Lotim) kepada saudara MAHSUN (TataKota Pertamanan dan Kebersihan Kab. Lotim)Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara RIPAWAN (BPPTLombok Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014tanggal 23 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab.

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Paritj IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani, Faujiannor,Setia Budi, Lawin.

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Parit) IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani,Faujiannor, Setia Budi, Lawin.

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Paritj IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani, Faujiannor,Setia Budi, Lawin.

AMRIZAL untukDinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tatakota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMATREALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap StempelHalaman 38 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgSetwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui daritempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI.

AWARISMAN LETOK, untukdinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi lllDPRD kab Pessel Tentang pengembangan tataKota Ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda TanganHalaman 69 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg259) a.260) a.dan bercap Stempel Setwan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui daritempat Perjalanan dinas Setwan an.

Selatan tentang Pengembangan TataKota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.

AMRIZAL untukDinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tatakota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMATREALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap StempelSetwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui daritempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI.

AWARISMAN LETOK, untukdinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi llDPRD kab Pessel Tentang pengembangan tataKota Ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an.RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangandan bercap Stempel Setwan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui daritempat Perjalanan dinas Setwan an.

., HPL, HGU dan HGB induk pada instansi terkait pada Kantor Dinas Kehutanan dan TataKota Pemda HSU Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah); Kwitansi No. 238, Kode MAK 521119/2616, penggandaan dokumen dan komputer . supplies untuk kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tambahan Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah); aonKwitansi No. 78, Kode MAK 521119, biaya pembuatan Laporan Kerja Dan Hasil.Monitoring Hak Pakai, Hak Pengelola Lapang, Hak Guna Usaha, Hak Guna BangunanInduk Rp. 1.500.000, (

Aditya Wiguna Kencana, mengenai seluruhdokumen pengadaan tersebut pada saat saksi ditelepon, supayadatang menandatangani karena saksi berada di kantor Dinas TataKota dan Pertamanan, sedangkan seluruh administrasi pengadaan diketua panitia pengadaan;Bahwa karena penawaran PT.

Bahwa sebetulnya terkait pelayanan masyarakat terdapat 4SKPD yang diprioritaskan, yaitu Dinas Kesehatan, DinasPendidikan, Dinas Binamarga dan sumber daya air, Dinas Tatakota, dan sebenarnya ada juga dinas kebersihan.Bahwa dalam pelaksanaannya prioritas apa yang diberikankepada dinasdinas tersebut adalah programprogramyadiprioritaskan sehingga anggaran pada dinasdinas tersebutjuga lebih, terutama untuk pembagunaninfrastruktur/proyekfisik.

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Parit) IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani,Faujiannor, Setia Budi, Lawin.

Nasri untukkeperluan peminjaman kredit uang di BRI Jin.Soejkarno Hatta Pekanbaru, tertanggal 070906(Sesuai dengan asli).Fotocopy Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 242/IPDTK/2005, tanggal 02 April 2005 dari Dinas TataKota (fotocopy dari fotocopy).Fotocopy Surat Nomor : 148/LBH/II/VI/93 tanggal23 Juni 1993 dari Pengacara & Penasehat HukumPutusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.PBR Halaman 179 dari 2179.101112131415Bukti TIl.Int.29Bukti TIl.Int.210Bukti TIl.Int.212Bukti TIl.Int.213Bukti TIl.Int.214Bukti TIl.Int

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Paritj IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani,Faujiannor, Setia Budi, Lawin.

Pendidikan, DinasBina Marga, Dinas Tata Kota, dansaksi Dadang Priyatna, Herdi, dan saksidengan tim Pengadaan dari Dinas Kesehatan ikut rapat untuk menentukanpersiapan proses lelang, saksi Herdi untuk lelang Pembangunan PuskesmasJombang kalau saksi Dadang Priyatna koordinator dari pihak Terdakwa;Bahwa saksi bertemu dengan saksi Desy di Imperial Arya Duta KarawaciTangerang antara bulan Februari Maret 2011, yang hadir pada saat itu timpengadaan dari Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas TataKota

Bali Pasific Group kepunyaanTerdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan proyek yang harusdimenangkan diantaranya di Dinas Kesehatan ,Dinas PU,Dinas TataKota,Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011, 2012 ;Bahwa PT. Bali Pasific Pragama, dan PTI. Putra Perdana Jaya milikTerdakwa bergerak dibidang Konstruksi, dan PT.

