan:Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi

Baki Debet Pertanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Banking System dan Kewajiban Subrogasi;38. Form Asli Nota Debet No. 630/DN/ATS-KRD/V/2017 An. Muzammil tanggal 10 Mei 2017;39. Form Asli Nota Debet No. 631/DN/ATS-KRD/V/2017 An. Surono tanggal 10 Mei 2017;40. Form Asli Nota Debet No. 674/DN/ATS-KRD/V/2017 An. Akuan Rois tanggal 26 Mei 2017;41. Berkas Kredit An. LINDA PK 157/SPK/KMK-LS/VI/2014;42. Berkas Kredit An. LILIS EFENDI PK 90/SPK/KUR-MK/V/2014 43. Berkas Kredit An.

mungkin membuat suatu Akta Jual Beli apabilaharganya dibawah NJOP ; Bahwa jual beli menurut BW rumusannya berbeda dengan Jual beli tanahsebab jual beli tanah berlaku hukum adat adalah Penyerahan barang untukselamalamanya sedang dalam BW mengatakan jual beli salah satu pihakakan membeli ; Bahwa Perjanjian Proforma adalah perjanjian Purapura artinyasesungguhnya tidak ada perjanjian, perjanjian purapura adalah melanggarhukum; Bahwa pengalihan hutang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Cessiedan Subrogasi

Refinancing merupakan praktek perbankan yang sangat lazimdilakukan oleh bankbank nasional maupun bankbank di luar negeri(Common Banking Practice).Dalam hukum perdata, knususnya hukum perjanjian, pengambil alinanpiutang (kredit) tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambil alihanpiutang (tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 KUHPerdata;1.4. Bank Indonesia tidak mengatur tentang kriteria asal usul kualitas kreditdebitur (PT. ATM dan PT.

Dalam hukum perdata,khususnya hukum perjanjian, pengambilalinan piutang (kredit)tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambilalihan piutang(tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 s.d Pasal1403 KUHPerdata.Beberapa definisi refinancing dari berbagai sumber menunjukkanjuga bahwa refinancing berbeda dengan kredit investasi sebagaiberikut: (i) refinancing is the process of paying off an existing loanby taking a new loan and using the same property as security.