BP2T menerbitkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor645.3/3502BP2T/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang IzinMendirikan Bangunan atas nama PT Ichsan Medical Centre, denganmempertimbangkan :1.Surat Kepala Dinas Tatakota, Bangunan dan Permukiman Nomor648.12/139/DTKBP tanggal 28 Nopember 2011 tentangKeterangan Peruntukan dan Arahan Pemanfaatan Lahan;Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/0321/Dinkes/VII/2012tanggal 25 Juli 2012 tentang Rekomendasi Izin MendirikanRumah Sakit Ichsan Medical Centre

tanggal 28 Oktober 2009 tentangpembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar,Ketiga fungsi DPRDtersebut dilaksanakan dengan cara pembagian tugas ke masingmasingkomisi dengan pembidangan tersendiri yaitu :e Komisi A membidangi pemerintahan meliputi Pemerintahan Daerah,Ketertiban, Kependudukan, Hukum dan Perundangundangan,Kepegawaian, Perijinan dan Sosial Politik dan OrganisasiKemasyarakatan, pertanahan, Kebakaran dan penerangan/ Pers.e Komisi B membidangi Pembangunan meliputi; pekerjaan umum, tatakota

Kelalaian Penggugat adalah mendiamkansaja tanah itu lebih kurang 28 tahun,tidak melaksanakan apa yang menjadidasar kenapa kepadanya diberikan Hak Pengelolaan,sedangkan tujuan/harapandari Pemerintah Tingkat Il Kabupaten Bogor adalah agar tanah itu dapatdimanfaatkan dan dibangun sesuai peruntukannya berdasarkan planning tatakota Kabupaten Dati II Bogor,dalam hal ini sesuai peruntukkannya adalahdijadikan kawasan wisata,Sedangkan uang ganti ruginya dimanfaatkan untuktambahan biaya pembangunan Kantor

.15.000 permeter tersebut sudahsesual;Bahwa saksi melihat ada hutan hilalang dan peladangan disana.Bahwa Dana yang cair untuk ganti rugi tanah kurang lebih sebesarRp.6.000.000.000, (Enam milyar rupiah);Bahwa Dana Rp.6.000.000.000, (Enam milyar rupiah) yang mencairkan adalahPLN;Bahwa saksi ada melaksanakan pekerjaan Tim 9 tersebut dan selain Tim 9 adadibentuk Tim Avokasi untuk mempercepat proses pembebasan lahan yaitubernama Tim 19;Bahwa saksi ada satu kali mensurvei ke lapangan bersama dengan Tim 19, TataKota

Adapun bidang yang menjadi Mitra adalah; Pekerjaan umum, TataKota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup,Penerangan jalan umum, Sarana jaringan utilitas, Pemetaan, Pengawasanpembangunan, Perhubungan; Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat dengan Ketua H. Paritj IsmetTH Rinjani, dan anggota; Nordin, Arkianto, Didi Hartoyo, Mardani,Faujiannor, Setia Budi, Lawin.

Tata Guna TanahBappeda Kota Medan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.e Bahwa dalam projek master plan Kota Medan saksi terlibat sebagaiPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK.e Bahwa nama projek tersebut adalah Master Plan Kota Medan tahun2016 Tahun Anggaran 2006 dengan pagu dana sebesar Rp 4,6 miliarrupiah.e Bahwa saksi sebagai PPK yang saksi lakukan setelah menerima SKsebagai PPK untuk projek ini adalah saksi diminta oleh KepalaBappeda untuk menyiapkan KAK yang dibahas bersama Dinas Tatakota

ANDRIANTO (suami DESY YUSANDI), dan dinas tatakota, Bina Marga, dan Dinas Pendidikan Kota TangerangSelatan, waktu itu membahas jaminan penawaran dan masaberlaku penawaran. Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2011 bertempat diHotel Santika Bumi Serpong Damai (BSD) TangerangSelatan, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh saksi, ANDIKRESNAPATI, TAUPIK HAERUDIN, ILHAM BISRI, dan parapenyedia barang/jasa yaitu, sdr. HERDI, Sdri. TITA, sdri.DESIYUSANDI, sdr.

Efendi (PPTK), Ruang kerja Bidang TataKota.1 (satu) bundel dokumen berjudul Laporan Hasil Rapat Koordinasi P2Kegiatan Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.1 (satu) bundel dokumen berjudul Resume dan Analisa PelaksanaanPembangunan Pasar Besar Madiun yang terdapat paraf berwarna biru.1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar Proyek Tahun 2009 2010.1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar Juli 2010 2011.1 (satu) bundel buku berwarna merah muda, Agenda Surat Masukdimulai tanggal 12 Agustus 20091 (satu) bundel buku